Tol Solo-Ngawi Dioperasikan Khusus Jalur Mudik Lebaran

ilustrasi

BeritaTerkini.id, Jalan tol Solo-Ngawi akan dioperasikan sebagai salah satu jalan alternatif jalur mudik Lebaran 2016. Direktur Utama PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) David Wijayatno mengatakan pengoperasian tol Solo-Ngawi ini masih terbatas, karena infrastruktur pendukungnya belum selesai seratus persen.

“Ruas jalan tol yang akan dioperasionalkan mulai H-7 Lebaran tersebut baru sebatas Solo sampai Sragen, katanya sebelum mengikuti rapat koordinasi arus mudik Lebaran di Solo, Rabu (8/6).

Dia mengatakan kendaraan yang menggunakan jalan tol memasuk dari Klodran dan keluar di Pungkruk, Sidoharjo (Sragen) atau Kemiri (Karanganyar). “Panjang ruas jalan tol tersebut kira-kira 25 kilometer,” katanya.

Terbatasnya pelayanan Tol Solo-Ngawi juga mencakup waktu pengoperasian. Kendaraan yang diperbolehkan melintas juga hanya kendaraan roda empat berbobot ringan, seperti mobil pribadi maupun minibus.

“Jalan tol itu baru bisa dilalui pada siang hari, karena fasilitas penerangan belum siap. Operasionalnya mulai pukul 06.00-18.00 WIB. Kecepatan kendaraan juga disarankan maksimal 60km/jam,” kata David.

David mengakui masih banyak kekurangan yang terdapat dalam kontruksi jalan bebas hambatan itu, terutama perkerasan badan jalan yang sebagian masih berupa beton lantai kerja. Namun PT SNJ selaku pemegang konsesi Tol Solo-Ngawi memastikan, jalan tol tersebut tetap bisa dilalui kendaraan.

“Bagian perkerasan beton akan dibuat selandai mungkin, sehingga relatif tidak membahayakan pengguna jalan. Kami juga menerjunkan petugas untuk mengatur lalu lintas atau berpatroli, berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat untuk penyiagaan ambulan, serta menyiapkan kendaraan derek,” katanya.

Jalan Tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari jalan Tol Solo-Kertosono (Soker). Tol Soker dirancang untuk menghubungkan wilayah Jateng dan Jatim, serta menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans-Jawa.

Ia mengatakan saat ini pembangunan tol untuk Seksi Kartasura-Karanganyar sudah mencapai 85 persen dari keseluruhan pekerjaan. Adapun Seksi Karanganyar-Sragen sudah 38 persen dari target.

“Pengoperasian Tol Solo-Ngawi saat arus mudik ini tidak mengganggu pekerjaan, karena saat ini proyek memang diliburkan”.

sumber :

beritaterkini

Tol Solo-Sragen Beroperasi, Bunderan Kartasura Potensial Lebih Macet

Lalu Lintas Sukoharjo akan terpengaruh dengan pengoperasian tol Solo-Sragen.

Kondisi arus lalu lintas di Simpang Empat Kartasura 

ramai lancar pada sehari menjelang Lebaran atau H-1 

Lebaran, Kamis (16/7/2015). 

(Bony Eko Wicaksono/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SUKOHARJO – Bunderan Kartasura diprediksi menjadi lokasi sentral rawan kemacetan arus lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran 2016. Kondisi itu dipengaruhi dibukanya akses jalan tol Solo-Kertosono (Soker) di wilayah Ngemplak, Boyolali.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kamis (9/6/2016), jalan tol Soker di wilayah Ngemplak, Boyolali dibuka sementara pada beberapa hari menjelang Lebaran. Hal itu dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2016.

Secara geografis, wilayah Ngemplak, Boyolali, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kartasura. Otomatis kendaraan bermotor yang hendak melewati jalan tol Soker dari arah Solo-Semarang maupun sebaliknya dipastikan melewati Bunderan Kartasura.

Kondisi ini bakal diperparah dengan kendaraan bermotor pemudik dari arah Jogja-Solo atau sebaliknya yang juga dipastikan melewati Bunderan Kartasura. Tak pelak, Bunderan Kartasura menjadi lokasi sentral rawan kemacetan lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran 2016.

Kasatlantas Sukoharjo, AKP Finan Sukma Pradipta, mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Ruminio Ardano, mengatakan telah berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) proyek tol soker pada beberapa hari lalu. Rencananya, akses jalan tol soker di wilayah Ngemplak, Boyolali, bakal dibuka hanya pada siang hari saat arus mudik dan balik Lebaran.

“Belum ada lampu penerangan jalan umum (LPJU) di sepanjang jalan tol. Jadi jalan tol hanya dioperasikan sementara pada pagi hari-siang hari,” kata dia, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis.

Pintu masuk jalan tol terletak di perbatasan wilayah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sukoharjo. Kendaraan bermotor dari arah Solo menuju Semarang diperkirakan bakal memilih melewati jalan tol. Kendaraan bermotor itu bakal antri masuk jalan tol melewati Bunderan Kartasura.

Belum lagi kendaraan bermotor pemudik dari Jogja-Solo-Surabaya yang juga dipastikan melewati Bunderan Kartasura. “Bunderan Kartasura menjadi lokasi utama rawan kemacetan lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran. Bunderan Kartasura merupakan lokasi pertemuan arus lalu lintas dari Jogja, Solo, dan Semarang,” papar dia.

Lebih jauh, Kasatlantas menambahkan petugas bakal disiagakan nonstop di sekitar Bunderan Kartasura dan Simpang Empat Kartasura saat arus mudik dan balik Lebaran. Mereka segera turun lapangan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas.

