Jasa Marga (JSMR) Fokus Genjot Investasi Anak Usaha

Bisnis.com, JAKARTA--- Pengelola jalan tol milik negara, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menggenjot investasi untuk anak usaha perseroan menjadi Rp11,34 triliun pada 2016.

Berdasarkan laporan tahunan 2015, biaya investasi pada 2016 itu untuk 13 anak usaha yang mengelola jalan tol di berbagai kota di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Bali.

Investasi terbesar dialokasikan untuk anak usaha Jasa Marga yang menggarap ruas tol Solo-Ngawi yaitu PT Solo Ngawi Jaya senilai Rp2,86 triliun, diikuti oleh PT Trans Marga Jateng Rp1,54 triliun, PT Ngawi Kertosono Rp1,6 triliun, PT Jasamarga Kualanamu Tol Rp1,44 triliun, PT Marga Trans Nusantara Rp1,4 triliun.

Selain itu, investasi lainnya untuk PT Jasamarga Bali Tol senilai Rp37,35 miliar, PT Marga Lingkar Jakarta Rp20,97 miliar, PT Jasamarga Pandaan Tol Rp930 juta, PT Marga Sarana Jabar Rp106,45 miliar, PT Marga Nujyasumo Agung Rp810 miliar, PT Marga Kunciran Cengkareng Rp299 miliar dan PT Cinere Serpong Rp164,67 miliar.

Sebagai gambaran, ruas Solo-Ngawi sepanjang 90,1 kilometer merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Ngawi.

Jalan tol tersebut menghubungkan ruas jalan tol Semarang-Solo yang sudah beroperasi sebagian dengan jalan tol Ngawi-Kertosono. Ruas Solo-Ngawi diharapkan rampung seluruhnya pada 2017 setelah proses konstruksi dimulai pada 2015.

Di samping itu, emiten berkode saham JSMR itu menargetkan beroperasinya 3 ruas jalan tol pada 2016 antara lain Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga (17,5 km), ruas Solo-Sragen seksi Kartasuro-Sragen (35,5 km) dan ruas Surabaya-Mojokerto seksi Krian-Mojokerto (18,5 km).

sumber :

bisnis.com

TOL SOKER : Pembebasan Lahan untuk Tol Soker Terealisasi 84%

Overpass Tol Solo-Kertosono (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)

Tol Soker pembangunannya masih terkendala pembebasan lahan.

Solopos.com, BOYOLALI – Pelaksana pembangunan proyek tol Solo-Kertosono (Soker) belum mampu menuntaskan persoalan pembasan tanah. Pembebasan tanah tol Soker sampai awal tahun ini baru mencapai 84%.

Staff penjabat pembuat komitmen (PPK) tol Soker, Omarz Zamani, mengatakan dari banyaknya tanah yang terkena dampak pembangunan tol Soker masih ada 37 bidang belum dibebaskan sampai sekarang. Tanah yang belum dibebaskan itu tersebar di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, dan Banyudono.

“Sebagian besar lahan yang belum dibebaskan itu karena pemiliknya belum setuju dengan besaran nilai ganti rugi yang telah ditentukan tim appraisal,” ujar Zamani kepada wartawan, Jumat (1/4/2016).

Zamani mengatakan sesuai dengan kententuan aturan yang ada batas penerima besaran ganti rugi adalah 14 hari. Kalau dalam jangka waktu itu pemilik tanah tidak mau menerima besaran ganti rugi maka panitia pembebasan tanah (P2T) dan PPK melakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN).

“Kami mendapati sejumlah warga yang tanahnya terkena proyek tol Soker justru memanfaatkan kesempatan dengan menaikkan harga jual tanah,” kata dia.

Ia mengatakan warga yang menaikkkan harga jual tanah itu sulit diajak negosiasi hingga akhirnya tanah mereka belum dapat dibebaskan sampai sekarang. Dalam memperhitungkan harga jual tanah, kata dia, tim appraisal sudah mengitung sesuai dengan harga pasar.

“Kami berharap warga mau menerima besaran nilai ganti rugi yang telah diberikan agar pembangunan tol soker cepat selesai,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Dibal, Ngemplak, Budi Setiyono, mengatakan di Dibal ada sebanyak empat bidang tanah belum dibebaskan. Pemilik tanah belum setuju dengan besaran nilai ganti rugi yang telah ditentukan PPK.

