TOL BAWEN-SOLO: Nilai Investasi Diprediksi Melonjak 40%

ilustrasi

SEMARANG— Nilai investasi dalam proyek lanjutan pembangunan tol Bawen-Solo diprediksi bakal naik sekitar 40% karena pengaruh rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada melonjaknya harga bahan baku material.

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengatakan perhitungan awal nilai investasi untuk tol Semarang-Solo sebesar Rp5 triliun yang diperoleh dari pinjaman perbankan. Namun adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga BBM, kata dia, berdampak pada kenaikan investasi proyek tersebut.

“Otomatis harga bahan baku material dan upah ikut naik. Kalau prediksi awal sekitar Rp5 triliun, mungkin investasi tahun depan bisa bertambah menjadi Rp7 triliun,” kata Ari kepada Bisnis, Selasa (14/10/2014).

Kenaikan tarif energi dan harga BBM, ujarnya, berpengaruh besar terhadap membengkaknya biaya produksi mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok baik pasir, semen dan batu kerikil.

Selain itu, ujar Ari, molornya pembangunan tol Bawen-Solo membuat PT TMJ merugi sebesar Rp140 miliar. Kerugian itu dihitung dari setoran pokok dan bunga dari total piutang sebesar Rp5 triliun.

Dia membeberkan setoran pokok dimulai sejak tol Semarang-Bawen dan Semarang-Ungaran beroperasi pada tahun lalu. Di sisi lain, pendapatan dari operasional tol sebesar Rp9 miliar/bulan diyakini belum mampu menutup defisit angsuran per bulan.

“Bayangkan, setiap bulan kami harus setor Rp15 miliar hanya untuk bayar bunga, sedangkan angsuran pokok per tiga bulan sebanyak Rp50 miliar,” tutur Ari.

Saat ini, lanjut Ari, pihak manajemen TMJ berupaya melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional supaya angka kerugian tidak membengkak. Dia mengakui kerugian akan berlangsung hingga tujuh tahun pertama beroperasinya proyek tol tersebut.

Pihaknya berharap proses pembebasan lahan akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga proses lelang bisa dimulai secepatnya.

“Sampai saat ini proses proyek lanjutan pembangunan tol belum mulai. Kalau lahan sudah bebas, akhir tahun baru mulai lelang,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo untuk membantu dalam proses percepatan pembebasan lahan.

Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga, dan Bupati Boyolali dalam upaya melakukan pendekatan terhadap warga yang lahannya terkena dampak proyek tersebut.

Gubernur menyampaikan belum menerima laporan secara resmi terkait kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Kunci utamanya adalah komunikasi. Warga butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono memaparkan alotnya pembebasan lahan membuat Pemrov Jateng bakal membawa persoalan itu ke ranah hukum. Pihaknya menargetkan akhir tahun ini semua pembebasan lahan tol ruas Bawen-Solo bisa selesai 100%.

“Jika pembebasan lahan belum selesai, kita akan tempuh jalur konsiyasi melalui pengadilan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23%.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75% agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

sumber :

bisnis

Pemprov Lamban Bebaskan Lahan Tol Bawen-Solo

Foto: Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembebasan lahan tol Bawen-Solo yang lambat menuai kritikan dari anggota dewan. Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai lamban dan kurang pro aktif.

“Pemprov harus proaktif, karena proyek tol Semarang-Solo ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Harus dicari penyebabnya dan diambil langkah-langkah agar segera terealisasi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Hadi Santoso, Senin (13/10).

Menurutnya, warga di beberapa daerah sudah banyak yang bertanya, karena informasi yang beredar simpang siur. Dikhawatirkan, semakin lambat proses pembebasan lahan, akan banyak memunculkan spekulan-spekulan baru.

Lebih detail ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer. “Dari total panjang tol Bawen-Solo 49,81 kilometer, realisasi pembebasan lahan baru mencapai 0 persen untuk Kabupaten Semarang yang seluas 276 hektare, Kota Salatiga realialisasi 10,06 hektare atau 71 persen dari luas lahan 14,17 hektare, dan Kabupaten Boyolali baru terealisasi 13,76 hektare atau 9,09% dari 151,45 hektare,” paparnya.

sumber :

suaramerdeka

Sebelum lima tahun, Tol Trans Jawa selesai

Tol Moker Seksi I Beroperasi Pekerja berada di gerbang jalan tol Trans Jawa Kertosono-Mojokerto 

seksi 1 di Tembelang, Jombang, Jawa Timur, Minggu (12/10). Jalan tol Kertosono-Mojokerto 

seksi 1 sepanjang 14,7 Kilometer akan dioperasikan mulai Selasa (14/10), diharapkan dapat 

menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang. (FOTO ANTARA/Syaiful Arif)

"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan." 

Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah memperkirakan Tol Trans Jawa sepanjang 615 kilometer dapat diselesaikan dan dioperasikan tidak sampai lima tahun ke depan.

"Tak sampai lima tahun, sudah selesai dan dioperasikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjawab pers usai meresmikan Jalan tol Mojokerto--Kertosono Seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer, di Jombang, Senin.

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebelumnya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo harus tetap melanjutkan proyek tol lintas Jawa.

Tidak hanya itu, pihak terkait memang mendesak agar percepatan penyelesaian tol yang bertujuan mengurangi beban pantai utara Pulau Jawa sejak 1990-an itu, benar-benar dapat dilakukan.

Menurut Djoko Kirmanto, secara umum persoalan yang menghadang Tol Trans Jawa adalah proses pembebasan lahan, meski sebagian ruas yang lain sudah selesai.

Djoko merinci, Serang--Jakarta, Jakarta--Karawang sudah selesai, sedangkan Karawang--Cirebon, tahun depan selesai.

"Cirebon--Brebes tahun depan selesai, Brebes--Semarang masih pembebasan lahan, Semarang--Solo--Bawen selesai, Bawen--Solo pembebasan lahan. Kemudian, Solo--Ngawi, 90 persen lahan sudah dibebaskan, Ngawi--Kertosono juga sama, Kertosono--Mojokerto sedang diselesaikan, terakhir Mojokerta--Surabaya," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihak terkait agar lebih keras lagi untuk mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

"Lahan dibebaskan bukan untuk investor tetapi untuk kepentingan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya," katanya.

Dirjen Bina Marga PU, Djoko Murjanto juga optimis Tol Trans Jawa bisa diselesaikan sekitar 3--5 tahun ke depan. 

"Lima tahun sebelumnya masalah itu ada di finansial dan lahan, kini finansial tak masalah, tetapi hanya lahan," kata Dirjen Bina Marga.

Dirjen Bina Marga berharap UU Lahan yang baru bisa berkontribusi signifikan terhadap pembebasan lahan jalan tol mulai 2015.

Editor: Ella Syafputri

sumber :

antara

Tiga Kepala Daerah Diajak Percepat Tol Bawen-Solo

Ilustrasi

Semarang, Antara Jateng - Tiga kepala daerah yang wilayahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo, namun proses pembebasan tanahnya tidak segera selesai, diajak melakukan percepatan agar pengerjaan fisik dapat secepatnya dimulai.

"Bupati Semarang, Wali Kota Salatiga dan Bupati Boyolali saya ajak untuk membantu proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu.

Ganjar mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait dengan kesulitan yang ditemui tim pembebasan tanah dan kemungkinan mundurnya pengerjaan fisik proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo.

Menurut dia, proses pembebasan tanah yang berjalan lama itu berkaitan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau melepas tanah miliknya sehingga diperlukan berbagai pendekatan serta penjelasan kepada yang bersangkutan.

"Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan karena masyarakat sudah rasional serta pasti memahami soal itu," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono yang dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo ke ranah hukum jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

"Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13 persen, Kota Salatiga 76 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik Jalan Tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

"Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu," ujarnya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :

antarajateng

PROYEK TOL SEMARANG-SOLO : Soal Pembebasan Lahan, Pemprov Berencana Bawa ke Ranah Hukum

JALAN TOL SEMARANG-SOLO

SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membawa pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo ke ranah hukum atau pengadilan jika proses tersebut tidak kunjung selesai hingga akhir 2014.

“Proses pembebasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Bawen-Solo harus selesai akhir tahun ini dan jika belum akan dilakukan konsinyasi melalui pengadilan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono seperti dikutip Antara, Jumat (10/10/2014).

Ia menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo di Kabupaten Semarang baru 13%, Kota Salatiga 76%, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

Menurut dia, proses pembebasan tanah di masing-masing kabupaten itu harus mencapai 75 persen agar pengerjaan fisik jalan tol Bawen-Solo dapat dimulai pada awal 2015.

“Ketiga wilayah tersebut akan dipercepat pembebasan tanahnya dan kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas percepatan itu,” ujarnya.

Sri mengungkapkan bahwa lamanya proses pembebasan tanah Jalan Tol Bawen-Solo karena terkendala masalah harga ganti rugi antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang diminta warga selaku pemilih tanah.