Di sisi lain, seorang warga Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Maryanto, 43, meminta instansi terkait agar melarang kendaraan berat melewati Underpass Makamhaji saat arus mudik dan balik Lebaran. Lantaran arus lalu lintas menuju Bunderan Kartasura macet total, kendaraan berat memilih melewati underpass menuju Kota Solo dan Jawa Timur.

“Jumlah kendaraan berat yang melewati underpass cukup banyak saat arus mudik Lebaran. Mestinya kendaraan berat dilarang melewati underpass lantaran mengganggu pengguna jalan lainnya,” kata dia

sumber :

solopos

TOL SOLO-MANTINGAN : Pemerintah Gelontorkan Ganti Rugi Tanah Rp521 Miliar, Kurang Rp103 Miliar

SRAGEN – Dana senilai Rp521,57 miliar sudah dikucurkan pemerintah melalui APBN guna membayar biaya ganti-rugi tanah terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan di wilayah Sragen. Sementara, diperkirakan masih dibutuhkan anggaran hingga Rp103,609 miliar untuk membebaskan tanah terdampak jalan tol yang tersisa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Tol Solo-Mantingan II, Sihono, tak menampik anggaran yang dikucurkan untuk membebaskan ribuan tanah tol yang tergusur proyek tol sejak 2008 lalu sudah mencapai Rp521,57 miliar. “Setiap dapat dana langsung kami bayarkan kepada para penerima,” kata dia, Jumat (19/9/2014).

Pihaknya juga membenarkan diperkirakan masih ada kebutuhan dana Rp103,609 miliar untuk membebaskan lahan terkena proyek tol yang hingga kini belum rampung. “Itu sebatas estimasi. Belum angka pasti,” ungkapnya.

Sihono menerangkan saat ini progress pembebasan lahan terkena proyek tol Solo-Mantingan di Sragen mencapai 90,48%. Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, lahan yang sudah dibebaskan lantaran terkena proyek tol di wilayah Sragen mencapai 201,82 hektare meliputi lahan masyarakat serta tanah kas desa.

Sementara itu, tanah yang belum terbebaskan hingga kini sekitar 21,23 hektare. Lahan yang belum terbebaskan tersebut termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Dia menjelaskan prinsip dalam proses pembebasan lahan terdampak lahan tol yakni subyek dalam hal ini pemilik lahan, objek yakni tanah yang bakal dibebaskan serta alas hak yakni administrasi seperti sertifikat tanah. Sihono menuturkan selain persoalan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan di bank atau hilang, sejumlah warga terdampak proyek tol hingga kini juga belum bisa menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan.

Ditegaskannya, selama ini tim terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka menerima nilai ganti-rugi yang ditawarkan guna mengejar target penyelesaian pembebasan 100% akhir 2014 ini. “Kami berharap masyarakat bisa suka rela menyerahkan tanah mereka dan menerima nilai ganti-rugi. Kami terus memberikan pengertian kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Sementara DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, mengungkapkan sejumlah warga terdampak proyek tol di wilayah Kebonromo, Ngrampal, Sragen, hingga kini enggan melepaskan tanah mereka. Dijelaskannya, para warga tersebut menghendaki ada penyesuaian harga ganti-rugi lantaran nilai yang ditawarkan merupakan harga yang ditawarkan pada 2010 lalu.

“Mereka meminta ada penyesuaian harga. Dulu tanah kelas I harganya Rp200.000 per meter persegi sekarang mintanya Rp600.000. Tanah kelas II dulu Rp120.000 per meter persegi sekarang menjadi Rp360.000. Begitu pula tanah kelas III dulu Rp110.000 sekarang naik Rp330.000,” ujarnya.

sumber :

boyolalipos

Tol Solo-Ngawi Diperkirakan Habiskan Anggaran Rp 5,1 Triliun

dok.timlo.net/nanin

Proyek jalan tolo Solo-Ngawi

Sukoharjo – Biaya pembuatan jalan tol Solo-Ngawi diperkirakan akan menghabiskan anggaran total Rp 5,1 triliun. Hal ini diungkapkan Communication Coordinator PT Thiess Contractors Indonesia, Mappalara Simatupang, dalam kunjungan ke kantor Resaksi Portal Informasi Solo, Timlo.net,Senin (13/5) sore di Ruko Cendana Square, Solo Baru Blok GP – 67 Jl. Dr Oen Solo Baru, Sukoharjo.

Ditemui oleh Direktur Timlo.net Irawan Mintorogo, Pemimpin Redaksi Eddy J Soetopo dan Marketing Manager Desmanita Saputri, Mappalara mengungkapkan, saat ini PT Thiess sedang menunggu penandatanganan SPMK (surat perintah mulai kerja). “Begitu SPMK ditandangani, kami siap mengerjakan proyek jalan tol ini,” terangnya.

Proyek ini sendiri ditargetkan rampung dalam dua tahun, sehingga pada 2016 mendatang sudah dapat difungsikan. Proyek jalan tol Solo-Ngawi sepanjang 90,1 kilometer dikerjakan pemerintah bersama kontraktor swasta. Nantinya tol Solo-Ngawi akan tersambung dengan tol Semarang-Solo dan Ngawi-Kertosono.

sumber :

timlo

Dua Ruas Tol Bertemu di Kartasura Junction

foto : loket pelayanan informasi peta departemen pekerjaan umum 

SOLO- Pembangunan dua ruas jalan tol yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah, dipercaya bakal menjadi salah satu solusi arus lalu-lintas di Pulau Jawa.

Dua ruas jalan tol itu adalah Tol Solo-Kertosono (Soker) dan Tol Semarang-Solo. Dua ruas tol itu bakal bertemu di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

“Meski pun secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, tetapi namanya memang Kartasura Junction,” terang Asisten Pelaksana pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono, Azis Purnomo, ketika ditemui kemarin. Azis mengatakan, di Kartasura Junction itu akses utamanya berada di dekat ruas jalan raya Solo-Semarang, di perbatasan tiga kabupaten. Yakni Karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo.

Nantinya, pengguna kendaraan bisa keluar dan masuk ke kedua ruas tol itu, baik yang akan melanjutkan perjalanan ke arah Semarang atau pun ke arah Jawa Timur.

Namun, lanjut pria asal Yogyakarta itu, saat ini jalan akses menuju Kartasura Junction belum bisa dibangun, karena masih ada satu bidang tanah yang belum bisa dibebaskan, karena pemilik tanah belum bersedia melepaskan tanahnya.

“Itu kenapa jalan aksesnya belum bisa dibangun, karena memang tanah yang bakal dipakai untuk jalan akses belum bisa dibebaskan semua,” tandasnya. P

NS di Kementerian Pekerjaan Umum yang selama seperempat abad pernah ber­tugas di Papua itu mengemukakan, keberadaan Tol Semarang-Solo dan Tol Soker me­mang bakal menjadikan arus lalu-lintas menjadi lebih baik dan mengurangi kepadatan arus lalu-lintas di dalam kota.

Sebab, para pengguna kendaraan roda empat yang hendak ke Semarang atau Jawa Timur, lebih memilih menggunakan jalan tol yang bebas hambatan, yang pastinya bakal lebih cepat sehingga menghemat waktu perjalanan.

Bebas Hambatan

“Contohnya saja ruas Tol Semarang-Solo yang sudah dibuka sampai Bawen, terbukti jarak tempuhnya lebih singkat, karena bebas hambatan,” tandasnya. Saat ini, kedua ruas tol yang menjadi bagian dari tol Trans Jawa itu tengah dalam pembangunan, dan diharapkan bisa selesai pada 2017 mendatang.

Untuk ruas Tol Soker yang meng­hubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur ada yang dibangun pihak pemerintah beserta konsorsium dan ada yang yang dikerjakan swasta, untuk pemerintah, total pekerjaan fisik 22,63 km mulai dari Kecamatan Ngemplak, Boyolali hingga Desa Kemiri, Kecamatan Kebak­kramat, Karanganyar, serta ruas Saradan-Kertosono sepanjang 40 km.

Sementara pihak swasta mengerjakan ruas Karang­anyar-Saradan sepanjang 120 km.

Sementara untuk ruas Tol Semarang-Solo terdiri atas Seksi 1 Tembalang-Ungaran sepanjang 16,3 km dan Seksi 2 Ungaran-Bawen (11,3 km) yang telah beroperasi, serta Seksi 3 Bawen-Salatiga (18,2 km) yang dalam persiapan konstruksi, serta Seksi 4 Salatiga-Boyolali (22,4 km) dan Seksi 5 Boyolali-Karanganyar (11,1 km) yang masih dalam upaya pembebasan lahan. (H53-50,48)

sumber :

suaramerdeka

PROYEK TOL SOLO-MANTINGAN : Warga Diminta Segera Mengosongkan Tanah

Ilustrasi proyek pembangunan jalan tol. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)

Solopos.com, SRAGEN — Warga terdampak pembangunan jalan tol Solo-Mantingan diberi peringatan oleh pemerintah pusat. Warga yang masih bertahan diminta segera mengosongkan tanah.

Sekretaris Desa Duyungan, Sidoharjo, Sunarto, membenarkan adanya peringatan tersebut. Peringatan berupa surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). “Untuk tanah segera dilakukan pengosongan, termasuk rumah segera dirobohkan,” katanya saat ditemui Solopos.com di Duyungan, Senin (25/11/2013).

Disampaikannya, selain perintah pengosongan tanah terdampak pembangunan jalan tol Solo-Mantingan, SE itu juga menjelaskan larangan menanami sawah. Dia menegaskan surat tersebut sudah disampaikan kepada warga.

“Ada surat dari kementerian untuk tanah terkena tol sudah tidak boleh ditanami. Warga sudah patuh. Kami tidak tahu akan dibangun jalan tol kapan. Seandainya ada yang nekat tetap menanami, tidak boleh minta ganti rugi. Lebih baik yang kena tol ditinggalkan saja,” ungkap dia.

Selain puluhan tanah dan hunian warga, di Duyungan terdapat sejumlah tanah kas desa yang tergusur megaproyek itu. Tidak hanya itu, sebuah bangunan taman kanak-kanak (TK) juga bakal tergusur. Terkait tanah kas desa dan bangunan TK tersebut, Sunarto menjelaskan pihaknya masih menunggu cairnya ganti rugi dari pemerintah.

“Semua masih menunggu dari gubernur. Belum ada kepastian. Kami sudah mengajukan proposal ke kabupaten sekitar satu bulan lalu. Saat ini baru naik ke provinsi,” terangnya.

Kepala Desa Duyungan, Kuntoro Yuwono, menambahkan seluruh warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol sudah pindah. “Semua sudah klir termasuk perhitungan tanah kas desa. Semua warga juga sudah pindah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jetak, Siswanto, menyampaikan SE tersebut diterima sekitar tiga pekan silam. Diakuinya, di wilayah Jetak terdapat sejumlah rumah yang masih ditinggali warga meski sudah mendapat ganti rugi. Dia menegaskan warga di Jetak tersebut juga menyatakan siap pindah. “Sebagian sudah dibongkari, juga ada yang belum. Tetapi yang sudah mendapat ganti rugi sudah siap pindah,” ungkapnya.

Diakuinya, masih terdapat sejumlah warga yang masih enggan direlokasi lantaran tak cocok dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. “Jalan tol tinggal satu-dua orang yang masih belum. Lainnya sudah dapat ganti rugi. Bulan Juli sudah selesai,” kata dia. 