Ia menjelaskan ganti rugi dari PPK untuk tanah persawahan sekitar Rp600.000/meter. Sedangkan tanah perumahan Rp1,2 juta/meter. Namun, pemilik tanah menilai besaran nilai tersebut masih kurang besar.

“Kami sudah melakukan mediasi antara warga dan PPK tetapi hasilnya deadlock hingga akhirnya diputuskan di PN,” kata dia.

Ditanya mengenai perbaikan kerusakan infrastruktur di Dibal akibat tol Soker, Ia mengatakan pelaksana pembangunan tol Soker belum melakukan perbaikan. Infrastrukur pembangunan yang mendesak segera diperbaiki adalah saluran irigasi pertanian.

sumber :

solopos

Pemrov Jateng Komitmen Bangun Tol dengan Cepat

Sekda Jateng Sri Puryono. Foto: TJ-dok).

Semarang, Harian Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan tol, termasuk melakukan konsinyasi pengadaan lahan tol, agar bisa diselesaikan tepat waktu.

“Kami upayakan percepatan pembangunan jalan tol pada ruas Pejagan-Brebes, Bawen-Salatiga, Solo-Mantingan, dan Semarang-Batang,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis (31/3/2016).

Pihaknya mengungkapkan perkembangan pembangunan fisik jalan tol ruas Pejagan-Brebes sudah mencapai 89 persen, pembebasan lahan jalan tol Bawen-Salatiga masih 35 persen, Solo-Mantingan baru 26 persen, sedangkan pembangunan fisik jalan tol Semarang-Batang belum dilakukan sama sekali.

Khusus pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang yang sempat terjadi pergantian investor, Pemprov Jateng mendapat tugas khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan upaya percepatan, baik pada pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.

Selain pergantian investor, kata dia, pada beberapa titik ruas tol yang terbagi menjadi lima seksi itu, ada lahan yang diketahui milik Perum Perhutani, sehingga pada proses pembebasannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN harus mengajukan izin dulu ke Kementerian Kehutanan.

Sri Puryono menyebutkan pembangunan fisik pada jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga mengalami kendala pembebasan lahan berupa tanah wakaf, PT PLN, dan PT KAI yang belum tuntas.

“Pembebasan lahan ditarget selesai semuanya pada Mei 2016 agar pembangunan fisik bisa dimulai,” ujarnya.

Pemprov Jateng juga akan melakukan konsinyasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan, guna mempercepat pembebasan lahan pada sejumlah proyek pembangunan jalan tol.

“Diutamakan musyawarah untuk pembebasan lahan jalan tol tapi kalau melebihi tenggat waktu, kita pakai UU Pengadaan Tanah saja, konsinyasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Red-HS99/Ant).

sumber :

hariansemarang

Maksimalkan Peran Pemerintah Pusat : Untuk Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda

ANTUSIAS: Diskusi perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PU 

dengan anggota Komisi III DPRD Kaltim di sela kunjungan lapangan 

proyek tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/3)

.

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Kaltim harus memaksimalkan peran pemerintah pusat, terutama jika bicara soal anggaran dalam urusan penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dengan demikian, APBD Kaltim bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang tak kalah mendesak.

“APBD Kaltim sudah cukup banyak membiayai tol. Bagus jika investor cepat ditetapkan. Apalagi ditambah APBN, sehingga beban APBD Kaltim bisa sedikit ringan,” kata anggota Komisi III DPRD Kaltim, Masykur Sarmian di sela-sela kunjungan kerja ke proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/3).

Proyek jalan tol sepanjang 60,5 km yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan ini, oleh Komisi III DPRD Kaltim menjadi lokasi studi banding untuk proyek tol Balikpapan-Samarinda.

Masykur menegaskan, selama ini ada kesan Kaltim seakan-akan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan APBD. Kesan ini tampaknya ditangkap oleh pusat, sehingga Kaltim dibiarkan jalan sendiri. “Kenyataannya, banyak proyek infrastruktur yang di dalamnya membutuhkan peran penting pusat. Jalan tol, jembatan Pulau Balang, juga Pelabuhan Maloy. Ini contoh konkret,” kata ketua fraksi PKS di DPRD Kaltim ini.

Di sisi lain, ia juga tak membantah, dari sisi ekonomis proyek tol Balikpapan-Samarinda boleh jadi “tak seksi”, sehingga ini jadi satu alasan pusat tak sepenuh hati mengucurkan APBN.

