Semen Gresik Merebut Wilayah "Tak Bertuan" (1)

Siapkan Investasi Rp 4 Triliun di Rembang

BIDIK REMBANG: Salah satu pabrik PT Semen Gresik di Tuban yang

sudah beroperasi. Saat ini BUMN persemenan tersebut tengah membidik 

Rembang, Jawa Tengah, untuk rencana pabrik barunya.

MEMILIKI pabrik semen di wilayah Provinsi Jateng merupakan ekspektasi dan cita-cita lama Semen Gresik. Setelah gagal merealisasikan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, Semen Gresik langsung mengalihkan investasinya sekitar 450 juta dolar Amerika ke lokasi lama: Kabupaten Tuban. Maka, segera dibangun pabrik Tuban IV dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun, yang sejak Mei 2012 lalu telah mulai berproduksi. Kini, Rembang yang jadi incaran Semen Gresik setelah tak bisa mewujudkan ambisinya membangun pabrik semen di Pati. "Akhir tahun ini (2012) atau awal tahun depan (2013) kita sudah ground breaking di Rembang," tegas Dirut PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Dr Ir Dwi Soetjipto di Surabaya, Senin (30/7) malam.

Rembang tetangga sebelah timur Pati. Bagi Semen Gresik membangun pabrik semen di wilayah utara Jateng sepertinya ''harga mati''. Sebab, kalau cita-cita ideal itu terwujud, BUMN persemenan yang mulai beroperasi pada 7 Agustus 1957 ini mampu mengokohkan posisinya sebagai market leader bisnis semen di Indonesia secara paripurna.

"Memang, hanya di Pulau Jawa market share kami kalah dibanding Indocement Tunggal Prakarsa," kata Sekretaris Perusahaan Semen Gresik, Agung Wiharto, Senin (30/7) malam. Data 2011 memperlihatkan market share Semen Gresik Group (PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa) di Pulau Jawa di kisaran 36%. Bandingkan dengan Indocement Tunggal Prakarsa yang mencapai 40% lebih.

Di pulau-pulau lain di Indonesia, market share Semen Gresik Group leading vis a vis pabrikan semen lainnya. Semen Gresik Group menguasai lebih 40% pasar semen nasional. Pada 2012 ini, dipastikan market share Semen Gresik Group secara nasional bakal melonjak seiring mulai beroperasinya pabrik Tuban IV dan pabrik Tonasa V milik Semen Tonasa di Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun. "Tahun ini, kami perkirakan tingkat produksi bisa mencapai 23 juta ton sampai 25 juta ton," tambah Dwi Soetjipto.

Jateng Ajang Pertempuran

Jateng sepertinya menjadi wilayah "tak bertuan" di mata pabrikan semen besar di Indonesia. Memang, di Kabupaten Cilacap ada pabrik semen Holcim, selain pabrikan semen ini memiliki pabrik di Narogong Jabar dan kini sedang membangun pabrik baru di Kabupaten Tuban, Jatim. Tapi, kapasitas produksi pabrik Holcim di Cilacap tak begitu besar. Dari 8,3 juta ton per tahun produksi Holcim di Indonesia, sebagian besar dihasilkan dari pabriknya di Narogong, Jabar.

Di mata Semen Gresik, posisi Jateng selain "tak bertuan" sekaligus menjadi wilayah pertempuran keras antarpabrikan semen di Indonesia. Untuk bisa memenangkan pertempuran tak ada jalan lain yang bisa ditempuh Semen Gresik selain masuk dan mendirikan pabrik semen di sana.

"Bisnis semen itu terkait erat dengan ketersediaan bahan baku dan daerah pasar. Makin dekat pasar dengan unit produksi, nilai efisiensinya makin tinggi sehingga semakin kompetitif," jelas
Sunardi Prionomurti, mantan Sekper Semen Gresik yang kini menjabat Dirut PT Varia Usaha (anak perusahaan Semen Gresik).

Memang, Jatim dan Jateng merupakan wilayah pasar utama bagi Semen Gresik. Karena itu, Semen Gresik benar-benar fight dan menilai strategis kompetisi antarpabrikan semen di wilayah ini.

Pada 2011 lalu, Semen Gresik memiliki market share di Jateng dan DI Yogyakarta sebesar 33%. Sisanya diambil tiga pabrikan lainnya: Indocement, Holcim, dan Bosowa. Market leader bisnis semen di Jateng dan DI Yogyakarta pada 2011 dipegang Indocement Tunggal Prakarsa dengan market share sebesar 42%.

Secara kuantitas produk Semen Gresik yang terjual di Jateng pada 2011 mencapai 5 juta ton dan di DI Yogyakarta sebesar 500 ribu ton. "Tahun ini (2012) karena kapasitas bertambah, maka perang kami di Jateng dan DI Yogyakarta bakal lebih fight dan kuat karena kami lebih punya senjata," tegas Dwi Soetjipto.

Tingkat permintaan semen selama empat bulan pertama 2012 secara nasional sangat tinggi. Pertumbuhan permintaan mencapai 16,6%. Sementara tingkat pertumbuhan permintaan semen di Pulau Jawa pada empat bulan pertama 2012 mencapai 15%. Di Jateng, tingkat pertumbuhan permintaan semen mencapai 16,3% pada empat bulan pertama tahun ini atau sebesar 1,7 juta ton dibanding periode sama tahun 2011 sebesar 1,4 juta ton.

Selain perspektif pemasaran dan bisnis, wilayah Jateng utara memiliki nilai tambah sangat potensial untuk pembangunan pabrik semen selain karena deposit bahan baku yang cukup besar sehingga bisa dieksploitasi dalam tempo lama. Secara geografis, wilayah seperti Pati, Rembang, dan lainnya berada di garis pantai utara Pulau Jawa, sehingga memudahkan pabrikan semen membangun infrastruktur pelabuhan guna mendukung proses pembangunan dan operasional pabrik semen.

"Wilayah utara Pulau Jawa itu kawasan emas untuk bisnis semen. Bahan baku banyak, pembangunan pelabuhan banyak pilihan, dan dekat dengan daerah penghasil energi khususnya batu bara yang sebagian besar dipasok dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," jelas Agung Wiharto.

Karena itu, tidak heran sejumlah pabrikan semen besar berlomba-lomba ingin masuk ke Pati dan wilayah lain di utara Jateng untuk membangun pabrik semen. Setelah Semen Gresik mundur dari Pati, kabarnya, kini Indocement Tunggal Prakarsa ingin masuk ke wilayah itu. Namun demikian, resistensi sosial yang dihadapi Indocement tak jauh beda dengan yang dialami Semen Gresik. Tapi, Pati, Rembang, dan wilayah lain di pantai utara Jateng tetap menjadi incaran pabrikan semen. "Asal kondisi masyarakat kondusif untuk menerima Semen Gresik, kami siap memulai pembangunan pabrik semen di sana (Pati-Red)," kata Syaifuddin Zuhri, Kepala Divisi Komunikasi Semen Gresik (Suara Merdeka, 5 September 2009).

Rencana pabrik semen milik Semen Gresik di Rembang itu menelan investasi Rp 3,5 triliun sampai Rp 4 triliun. Tapak pabrik direncanakan berada di Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Rembang. Pabrik semen ini membutuhkan lahan seluas 900 hektare di Kecamatan Gunem dan Bulu. Lahan seluas itu dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku batu kapur mencapai 520 hektare, tanah liat 240 hektare, lokasi pabrik 105 hektare, jalan tambang 15 hektare, dan jalan produksi 20 hektare. Lahan untuk pabrik dan pengadaan bahan baku akan difokuskan di Desa Pasucen, Tegaldowo, Kajar, Timbrangan, dan Suntri Kecamatan Gunem.

(Setiawan Hendra Kelana/CN30)

Baca Juga
Belajar dari Kegagalan di Pati, Perkuat Program Pantau Lingkungan
Siapkan Investasi Rp 4 Triliun di Rembang
Eksotisnya Lintas Alernatif Magelang-Salatiga
Seteguk Kopi Arab di Masjid Menara
Stres, Banyak Pedagang Perlu Pendampingan Psikologi
Norak, Harga Mati "Pasukan Asyiiik"
Importir Siluman di Balik Barang Bekas
Serupa tapi Berbeda Nasib
Kebersamaan yang Mengasyikan
Dongeng Asyik Mbah Redjo untuk Anak Cucu
Geliat Desa Wisata Sambut "Visit Jateng 2013"

sumber :

suaramerdeka 

Tim 7 JSS Sepakat Bentuk TOR

JSS/IST

I-NEWS, JAKARTA – Mengkomodir kepentingan dari masing-masing pihak, maka Tim 7 Jembatan Selat Sunda (JSS) sepakat untuk menggabungkan aspirasi Kementerian tersebut.



