javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Jumat, 23 Desember 2016

TOL SOLO-KERTOSONO : Sebagian Warga Tolak Kelanjutan Proyek Meski Lahannya Tak Terdampak

jalan tol Solo-Sragen dari arah timur di kawasan Gondangrejo, Karanganyar

Tol Solo-Kertosono, kelanjutan tol Soker mendapat penolakan dari warga yang lahannya tak terdampak.

Solopos.com, BOYOLALI — Proses pembebasan tanah terdampak proyek di kawasan jalur tol Solo-Kertosono (Soker) wilayah Pandeyan, Ngemplak, Boyolali, tak menemui kendala berarti dari para pemilik lahan. Permasalahan justru datang dari warga yang tanahnya tak terdampak sama sekali.

Kepala Desa Pandeyan, Sukasno, mengatakan ada lebih dari 180 pemilik lahan yang terkena pembebasan proyek tol. Mereka menyatakan kesediaan melepas tanah mereka untuk proyek tol. Namun, warga yang tanahnya tak terkena proyek justru menolak kelanjutan proyek tol. 
“Alasannya, mereka juga warga yang ikut terdampak proyek tol. Mereka ini yang getol menolak kelanjutan proyek tol,” ujar Sukasno saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Kamis (22/12/2016).

Meski demikian, Sukasno memastikan jumlah warga yang menolak pembebasan lahan tambahan tol hanya beberapa orang. Dibandingkan warga yang menerima, kata dia, jumlah mereka sangat tak sebanding.

“Mereka yang menolak proyek tol itu mengotot minta overpass diganti underpass. Padahal, overpass sudah terlanjur dibangun dan hampir jadi,” paparnya.

Di Desa Pandeyan, kata Sukasno, jumlah overpass ada tiga unit dan underpass satu unit. Overpass dan underpass tersebut sebagian sudah hampir jadi. Sejumlah warga yang getol menolak overpass melayangkan surat gugatan kepada aparat penegak hukum dan menteri.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Tol Soker, Bedru Cahyono, mengaku sudah mengetahui warga yang menolak pembangunan overpass telah melayangkan surat ke Menteri Perhubungan. Namun, dia sama sekali tak surut melanjutkan proyek tersebut.

Ia justru mengaku senang sebab kementerian bisa langsung datang ke lokasi dan menilai sendiri perkembangan proyek. “Kami pantang menyerah. Proyek tetap lanjut. Kalau Pak Menteri turun ke lokasi, kami malah senang agar tahu masalah yang sebenarnya,” paparnya.

Saat ini, Bedru memilih diam. Sikap diamnya itu semata-mata agar bisa fokus merampungkan proyek sesuai target. “Kami tak akan membuang energi terlalu banyak untuk mengurusi masalah itu [penolakan warga]. Nanti energi kami terbuang sia-sia. Lebih baik fokus merampungkan proyek,” paparnya.

sumber :

Kamis, 22 Desember 2016

PT TMJ Optimalkan Layanan Pengguna Tol Banyumanik-Bawen Saat Libur Natal dan Tahun Baru

MOTOR MASUK TOL: Anggota Sat Lantas Polres Semarang 
mengarahkan pengguna motor yang masuk pintu tol Bawen 
untuk keluar tol, belum lama ini. 
(suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com – PT Trans Marga Jateng (TMJ) akan mengoptimalkan pelayanan pengguna jalan tol Banyumanik-Bawen yang melintas bertepatan libur Natal dan tahun baru 2017. Rencananya, semua gardu pembayaran akan dibuka. Sementara tol ruas Bawen-Salatiga, nantinya tetap ditutup tidak difungsikan mengingat masih ada pekerjaan.

“Hanya sampai Bawen saja. Bawen-Salatiga belum difungsikan. Pegawai tidak ada yang cuti. Begitu pula dengan fasilitas mobil derek, ambulans, rescue, dan mobil patroi tol kita siapkan semua,” kata Direktur Teknik dan Operasional PT TMJ, Ali Zainal Abidin, Kamis (22/12) siang.

