Maksimalkan Peran Pemerintah Pusat : Untuk Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda

ANTUSIAS: Diskusi perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PU 

dengan anggota Komisi III DPRD Kaltim di sela kunjungan lapangan 

proyek tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/3)

.

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Kaltim harus memaksimalkan peran pemerintah pusat, terutama jika bicara soal anggaran dalam urusan penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dengan demikian, APBD Kaltim bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang tak kalah mendesak.

“APBD Kaltim sudah cukup banyak membiayai tol. Bagus jika investor cepat ditetapkan. Apalagi ditambah APBN, sehingga beban APBD Kaltim bisa sedikit ringan,” kata anggota Komisi III DPRD Kaltim, Masykur Sarmian di sela-sela kunjungan kerja ke proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/3).

Proyek jalan tol sepanjang 60,5 km yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan ini, oleh Komisi III DPRD Kaltim menjadi lokasi studi banding untuk proyek tol Balikpapan-Samarinda.

Masykur menegaskan, selama ini ada kesan Kaltim seakan-akan mampu membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan APBD. Kesan ini tampaknya ditangkap oleh pusat, sehingga Kaltim dibiarkan jalan sendiri. “Kenyataannya, banyak proyek infrastruktur yang di dalamnya membutuhkan peran penting pusat. Jalan tol, jembatan Pulau Balang, juga Pelabuhan Maloy. Ini contoh konkret,” kata ketua fraksi PKS di DPRD Kaltim ini.

Di sisi lain, ia juga tak membantah, dari sisi ekonomis proyek tol Balikpapan-Samarinda boleh jadi “tak seksi”, sehingga ini jadi satu alasan pusat tak sepenuh hati mengucurkan APBN.

Tapi proyek infrastruktur seperti tol ini, menurutnya, bukan hanya bicara keekonomisan. Harus juga dilihat sisi politisnya, kepentingan jangka panjang, juga kenyataan bahwa Kaltim menyumbang banyak devisa untuk negara. “Karena itulah, saya tekankan kita harus bisa terbuka kepada pusat, bahwa proyek infrastruktur tak bisa sepenuhnya dibiayai oleh APBD,” kata Masykur.

Ia juga menekankan, jika kelak investor yang bakal menggarap seksi II,III, dan IV tol Balikpapan-Samarinda telah ditetapkan, pengusaha dan pekerja lokal harus dilibatkan.

Tol Balikpapan-Samarinda dibagi lima seksi. Seksi I dan seksi V dikerjakan pemerintah, sedangkan seksi II, III, dan IV oleh calon investor.

Saat ini untuk seksi II, III, dan IV dalam proses lelang. Diharapkan, lelang tersebut selesai pada Juni tahun ini. Ada empat perusahaan yang lulus tahap prakualifikasi. Yakni, konsorsium Naza Engineering and Construction dan PT Daya Mulia Turangga, PT Waskita Toll Road, dan Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)-PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (KBSK)-PT Brantas Abipraya-PT Istaka Karya.

Selain itu, juga terdapat konsorsium PT Jasa Marga-PT Wijaya Karya (Wika)-PT Pembangunan Perumahan-PT Bangun Tjipta Sarana.

Seksi I dan seksi V sudah dimulai. Seksi I, yakni dari Km 13 Balikpapan-Samboja, pembiayaannya berasal dari APBD Kaltim senilai Rp 1,5 triliun. Untuk pembangunan seksi V dari Km 13 menuju Sepinggan Balikpapan, melalui pinjaman dari Tiongkok serta sharingAPBN sekitar Rp 848,55 miliar. Jalan tol Balikpapan menuju Samarinda, memiliki panjang 99 kilometer dengan masa konsesi diatur selama 40 tahun.

ANTUSIAS

Peninjauan lapangan oleh Komisi III DPRD Kaltim terlihat penuh antusiasme. Meski untuk menuju lokasi perjalan cukup melelahkan, yakni sekitar 45 kilometer dari Bandung yang menjadi titik start.

Dipimpin Ketua DPRD M Syahrun, anggota DPRD Kaltim lainnya yakni Irwan Faisyal, Baharuddin Demmu, Wibowo Handoko, Sapto Setyo, Veridiana Wang, Syafruddin, Saefuddin Zuhri, dan Herwan Susanto aktif dalam diskusi dengan perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Yogie S yang berlangsung di atas Jembatan Cisarongge, Sumedang.

Jembatan ini adalah bagian seksi II pembangunan tol yang dimulai sejak 2011, dan diperkirakan bakal menelan anggaran tak kurang Rp 5 triliun. PT Wika, BUMN Indonesia juga terlibat dalam proyek yang mayoritas didanai loan dari Tiongkok ini.

Syahrun menyatakan, kunjungan ini diharapkan bisa jadi pembanding, terutama jika bicara penyertaan APBD, pentingnya pelibatan pengusaha dan pekerja lokal, juga masalah-masalah sosial yang mengiringi pembangunan tol. Semisal proses pembebasan lahan, baik milik perseorangan maupun corporate. Termasuk penggunaan kawasan kehutanan, seperti terjadi pada proyek tol Balikpapan-Samarinda. (adv/hms/oke/yud)

sumber :

prokal