Aspirasi itu, nantinya akan digabungkan untuk menentukan ketentuan-ketentuan dasar JSS.

“Kami sepakat membuat term of reference (TOR) untuk masing-masing tim," jelas Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Hidayat menambahkan, hasil TOR tersebut dikompilasikan dengan referensi dari kementerian-kementerian. Selanjutnya, masukan tersebut akan digabung dengan reference Tim 7.

"Pemerintah akan mengundang tim pemerakarsa, kalau dia kemudian mengikuti TOR yang kita siapkan, maka bolehlah membuat Pepresnya," ujar Hidayat.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah memberikan izin pembahasan itu. Pembahasan akan dipimpin oleh Menteri PU Djoko Kirmanto.

Hatta menambahkan, proyek JSS ini harus berjalan, tanpa harus memberikan beban.

“Seluruh draf dan konsep dari PU, Nah dibahas di dalam rapat dewan pengarah nantinya," tukas Hatta.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Tujuh untuk menangani pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Tim ini, nantinya akan mengakomodir berbagai usulan khususnya usulan dari Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, tim tujuh tersebut diberi waktu selama dua minggu untuk mengurai keruwetan yang menjadi masalah dalam pembangunan JSS.

Karena adanya usulan dari Menteri Keungan Agus DW Martowardojo, maka dibentuk sebuah tim tujuh yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumkam), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappenas, Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Sekretariat Negara (Sesneg). (IN-30)

 

sumber :

indonesiainfrastructurenews 

Hindari Kemacetan Exit Tol Ungaran Ditutup

Ungaran - Hindari kemacetan di Jalur Semarang-Solo, Polres Semarang menutup pintu exit tol Ungaran bagi kendaraan dari arah Solo yang akan masuk ke tol Semarang-Solo dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

 

Penutupan jalur tersebut dilakukan untuk menghindari kemacetan di Jalan Diponegoro Ungaran, atau tepatnya di depan pintu keluar exit tol Ungaran. 

 

Kesiapan untuk memperlancar arus mudik lebaran sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di pintu exit tol Ungaran sudah dilakukan penutupan jalur dengan pemasangan pembatasan jalan bagi kendaraan dari arah Solo yang akan masuk ke pintu tol Semarang-Solo dari wilayah Ungaran. 

 

Exit tol Ungaran hanya digunakan bagi kendaraan dari arah Semarang yang akan menuju Solo melalui Ungaran. Penutupan pintu exit tol bagi kendaraan yang akan masuk ke tol Semarang-Solo dilakukan untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas, baik dari arah Semarang ataupun Solo melalui jalur dalam kota ataupun lewat tol. 

 

Pertemuan arus lalu lintas dari tol dan jalur dalam kemacetan akan terjadi di sepanjang exit tol Ungaran. Hal ini diperparah dengan kemacetan yang disebabkan penyempitan jalur saat akan masuk ataupun keluar dari tol Semarang-Solo. 

 

Pembangunan proyek tol Semarang-Solo juga masih dilakukan di exit tol Ungaran, pihak pengembang masih melakukan pengerukan tanah. Sementara untuk memperlancar arus mudik pada tujuh hari menjelang lebaran proyek akan di hentikan.

Presiden: Tuntaskan Masalah Makelar Lahan

KOMPAS/DAHLIA IRAWATIBertahan- Warga Desa 

Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

Kabupaten Malang, Jumat (6/7/2012) terlihat bertahan 

di sekitar lokasi bentrokan dengan TNI AD di jalan 

Majapurna Harjokuncaran. Hari itu warga setempat dan 

TNI AD bentrok atas dasar sengketa lahan. Setidaknya 

delapan warga dan dua anggota TNI terluka dalam kejadian ini.

 

BANTEN, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran kementerian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan kasus makelar lahan. Ada banyak lahan yang dikuasai makelar sehingga harganya melambung tinggi. Proses investasi pun terhambat karena sulit membebaskan lahan.

"Mari kita selesaikan bersama-sama," kata Kepala Negara seusai memimpin rapat koordinasi di Gedung PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (2/8/2012).