Sebagai antisipasi bila terjadi penumpukan kendaraan, di gardu tol otomatis nantinya akan ditempatkan petugas khusus yang akan membantu pembayaran tunai. PT TMJ juga sudah berkoordinasi dengan Polres Semarang dan Dishubkominfo Kabupaten Semarang kaitannya penarikan arus kendaraan yang keluar melalui pintu tol Ungaran dan pintu tol Bawen.

Prosentase lonjakan kendaraan, diperkirakan sekitar 30 persen dari hari biasa. Ruas tol Banyumanik-Bawen diprediksi akan dipadati kendaraan mulai Jumat-Senin (23-26/12). Kemudian menjelang tahun baru 2017, diperkirakan mengalami peningkatan arus mulai Jumat-Senin (30/12-2/1).

“Terutama di Bawen, kami mengacu saat liburan panjang Maulid Nabi kemarin. Itu cukup panjang juga (antreannya-Red). Jika terjadi antrean, nanti dari lampu pengaturan Bawen kita tarik atau dibuat lancar melibatkan pihak berwenang,” jelasnya.

Terpisah, Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jateng, AKBP Mahesa Sugriwo melalui Kasubnit PJR Jateng X Tol Banyumanik-Bawen, Iptu Ragil Irawan mengatakan, khusus menyambut pengamanan Natal dan tahun baru 2017 pihaknya sudah memetakan jalur-jalur rawan di dalam tol Banyumanik-Bawen. “Kita akan memberikan pelayanan dan pengamanan, kepada pengguna tol baik selama perjalanan dan berhenti di rest area,” kata Iptu Ragil Irawan.

Ada pun anggota yang terploting, masing-masing regu terdiri atas enam personel. Disediakan dua kendaraan dinas PJR, masing-masing kendaraan akan dibekali dengan senjata laras pendek dan laras panjang sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Pucak arus kendaraan yang melintas ruas tol Banyumanik-Bawen, diperkirakan terjadi Jumat-Sabtu (23-24/12) malam. “Intensitas patroli pun kita tingkatkan, petugas akan mengedepankan himbauan serta tindakan persuasif,” jelasnya.

Khusus pengamanan malam tahun baru 2017, PJR Jateng X Tol Banyumanik-Bawen telah berkoordinasi dengan Sat Lantas Polres Semarang termasuk para Kapolsek yang wilayah kerjanya dilalui jalan tol. Koordinasi itu dimaksudkan, untuk mencegah masyarakat menyulut kemudian mengarahkan petasan ke dalam ruas tol. Area yang diperkirakan menjadi titik pesta kembang api dari data PJR Jateng X, meliputi di sekitar restarea Ungaran dan Alun-alun Bung Karno Ungaran.

“Jangan sampai tembakan kembang api masuk ke tol. Itu jelas mengganggu dan membahayakan pengguna jalan yang melintas,” tukasnya.
(Ranin Agung/CN40/SM Network)

sumber :

48 Perkara Konsinyasi Diproses PN Boyolali


SM/Joko Murdowo
DIGUNAKAN JEMUR TEMBAKAU: Petani menjemur 
tembakau di ruas jalan tol Solo- Semarang di Dukuh Gunung, 
Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono beberapa 
waktu lalu. Pembebasan lahan tol tersebut masih terdapat 48
 perkara konsinyasi yang diproses di PN Boyolali. (50)

BOYOLALI – PN Boyolali telah menerima 48 perkara dari total 68 perkara konsinyasi pembebasan lahan proyek jalan tol Solo- Semarang. Tiga pemilik lahan menyatakan menerima konsinyasi dan 45 lainnya belum ada kejelasan.

Menurut Humas PN Boyolali, Agung Wicaksono menjelaskan, dari 68 perkara yang masuk PN, 15 perkara telah dicabut sebelum disidangkan. Sedangkan lima perkara didelegasikan kepada PN Jakarta Selatan. ”Kelima pemilik lahan itu berada di Jakarta Selatan makanya kami minta pengadilan tersebut agar melakukan konsinyasi segera berjalan,” katanya. Sehingga, PN Boyolali hanya memeriksa 48 perkara dan menyidangkannya.

Setelah diproses, hanya ada tiga pemilik lahan yang langsung menerima konsinyasi. Sehingga uang ganti rugi (UGR) pembebasan langsung bisa dicairkan di bank. Jika sudah menerima proses konsinyasi maka pihak PN bersama BPN, PPK Lahan dan pemilik lahan ke bank untuk proses pencairan uangnya. Pasalnya, seluruh uang konsinyasi berada di bank yang telah ditunjuk. ”Bahasanya memang uang dititipkan di pengadilan, namun PN tidak membawa uang tersebut sama sekali. Uang dititipkan di bank.”

Sedangkan bagi pemilik lahan yang menolak proses konsinyasi, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sehingga pemilik tanah yang merasa nilai UGR belum memenuhi rasa keadilan bisa mengajukan keberatan. Namun sejak dua pekan setelah proses konsinyasi dilakukan, belum ada permohonan keberatan dari pemilik hak tanah.

Kepentingan Umum

Sementara itu, Staff PPK Lahan Tol, Omaruzzaman, mengungkapkan, proses konsinyasi dilakukan sesuai dengan tahapan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Sebab pembebasan lahan juga berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ”Memang aturannya seperti itu.” Hanya saja, pihaknya tidak menyebutkan secara rinci lokasi ke 68 lahan yang dikonsinyasikan.

Namun diakui paling banyak berada di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota. Sisanya berada di beberapa kecamatan lain seperi Teras, Mojosongo dan Banyudono. Seperti diberitakan, sejumlah pemilik tanah di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota yang terkena proyek tol Solo- Semarang† menolak ganti rugi pembebasan tanah. (G10-50)

sumber :
suaramerdeka

Selasa, 20 Desember 2016

Tol Semarang-Solo : 40 Bidang Tanah di Boyolali Dikonsinyasi

Pemilik Tolak Ganti Rugi


SM/Joko Murdowo
SPANDUK: Spanduk penolakan ganti rugi lahan terdampak 
tol dipasang di pinggir Jalan Tentara Pelajar, Desa Kiringan, 
Kecamatan Boyolali Kota. (26)

BOYOLALI - Sebanyak 40 bidang tanah di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali Kota yang dibebaskan untuk proyek tol Solo-Semarang, bakal diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Cara ini ditempuh karena pemilik lahan enggan melepaskan tanah mereka. Warga memasang dua spanduk penolakan di pinggir Jalan Tentara Pelajar Boyolali. Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan Tol Semarang- Solo, Omaruzzaman mengatakan, pembayaran 40 bidang tanah di Boyolali Kota akan dilakukan melalui proses konsinyasi.

Pasalnya, pemilik 40 bidang lahan itu tak pernah sepakat. ”Sudah ada musyawarah mengenai ganti rugi, namun tidak ada kesepakatan.” Belum diketahui siapa yang memasang spanduk itu. Spanduk dipasang mencolok yang diikatkan pada dua batang pohon. Salah satu spanduk bertuliskan ”Tanah ini masih dalam sengketa.

Jangan paksa kami untuk melepas hak milik kami”. Spanduk lain bertuliskan ”Paguyuban korban proyek jalan tol Semarang-Solo Kabupaten Boyolali”. Salah satu pemilik tanah, Nyonya Sugi mengakui, dia belum sepakat dengan harga yang ditawarkan tim appraisal.

Dua tahun lalu, dia mengajukan ganti rugi Rp 1 juta/m2 untuk tanah miliknya seluas 460 m2 yang bakal terkena tol. Waktu berjalan hingga dua tahun, dia pun meminta ganti rugi menjadi Rp 1,5 juta/m2.

Alasannya, harga-harga juga ikut naik termasuk tanah. Dicontohkan, nilai ganti rugi tanah di wilayah Kebakan, Desa Methuk sebesar Rp 920.000/ m2. ”Lha tanah saya juga di pinggir jalan raya, malah hanya diberi ganti rugi Rp 619.000/m2. Saya dan pemilik tanah lain sepakat menolak melalui paguyuban.”