 

sumber :

solopos 

TOL SOLO - MANTINGAN : Warga Dibal Boyolali Tuntut Harga Baru

ilustrasi

Solopos.com, BOYOLALI — -Warga Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali yang tanah dan bangunannya terdampak proyek jalan tol Solo-Mantingan menuntut kenaikan harga tanah dan bangunan lebih tinggi dibanding tawaran tahun 2008, yakni antara Rp1,8 juta/m2 hingga Rp3,5/m2.

Kepala Desa Dibal, Budi Setiyono saat ditemui wartawan di kediamannya di Dibal, akhir pekan kemarin mengungkapkan, dari total sekitar 240 bidang yang terkena proyek tol itu, 40 bidang di antaranya masih belum ada kesepakatan harga ganti rugi.

“Sebanyak 40 bidang itu terdiri atas tanah pekarangan, sawah dan bangunan. Karena itu Jumat lalu, warga Desa Dibal yang terkena proyek jalan tol mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T) agar dilakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan di wilayah ini,” ungkap Budi.

Dia menambahkan pengajuan permohonan itu terkait dengan adanya penawaran harga tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo–Mantingan Seksi 1 yang masih berdasarkan pada nilai appraisal tahun 2008. Warga menilai taksiran tersebut sudah tak sesuai lagi dengan harga tanah dan bangunan saat ini.

Budi mengutarakan pada 2008 sempat ada penawaran soal harga tanah dan bangunan rata-rata Rp300.000/m2. Ketika itu harga pasaran antara Rp600.000-Rp800.000/m2. Kemudian pada Agustus 2013 harga naik menjadi Rp450.000/m2, sedangkan harga pasaran Rp1,5-2juta/m2.

Mengutip surat permohonan harga ganti rugi 40 bidang yang diajukan warga, kata Budi, tuntutan terdiri atas rumah permanen, rumah permanen ternit, rumah tingkat, sawah dan pekarangan. Dia mengutarakan untuk bangunan rumah permanen warga mengajukan harga Rp2 juta/m2, rumah permanen dengan ternit Rp2,5 juta/m2, rumah tingkat Rp3,5juta/m2, tanah pinggir jalan raya Rp2,7juta/m2, tanah pekarangan masuk kampung Rp1,8 juta/m2, dan tanah sawah Rp900.000 /m2.

Mereka beralasan nominal harga tersebut sudah melalui pertimbangan, yakni tanah dan bangunan terletak di pinggir jalan raya, dekat dengan pasar dan sebagainya. Selain itu tanah dan bangunan juga dinilai dekat akses utama menuju Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, tanah dan bangunan warga dinilai sangat strategis. Lokasi itu juga dianggap sudah digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Begitu juga dengan sawah yang merupakan lahan produktif dengan irigasi tehnis yang baik. Sawah tersebut merupakan sumber utama ekonomi keluarga masyarakat.

“Dengan dasar pertimbangan itu seluruh warga Desa Dibal mengajukan permohonan kepada Bupati Boyolali melalui P2T untuk melakukan re appraisal terhadap tanah dan bangunan. Kami berharap tuntutan kami bisa dikabulkan,” kata dia menegaskan.

 

sumber :

solopos 

PROYEK TOL SOLO-MANTINGAN : Pembangunan Fisik Dimulai, Pembebasan Lahan Dikebut

Konstruksi pembangunan tol Solo-Kertosono di daerah Ngemplak, 

Boyolali saat difoto dari udara, Rabu (24/4/2013). (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

 

Solopos.com, BOYOLALI – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Mantingan yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, dipercepat. Pemerintah mentargetkan 2014 mendatang, proyek tersebut sudah mulai memasuki tahap pembangunan fisik.

“Saat rapat dengan Gubernur [Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo] di Semarang belum lama ini, Gubernur menyetujui percepatan proses pembebasan lahan tersebut. Tahun ini diharapkan selesai, karena 2014 ditargetkan pembangunan fisik sudah dimulai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/10/2013).

Sekda menyebutkan proses pembebasan lahan di wilayah tersebut saat ini telah mencapai 93 persen, walaupun masih ada beberapa lahan yang pembebasannya harus melewati beberapa tahap.

“Yang masih dalam proses, utamanya tanah kas desa dan juga tanah wakaf karena izinnya kan harus sampai ke Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah pemilik lahan yang belum sepakat dengan nilai ganti untungnya,” ungkap dia.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Joko Diyana, menyebutkan kebutuhan lahan untuk realisasi proyek tol yang melintasi wilayah Boyolali totalnya 1.776 bidang. Pihaknya membenarkan, belum tuntasnya pembebasan lahan itu antara lain juga karena proyek tol itu menerjang tanah wakaf untuk masjid, sehingga pengurusan administrasi pembebasan tanahnya harus sampai ke Kemenag di Jakarta.

“Ya prosesnya membutuhkan waktu lama. Tapi kami optimistis pembebasan lahan tersebut bisa tuntas segera 2013 ini,” kata Joko.

Untuk percepatan pembebasan lahan tersebut, Sekda mengatakan sudah dibentuk tim khusus untuk menyisir ke lokasi, termasuk untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Tim ini antara lain terdiri atas P2T [Panitia Pengadaan Tanah], dinas terkait, termasuk Bagian Pemdes [Pemerintahan Desa] dan Kemenag. Prosesnya diharapkan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, tambah dia, ada tim dari Provinsi Jateng yang akan memantau setiap perkembangan yang ada dan memberikan laporan kepada Gubernur setiap sekali dalam sepekan.

“Dari Semarang juga ada tim yang memantau dan melaporkan setiap perkembangan sepekan sekali,” imbuh dia.

Disinggung besarnya ganti untung yang diberikan kepada pemilik lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut, Sekda menegaskan pemerintah mengacu pada penilaian atau appraisal yang dilakukan P2T.