Presiden kembali menjanjikan akan segera menerbitkan peraturan presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Secara terpisah, Kepala BPN Hendarman Supandji mengatakan, kasus makelar lahan di Indonesia sudah dapat dikategorikan pemerasan. Hendarman, yang juga mantan Jaksa Agung, mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah makelar lahan. "Hukum akan ditegakkan," kata Hendarman.

Di Semarang, Tim Pembebasan Tanah kesulitan membebaskan lahan untuk tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen. Hingga kini, tercatat ada 68 warga Desa Lemah Ireng, Kecamatab Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang belum bersedia melepas 82 bidang tanah seluas 10,7 hektar.

Karena belum juga mencapai kesepakatan, Tim Pembebasan Tanah (TPT) menempuh jalur konsinyasi, dengan menitipkan uang di pengadilan negeri setempat. Tim penaksir menghargai tanah di lokasi itu Rp 65.000 hingga Rp 175.000 per meter persegi. Namun, warga minta tanah mereka dihargai Rp 250.000 hingga Rp 400.000 per meter persegi.Kendati uang konsinyasi telah dititipkan di pengadilan, pada Jumat (11/5/2012), pemilik tanah mencabut patok yang dipasang TPT. Warga menilai TPT tidak berhak memasang patok karena masalah pembebasan lahan belum selesai. 

 

sumber :

kompas 

Gubernur Sentil Kuasa Hukum Warga

SEMARANG- Tak mampu mengubah pendirian warga Lemah Ireng Kabupaten Semarang yang terkena dampak pembangunan jalan tol Semarang-Solo, Gubernur Bibit waluyo menyentil kuasa hukum warga, Heri Sulistyono.

Kuasa hukum warga diminta tidak mbalela karena pembangunan jalan tol ini untuk kepentingan masyarakat.

Bibit mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan peluang untuk mempercepat pembangunan di Jateng. Keberadaan jalan tol diharapkan mampu mengupayakan masyarakat sejahtera. Terlebih lagi, pemerintah telah menyediakan dana pengganti lahan milik warga.

"Kepada saudara lawyer, rakyat disadarkan, bukan malah mbalela. Jalan tol ini untuk kepentingan masyarakat, ayo membangun bersama. Dari ribuan orang mau, masak 53 orang mbalela," kata Bibit Waluyo.

Bibit pun meminta warga bisa sengkuyung dan senasib. Menurutnya alokasi dana penggantian lahan ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa.

"Penggantian itu bukan diberlakukan kepada mereka saja. Saudaraku sudah untung. Warga lain yang nilai pembebasan lahannya sama juga mau menerima," jelasnya.

Konsinyasi

Sementara itu, PT Trans Marga Jateng (TMJ) menyatakan siap memberlakukan sistem konsinyasi (titip ganti rugi ke Pengadilan Negeri) dalam pembebasan lahan proyek tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen, khususnya di Lemah Ireng. Komisaris Utama PT TMJ Danang Atmodjo menegaskan, siap memberlakukan konsinyasi apabila pembebasan lahan tak kunjung menemukan kesepakatan. "Jika memang belum disepakati, maka jalan terakhir konsinyasi," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, puluhan WTP memboikot acara sosialisasi SK Gubernur Jateng Nomor 590/36 Tahun 2012 yang diselenggarakan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang di Kantor Kecamatan Bawen, Senin (30/7). Mereka tidak hadir dalam sosialisasi karena menolak ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Terdapat 69 bidang tanah milik 53 WTP yang belum sepakat untuk dibebaskan dalam proyek jalan tol. (J17-77)

 

sumber :

suaramerdeka 

Ditarget Tahun Ini Selesai, Pembebasan Lahan Baru 64 Persen

Tol Solo Kertosono (Soker)

KARANGANYAR, suaramerdeka.com - Sampai akhir bulan Juli lalu, proses pembebasan lahan Tol Solo Kertosono (Soker) di tiga wilayah, Kabupaten Boyolali, Karanganyar dan Kota Surakarta sudah mencapai 64 persen. Untuk di wilayah Kabupaten Karanganyar, selain di Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, juga masih ada beberapa wilayah yang proses pembebasan lahannya masih terus dilakukan.

"Hampir di semua desa di kecamatan di wilayah Karanganyar masih ada lahan yang belum dibebaskan, dengan berbagai alasan," tutur Abdul Qodir ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I, ketika ditemui, Rabu (1/8).

Di Karanganyar, yang paling banyak mengalami kemajuan adalah yang berada di Desa Waru Kecamatan Kebakkramat. Disana tinggal tiga bidang tanah yang belum bisa dibebaskan, tapi bukan karena belum sepakat dengan harga, namun karena masih mengalami masalah hukum. "Kami belum berani membebaskan atau membayar karena saat ini masih berproses di pengadilan," tegasnya.

Di Kabupaten Karanganyar, jalan Tol Soker melintas di sembilan desa di tiga wilayah kecamatan. Yakni Desa Ngasem dan Klodran di Kecamatan Colomadu. Lalu Desa Jeruksawit, Wonorejo, Jatikuwung dan Karangturi di Kecamatan Gondangrejo. Serta tiga desa di Kecamatan Kebakkramat, yakni Desa Kebak, Kemiri dan Waru.

Berdasarkan data, di wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri, memang akan dilintasi ruas jalan tol Solo-Mantingan sepanjang 15,100 km. Jumlah ini paling panjang dibandingkan Kabupaten Boyolali yang dilintasi 14,355 km serta Kota Solo yang hanya 0,395 km.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Dra Any Indrihastuti MM yang juga wakil ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar mengemukakan, beberapa wilayah yang saat ini masih dalam tahap pembebasan antara lain adalah yang ada di kemiri Interchange, di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, serta Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu. "Untuk yang di Desa Ngasem adalah baru karena penambahan," tandasnya. ( Basuni Hariwoto / CN34 / JBSM )


Baca Juga
Pembebasan Lahan di Ngasem Masuki Negosiasi Harga
Pendataan Bangunan Warga Belum Jelas
Proyek Rigid Tol Krapyak Rampung Sebelum Lebaran
WTP Lemah Ireng Dirikan Lima Tenda
Tol Cileunyi-Tasikmalaya Dijajaki
Berbahaya, Sejumlah TL Exit Tol Belum Berfungsi
Blokir Tol Semarang-Solo Sesi II STA 2+450 Bawen-Lemah Ireng Dibuka
Tanyakan Kepastian Tol Batang-Semarang, Pemkot Konsultasi ke Provinsi
Komisi A dan D Saling Menuding
Tol Solo-Kertosono Miliki Miniatur Jembatan Suramadu

sumber :

suaramerdeka 

Infrastruktur dan Pasar Tumpah Jadi Hambatan

BREBES – Pemerintah dituntut memberi perhatian serius pada kesiapan infrastruktur jalan menyambut arus mudik Lebaran 2012 ini. Pasalnya, perbaikan yang dilakukan di sejumlah titik jalan di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat dan Jawa Tengah diperkirakan tidak selesai hingga berlangsungnya arus mudik.


Selain infrastruktur, pasar tumpah yang tersebar di sepanjang pantura Cirebon dan Brebes harus tetap menjadi perhatian. Kesiapan infrastruktur yang harus mendapat perhatian serius adalah di wilayah pantura Brebes.Berdasar pantauan di daerah tersebut, ada delapan titik perbaikan jalan dan diperkirakan akan menjadi sumber kemacetan. Titik dimaksud di antaranya Jembatan Kabuyutan di Kecamatan Tanjung yang pembangunannya baru mencapai sekitar 55%,Jembatan Pemali, dan perbaikan jalan di jalur Kutamendala-Linggapura.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dihubkominfo) Brebes Sutriyono membenarkan hal itu.Berdasarkan analisis dan data yang diperolehnya akan terjadi hambatan arus lalu lintas pada titik-titik perbaikan jalan tersebut. ”Hambatan ini yang nantinya akan kami tangani secara serius,” janjinya saat rapat koordinasi Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Aula Pemerintah Kabupaten Brebes kemarin.

Kepala Seksi Jalan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Jateng Wilayah Tegal Fatoni Aziz mengakui pihaknya tengah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan rutin infrastruktur jalan di sejumlah jalur mudik, salah satunya melakukan pengecoran beton di Jembatan Kabuyutan.Dia berharap proses pengecoran bisa selesai 8 Agustus 2012. Fatoni mengakui proses pembangunan Jembatan Pemali sulit selesai dalam waktu cepat.