Warga lain, Slamet, salah seorang petani yang berada di dekat lokasi pemasangan spanduk, mengaku tak mengetahui secara pasti siapa yang memasang kedua spanduk tersebut. Yang dia tahu hanya tanah miliknya sudah bebas. ”Punya saya sudah bebas dan dibayar lunas. Yang mengurus adik saya.”

Percepat Pembangunan

Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan Tol Semarang-Solo, Omaruzzaman mengatakan, pihaknya bersama BPN sudah melakukan validasi data dan mengajukan permohonan† konsinyasi†serta menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. Ke-40 pemilik tanah tersebut tersebar di Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali. † Ditambahkan, sejak proses pembebasan yang dimulai dari paparan dan musyawarah oleh tim appraisal, warga terus menolak nilai ganti rugi.

Oleh sebab itu, amanat undangundang untuk mempercepat pembangunan harus dilakukan dengan proses pengadilan. ”Penentuan harga hanya dari tim appraisal yang sudah mempunyai lisensi mengenai penaksiran harga. Kami tak berwenang menaikkan harga sesuai permintaan warga.”(G10-26)

sumber :

Senin, 19 Desember 2016

Jasa Marga akan Mengoperasikan Tol Baru pada 2017



REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 235 kilometer pada 2017. "Ini dilakukan guna mengurangi kemacetan pada jalan utama dengan melihat peningkatan kendaraan pribadi yang sudah melampaui batas," kata AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, pemanfaatan jalan tol ini guna mempersingkat waktu dengan melihat tingkat mobilitas pengguna makin padat. Guna memperlancar mobilitas konsumen jalan tol ini akan dibuka lima titik sekaligus. 

Diantaranya Jalan Tol Semarang-Solo (Bawen-Salatiga) sepanjang 17.50 kilometer (km), Surabaya-Mojokerto (Sepanjang-Krian) sepanjang 15.50 km. Ruas tol baru tersebut guna melengkapi ruas yang terlebih dahulu telah beroperasi yaitu Waru-Sepanjang dan Krian-Mojokerto sehiingga Jalan Tol Surabaya-Mojokerto beroperasi secara penuh.

Selain itu, Jalan Tol Gempol-Pasuruan sepanjang 20,5 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Perbarakan-Sei Rampah) sepanjang 41.69 km. Kemudian Jalan Tol Solo-Ngawi sepanjang 90,25 km beroperasi secara penuh, Ngawi-Kertosono sepanjang 49.51 km beroperasi secara penuh.

Ia menambahkan Jasa Marga berkomitmen untuk dapat menyelesaikan seluruh proyek jalan tol yang sudah dimiliki hak konsesinya pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kontribusi nyata Jasa Marga untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan membangun konektivitas antarwilayah demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Sedangkan untuk menanggulangi liburan akhir tahun ini kemungkinan akan dibuka di beberapa titik rawan macet. Ini bertujuan agar pada puncak kepadatan yaitu satu hari sebelum malam tahun baru diharapkan warga yang hendak bepergian sudah sampai tujuan.

sumber :

Minggu, 18 Desember 2016

Gubernur Jateng: Pembebasan Lahan Tol Semarang-Batang Kelar Akhir 2016


SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menargetkan proses pembebasan lahan Tol Semarang-Batang selesai hingga akhir tahun 2016. 

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menjelaskan secara spesifik berapa luas lahan yang sudah dibebaskan lantaran belum mendapat laporan perkembangan terbaru.

“Kami lakukan percepatan pembebasan. Perintah presiden, fungsional sampai lebaran harus sudah beres. Target jalan sudah bisa dilewati,” kata Ganjar, saat ditemui di kantornya akhir pekan ini.

Terkait pembebasan lahan ini, kata Ganjar, ada sejumlah masyarakat yang mengajukan syarat macam-macam. Misalnya di wilayah Rowobelang di Kabupaten Batang.

Di sana, warga bersedia pindah asal pindah bersama-sama. Usai pindah, mereka menginginkan lahan milik provinsi untuk dibeli. Ganjar sendiri akan mempertimbangkan itu.

“Warga mau beli aset provinsi, kalau aturan luas izin dewan, kalau luasan dikit (kewenangan) di kami,” ucapnya lagi.

Konstruksi Tol Semarang-Batang diproyeksikan selesai tahun 2018. Ada lima paket pembangunan, terdiri dari seksi I Batang-Batang Timur sepanjang 3,5 kilometer, seksi II Batang Timur-Weleri dengan panjang 33,84 kilometer, dan seksi III Weleri-Kendal 14,65 kilometer.

Kemudian seksi IV dari Kendal-Kaliwungu sepanjang 12,10 kilometer, dan seksi V Kaliwungu-Krapyak sepanjang 10,05 kilometer.

Jadi secara total, tol yang dibangun bersama oleh PT Jasa Marga (persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road ini dirancang sepanjang 74,14 kilometer.

Sementara untuk jalur Tol Bawen-Solo, Gubernur mendorong agar segera dituntaskan semua pengadaan tanahnya.



Semarang-Demak

Sementara jalur tol baru Semarang-Demak mempunyai catatan progres yang bagus. Meski jalan tol itu bukan prioritas utama, namun tetap diupayakan pembebasan lahannya dikejar.

“Tol Semarang-Demak ini paralel. Tim bagus, tim pembebasan bagus, dari BPN punya cara untuk percepatan lahan,” ucap dia.

Jalan tol Semarang-Demak direncanakan membutuhkan lahan seluas 1.887.000 meter persegi. Lahan dibagi menjadi dua seksi, yatu seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak. Seksi I Kota Semarang meliputi Kecamatan Genuk, terdiri dari Kelurahan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon dan Trimulyo.

Sementara Seksi II di Kabupaten Demak meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sayung yang mencakup Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Sidogemah, Sayung, Loireng, dan Tambakroto.

Kemudian Kecamatan Karangtengah meliputi Desa Batu, Wonokerto, Kedunguter, Dukun, Karangsari, Pulosari, dan Grogol.

Terakhir Kecamatan Wonosalam meliputi Desa Karangrejo, Wonosalam, Kendaldoyong; dan Kecamatan Demak di Kelurahan Kadilangu.

sumber :

Sabtu, 17 Desember 2016

TOL SOLO-KERTOSONO : Tol Soker Batal Dioperasikan Saat Libur Natal dan Tahun Baru

ilustrasi : jembatan Ngemplak

Tol Solo-Kertosono batal beroperasi saat Natal dan Tahun Baru.

Solopos.com, BOYOLALI – Tol Solo-Kertosono (Soker) batal dioeprasikan pada Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Sebab, sejumlah ruas jalan tol Soker di wilayah Karanganyar dan Sragen masih terdapat penyempitan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

“Hasil rapat terakhir kami dengan pihak kepolisian memutuskan bahwa Tol Soker belum akan dioperasikan untuk Natal dan Tahun Baru 2017. Alasan utamanya, masih ada sejumlah underpass di Karanganyar dan Sragen yang menyempit,” ujar Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Tol Soker, Bedru Cahyono, saat dihubungi, Sabtu (17/12/2016).

Bedru mengatakan ruas Tol Soker di Boyolali, khususnya yang masuk melalui pintu Klodran, Karanganyar sebenarnya sudah siap dioperasikan. Namun, jalur mulai Gondangrejo, Karanganyar dan Sragen, masih belum siap lantaran terdapat sejumlah penyempitan di ruas underpass.

“Kalau pintu tol Klodran dibuka, kendaraan memang bisa masuk tol. Namun, nanti kendaraan enggak bisa keluar,” paparnya.


Berbeda dengan perlakuan Lebaran 2016, jelasnya, Tol Soker saat itu dioperasikan secara darurat. Sejumlah ruas jalan yang sebenarnya belum siap, lanjutnya, terpaksa dikeraskan untuk sementara guna mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

“Nah Natal dan Tahun Baru kali ini, kami enggak melakukan hal itu lagi. Kami berpikir itu belum menjadi hajat mendesak Nasional. Pada sisi lain, lalu lintas kami nilai masih terkendali,” ujarnya.

Pejabat Humas Tol Soker, Very Budi Santoso, mengaku optimistis target penyelesaian Tol Soker kelar pada 2017.

“Kami kerja terstruktur. Selama lokasi tak bermasalah, kami siap selesaikan secepatnya. Selama ini yang bikin molor proyek kan masalah nonteknis, seperti pembebasan lahan,” ujarnya.

sumber :

Rabu, 14 September 2016

Warga di Boyolali Tuntut Kejelasan Sewa Lahan Poyek Tol


BENTANGKAN SPANDUK: Belasan warga Desa Sawahan, 
Kecamatan Ngempak, menggelar unjuk rasa 
di lahan proyek tol kemarin.
TRI WIDODO/RADAR BOYOLALI

BOYOLALI – Belasan warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, menggelar aksi di proyek tol kemarin (13/9). Mereka menuntut kejelasan sewa-menyewa lahan oleh pelaksana proyek tol, seksi interchange (IC) Solo. Hal ini mengingat tanah warga yang diuruk sejak Agustus lalu hingga kini belum dibayar dan tak ada kejelasan.

Aksi yang dilakukan itu dengan memasang patok-patok dari bambu dan spanduk di sepanjang IC Solo di wilayah Desa Sawahan. Spanduk-spanduk kuning itu bertuliskan ”Tanah Ini Belum Dibayar”. ”Semua pekerjaan konstruksi mohon dihentikan sementara sampai pembayaran tanah selesai”.

Koordinator Aksi Anom Suratno mengatakan, sejak beberapa bulan lalu belum ada pembicaraan dari pelaksana proyek. Hal itu membikin warga resah jika tiba-tiba pelaksana proyek pergi begitu saja. ”Sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada pembicaraan dengan kontraktor ihwal berapa harga tanah kami yang dipinjam untuk proyek jalan tol,” bebernya.

Pemilik lahan seluas 2.500 meter persegi ini menunjukkan surat dari pelaksana proyek jalan tol Soker Ruas Interchange Solo tertanggal 11 Agustus 2016. Surat itu berisikan permohonan peminjaman lahan untuk proses pekerjaan proyek tol. Di akhir paragraph, surat itu tertulis ”Tetapi saat ini lahan belum bebas, masih dalam proses di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Lahan)”.

”Istilah peminjaman lahan itu membingungkan kami. Meminjam itu ada batas waktu dan wujud lahannya masih utuh. Padahal sepekan setelah muncul surat itu, lahan kami langsung diuruk tanah setebal empat meter,” kata Anom.

Humas Pelaksana Proyek Tol Soker Seksi IC Solo Sali Setiawan mengapresiasi aksi belasan warga Desa Sawahan yang berlangsung tertib. ”Warga melakukan aksi ini agar pembebasan lahan mereka segera direspons pihak-pihak terkait,” terangnya.

Masih ada sekitar 30 lahan (hak sertifikat) di wilayah Desa Sawahan yang belum dibebaskan untuk pekerjaan seksi IC Solo. Luas lahan sekitar 10 ribu meter persegi. Pekerjaan sudah dilaksanakan karena keikhlasan warga yang meminjamkan lahan. ”Ini berkat niat baik warga. Mereka sudah paham kalau lahannya pasti bakal dibebaskan karena ini proyek nasional. Wajar kalau mereka meminta agar segera diselesaikan,” kata Sali.

Seperti diketahui, jalan tol soker ruas IC Solo-Pungkruk, Sragen akan dioperasikan mulai awal 2017. Pengoperasian jalan tol akan dilakukan PT Solo-Ngawi Jaya (SNJ). Untuk itu, pelaksana proyek tengah mengebut pembangunan jalan yang belum rampung, termasuk proyek tambahan. Seperti perbaikan saluran irigasi sawah dan akses jalan warga sekitar jalan tol. (wid/un)

sumber :

76 Bidang Tanah Dikonsinyasi

ilustrasi
BOYOLALI – Upaya pembebasan tanah untuk proyek tol Semarang- Solo terus berlanjut. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) segera menyelesaikan pembebasan tanah di ruas Salatiga-Boyolali dengan cara konsinyasi.

”Kali ini giliran 76 bidang juga akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Boyolali,” tandas Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan Tol Semarang-Solo, Waligi, Selasa (13/9).

