 |
| TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat |
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Ghani Gazaly mengungkapkan PT Hutama Karya sangat mungkin untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Langkah ini diambil jika status PT Hutama Karya resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di pembangunan tol.
"Hanya saja porsinya belum dibicarakan, mengingat wacana PT Hutama Karya menjadi BUMN tol masih dibicarakan pemerintah," kata Ghani, Rabu, 3 Oktober 2012.
Untuk masalah dana, menurut Ghani, bisa diusahakan dari banyak pintu. Dia mencontohkan dana pembangunan bisa dari suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah.
Nantinya, kata Ghani, PT Hutama Karya bisa diperbantukan untuk menggarap ruas-ruas tol di Sumatera yang kurang menjanjikan dari segi bisnis. Sebab, proyek serupa belum akan langsung digarap oleh PT Jasa Marga karena perusahaan akan lebih dulu mempertimbangkan prinsip untung rugi.
Dengan kondisi Jasa Marga sebagai perusahaan terbuka, menurut Ghani, atinya 30 persen saham perusahaan dimiliki publik. “Sehingga pemerintah tidak bisa menyuruh mereka untuk menggarap ini itu," ujar Ghani.
Berbeda jika PT Hutama Karya menjadi BUMN tol yang akan mendapat penugasan dari pemerintah sebagai agen pengembang.
Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Fatchur Rohman, menyambut baik usulan PT Hutama Karya menggarap tol trans Sumatera. Alasannya, Jasa Marga pasti hanya tertarik menggarap ruas yang prospek bisnisnya bagus saja.
"Padahal ruas jalan tol itu harus menyambung agar konektifitasnya enak," kata Fatchur. Pembangunan trans Sumatera sepanjang sepanjang 1.980 kilometer yang membentang dari Aceh hingga Lampung rencananya akan dikerjakan oleh PT Jasa Marga.
Wacana mengubah PT Hutama Karya menjadi BUMN tol pertama kali muncul dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Nantinya perusahaan itu akan menerima penugasan pemerintah untuk mengerjakan proyek jalan tol yang secara bisnis kurang menjanjikan seperti Bawean-Solo.
"Hanya saja porsinya belum dibicarakan, mengingat wacana PT Hutama Karya menjadi BUMN tol masih dibicarakan pemerintah," kata Ghani, Rabu, 3 Oktober 2012.
Untuk masalah dana, menurut Ghani, bisa diusahakan dari banyak pintu. Dia mencontohkan dana pembangunan bisa dari suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah.
Nantinya, kata Ghani, PT Hutama Karya bisa diperbantukan untuk menggarap ruas-ruas tol di Sumatera yang kurang menjanjikan dari segi bisnis. Sebab, proyek serupa belum akan langsung digarap oleh PT Jasa Marga karena perusahaan akan lebih dulu mempertimbangkan prinsip untung rugi.
Dengan kondisi Jasa Marga sebagai perusahaan terbuka, menurut Ghani, atinya 30 persen saham perusahaan dimiliki publik. “Sehingga pemerintah tidak bisa menyuruh mereka untuk menggarap ini itu," ujar Ghani.
Berbeda jika PT Hutama Karya menjadi BUMN tol yang akan mendapat penugasan dari pemerintah sebagai agen pengembang.
Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Fatchur Rohman, menyambut baik usulan PT Hutama Karya menggarap tol trans Sumatera. Alasannya, Jasa Marga pasti hanya tertarik menggarap ruas yang prospek bisnisnya bagus saja.
"Padahal ruas jalan tol itu harus menyambung agar konektifitasnya enak," kata Fatchur. Pembangunan trans Sumatera sepanjang sepanjang 1.980 kilometer yang membentang dari Aceh hingga Lampung rencananya akan dikerjakan oleh PT Jasa Marga.
Wacana mengubah PT Hutama Karya menjadi BUMN tol pertama kali muncul dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Nantinya perusahaan itu akan menerima penugasan pemerintah untuk mengerjakan proyek jalan tol yang secara bisnis kurang menjanjikan seperti Bawean-Solo.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar