H-7 Lebaran, Ruas Tol Bawen-Salatiga Difungsikan

SURVEI: Polres Salatiga dan Dinas Perhubungan Salatiga melakukan 

survei dan pemetaan di pintu exit tol Tingkir Salatiga, 

Senin (8/5/2017). (manteb.com/tata-way)

SALATIGA, MANTEB.Com – Tujuh hari jelang lebaran dipastikan jalan tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah bisa difungsikan. Kepastian tersebut diputuskan setelah beberapa hari ini pihak pengelola tol Trans Marga Jawa Tengah melakukan uji coba kelayakan.

Kepastian tersebut juga sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dihadiri oleh Trans Marga Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Polres Semarang, dan jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di Gedung Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Rabu (31/5/2017).

“H-7 sudah dipastikan secara fungsional sudah bisa dioperasikan,” kata Manajer Operasional PT Trans Marga Jawa Tengah, Fauzi Abdulrahman, saat ditemui sesuai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral.

Lebih lanjut Fauzi menuturkan, jalan tol Bawen-Salatiga sepanjang 17,5 km saat dibuka nantinya masih gratis. Namun bagi pemudik yang melintas dari Kota Semarang hingga Salatiga, akan dikenai tarif yang sama dari ruas tol Ungaran-Bawen sebesar Rp 7.500. Untuk pembayaran dilakukan di gardu tol yang berada di exit tol Salatiga.

Untuk menghindari kemacetan di wilayah exit tol Tingkir, khususnya saat antrean pembayaran di gardu tol, beberapa antisipasi sudah dilalukan oleh petugas dengan rekayasa lalu lintas.

Apabila antrean sudah melebihi 2 km di exit tol Tingkir, maka arus lalu lintas akan dialihkan ke exit tol Bawen. Namun jika masih ada kemacetan, akan dialihkan ke exit tol Ungaran.

“Jadi kalau sudah sampai KM 52 itu kita alihkan ke Bawen, demikian juga dari Bawen kalau sudah 1 km kita alihkan ke Ungaran,” terang Fauzi.

Penulis : Tata Rahmanta

sumber :

manteb.com

Ini Ruas Tol Trans Jawa yang Bisa Dilalui Gratis Saat Mudik Lebaran

"Ruas tol Trans Jawa yang bisa fungsional cukup panjang, mulai dari Brebes Timur (Jawa Tengah) hingga Surabaya (Jawa Timur)"

Foto ilustrasi pekerja menggarap pembangunan 

Tol Bawen-Salatiga di Bawen, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah, Kamis (26/1). 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memastikan kelayakan beberapa ruas tol baru di Trans Jawa. Ruas tol yang belum sepenuhnya selesai pengerjaannya ini akan difungsikan agar bisa dilalui pengendara secara gratis saat mudik Lebaran 2017. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan pihaknya telah mengecek dan memastikan beberapa ruas tol Trans Jawa bisa fungsional. "Ruas tol ini memang untuk mengakomodir pemudik yang sebagian besar atau diatas 50 persen berada di Pulau Jawa," ujar Arie saat konferensi pers, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (31/5).

Jalan Tol Trans Jawa yang bisa difungsikan untuk mudik lebaran tahun ini cukup panjang, mulai dari Brebes, Jawa Tengah hingga Surabaya, Jawa Timur. Namun, ruas tol yang bisa fungsional ini belum tersambung seluruhnya. Ruas tol yang bisa dilalui pemudik terdiri dari beberapa bagian.

Bermula dari ruas tol Brebes Timur-Ngaliyan sepanjang 145 kilometer (km) terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Brebes Timur-Pemalang yang meliputi ruas Brebes Timur-Tegal sepanjang 10 km dan Tegal-Pemalang sepanjang 26,90 km. 

Dilanjutkan ruas Pemalang-Batang yang meliputi ruas Pemalang-Pekalongan sepanjang 23,30 km dan Pekalongan-Batang sepanjang 15,90 km. Dilanjutkan tol Batang-Semarang yang meliputi Batang-Batang Timur sepanjang 3,20 km dan Batang Timur-Weleri sepanjang 36,35 km.

Sayangnya, dari Weleri jalan tol ini harus terputus. karena ruas tol selanjutnya yakni Weleri-Kendal sepanjang 11,05 km, Kendal-Kaliwungu sepanjang 13,5 km, dan Kaliwungu-Ngaliyan sepanjang 7,90 km, masih belum memungkinkan untuk dilewati. 