 

sumber :

solopos 

Makelar Tanah Naikkan Harga Lahan Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

KARANGANYAR - Terhambatnya proses pembebasan tanah untuk proses ganti rugi lahan proyek jalan Tol Solo-Ngawi disinyalir ada campur tangan para calo dan makelar tanah.

Mereka diduga ikut bermain dalam dalam proses ganti rugi lahan proyek jalan Tol Solo-Ngawi. Oleh karena itu proses pembebasan lahan sebanyak 442 bidang tanah dengan luas 418.950 meter persegi (m2) menjadi tersendat.

Macetnya proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol ini meliputi sembilan desa yang masuk di tiga kecamatan di Karanganyar.

Di antaranya Desa Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit dan Karangturi, masuk wilayah Kecamatan Gondangrejo Desa Kemiri, Kebak dan Waru, Kecamatan Kebakkramat, yang terakhir desa Klodran dan Ngasem, termasuk wilayah Kecamatan Colomadu.

Karena lambatnya proses pembebasan lahan membuat Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Karanganyar mengajukan surat pengaduan ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) agar segera menyelesaikan proses ganti rugi lahan yang terkena jalan tol.

"Fakta di lapangan, kami menemukan banyak calo dan makelar tanah yang bermain sehingga pembebasan lahan semakin rumit," ungkap Divisi Hukum dan Advokasi LPKSM Sutarso SE kepada wartawan, Rabu (2/10/2013).

Sutarso menyebutkan, jika masuknya calo dan makelar tanah membuat harga tanah naik, dan akan kesulitan untuk tercapainya titik temu nominal ganti rugi.

"Sebenarnya pola pikir masyarakat cukup sederhana, mereka hanya meminta harga ganti rugi sesuai dengan kondisi lahan di wilayahnya.
Namun sebagian lahan itu sudah dibayar dan berganti pemilik tangan pihak makelar, secara otomatis harganya ikut naik," terangnya.

"Selain melapor kepada Menteri PU juga kami tembuskan ke Sekda, BPN Karanganyar untuk segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (dan)

 

sumber :

okezone 

Pemerintah Subsidi Tol Solo-Kertosono Rp3,2 Triliun

Bantuan ini diberikan untuk tol-tol agar secara finansial sehat.

Jalan tol Semarang-Solo, yang juga masuk dalam Trans Jawa. (Antara/ R Rekotomo)

VIVAnews – Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan telah selesai membangun 40 persen dari total konstruksi yang menjadi subsidi pemerintah pada proyek tol Solo-Kertosono. Dari jalan tol sepanjang 90 kilometer itu, 21 kilometer disubsidi pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Jumat 27 September 2013, mengungkapkan bahwa subsidi ini disebut viability gap funding (VGF). Bantuan ini diberikan untuk beberapa jalan tol agar secara finansial sehat.

"Jadi, sepanjang 21 kilometer, konstruksi dan lahannya dibantu oleh pemerintah," katanya, saat ditemui di kantornya.

Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, jika dihitung, VGF yang diberikan pemerintah untuk salah satu ruas tol Trans Jawa ini sebesar Rp3,2 triliun. Sementara itu, sisa investasinya sebesar Rp5,2 triliun ditanggung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Djoko juga menuturkan, kementeriannya telah melakukan peletakan batu pertama untuk jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi. Jalan tol itu merupakan bagian dari BUJT, yakni PT Solo Ngawi Jaya yang sahamnya dimiliki oleh PT Thiess Contractors Indonesia.

Ia mengaku bahwa sudah mengingatkan BUJT agar pembangunan bisa dilaksanakan secepat mungkin. Djoko berharap, kejadian seperti JORR W2 yang hingga kini bermasalah dengan tanah tidak terulang.

Djoko menambahkan, jalan tol ini seharusnya bisa selesai pada waktunya. Sebab, BUJT telah mendapatkan pinjaman sindikasi perbankan yang dipimpin PT Bank Mandiri Tbk. Selain itu, pembebasan tanah telah mencapai 87 persen. (art)

 

sumber :

viva 

Tol Solo-Mantingan-Ngawi Masuk Tahap Pemasangan Tiang Pancang

Bagian Jalan Tol Trans Jawa yang akan menjadi jalur utama distribusi.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. (VIVAnews/Alfin Tofler) (VIVAnews/Alfin Tofler)

VIVAnews - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melakukan groundbreaking (pemasangan tiang pancang) jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi di Kabupaten Karanganyar dan meresmikan Jembatan Sidodadi di Kabupaten Sragen.

Djoko, Kamis 26 September 2013, mengungkapkan bahwa jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Jakarta dengan Surabaya.

"Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi yang akan dibangun sepanjang 90 kilometer ini adalah bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang, dan jasa dari dan menuju Jakarta dan kota kota lain di bagian tengah serta timur Pulau Jawa," katanya dalam siaran pers yang diterima VIVAnews.

Ia menambahkan, jalan tol Solo – Mantingan – Ngawi ini merupakan pengusahaan jalan tol dengan skema dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial. Dukungan pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan tanah dan konstruksi sepanjang 20,90 km.

Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN dari TA 2009 sampai dengan TA 2014 sebesar + Rp. 1,7 triliun untuk pengadaan tanah, dan + Rp. 1,5 triliun untuk konstruksi sepanjang 20,90 kilometer.

Saat ini, Djoko menambahkan, lahan yang dibebaskan sekitar 82,69 persen atau 624 hektare. Total kebutuhan tanah untuk kebutuhan konstruksi adalah lebih 755 hektare. Sisa tanah, menurutnya, saat ini dalam proses penyelesaian, baik melalui musyawarah maupun konsinyasi dan diharapkan dapat segera diselesaikan.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Solo – Mantingan – Ngawi telah ditandatangani pada 28 Juni 2011 lalu, dengan Badan Usaha Jalan Tol PT Solo Ngawi Jaya, di mana pemegang saham mayoritas adalah PT Thiess Contractors Indonesia.