Dijelaskan, melalui konsinyasi, maka pembayaran nilai ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena proyek jalan tol akan dititipkan ke Pengadilan Negeri. Total dana yang dititipkan lewat Pengadilan Negeri mencapai Rp 29,219 miliar. Ke-76 bidang tanah itu tersebar di tujuh desa yang ada di wilayah Boyolali. Yaitu, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono; Desa Gumukrejo dan Mojolegi, Kecamatan Teras; Desa Ngampon dan Ngargosari, Kecamatan Ampel, serta Desa Kiringan dan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota. Jika konsinyasi terhadap 76 bidang tanah ini tuntas, maka pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang-Solo sudah selesai 100 persen. Sebelumnya, pihaknya bersama BPN sudah menyelesaikan validasi data, pekan lalu.

Sudah Tuntas

”Kami siap mengajukan permohonan konsinyasi ke pengadilan, pekan ini.” Terpisah, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Boyolali, Agung Wicaksono mengungkapkan, pihaknya hingga kini belum menerima berkas konsinyasi untuk 76 bidang tanah tersebut.

Pengadilan masih menyelesaikan konsinyasi 14 bidang tanah di Kecamatan Ngemplak. Dari 14 bidang tanah yang dikonsinyasi di pengadilan, sudah selesai 11 bidang tanah. Tinggal tiga bidang tanah milik satu pasangan suami istri. ”Tetapi belum tahu kapan uangnya akan diambil.” Diakui, adanya konsinyasi, berarti menutup kemungkinan pemilik tanah menawar kembali besaran uang ganti rugi. Nilai uang yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang ditetapkan panitia pembebasan tanah. ”Jadi tidak ada lagi tawar-menawar,” tandasnya. (G10-76)

sumber :

Selasa, 13 September 2016

Ganti Rugi Tanah Belum Dibayar, Warga Minta Proyek Tol Soker Dihentikan


Warga pasang spanduk protes peroyek Tol Soker
(dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Belasan warga Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali, menggelar aksi protes di pintu keluar masuk proyek jalan tol Soker (Solo-Kertosono). Mereka menuntut pelaksana proyek agar segera membayar tanah mereka yang sudah terlanjur diuruk sejak Agustus lalu.

“Sampai hari ini belum ada pembicaraan soal ganti rugi, berapa harga tanah kami yang dipinjam untuk proyek tol,” kata Anom Suratno, warga Desa Sawahan, Selasa (13/9).

Dalam aksinya tersebut, warga memasang patok-patok dari bambu dan spanduk di sepanjang interchange Solo di wilayah Desa Sawahan. Spanduk-spanduk kuning itu bertuliskan “Tanah Ini Belum Dibayar. Semua pekerjaan konstruksi mohon dihentikan sementara sampai pembayaran tanah selesai.

“Yang membingungkan itu dengan adanya istilah meminjam lahan. Harusnya ada batas waktu dan lahan utuh, tapi kini lahan kami diuruk tanah setebal empat meter,” tambahnya.

Anom juga menunjukkan surat dari pelaksana proyek Jalan Tol Soker Ruas InterchangeSolo yang bertanggal 11 Agustus 2016, berisikan permohonan peminjaman lahan untuk proses pekerjaan proyek Jalan Tol Soker. Di akhir paragraf surat itu tertulis “tetapi saat ini lahan belum bebas, masih dalam proses di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Lahan).”

“Kita menuntut pelaksana proyek segera membayar kompensasi sebelum jalan tol selesai dibangun dan diresmikan,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Pelaksana Pembangunan Seksi Seksi Interchange Solo, Sali Setiawan, diakui hingga saat ini belum ada informasi resmi pembayaran uang ganti rugi lahan. Sejauh ini, masih ada 30 lahan milik warga Desa Sawahan yang belum dibebaskan. Pembangunan Interchange Solo dengan luas total sekitar 10.000 meter persegi. Yang dikerjakan panjangnya sekitar 2 – 3 kilometer dari pintu Interchange Solo sampai underpass Sawahan. Masih ada 800 meter yang belum dibebaskan.

“Target kita Desember Interchange selesai dibangun,” pungkasnya.

sumber :