Tapi proyek infrastruktur seperti tol ini, menurutnya, bukan hanya bicara keekonomisan. Harus juga dilihat sisi politisnya, kepentingan jangka panjang, juga kenyataan bahwa Kaltim menyumbang banyak devisa untuk negara. “Karena itulah, saya tekankan kita harus bisa terbuka kepada pusat, bahwa proyek infrastruktur tak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBD,” kata Masykur.

Ia juga menekankan, jika kelak investor yang bakal menggarap seksi II,III, dan IV tol Balikpapan-Samarinda telah ditetapkan, pengusaha dan pekerja lokal harus dilibatkan.

Tol Balikpapan-Samarinda dibagi lima seksi. Seksi I dan seksi V dikerjakan pemerintah, sedangkan seksi II, III, dan IV oleh calon investor.

Saat ini untuk seksi II, III, dan IV dalam proses lelang. Diharapkan, lelang tersebut selesai pada Juni tahun ini. Ada empat perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi. Yakni, konsorsium Naza Engineering and Construction dan PT Daya Mulia Turangga, PT Waskita Toll Road, dan Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)-PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (KBSK)-PT Brantas Abipraya-PT Istaka Karya.

Selain itu, juga terdapat konsorsium PT Jasa Marga-PT Wijaya Karya (Wika)-PT Pembangunan Perumahan-PT Bangun Tjipta Sarana.

Seksi I dan seksi V sudah dimulai. Seksi I, yakni dari Km 13 Balikpapan-Samboja, pembiayaannya berasal dari APBD Kaltim senilai Rp 1,5 triliun. Untuk pembangunan seksi V dari Km 13 menuju Sepinggan Balikpapan, melalui pinjaman dari Tiongkok serta sharingAPBN sekitar Rp 848,55 miliar. Jalan tol Balikpapan menuju Samarinda, memiliki panjang 99 kilometer dengan masa konsesi diatur selama 40 tahun.

ANTUSIAS

Peninjauan lapangan oleh Komisi III DPRD Kaltim terlihat penuh antusiasme. Meski untuk menuju lokasi perjalan cukup melelahkan, yakni sekitar 45 kilometer dari Bandung yang menjadi titik start.

Dipimpin Ketua DPRD M Syahrun, anggota DPRD Kaltim lainnya yakni Irwan Faisyal, Baharuddin Demmu, Wibowo Handoko, Sapto Setyo, Veridiana Wang, Syafruddin, Saefuddin Zuhri, dan Herwan Susanto aktif dalam diskusi dengan perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Yogie S yang berlangsung di atas Jembatan Cisarongge, Sumedang.

Jembatan ini adalah bagian seksi II pembangunan tol yang dimulai sejak 2011, dan diperkirakan bakal menelan anggaran tak kurang Rp 5 triliun. PT Wika, BUMN Indonesia juga terlibat dalam proyek yang mayoritas didanai loan dari Tiongkok ini.

Syahrun menyatakan, kunjungan ini diharapkan bisa jadi pembanding, terutama jika bicara penyertaan APBD, pentingnya pelibatan pengusaha dan pekerja lokal, juga masalah-masalah sosial yang mengiringi pembangunan tol. Semisal proses pembebasan lahan, baik milik perseorangan maupun corporate. Termasuk penggunaan kawasan kehutanan, seperti terjadi pada proyek tol Balikpapan-Samarinda. (adv/hms/oke/yud)

sumber :

prokal

Jasa Marga Bidik Pengoperasian Tiga Ruas Baru

indopos.co.id – Perombakan direksi terjadi lagi di PT Jasa Marga Tbk. Kali ini salah seorang direktur keuangan di Krakatau Steel hijrah ke perusahaan jalan tol milik negara tersebut. Selain itu, perombakan juga terjadi di jajaran komisarisnya.

“RUPS kali ini mengangkat Anggiasari Hindratmo sebagai direktur (keuangan) yang saat ini beliau masih sebagai direktur keuangan di KS,” kata Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman, kemarin. Dia menyebutkan posisi itu menggantikan Reynaldi Hermansjah yang sudah 10 tahun masa kerja. Selain direksi, komisaris juga mengalami pergantian yakni Akhmad Syakhroza dan Hambra tidak lagi menjadi komisaris di Jasa Marga.

Dengan tim baru tersebut, Adit berharap Jasa Marga lebih berinovasi dan mampu menyelesaikan rencana-rencana yang diberikan dalam lima tahun ke depan. Seperti menambah ruas-ruas jalan tolnya hingga total mencapai 1400 kilometer.