Tol Trans Jawa yang fungsional bisa ditemukan kembali di ruas Semarang-Solo. Jalan tol ini meliputi ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,60 km. Kemudian dilanjutkan dengan Tol Solo-Ngawi yang meliputi ruas Kertosuro-Karanganyar sepanjang 20,90 km, Karanganyar-Sragen (13,80 km), Sragen-Mantingan (21,35 km), dan Mantingan-Ngawi (34,20 km).

Jawa bagian Timur, beberapa ruas tol fungsional meliputi Ngawi-Kertosono sepanjang 35 km. Dilanjutkan dengan ruas tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 20,8 km, Mojokerto-Surabaya sepanjang 15,47 km, dan Gempol-Bangil sepanjang 6,90 km.

Selain itu, Kementerian PUPR telah membangun jembatan layang untuk mengatasi titk rawan kemacetan di Jalur Pantura, Jawa Tengah. Keempat jembatan layang ini dibangun untuk menghindari penumpukan kendaraan akibat tertahan jalur kereta api. Jembatan layang ini dibangun mulai dari wilayah Brebes.

Keempat jalan layang tersebut, pertama, Dermoleng-Ketanggungan dengan progress pembangunan sebesar 84,96 persen. Kedua, Klonengan-Prupuk dengan progres pembangunan sebesar 94,23 persen. Ketiga, Kesambi dengan progres pembangunan 78,68 persen. Keempat, Kretek-Paguyangan dengan progres 76,84 persen.

"H-10 kami pastikan keempatnya sudah bisa beroperasi secara fungsional," ujar Arie

sumber :

katadata

Soal Exit Tol Tambahan, BPJT Sarankan Pemkot Salatiga Temui Ditjen Bina Marga

Menkeu Sri Mulyani meninjau proyek jalan tol Bawen-Solo 

di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, 

Jumat (17/2/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga untuk dapat segera menemui dan berkoordinasi kembali secara intensif dengan Ditjen Bina Marga yang masih di bawah naungan KemenPUPR RI.

Saran itu disampaikan Humas BPJT Wisnu Priambodo terkait informasi adanya rencana Pemerintah Kota Salatiga hendak jemput bola menanyakan perkembangan nasib usulan sejak 2009 terkait pengadaan serta pembangunan pintu tol tambahan di Jalan Patimura Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

“Terkait dengan usulan penambahan exit tol tersebut, saat ini masih dievaluasi oleh rekan-rekan di Ditjen Bina Marga. Jadi, dapat kami sampaikan, untuk proses termasuk juga direalisasikan atau tidaknya usulan Pemkot Salatiga tersebut, bukan ranah kami, tetapi Ditjen Bina Marga,” kata Wisnu kepada Tribunjateng.com, Selasa (21/2/2017).

Sehingga, lanjutnya, apabila Pemkot Salatiga ingin segera memperoleh kepastian disetujui atau tidaknya penambahan exit tol yang diklaim sebenarnya telah memperoleh lampu hijau pada 2015 lalu, diharapkan untuk dapat segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak yang lebih berwenang.

“Saat ini kami sedang konsentrasi untuk penyiapan uji laik operasional di Ruas Tol Bawen-Salatiga. Kami juga sedang ngepush pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ) untuk percepatan sehingga tim BPJT dapat segera turun ke lapangan. Hingga saat ini, kami masih menunggu kepastiannya. Target kami paling lambat akhir Februari 2017 ini bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Salatiga mengklaim berkait usulan penambahan pintu tol di perkotaan Kota Salatiga dalam proyek pembangunan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 kilometer tersebut sudah sejak lama disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Bahkan dalam perkembangannya atau sekitar dua tahun lalu, untuk merealisasikan pintu tol tersebut, Pemkot Salatiga tidak akan mengeluarkan dana. Seluruhnya bakal ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Adapun konsepnya yakni berupa pintu tol simpang susun atau interchain antara Bugel dan Kauman Kidul.

Namun, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Salatiga Tedjo Supriyanto menyampaikan apabila usulan penambahan pintu tol tersebut yang telah diajukan hingga saat ini belum memperoleh persetujuan secara resmi oleh Pemerintah Pusat. Proyek tersebut dapat terealisasikan ketika persetujuan itu telah ada.