Susah diharapkan rampung pada saat arus mudik Lebaran mulai ramai.Dia bahkan menilai pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek yang keliru. Bagi Fatoni, jembatan dengan konsep seperti itu tidak layak untuk jalur pantura, mengingat beban kendaraan yang melintas banyak yang lebih dari 10 ton. ”Untuk Jembatan Pemali, idealnya muatan kendaraan dibatasi tidak lebih dari 10 ton. Karena itu kami akan memperbaikinya lebih lanjut seusai mudik,” kata Fatoni.

Ruas lain di lingkungan Kabupaten Brebes yang dalam tahap perbaikan adalah Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan-Songgom, Jatibarang-Ketanggungan, Ketanggungan-Bantarsari,dan Ciregol di Kecamatan Tonjong. Direktur Bina Marga Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Winarno, saat dikonfirmasi mengenai kondisi tersebut, menjawab bahwa pengerjaan jalan di jalur pantura sudah sesuai prosedur kontrak masa kerja rekonstruksi jalan—baik itu perbaikan rutin maupun pengerjaan berkala dengan masa kontrak 8-10 bulan.

Untuk pengerjaan jalan berkala, ungkap Winarno, ditargetkan selesai masa kerjanya pada Agustus 2012. ”Kami saat ini memprioritaskan kelanjutan ekonomi masyarakat, sedangkan untuk jalur Lebaran diutamakan satu lapis agar pengendara nyaman melaluinya,” kata Winarno. Lebih jauh dia menjelaskan, seluruh pengerjaan jalan di jalur pantura akan dihentikan pada H-7 hingga H+7 setelah Lebaran.

Masa pengerjaannya akan dilanjutkan pada masa berikutnya. Dia berjanji seluruh peralatan berat akan diangkat sehingga tidak mengganggu lalu lintas pada saat mudik Lebaran. ”Pengerjaannya kami prioritaskan satu lapisan aspal dulu. Itu sudah cukup berfungsi,”lanjutnya. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Soeroyo Alimoeso menyatakan sudah melakukan sejumlah persiapan, termasuk peninjauan langsung ke lapangan.

Soeroyo dan jajarannya meninjau jalur pantura Cirebon hingga Semarang. Dia mengakui ada sejumlah titik perbaikan jalan yang diperkirakan akan menjadi sumber kemacetan. ”Pada titik Jembatan Kabuyutan di Brebes, yang pembangunannya saat ini belum selesai, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditargetkan sudah dapat beroperasi (selesai) pada H-10,”ujarnya di Jakarta kemarin. Selain infrastruktur, Soeroyo mengkhawatirkan ada longsoran di Ciregol (ruas jalan antara Prupuk dan Bumiayu) yang bisa mengakibatkan penyempitan ruasjalan.“Bilaterjadikepadatan, kendaraan kecil dapat dialihkan ke jalur alternatif Kutamendala- Linggapura,”katanya.

Tertibkan Pasar Tumpah

Selain kondisi infrastruktur jalan, pasar tumpah yang terdapat di sepanjang pantura Cirebon hingga Brebes juga tetap menjadi ancaman.Polres Brebes akan mengerahkan 458 personel polisi,dibantu 50 anggota Brimob dan 50 personel Sabhara untuk menertibkan pasar tumpah agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

”Pada H-7 tidak akan ada lagi pasar tumpah, karena kami akan tangani lebih awal sebelum pedagang tiba,” Kapolres Brebes AKBP Kif Aminanto berjanji. Di wilayah Cirebon diperkirakan terdapat sedikitnya 11 titik kemacetan, dan sebagian besarnya merupakan pasar tumpah. Kapolres Cirebon AKBP Hero Henrianto Bachtiar menyebutkan, titik-titik macet itu antara lain di sepanjang Tegalgubug, Arjawinangun, Kanci, Gebang,Kedawung, Celancang, Weru, Plered dan Losari.

”Seperti Pasar Tegalgubug di Kecamatan Arjawinangun.Biasanya kemacetan panjang terjadi setiap Selasa dan Sabtu bertepatan dengan hari pasarannya,” ungkapnya. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat pasar tumpah, polisi sudah mempersiapkan jalur alternatif.Di kawasan Pasar Tegalgubug dipersiapkan jalur alternatif dari Bunder ke Gintung lalu ke Jenun, kemudian kembali ke pantura. Selain pasar tumpah,Polres Cirebon juga memberi perhatian di titik Tegalkarang,Palimanan.