“Kami terus berupaya melakukan pendekatan agar warga sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan sehingga proses pembebasan tanah dapat cepat selesai,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Panitia Pelepasan Tanah (P2T) untuk mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

“Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadi mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

sumber :

solopos

Pembebasan Lahan Alot, Pemprov Akan Konsinyasi Jalan Tol Bawen-Solo

Iustrasi : proses konsinyasi lahan tol kalirejo, beberapa tahun yll (foto : soklin)

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana akan melakukan konsinyasi atas alotnya pembebasan lahan Jalan Tol Semarang-Solo seksi Bawen-Solo.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono mengaku, akan melakukan konsinyasi bila pembebasan lahan jalan tol seksi Bawen-Solo tidak rampung pada akhir Desember 2014.

Konsinyasi itu yakni menitipkan uang ganti untung pemilik lahan kepada pihak pengadilan. Sehingga mau tidak mau masyarakat menerima angka tersebut.

"Kalau akhir tahun ini tidak selesai (pembebasan lahan-red), nanti kita akan melakukann konsinyasi," kata dia di ruangannya, gedung Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (10/10/2014).

Dia menyayangkan lambannya proses pembebasan lahan jalan tol, terutama progress yang paling lamban yakni di Kabupaten Semarang.

Dari total lahan yang harus dibebaskan seksi Bawen-Solo seluas 350 hektare, pembebasan lahan Kabupaten Semarang hanya 13 persen. Sedangkan Kota Salatiga 75 persen, dan Kabupaten Boyolali 23 persen.

"Ini PR yang besar harus diselesaikan, minimal 75 persen sudah dibebaskan bisa dilelang untuk pengerjaan fisik. Salatiga sudah 75 persen, bisa dilelang tapi nanti bersamaan Boyolali dan Kabupaten Semarang," katanya. (*)

sumber :

tribunnews

Proyek Tol Bawen-Solo Diprediksi Molor

ilustrasi

SEMARANG – DPRD memprediksi proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo akan molor. Indikasinya, masih alotnya pembebasan lahan di tiga daerah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Boyolali.

Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pembangunan pasti menunggu selesainya pembebasan tanah. Ketika pembebasan tanah melebihi target yang dicanangkan, maka waktu mulainya pembangunan pun akan molor. “Implementasi fisik Jalan Tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena proses pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat,” kata di Semarang, Kamis (9/10).

Hadi menyatakan tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan. Tapi berdasar pengalaman, luas yang belum terbebaskan pasti lebih dari 20 persen. “Karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, proses pembebasan tanah selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di Jateng. Solusinya harus ada kerja sama yang lebih baik antara panitia pengadaan tanah (P2T), Dinas Bina Marga Jateng, dan pemda setempat.

Hadi meminta P2T untuk segera menuntaskan tanah-tanah yang sudah disepekati harganya. Untuk yang belum sepakat, pendekatan persuasif harus lebih masif. Hadi mendapat informasi di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, ada beberapa pemilih tanah yang mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

Akhir Tahun

Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo menargetkan proses pembebasan tanah selesai akhir 2014. “Targetnya tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum,” katanya.

Konstruksi Jalan Tol Bawen-Solo sepanjang sepanjang 49,81 kilometer itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan. Ruas Jalan Tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

Catatan terakhir Suara Merdeka, untuk di Kabupaten Semarang, dari 267 hektare lahan yang dibutuhkan, realisasinya masih nol persen. Di Salatiga, dari 14,17 hektare sudah terbebaskan 10,06 hektare atau 71%. Sementara di Boyolali dari 151,45 hektare lahan telah dibebaskan 13,76 hektare (9,09%). Total Bawen-Solo membutuhkan 432,94 hektare, namun baru dibebaskan 23,82 hektare (5,5%).

Terkait hal ini, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Bambang Nugroho menilai kesimpulan Dewan terlalu dini. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan kondisi terakhir sebelum rapat tim gabungan pada Senin pekan depan. “Senin baru rapat, sepertinya sudah ada progres signifikan,” tegasnya. (H68,J8-71)

sumber :

suaramerdeka

P2T Diminta Percepat Pembebasan Lahan Tol Bawen-Solo

Ruas jalan tol Semarang-Bawen

Semarang, Antara Jateng - Panitia Pelepasan Tanah (P2T) diminta mempercepat penyelesaian proses pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Solo yang ditarget selesai pada tahun ini agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.

"Implementasi fisik jalan tol Bawen-Solo sepertinya akan molor lagi karena pembebasan tanah belum selesai sehingga perlu dipercepat," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang belum dibebaskan terkait dengan proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo.