“Berkait bagaimana nasibnya, kami masih menunggu. Hingga sekarang kami belum memperoleh informasi lagi berkait perkembangan ataupun tindaklanjut atas usulan yang telah kami sampaikan tersebut. Harapan kami, itu bisa disetujui dan dapat segera dibangun. Karena informasi terakhir, yang akan membangun pintu tol tambahan itu adalah Pemerintah Pusat,” ucap Tedjo. (*)

sumber :

tribunnews

Tol Semarang - Solo : Ruas Salatiga - Solo Jadi Pilot Project Availability Payment

Tol Semarang/Solo

Bisnis.com, JAKARTA - Pengerjaan ruas Salatiga - Solo sepanjang 33 km yang menjadi porsi pembangunan oleh pemerintah direncanakan menjadi proyek percontohan bagi ruas tol yang berskema Availability Payment. Availability payment merupakan pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan.

Berdasarkan skema itu, Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng Arie Irianto mengatakan pemerintah berencana melakukan tender untuk ruas tersebut sehingga nantinya badan usaha pemenang lelang yang akan membangun dan memelihara ruas tersebut terlebih dahulu untuk kemudian diganti pendanaannya oleh pemerintah dengan cara mencicil.

“Kalau sebelumnya Bina Marga yang bangun, tapi kalau ini ditender langsung oleh BPJT, untuk badan usaha membangun dan memelihara selama 10 - 15 tahun, “ katanya kepada Bisnis, Kamis (9/6/2016).

Dia mengatakan hingga saat ini pihak yang bertanggungjawab sebagai konsultan proyek yakni Indi Ausaid tengah melakukan penyusunan dokumen lelang. Arie mengharapkan dengan segera terselesaikannya dokumen lelang dan pembebasan lahan, tender dapat dilakukan bulan ini.

“Harusnya Juni ini sudah tender, sebab targetnya di akhir 2017 seluruh ruas sudah tersambung seluruhnya sehingga awal 2018 akan terkoneksi dengan Solo - Kertosono,” tekannya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Triputra Zuna mengungkapkan pelelangan yang dilakukan kepada badan usaha dengan skema AP guna mempercepat konstruksi. Dia menyatakan bila pembangunan ruas ini bergantung pada APBN maka baru terselesaikan 15 tahun mendatang.

Selain itu, pembayaran cicilan yang dilakukan pemerintah akan didasarkan pada Performance Based Annuity Scheme supaya kontraktor berinisiatif untuk memberikan pelayanan terbaik.

“ Ada KPI-nya kalau misalnya jalannya nanti berlubang maka akan ada pengurangan terhadap yang dibayarkan. Jadi tidak lagi hanya membangun secara fisik tapi layanan yang diberikan juga optimal,” ujarnya.

Pemerintah nantinya tak membatasi besaran suku bunga dalam mekanisme pembayaran kembali. Pemerintah akan menyesuaikan besaran bunga pinjaman berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui badan usaha dengan pihak perbankan.

Herry meyakini dalam menjalankan proyek berskema AP ini tak perlu menunggu terbitnya permendagri. Menurutnya untuk dapat menjalankan proyek tersebut cukup merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 08/2015.

“Kami sedang persiapan minggu ini akan market sounding dengan beberapa badan usaha untuk mengedukasi, karena ini lebih sifatnya output base berbasis pelayanan bukan lagi input base," ucapnya.

Menurut Herry saat ini hanya ruas Salatiga - Solo yang akan diterapkan. Namun dia tidak menampik bahwa skema AP ini akan diterapkan ke wilayah tak komersial lainnya.

Skema AP ini juga menjadi pelengkap penerapan dua skema kerja sama dengan swasta dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur setelah peraturan pendukung kedua skema tersebut terbit tahun ini.

Pertama, investor swasta pemegang hak konsesi diberi kesempatan untuk menalangi pembebasan lahan dalan proyek infrastruktur agar proyek dapat secepatnya berjalan tanpa tertunda lambatnya ketersediaan dana APBN untuk pembebasan lahan.

Kedua, swasta diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu untuk kemudian dibayar oleh pemerintah dalam beberapa tahun. Hal ini didukung oleh Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

sumber :

bisnis