Kemacetan di titik ini terjadi akibat pertemuan antara kendaraan yang masuk jalur tol dengan kendaraan yang berasal dari pantura saat arus mudik, juga kendaraan yang keluar tol saat arus balik. Titik rawan kemacetan lain ialah Losari, sekitar perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Untuk ini, Polres Cirebon bekerja sama dengan Polres Brebes untuk berkoordinasi dalam pengaturan lalu lintas.

”Apabila terjadi kepadatan di pintu keluar tol Kanci-Pejagan,kami akan memberlakukan sistem buka-tutup. Jika pintu keluar Pejagan sudah padat,kendaraan akan diarahkan melalui Kanci dan Ciledug,”paparnya. erika lia/akrom hazami/ heru febrianto/amin fauzi

sumber :

seputar-indonesia 

PROYEK INFRASTRUKTUR: SARANA MULTI INFRASTRUKTUR identifikasi 41 proyek senilai Rp 51,1 triliun

ilustrasi

JAKARTA: PT Sarana Multi Infrastruktur (Tbk) mengidentifikasikan 41 proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai Rp51,1 triliun yang diprioritaskan mendapat fasilitas pembiayaan mulai 2013.

Pekerjaan itu antara lain 20 proyek di sektor ketenagalistrikan senilai Rp15,2 triliun; 2 proyek sektor minyak dan gas senilai Rp1,1 triliun; 1 proyek telekomunikasi Rp500 miliar; 3 proyek air minum dengan nilai Rp2,79 triliun; 3 proyek jalan senilai Rp8 triliun; serta 10 unit proyek di sektor transportasi Rp23,45 triliun.

Direktur Utama PT SMI Emma S Martini mengatakan ke 41 proyek senilai Rp51,1 triliun tersebut masih merupakan identifikasi awal yang dinilai potensial, namun belum tentu SMI masuk untuk membiayai seluruhnya.

Pasalnya, perseroan juga melihat kesiapan proyek baik dari sisi perijinan, kelengkapan perjanjian dan dokumen, serta struktur proyek dan kelayakan.

“Dari proyek MP3EI yang sudah dipetakan, kami telah mengidentifikasi proyek yang dinilai siap sehingga SMI dapat berpartisipasi untuk pembiayaannya,” ucap Emma tanpa menyebutkan contoh proyeknya.

Menurutnya, di dalam pemberian pinjaman tersebut, SMI membatasi untuk memberi fasilitas sebesar Rp5,7 triliun atau sekitar 10% hingga 20% dari masing-masing nilai proyek.

Pemberian fasilitas pinjaman tersebut misalnya di dalam satu proyek dibutuhkan pendanaan dari perbankan Rp8 trilun, namun hanya terpenuhi sebesar Rp7 triliun. SMI masuk untuk menutupi selisih tersebut sehingga proyek bisa mendapatkan financial close untuk segera dilanjutkan.

“Kami membatasi maksimum pinjaman di satu proyek, yang pasti tugas kami sebagai katalis membantu proyek mendapatkan financial close agar terdeliver dengan menggenapi kebutuhan pendanaan yang kurang,” jelasnya.

Sekretaris Perusahaan SMI Astried Swastika menambahkan keikutsertaan SMI di dalam pembiayaan proyek MP3EI tersebut bisa saja berkembang untuk masuk di dalam ekuitasnya sebagai pemegang saham.

“Ke depan kalau ada proyek yang dinilai bagus dan bankable kami juga bisa masuk dalam ekuitasnya,” tutur Astried.

Sementara untuk pemberian fasilitas pinjaman, skema pembiayaan dan pengembaliannya menurutnya hampir sama dengan perbankan baik dari sisi bunga, tenor.

“Sama saja dengan bank, ada bunga, tenor, dan hitung-hitungan lainnya. Cuma bedanya kami lembaga keuangan non perbankan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur di Indonesia.” (ea) 

sumber :
bisnis.com

IPO, Waskita Akan Tunjuk 3 Sekuritas BUMN

INILAH.COM, Jakarta - PT Waskita Karya akan menunjuk tiga perusahaan sekuritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penjamin emisi efek dalam penawaran umum saham perdana.