Adit mengatakan, pada 2016 ini, perseroan menargetkan untuk mengoperasikan 3 ruas jalan tol sepanjang 71 kilometer yakni jalan tol Surabaya-Mojokerto seksi Krian-Mojokerto (18,47 km), yang telah diresmikan 19 Maret 2016. Kemudian, jalan tol Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga (17,50 km) dan jalan tol Solo-Ngawi seksi Kartasuro-Sragen (35,5 km).

Disebutkan,pada 2015, Jasa Marga mengoperasikan jalan tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 kilometer. Perseroan juga berhasil mengakuisisi 3 ruas jalan tol baru yakni ruas tol Solo-Ngawi (90,10 km), ruas tol Ngawi-Kertosono (87,02 km), dan ruas tol Cinere-Serpong (10,24 km).

Sementara pada sisi pendapatan selama 2015, Jasa Marga mampu membukukan pendapatan tol dan usaha lainnya sebesar Rp 7,63 triliun atau tumbuh 5,6 persen. Pertumbuhan pendapatan tersebut merupakan kontribusi dari pendapatan tol sebesar Rp 7,12 triliun dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp 509, 65 miliar. Khusus untuk pendapatan tol tumbuh sebesar 7,1 persen dibandingkan 2014.

Adit menambahkan pada 2016, pihaknya menargetkan pendapatan usaha di luar pendapatan konstruksi dapat mencapai Rp 8,66 triliun, tumbuh 13,5 persen dibandingkan pendapatan usaha di luar pendapatan konstruksi 2015. Tahun ini juga, perseroan akan menggunakan sebagian anggaran Rp 13,89 triliun untuk pembangunan jalan tol baru, sejumlah Rp 11,34 triliun. (vit)

sumber :

indopos

JSMR targetkan kuasai 1.400 km jalan tol

ilustrasi

JAKARTA. Emiten pengelola jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menargetkan bisa menguasai 1.400 kilometer (km) jalan tol hingga akhir tahun 2016.

Direktur Utama JSMR, Adityawarman mengatakan, perseroan akan terus mendukung program 1.000 km jalan tol baru yang digagas pemerintah. "Tahun ini kita targetkan bisa akuisisi 379 km jalan tol baru tahun ini," katanya di Jakarta baru-baru ini.

Sementara tahun lalu, JSMR telah berhasil berhasil menambah 187 kilometer jalan tol lewat akuisisi tiga ruas tol baru yakni Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono dan Cinere- serpong.

Adityawarman bilang, peluang perseroan untuk ekspansi di sektor jalan tol masih sangat besar. Tahun ini perseroan tengah membidik beberapa tol baru baru di antaranya Jakarta- Cikampek elevated dari kilometer 48 sampai kilometer 5 sepanjang 36 km, Jakarta-Cikampek sisi selatan elevated sepanjang 64 km, Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 100 km, Menado- Bitung 39 km dan Pandaan-Malang 40 km.

Baru-baru ini, konsorsium JSMR dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) telah memenangkan proyek tol Batang-Semarang sepanjang 75 km. Selain itu, kata Adityawarman, pihaknya juga akan mengajukan inisiatif ke pemerintah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Kertosono sepanjang 27,9 km.

Untuk melanjutkan ekspansi di sektor tol, perseroan berharap mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,2 triliun tahun ini untuk menambah ruang untuk melakukan pendanaan eksternal guna membiayai kebutuhan ekspansi.

Jika parlemen menolak kuncuran PMN tahun ini, JSMR mengajukan untuk tetapright issue maksimal dilusi pemerintah 10% dengan target dana Rp 8 triliun. Saat ini pemerintah masih menggenggam 70% saham JSMR dan 30% sisanya milik publik.

Tahun ini, JSMR menargetkan bisa mengoperasikan tiga ruas tol sepanjang 71 km yakni Tol Surabaya- Mojokerto seksi Krian-Mojokerto 18,47 km, Tol Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga 17,5 km dan Tol Solo-Ngawi seksi Kartasuro-Sragen 35,5 km.

sumber :

kontan

Lebaran, Tol Bawen-Salatiga Bisa Dilintasi

Konstruksi bangunan jembatan pada seksi III Bawen-Salatiga. 

Foto : Metrotvnews.com/ Dhana Kencana

Metrotvnews.com, Semarang: Jalan tol Semarang-Solo seksi III, ruas Bawen-Salatiga, pada Lebaran 2016 dapat dilalui pemudik. Namun, ruas jalan 17,57 kilometer tersebut masih belum aspal melainkan urukan pasir dan batu alias sirtu.

“Targetnya Lebaran bisa dilalui sampai Salatiga. Pembebasan lahan juga sudah 99 persen. Diharapkan bisa mengurai kemacetan,” kata Anggota Komisi D DPRD Jateng, Moch Ichwan, kepadaMetrotvnews.com, usai meninjau jalan tol seksi III Bawen-Salatiga, Kamis (24/3/2016).

Meskipun masih sirtu, Ichwan berharap PT Trans Marga sebagai operator bisa memberikan pelayanan dengan melakukan pengaspalan sebagian jalan, meskipun tidak semuanya.

Seksi tiga dibagi menjadi tiga paket. Paket 3.1 (Bawen-Polosiri) sepanjang 3,49 kilometer. Pengerjaannya saat ini masih pada pembangunan konstruksi jembatan sepanjang 366 meter. Sementara paket 3.2 (Polosiri-Sidorejo) sepanjang 6,8 kilometer. Sedangkan untuk paket 3.3 (Sidorejo-Tengaran) sepanjang 7,309 kilometer.

“Kendalanya di lapangan saat pembangunan karena hujan, yang kalau turun bisa sampai 4-5 jam. Itu mengganggu. Selain itu juga pembebasan lahan juga. Tapi sudah bisa diatasi pembebasannya dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” imbuh Angota Komisi D DPRD Jateng, Penny Dyah Perwitosari.

Namun, faktanya pembebasan lahan seksi III Bawen-Salatiga masih menyisakan sekitar 7,3 persen. Lahan tersebut terdiri dari lima persen tanah kas desa atau sebanyak 44 bidang di Kabupaten Semarang. Sementara sisanya, atau 2,3 persen adalah lahan milik warga.

Kendala yang dialami adalah masalah administrasi, seperti berkas kepemilikan lahan serta masih belum adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dan pemerintah.

sumber :

metrotvnews

Kejar Target Lebaran 2016, Pembangunan Tol Bawen-Salatiga Dikebut

Kompas.com/ Syahrul Munir

Salah satu underpass Tol Bawen-Salatiga 

TRIBUN-MEDAN.com, SALATIGA - Pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen- Salatiga terus dikebut dalam sisa waktu 156 hari sejak 17 Maret 2016.

Keterlambatan pembangunan jalan tol sepanjang 17,6 kilometer tersebut akibat permasalahan pembebasan lahan di beberapa titik.

Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) Arie Irianto mengatakan, pembebasan lahan seksi III Tol Bawen-Salatiga secara keseluruhan masih menyisakan sekitar 7,3 persen lahan yang belum dibebaskan.

Lahan itu itu terdiri dari 5 persen tanah kas desa atau sebanyak 44 bidang di Kabupaten Semarang. Adapun sisanya merupakan lahan warga.

"Tetapi informasi terkini, sudah ada solusi melalui pemberian kompensasi produksi lahan TKD atas persetujuan Bupati Semarang," kata Arie, Selasa (23/3/2016).

Belum semua lahan dibebaskan karena ada masalah administrasi, seperti berkas kepemilikan lahan serta. Ada pula yang belum mencapai kesepakatan harga antara pemilik lahan dan pemerintah.

Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tengah mengupayakan untuk membebaskan seluruh lahan tersebut.

"Secara umum, saat ini kami masih menunggu sisa sekitar 7,3 persen. Termasuk pula penyelesaian persoalan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang masih terjadi kesalahan dalam berkomunikasi," kata Ari.

Melihat dari data di lapangan khususnya di paket 3.3D ruas Tol Sidorejo–Tengaran, kata Ari, merupakan paling kritis terkait lahan yang belum bebas.

Akibat kendala itu, terjadi keterlambatan dalam penyelesaian fisik hingga sekitar 20 persen. Itu berdasarkan asumsi jika lahan sudah dapat terbebaskan sebanyak 100 persen.

"Selain faktor lahan, faktor cuaca musim hujan seperti saat ini pun berpengaruh dalam pengerjaan fisik di ruas tol seksi III tersebut. Tetapi, kami akan berupaya ruas tersebut dapat digunakan di arus Lebaran 2016 ini," katanya. (*)

sumber :

tribunnews

Kapolres Siap Usut Dugaan Penyimpangan Fasum Tol Semarang-Solo

Kapolres Semarang, AKBP Usman Latief. 