"Asumsinya (luas lahan yang belum dibebaskan, red.) pasti lebih dari 20 persen karena kalau sudah di bawah 20 persen pengerjaan fisik sudah dilakukan," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan bahwa mekanisme pembebasan tanah di Jateng selalu menjadi kendala beberapa proyek pembangunan di provinsi setempat sehingga perlu ada koordinasi yang lebih baik antara P2T dan Dinas Bina Marga.

"Terkait dengan hal itu, P2T sudah kami minta agar jika sudah ada kesepakatan harga tanah yang akan dibebaskan harus segera diselesaikan dan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat pemilik lahan," katanya.

Di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kata Hadi, beberapa pemilih tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya.

"Lambatnya pembebasan lahan ini kaitannya dengan investor karena kalau terlalu lama dan ada potensi konflik, investor akan pergi," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pembebasan tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bawen-Solo selesai pada tahun 2014 agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

"Targetnya pada tahun ini pembebasan lahan bisa beres sehingga pembangunannya dimulai pada tahun 2015 dan pertengahan 2016 sudah dibuka untuk umum," katanya.

Konstruksi jalan tol Bawen-Solo yang melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Boyolali itu terbagi dalam tiga seksi serta sembilan paket pengerjaan.

Proyek pengerjaan jalan tol Bawen-Solo dengan panjang total 49,81 kilometer itu memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan.

Ruas jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.

sumber :

antarajateng

TOL SOLO-MANTINGAN : Pemerintah Gelontorkan Ganti Rugi Tanah Rp521 Miliar, Kurang Rp103 Miliar

SRAGEN – Dana senilai Rp521,57 miliar sudah dikucurkan pemerintah melalui APBN guna membayar biaya ganti-rugi tanah terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan di wilayah Sragen. Sementara, diperkirakan masih dibutuhkan anggaran hingga Rp103,609 miliar untuk membebaskan tanah terdampak jalan tol yang tersisa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Tol Solo-Mantingan II, Sihono, tak menampik anggaran yang dikucurkan untuk membebaskan ribuan tanah tol yang tergusur proyek tol sejak 2008 lalu sudah mencapai Rp521,57 miliar. “Setiap dapat dana langsung kami bayarkan kepada para penerima,” kata dia, Jumat (19/9/2014).

Pihaknya juga membenarkan diperkirakan masih ada kebutuhan dana Rp103,609 miliar untuk membebaskan lahan terkena proyek tol yang hingga kini belum rampung. “Itu sebatas estimasi. Belum angka pasti,” ungkapnya.

Sihono menerangkan saat ini progress pembebasan lahan terkena proyek tol Solo-Mantingan di Sragen mencapai 90,48%. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, lahan yang sudah dibebaskan lantaran terkena proyek tol di wilayah Sragen mencapai 201,82 hektare meliputi lahan masyarakat serta tanah kas desa.

Sementara itu, tanah yang belum terbebaskan hingga kini sekitar 21,23 hektare. Lahan yang belum terbebaskan tersebut termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Dia menjelaskan prinsip dalam proses pembebasan lahan terdampak lahan tol yakni subyek dalam hal ini pemilik lahan, objek yakni tanah yang bakal dibebaskan serta alas hak yakni administrasi seperti sertifikat tanah. Sihono menuturkan selain persoalan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan di bank atau hilang, sejumlah warga terdampak proyek tol hingga kini juga belum bisa menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan.

Ditegaskannya, selama ini tim terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan guna mengejar target penyelesaian pembebasan 100% akhir 2014 ini. “Kami berharap masyarakat bisa suka rela menyerahkan tanah mereka dan menerima nilai ganti-rugi. Kami terus memberikan pengertian kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Sementara DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, mengungkapkan sejumlah warga terdampak proyek tol di wilayah Kebonromo, Ngrampal, Sragen, hingga kini enggan melepaskan tanah mereka. Dijelaskannya, para warga tersebut menghendaki ada penyesuaian harga ganti-rugi lantaran nilai yang ditawarkan merupakan harga yang ditawarkan pada 2010 lalu.

“Mereka meminta ada penyesuaian harga. Dulu tanah kelas I harganya Rp200.000 per meter persegi sekarang mintanya Rp600.000. Tanah kelas II dulu Rp120.000 per meter persegi sekarang menjadi Rp360.000. Begitu pula tanah kelas III dulu Rp110.000 sekarang naik Rp330.000,” ujarnya.

sumber :

boyolalipos

PROYEK MP3EI : Tol Semarang-Solo Molor, Kerugian Capai Rp140 Miliar

Solopos.com, SEMARANG — PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) tahun ini merugi sebesar Rp140 miliar akibat molornya proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang terkendala pembebasan lahan. Saat ini, proses pembebasan lahan dalam proyek tol sepanjang 49,81 kilometer (km) itu masih sebatas 8%.

Di satu sisi, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dana pembebasan lahan Rp1,6 triliun untuk pembangunan jalan tol sejumlah ruas di Jawa Tengah dengan target penyelesaian lahan akhir 2014. Tol Semarang – Solo merupakan salah satu bagian jalan tol Trans Jawa yang merupakan bagian dari proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) dibangun mulai 2009 dan diharapkan selesai 2016.

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengatakan anggaran dana untuk proyek tol Semarang-Solo sebesar Rp5 tiliun yang diperoleh dari piutang dari lembaga perbankan. “Kami masih defisit tahun ini sekitar Rp140 miliar, karena operiasional tol Semarang-Solo belum berjalan,” papar Ari kepada Bisnis, Minggu (14/9/2014).

Ari menambahkan angka defisit diketahui dari perhitungan mundurnya proyek tol Semarang-Solo hingga akhir 2014. Apabila proyek itu kembali molor pada tahun depan, kata dia, PT TMJ bisa merugi lebih banyak. Dari keseluruhan proyek tersebut, kata dia, tol yang sudah beroperasi Semarang-Bawen dan Semarang-Ungaran. Pendapatan dari operasional tol tersebut yakni Rp300 juta per hari atau Rp9 miliar per bulan.

“Sementara kami harus bayar bunga Rp15 miliar per bulan dan angsuran pokok per tiga bulan Rp50 miliar. Pendapatan tol yang utama saat ini justru untuk membayar bunga dan pokok,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ari, PT TMJ berupaya melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional supaya angka kerugian tidak membengkak. Dia mengakui kerugian akan berlangsung hingga tujuh tahun pertama beroperasinya proyek tol tersebut. Ari menjelaskan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut berpengaruh terhadap nilai investasi proyek tersebut.

Pasalnya, sejumlah harga kebutuhan pokok baik pasir, semen dan batu kerikil akan naik seiring dengan kenaikan tarif energi. “Dari perhitungan awal nilai investasi Rp5 triliun mungkin akan bertambah menjadi Rp7 triliun. Belum lagi upah buruh pasti menuntut naik akibat TDL dan BBM naik,” papar dia.

Menurutnya, PT TMJ semula menargetkan pembebasan lahan atas proyek tol Semarang-Solo bisa selesai sejak dua tahun lalu. Namun hingga saat ini, proses pembebasan lahan warga belum sepenuhnya selesai.

Ari memaparkan pada jalan tol ruas Bawen – Solo akan dibangun sepuluh jembatan dengan bentang di atas 100 meter, sedangkan yang di bawah bentang 100 meter lebih banyak lagi.

Dia menambahkan proyek tol sepanjang sekitar 50 km akan dibagi menjadi sembilan paket dengan pembagian masing-masing digarap oleh kontraktor yang telah memenangkan lelang. “Pada proyek pengerjaan jalan tol ini memerlukan pembebasan lahan sekitar 350 hektare yang berada di 47 desa dan 34 kecamatan,” terangnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menuturkan prioritas diberikan untuk penyelesaian ruas Bawen–Solo kelanjutan tol Semarang–Solo. “Bupati dan walikota sudah menyampaikan progres, kalau duit sudah datang, pembangunan mudah-mudahan lebih cepat,” katanya.

Mekanisme pembangunan akan dilaksanakan bersamaan di beberapa ruas di setiap wilayah dengan prospek penyelesaian dua tahun dengan target operasional tol pada 2016. Jika pembebasan lahan berlangsung sesuai target akhir tahun, maka segera dilanjutkan pembangunan konstruksi dengan perkiraan 18 bulan hingga 24 bulan.

Sementara itu, pemerintah pusat menyiapkan alokasi dana pembebasan lahan Rp1,6 triliun untuk pembangunan jalan tol sejumlah ruas di Jawa Tengah dengan target penyelesaian lahan akhir tahun ini. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Semarang salah satunya membahas percepatan proyek pembangunan jalan tol yang terkendala pembebasan lahan.

“Di Jawa Tengah saat ini masih mengalami kendala utama pembebasan tanah, hasil koordinasi telah disiapkan land capping Rp1,6 triliun dan saat ini sudah di tangan Dirjen Bina Marga,” tuturnya.

sumber :

solopos