"Iya kami akan menunjuk perusahaan sekuritas BUMN. Kami sedang menunggu approval dari Kementerian BUMN," ujar Direktur Utama PT Waskita Karya M.Choliq saat ditemui wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (31/7/2012).

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya mengincar dana sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun dari penawaran umum saham perdana. Kemungkinan PT Waskita Karya melakukan penawaran umum saham perdana pada November 2012. Perseroan akan melepas sekitar 35% saham ke publik. Dana hasil penawaran umum saham perdana akan digunakan untuk ekspansi usaha.

Sekedar informasi, PT Waskita Karya masih masuk dalam daftar PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Restrukrisasi tersebut dilakukan agar perusahaan lebih sehat dan menarik investor. [ast] 

Berita Terkait
Waskita Siap Melantai di Bursa
Inilah Alasan Waskita Karya untuk IPO
Waskita Karya Rencana IPO 2013
BNI Beri Pinjaman Rp4,36 Triliun ke Waskita Karya
Menteri BUMN Kaji IPO 5 Perusahaan Pelat Merah

sumber :

inilah.com

WTP Lemah Ireng Boikot Sosialisasi SK Gubernur

BAWEN, suaramerdeka.com - Puluhan warga terkena proyek (WTP) jalan tol Semarang-Solo dari Desa Lemah Ireng Bawen, Kabupaten Semarang memboikot acara sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/36 Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang, di Kantor Kecamatan Bawen, Senin (30/7) kemarin.

Aksi boikot terhadap pengukuhan keputusan P2T terkait WTP Lemah Ireng dan pemberkasan penerimaan pembayaran ganti rugi bangunan, tanah serta tanaman tersebut menurut warga merupakan bentuk penolakan atas ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kuasa hukum WTP Lemah Ireng, Heri Sulistyono SH, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat acara digelar, tidak ada satupun warga yang hadir. Sebagai langkah selanjutnya, pihak P2T akhirnya melayangkan surat kedua kepada 53 WTP pemilik 69 bidang tanah di Lemah Ireng untuk menghadiri acara yang sama pada 3 Agustus 2012 depan.

"Percuma saja diberikan sosialisasi karena sifatnya hanya menyampaikan saja, padahal selama ini warga sudah tahu jika Gubernur Bibit Waluyo menolak harga yang diminta WTP," ujar Heri kepada wartawan, Selasa (31/7).

Ungkapan serupa dikatakan koordinator WTP Lemah Ireng, Karlan (45). Menurutnya, seluruh warga sepakat tidak hadir karena dari awal tidak menyepakati besaran harga dari pemerintah.

"Kami bersama WPT dari Lemah Ireng lainnya sepakat tidak menghadiri undangan P2T. Namun kemudian muncul informasi, bila ada sejumlah WTP yang mendapat intimidasi dari seseorang. Secara garis besar, isi intimidasi tersebut menyebutkan bila sampai panggilan ke tiga tetap tidak hadir maka nantinya akan dilakukan penjemputan paksa," tutur Karlan.

Dijelaskan salah satu WTP yang enggan disebutkan namanya, setelah pihaknya bersama kuasa hukum menelurusi lebih dalam, WTP menemukan adanya sejumlah oknum yang memborong tanah warga. Dari data yang ada, tanah milik Mr T luasnya mencapai lebih kurang enam hektar dan letaknya tepat di tepi tanah yang rencananya akan didirikan jalan tol.

Atas temuan tersebut, para WTP mencurigai adanya permainan broker tanah yang membantu atau memfasilitasi Mr T dengan oknum instansi terkait dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan di lingkungan Lemah Ireng. ( Ranin Agung / CN32 / JBSM )


Baca Juga

Relokasi SD Negeri Klepu 01 Tunggu Pembayaran Lahan
Rusun Solusi Ideal Relokasi Warga Deliksari
Minggu Ini, Pelepasan Bengkok Pakintelan Diproses
Relokasi Mandeg, Warga Deliksari Desak DPRD
Disiapkan Bantuan Uang Paku Rp 1 Juta Per KK
Pedagang Minta Pemkot Tinjau Ulang Bangunan RPU Penggaron
Apel Pengamanan Awali Proses Relokasi
Pedagang Ayam Pasar Rejomulyo Enggan Direlokasi
Relokasi Pasar Unggas, 20 Dump Truck Dikerahkan

sumber :

suaramerdeka