(Edy Susanto)

UNGARAN (KRjogja.com) - Kapolres Semarang, AKBP Usman Latief menegaskan siap mengusut dan menangkap pelaku penyimpangan uang pengganti fasilitas umum (fasum) dari proyek jalan Tol Semarang-Solo di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.

“Saya akan tangkap pelaku, apabila ada dugaan penyimpangan fasum di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang,” tandas Kapolres dihadapan puluhan warga di aula Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Selasa (22/03/2016).

Kapolres juga meminta kepada warga untuk mendukung tak tidak menghalangi proyek jalan tol sebagai proyek nasional. “Kalau memang warga tidak puas silahkan menempuh jalur hukum melalui tuntutan secara perdata. Soal uang fasum yang telah diterima oleh desa menjadi urusan desa. Kalau ada penyimpangan saya berjanji akan menangkap pelakunya,” tukas kapolres.

Wakil Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Suparno (59) pihaknya akan melakukan tuntutan perdata berkaitan dengan uang pengganti fasilitas umum yang dibiayai swadaya warga. “Pihak desa tidak terbuka dan tidak transparan. Kami mendukung proyek jalan tol, dan pathok yang kami pasang di tanah fasum sudah kami cabut sejak Jumat (18/3) lalu,” tandas Parno dihadapan kapolres.

Mediasi mengenai kelancaran proyek jalan tol Seksi III Bawen-Salatiga tahap ketiga yang melewati Desa Sukaharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sempat terganjal dan berhenti lantaran warga menuntut penggantian fasum.

sumber :

krjogja

Butuh Rp 38 Triliun untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memprioritaskan anggaran pembebasan lahan jalan tol untuk ruas tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera. Hal itu dilakukan mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembebasan lahan jalan tol. 

KOMPAS/NIKSON SINAGAPekerja sedang memadatkan 

tanah di proyek jalan tol Medan-Binjai di Kota Binjai, 

Sumatera Utara, Senin (4/1). Jalan tol sepanjang 16,8 kilometer

ini rencananya beroperasi tahun 2017.

Secara keseluruhan, setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 38 triliun untuk pembebasan lahan berbagai proyek jalan tol di Indonesia. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk ruas tol prioritas, seperti tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera.

"Kami dikejar target operasi jalan tol, sementara kontraktor baru bisa bekerja kalau tanah sudah dibebaskan. Ada beberapa ruas tol yang proses pembebasannya sudah selesai, hanya tinggal menunggu uangnya saja," kata Herry di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurut Herry, pemerintah akan memprioritaskan anggaran pembebasan lahan tol untuk tol prioritas, seperti tol Trans-Jawa. Sebab, tol Trans-Jawa ditargetkan beroperasi tahun 2018. 

 

Untuk sisa lahan tol Trans-Jawa yang belum dibebaskan, diperlukan dana sekitar Rp 5,5 triliun. Prioritas berikutnya adalah tol di luar Jawa yang harga tanah relatif lebih murah dan dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak ekonomi, seperti tol Trans-Sumatera.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, kata Herry, pihaknya juga mesti memenuhi target penambahan jalan tol sepanjang 1.065 kilometer hingga akhir tahun 2019.

Menurut Herry, anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan di Kementerian PUPR sekitar Rp 1,4 triliun. Pihaknya juga akan menggunakan anggaran sisa lelang untuk pembebasan lahan. Dalam waktu dekat, anggaran pembebasan lahan juga akan diusulkan melalui mekanisme APBN Perubahan Tahun 2016.

 

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA Proyek 

pembangunan jalan tol Semarang-Solo terus berlanjut, 

Selasa (5/1). Proyek infrastruktur tersebut merupakan 

bagian dari pembangunan jalan tol Trans-Jawa dari 

Provinsi Jawa Barat hingga Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, kata Herry, pihaknya tetap akan memperhatikan pembangunan jalan tol di Jabodetabek. Untuk pembebasan lahan tol di Jabodetabek, diperlukan dana setidaknya Rp 9 triliun. "Karena target kami menambah 1.065 kilometer hingga akhir 2019," kata Herry.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbandingan harga tanah di Jabodetabek dengan luar Jawa sangat lebar. "Dengan uang yang sama, lahan yang didapatkan di luar Jawa bisa tiga kali lipat. Tanah di Jakarta memang mahal sekali," kata Basuki.

sumber :

kompas