"Untuk nilai investasi pembangunan Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi porsi Badan Usaha Jalan Tol sebesar Rp5,2 triliun akan dipenuhi melalui modal sendiri dan pinjaman dari sindikasi perbankan yang dipimpin oleh Bank Mandiri," tambahnya.

Djoko mengungkapkan, jalan tol ini dibangun dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang bertujuan meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Pulau Jawa sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Jawa, serta mendorong pengembangan kawasan pendukung di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Resmikan jembatan

Selain melakukan groundbreaking, Menteri PU juga meresmikan jembatan Sidodadi di Kabupaten Sragen. Jembatan ini merupakan akses jalan nasional dan jalur alternatif yang pendek dari wilayah utara Bengawan Solo ini dan mempunyai efisiensi jarak sepanjang 25 km menuju kota Solo.


Jembatan ini dibangun melalui dana APBD provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan APBD Kabupaten Sragen, sedangkan Kementerian PU memberikan bantuan rangka jembatan sepanjang 40 meter. Secara keseluruhan jembatan ini memiliki panjang 140 meter dengan lebar tujuh meter dengan konfigurasi panjang bentang 40-60-40. 

 

sumber :

viva 

Proyek Tol Solo–Ngawi Terganjal Pembebasan Lahan

Sejumlah pekerja berjalan di lokasi proyek jalan 

tol Solo – Mantingan – Ngawi di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, 

Karanganyar kemarin.

KARANGANYAR– Proyek jalan tol Solo–Mantingan–Ngawi yang menjadi bagian jalan tol Trans Jawa belum seluruh lahannya dibebaskan. Hingga saat ini total lahan yang sudah dibebaskan baru mencapai 82% atau 624 hektare (ha) dari total kebutuhan lahan seluas sekitar 755 ha.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol masih menjadi kendala tersendiri karena prosesnya yang membutuhkan waktu tak sedikit. “Di mana-mana yang menjadi masalah selalu soal pembebasan lahan. Karena itu, kami harapkan kesediaan dari warga untuk pembebasan lahan tanah miliknya,” kataDjokosaat menghadiri pencanangan pembangunan tol Solo–Mantingan–- Ngawi di lokasi proyek Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Karanganyar kemarin.

Djoko mengatakan sisa 18% lahan untuk tol Solo–Mantingan– Ngawi yang belum dibebaskan akan terus diupayakan untuk bisa dibebaskan dalam waktu dekat. Itu karena proses pembebasan lahan yang belum selesai dipastikan akan berpengaruh terhadap pengerjaan konstruksi jalan tol. “Kalau nanti ada kenaikan harga tanah yang berlebihan jelas akan memengaruhi kualitas dari pengerjaan proyek,” tandasnya.

Proses pembebasan lahan yang alot sudah beberapa kali menjadikan proses pencanangan harus kembali dilakukan hingga beberapa kali. Hal ini diharapkan Joko tidak kembali terulang dalam pencanangan Tol Solo–Mantingan–Ngawi. “Saya beberapa kali menemui pelaksanaan groundbreaking harus dilakukan dua atau tiga kali. Semoga groundbreaking pada tol Solo–Mantingan–Ngawi hanya sekali ini saja,” ujarnya.

Jalan tol Solo–Mantingan– Ngawi yang merupakan bagian dari pembangunan tol Trans Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Pulau Jawa dan mendukung Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Ini akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang dan jasa dari dan menuju Jakarta dan kota lainnya hingga di timur Pulau Jawa,” paparnya.

Pembangunan ruas Solo–- Mantingan–Ngawi sepanjang 90,1 km terbagi dalam tiga seksi dan ditargetkan selesai pada 2014. Mengenai pembangunan ruas ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp1,7 triliun untuk pengadaan tanah dan Rp1,5 triliun untuk konstruksi sepanjang 20,90 km. Dana tersebut berasal dari APBN tahun anggaran 2009 sampai dengan 2014. Sisa pembiayaan berasal dari investasi pihak swasta melalui PT Solo Ngawi Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Thiess Contractors Indonesia.

Presiden Direktur Solo Ngawi Jaya Roy Olsen mengatakan proyek jalan tol Solo–Mantingan– Ngawi merupakan proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta pertama kali. Untuk itu, pihaknya bangga mendapat kepercayaan untuk ikut menanamkan investasi. “Semoga proses pembebasan lahan dapat berjalan cepat agar jalan tol ini segera terwujud dan mendukung perekonomian masyarakat,” tandasnya.

B upati Karanganyar Rina Iriani mengatakan proses pembebasan lahan di wilayah Karanganyar sudah mencapai 73,8%. “Kami optimistis sebelum tutup tahun nanti sudah terbebaskan hingga 100%,” ujarnya. Sementara itu, Pemprov Jateng bertekad mempercepat pembebasan lahan untuk menyelesaikan tol Semarang–Solo lebih awal dari target yang ditetapkan. Dari semula bisa selesai 2015, akan dipercepat tuntas pada 2014. “Untuk Semarang–Solo, mereka (kontraktor) siap dipercepat asal pembebasan lahan selesai lebih cepat,” ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Jika lahan sudah clear dengan teknologi yang ada proyek tol bisa cepat selesai. Untuk itu, dia meminta bupati/wali kota ikut membantu dalam hal pembebasan lahan. Di Karanganyar, jalan tol Solo– Mantingan–Ngawi melewati lahan di tiga kecamatan, yakni Colomadu, Gondangrejo, dan Kebakkramat. Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, jumlah bidang tanah yang sudah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya sebanyak 1.024 bidang tanah dengan luasan 767,825 meter persegi (m2).

Sementara yang belum bisa dibebaskan dan dibayar ganti ruginya sebanyak 442 bidang dengan luas 418.950 m2. Rincian bidang tanah yang belum bisa dibebaskan di Kecamatan Gondangrejo berada di Desa Wonorejo (36 bidang), Jeruksawit (70), Jatikuwung (50), dan Karangturi (50). Lalu, di Kecamatan Kebakkramat berada di Desa Waru (30), Kebak (58), dan Kemiri (112).

Sementara di Kecamatan Colomadu tersebar di Desa Klodran (5) dan Ngasem (31). Bidang tanah yang belum bisa dibebaskan paling luas berada di Jeruksawit seluas 113.605 m2, dan paling sedikit di Klodran dengan luasan 2.095 m2. farid firdaus/ arif purniawan

sumber :

koran-sindo

TOL SOLO-MANTINGAN : Proyek Terganjal Pembebasan Lahan

MENTERI PU MEMBUKA PENCANANGAN GROUNDBREAKING

Solopos.com, KARANGANYAR – Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi dapat terselesaikan pada 2014 mendatang. Namun, proyek senilai Rp5,2 triliun itu masih terganjal pada proses pembebasan lahan.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi bakal dibangun sepanjang 90 kilometer (km) dan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Konstruksi jalan tol dikerjakan atas kerjasama antara pemerintah dan investor.

Pemerintah mengalokasikan dana APBN Tahun 2009 hingga 2014 senilai Rp1,7 triliun untuk pengadaan tanah dan Rp1,5 triliun untuk konstruksi jalan sepanjang 20,90 km. Sementara, konstruksi jalan sepanjang 69,10 km menjadi tanggungan investor. Setelah pembangunan selesai, jalan tol yang melintas sejumlah kebupaten dan kota itu bakal dioperasionalkan oleh investor.

“Jalan tol ini akan menjadi jalur utama distribusi penumpang, barang dan jasa, serta menjadi jalur penghubung antara Jakarta dan kota lain di bagian tengah dan timur Pulau Jawa,” terang Joko dalam sambutannya di acara Pencanangan Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Kamis (26/9/2013).

Hingga saat ini, lanjut Joko, proses pembebasan lahan yang telah mencapai 82,69% atau sekitar 624 hektar dari total kebutuhan tanah konstruksi seluas lebih kurang 755 hektar.

Negosiasi yang alot menjadi salah satu kendala utama dalam proses pembebasan lahan yang sebagian besar berupa ladang, sawah, rumah, serta tanah kas desa tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan proses tukar guling lahan dapat selesai tahun ini supaya nilai jual tanah tidak semakin meroket. Joko juga berharap tak ada oknum-oknum “nakal” yang sengaja memanas-manasi masyarakat supaya tidak mau melepaskan tanah mereka.

“Proses negosiasi memang memakan waktu karena kami tidak mau merugikan masyarakat. Namun, harga yang ditawarkan juga harus wajar karena anggarannya kan terbatas,” imbuh Joko.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan pemkab akan membantu proses pendekatan kepada masyarakat yang masih enggan melepaskan tanah mereka. Sedikitnya, terdapat tiga kecamatan di wilayah Karanganyar yang dilintasi Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, yakni Colomadu, Gondangrejo, dan Kebakkramat. Hingga saat ini, proses pembebasan lahan di Bumi Intan Pari telah mencapai 73,8%.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Solo-Ngawi Jaya, Roy Olsen, juga berharap proses pembebasan dapat terselesaikan tahun ini. Dengan demikian, pihaknya dapat segera melanjutkan proses pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi. 

 

sumber :

solopos 

PPK Siap Bayar Honor Satgas yang Macet

Jalan Tol Mantingan-Kertosono

Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Selesaikan Jalan Tol: Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan tol Semarang-Solo sesi II 

Ungaran-Bawen di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, 

Selasa (2/7/2013). Jalan tol Semarang-Solo sesi II Ungaran-Bawen masih tersisa 1.000 meter 

pengerjaan yakni 700 meter di Kelurahan Lemahireng dan 300 meter Kelurahan Kandangan. 

Jalan tol tersebut ditargetkan selesai sebelum lebaran 2013. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

Laporan wartawan Surya,Sudarmawan

TRIBUNNEWS.COM,MADIUN - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Mantingan-Kertosono, Riyadi menyatakan sudah merencanakan pembayaran tunggakan honor Satgas 2012 dengan menggunakan anggaran APBN Tahun 2013.

Alasannya, sudah ada kesepakatan dengan Pejabat Pengadaan Tanah (P2T).

"Tahun 2012 sudah tutup. Sehingga, tidak mungkin bisa diambilkan dari APBN tahun 2012," terang Riyadi kepada Surya (Tribunnews.com Network), Rabu (28/8/2013).

Selain itu, Riyadi menegaskan tetap akan membayar honor Satgas tahun 2012 sesuai komitmen dengan P2T. Sedangkan mengenai adanya perintah dari pusat, honor Satgas tahun 2012 menjadi tanggungjawabnya, Riyadi justru balik melempar tanggungjawab ke P2T.

"Yang ke Jakarta Pak Sawung. Ya komitmennya seperti itu. Saya tidak ikut ke Jakarta. Prinsipnya, uang honor akan kami bayarkan. Itu pengajuannya dari P2T," katanya.

Disamping itu, Riyadi mengaku honor untuk P2T dan Satgas tahun 2013 sudah disiapkan. Hanya saja, tambahnya, P2T belum bisa menerima.

"Saya mau menghadap Pak Sekda dulu. Coba tak telusuri dulu," ungkapnya.

Karena itu, jika memang P2T menolak pembayaran honor tahun 2013 tersebut kepada Satgas, pihaknya akan langsung membayarkan.

"Jika memang P2T tak mau membayarkan, biar PPK yang membaginya sendiri," pungkasnya. 

 

sumber :

tribunnews 

Tol Solo-Mantingan Mulai Dikerjakan Bulan Depan

Proyek pembangunan tol Semarang-Solo sesi 2 Ungaran-Bawen. 

TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sub-Direktorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Achmad Herry Marzuki, menyatakan pengerjaan proyek jalan tol Solo-Mantingan, Jawa Tengah, siap dimulai bulan depan. "Groudbreaking nanti September, tepatnya tanggal 23 September 2013," kata dia di kantornya, Selasa, 20 Agustus 2013.

Herry menjelaskan, penggarapan ruas tol Solo-Mantingan akan dibagi menjadi dua wilayah dan tiga seksi. Seksi pertama dikerjakan untuk wilayah Boyolali-Karanganyar, seksi kedua untuk Karanganyar-Sragen, dan seksi ketiga meliputi Sragen-Mantingan.

Adapun serapan anggaran untuk wilayah I saat ini sudah mencapai 72,08 persen dari total anggaran sebesar Rp 695,44 miliar yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah. Sedangkan untuk wilayah II, Achmad melanjutkan, dana yang sudah terserap mencapai 76,76 persen dari total anggaran Rp 625,18 miliar.

Untuk pembebasan tanah, Achmad menambahkan, sampai Agustus pada wilayah I sudah mencapai 71,93 persen dari total kebutuhan pengadaan tanah seluas 219,52 hektare. Untuk wilayah II, pengadaan tanah sudah mencapai 83,67 persen dari luas tanah yang dibutuhkan sebanyak 223,09 hektare.

Jalan tol Solo-Mantingan merupakan salah satu bagian dari tol trans Jawa. Untuk Solo-Mantingan wilayah I, panjang tol mencapai 25,85 kilometer, sedangkan untuk Solo-Mantingan wilayah II panjangnya mencapai 29,90 kilometer. Total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013 yang disiapkan untuk pembangunan tol Solo-Mantingan sebesar Rp 1,3 triliun.

sumber :

tempo

TOL SOLO-MANTINGAN : Pemerintah Ancam Gusur Paksa Warga

Pekerja melaksanakan proyek Jalan Tol Solo-Kertosono ruas
Solo-Mantingan-Ngawi di kawasan Ngemplak, Boyolali, Jateng,
Selasa (29/1/2013). Penyelesaian ruas tol ini masih terkendala
pembebasan lahan pada sejumlah wilayah di antaranya Karanganyar
dan Sragen. (Maulana Surya/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SRAGEN — Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan ruas tol Solo-Mantingan memutuskan tidak akan menaikkan nilai ganti rugi tanah untuk sembilan warga Dukuh Pandak, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Sragen, pemilik lahan yang menjadi lintasan tol tersebut. Pemerintah mengancam melakukan gusur paksa jika warga bersikukuh.

Kepala Desa Krikilan, Sunarwan, yang ditemui Solopos.com, Kamis (18/7/2013), menyatakan P2T telah menemuinya pekan lalu. Mereka menjelaskan bahwa permintaan sembilan warga yang belum menyerahkan berkas kepemilikan tanah dan meminta ganti rugi Rp1 juta/m2 lahan tidak dikabulkan.

Harga ganti rugi tanah tidak akan berubah yakni Rp375.000/m2. “Satu pekan lalu pihak P2T datang ke Balai Desa Krikilan memberitahukan nilai ganti rugi tanah sudah final, Rp375.000 per meter persegi,” kata Sunarwan.

Apabila kesembilah warga tersebut tidak mau menyerahkan berkas kepemilikan tanah mereka dan menerima ganti rugi sesuai yang ditawarkan pemerintah, P2T mengancam akan melimpahkan perkara itu ke pengadilan sehingga mereka bisa digusur paksa. “Jika tetap tidak mau menyerahkan maka akan diproses ke pengadilan. Kemungkinan akan digusur paksa,” ungkap Sunarwan lebih lanjut.

Sunarwan mengklaim telah menyampaikan sikap P2T itu kepada empat warga yang merupakan perwakilan dari kesembilan warga pemilik lahan yang enggan melepaskan lahan mereka itu. Mereka, menurut Sunarwan, tetap menyatakan tidak akan menyerahkan lahan milik mereka karena mereka menilai nilai ganti rugi tidak adil.

Menurut dia, pihak pemerintah desa akan memediasi jika kesembilan warga tersebut ingin datang ke P2T terkait penolakan tawaran nilai ganti rugi tersebut. Namun, dia mengimbau warganya untuk menyerahkan berkas kepemilikan tanah mereka dan menerima ganti rugi sesuai tawaran pelaksana proyek jalan tol.

Salah seorang pemilik lahan, Suparmi, 42, mengatakan beberapa warga yang telah melepaskan tanah mereka dan menerima ganti rugi hingga kini mengalami kesulitan membangun rumah mereka. Pembangunan rumah mereka terhenti akibat dana ganti rugi yang mereka terima sudah habis.

“Beberapa rumah mereka terbengkalai, dibangun cuma setengah jadi. Padahal ukuran rumahnya juga lebih kecil dari rumah yang lama,” kata Suparmi kepada Solopos.com, Kamis.

Ia mengatakan sebenarnya dirinya dan warga lainnya tidak mempersulit pembangunan jalan tol. Mereka hanya meminta keadilan dari P2T untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan harga tanah yang sebenarnya. Ia juga bersedia bernegosiasi ulang. Namun, jika harga tidak bisa dinaikkan lagi, Ia dan warga lainnya tetap mempertahankan haknya.

Proses pembebasan lahan jalur jalan tol Solo-Mantingan sejatinya ditargetkan selesai akhir 2012 lalu. Nyatanya, hingga kini proses pembebasan lahan itu belum tuntas. Untuk keperluan itu, pemerintah mengalokasikan dana 16,36 miliar.

sumber :

solopos