 |
Overpass tol Solo-Kertosono di Ngemplak Boyolali.
(Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos/dok)
|
Tol Solo-Kertosono, warga di Ngemplak mempertanyakan kelanjutan kompensasi.
Solopos.com, BOYOLALI–Warga yang terdampak pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) mempertanyakan kelanjutan pemberian kompensasi bagi warga yang tanahnya belum dibebaskan.
Salah seorang warga Desa Dibal, Ngemplak, Siti Marhamah, mengatakan pelaksana pembangunan tol Soker akhir tahun lalu datang menawarkan kompensasi tanah yang terkena dampak pembangunan tol Soker. Kompensasi yang ditawarkan pada saat itu Rp626.000/ meter persegi. Namun, ditolak karena dinilai terlalu rendah.
“Saya diminta datang ke PN [Pengadila Negeri] Boyolali untuk menyelesaikan permasalahan besaran kompensasi tetapi hasinya deadlock,” ujar Siti saat ditemui Solopos.com di sawah, Jumat (22/4/2016).
Siti mengatakan ada empat warga di Dibal yang tanahnya belum dibebaskan sampai sekarang. Dana kompensasi tanah yang bersumber dari APBN 2015 akhirnya dikembalikan ke kas negara setelah warga tidak mau menerima besaran kompensasi yang diberikan pelaksana pembangunan tol Soker.
“Kami mempertanyakan kelanjutan pemberian kompensasi tanah yang terkena dampak pembangunan tol Soker,” kata Siti.
Ia mengatakan sebagai warga sebenarnya tidak mempersulit dalam pembangunan tol Soker. Siti menyayangkan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas membebaskan tanah kurang transparan kepada warga soal besaran nilai kompensasi.
“Kami tidak ingin dijadikan tumbal pembangunan tol Soker. Kalau PPK mau terbuka soal nilai kompensasi saya pasti setuju melepaskan tanah seluas 1.109 meter persegi untuk dibangun tol Soker,” kata dia.
Menurut Siti, tanah miliknya sepanjang 40 meter yang dijadikan jalan untuk menyambungkan jalan tol Soker yang masih terputus akibat tanah miliknya belum dibebaskan, sampai sekarang masih difungsikan sebagai jalan meskipun sewanya sudah habis per Kamis (14/4/2016).
“Saya tidak menuntut pelaksanan tol Soker segera memperpanjang sewa tanah. Kalau tol dibuka untuk arus mudik lebaran sudah pasti tanah milik saya yang belum dibebaskan dijadikan jalan mobil,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Tol Soker, Aidil Fiqri, mengatakan dana kompensasi bagi warga yang tanahnya belum dibebaskan sampai triwulan pertama tahun ini belum turun. Kalau dana itu sudah turun satker akan meminta PPK kembali bernegosiasi dengan warga.
“Kami belum tahu kapan dana kompensasi tol Soker tahun ini turun. Masih ada 37 bidang tanah di Kecamatan Banyudono dan Ngemplak yang belum dibebaskan,” kata dia.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar