TOL SOLO-KERTOSONO : Didemo Ratusan Warga, Sewa Lapangan Dihentikan

Warga Canden, Kecamatan Sambi, menggelar demo di lapangan 

desa yg disewa untuk pengolahan material beton, Senin (25/4/2016). 

(Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)

"Tol Solo-Kertosono rencananya akan memanfaatkan lapangan di Canden, namun diprotes warga."

Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Desa (Pemdes) Canden, Kecamatan Sambi dan penyewa akhirnya sepakat menghentikan aktivitas pengolahan material beton di lapangan desa setempat setelah ratusan warga menggelar demo di Balai Desa Canden, Senin (25/4/2016) pagi.

Tidak hanya berdemo, beberapa warga yang merupakan perwakilan masing-masing dukuh juga menggelar audiensi dengan pemdes, camat, dan penyewa. Warga menyampaikan pernyataan sikap dan sejumlah tuntutan. Tuntutan utama mereka adalah menolak kegiatan proyek di fasilitas umum dan mengembalikan fungsi lapangan seperti semula.

Koordinator warga dari Dukuh Winong, Mahmudi, menyampaikan alih fungsi lapangan menjadi tempat olah material untuk proyek tol tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga. Kontrak sewa menyewa lapangan antara pemdes dengan penyewa juga belum mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam demo kemarin warga membentangkan beberapa spanduk berisi protes di antaranya “Apa kurang duite kanggo riko”, “Ada dosa di kelurahan”, “Meleko kui lapangan”, Pak Jokowi lapanganku digadaikan”, “kembalikan lapangan kami bukan Rp120 juta”, “Singkirkan tikus canden”dan tulisan bernada protes lainnya.

Penyewa lapangan, Handono, menjelaskan sewa lapangan bermula saat dirinya diminta mencari lahan untuk batching plan proyek jalan tol. Dia mendapat tawaran dari Kades Canden, Joko Mulyono, untuk menyewa lapangan.

Tak berselang lama, kata Handono, kades menyampaikan kabar jika sudah ada rapat dengan perangkat dan menyatakan lapangan bisa disewa. Bahkan, dia mengaku sudah bertanya kepada Camat Sambi, Irianto. “Katanya boleh. Akhirnya ada kontrak sewa-menyewa dengan pihak desa.”

Luasan lahan lapangan yang disewa yakni 4.000 meter persegi dari total luas lapangan 12.000 meter persegi. Sewa dilakukan selama tiga tahun dengan besaran sewa senilai Rp. 120 juta dan sudah dibayar Kamis (21/4/2016) pekan kemarin.

“Kami ini hanya penyewa. Kalau sekarang muncul penolakan dari warga semestinya yang disalahkan adalah pemdes. Itu urusan desa dengan warga, bukan domain kami. Kalau pun akhirnya putus kontrak, pasti ada konsekuensi pembatalan,” jelas dia.

Saat audiensi kemarin, awalnya Kades Joko Mulyono berkeras tetap melanjutkan kontrak sewa lapangan itu dengan berbagai argumentasi.

“Yang disewakan kan hanya seperempat dari luas lapangan. Meskipun disewa selama tiga tahun, namuan kontraktor tidak akan melakukan pekerjaan setiap hari. Dalam setahun, efektif pekerjaan hanya sekitar 2 bulan,” kata Joko.

Tokoh warga Dusun Saminan, Wiyadi, menyayangkan sikap pemdes yang begitu mudahnya memutuskan kontrak sewa lapangan tanpa berembug dengan warga dan BPD. “Sikap warga ini menunjukan bahwa warga sayang dengan kepala desa, jangan sampai salah melangkah.”

Komisi III DPRD Boyolali, Eka Wardaya, meminta Pemdes Canden berkomunikasi dengan penyewa dan menyampaikan bahwa dalam proses kontrak sebelumnya ada hal-hal yang tidak prosedural.

“Saat ini warga menyampaikan aspirasi agar kegiatan pengolahan material beton di lapangan itu dihentikan. Ya dengaran dan realisasikan. Konsekuensinya, pemdes harus mencarikan tempat lain,” kata Yoyok, sapaannya.

Dia khawatir jika pemdes tidak mendengar aspirasi warga akan terjadi gejolak yang lebih besar lagi.

sumber :

solopos

25.000 Kendaraan Lintasi Tol Semarang-Bawen per Hari

ilustrasi

SEMARANG, suaramerdeka.com – Memasuki tahun 2016, volume kendaraan yang melintas di jalan tol Semarang-Ungaran Bawen mencapai 25.000 mobil per hari. Jumlah itu meningkat pesat jika dibandingkan saat hanya satu seksi tol yang beroperasi, Semarang-Ungaran, yakni 9.000 kendaraan per harinya.

Direktur Teknik dan Operasi Trans Marga Jateng (TMJ) Arie Irianto mengatakan jumlah 25.000 itu bisa berlipat saat musim libur sekolah, hari raya dan natal. Ia mengklaim pertumbuhan jumlah volume kendaraan yang melintas menunjukkan jalan tol sebagai pilihan utama pengguna jalan untuk menyingkat durasi perjalanan. Terutama bagi pelaku ekonomi dengan tujuan mempercepat proses distribusi barang.

“Pertumbuhan kendaraan 7 persen per tahun sementara pertubuhan jalan baru tol 0,02 persen. Masih timpang. Pembangunan jalan tol harus terus dikebut karena memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Arie, Minggu (24/4).

Tol Semarang-Solo terbagi menjadi lima seksi. Seksi I Tembalang-Ungaran sepanjang 11 KM dan Seksi II Ungaran-Bawen sepanjang 12 KM sudah beroperasi. Seksi III Bawen-Salatiga sepanjang 17,5 KM, Seksi IV Salatiga–Boyolali sepanjang 24 KM, dan Seksi V Boyolali–Kartasura sepanjang 8 KM masih proses pembangunan dan pembebasan lahan. Untuk pembangunannya dibutuhkan investasi Rp 10,3 triliun, dengan perincian Rp 7,3 triliun untuk Semarang-Salatiga dan Rp 3 triliun untuk Salatiga-Solo.

Sementara itu untuk penyesuaian dampak inflasi, tarif jalan tol Seksi I dan II naik per 16 April 2016. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 191/KPTS/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol. Untuk kendaraan golongan I naik Rp 500, kendaraan golongan II-V antara Rp 1.000 – Rp 2.000.

“Kanaikan sebagai konsekuensi dampak inflasi yang terjadi tiap dua tahunan. Ini diatur dalam PP no 15 Tahun 2005 yang diubah menjadi PP no 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas PP no 15 Tahun 2005. Kami sudah menyosialisasikannya,” jelasnya.

Sebagai pengelola, lanjut Arie, kenaikan itu akan diimbangi dengan peningkatan pelayanan bagi pengguna tol. PT TMJ berusaha memberikan pelayanan untuk mendukung kenyamanan dan keselatan.

Di antaranya fasilitas layanan derek, penyediaan layanan untuk isi air radiator, dan informasi gangguan dan pengaduan. Saat ini di Seksi Ungaran-Bawen tengah dilakukan pembangunan rest area yang akan di lengkapi masjid, restoran dan tempat pengisian bahan bakar.

(Hanung Soekendro/CN19/SMNetwork)

sumber :

suaramerdeka

Bagaimana Perkembangan Terbaru Tol Pertama di Kalimantan?

Foto: Dikhy Sasra

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (24/3/2016) lalu meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,2 kilometer (km) di Desa Karangjoang, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Bagaimana perkembangannya?

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisautra Zuna mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan tahap akhir proses lelang investasi Jalan Tol Pertama di Pulau Kalimantan tersebut.

"Sekarang sudah tahap pemasukan dokumen lelang. Dokumen penawaran dari pihak-pihak yang sudah lolos prakualifikasi. Nanti dokumennya sedang kita pelajari siapa yang memberikan penawaran lebih baik. Hasilnya akan kita umumkan," kata dia dihubungi detikFinance, Sabtu (23/4/2016).

Berdasarkan jadwal, pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada 2 Mei 2016.

Dari catatan BPJT, ada dua konsorsium atau gabungan perusahaan yang dinyatakan lolos tahap prakualifikasi dan boleh ikut dalam proses lelang tahap selanjutnya.

Pertama adalah Konsorsium PT Jasa Marga (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Bangun Tjipta Sarana.

Konsorsium kedua adalah Konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi, PT Brantas Abipraya, PT Istaka Karya.

Tahap selanjutnya adalah penetapan pemenang lelang oleh Menteri PUPR dan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Sembari menyelesaikan proses lelang, tim di lapangan saat ini juga tengah giat bergerak menyelesaikan proses pembebasan lahan.

Perkembangan terbarunya pun cukup menggembirakan. Seksi I sepanjang 22,03 km dari Balikpapan Km 13-Samboja telah bebas tanahnya sebesar 90%.

Seksi II 30,98 Km dari Samboja-Muara Jawa pembebasan lahannya sudah mencapai 98,3%, Seksi III 17,3 Km dari Muara Jawa-Plaran pembebasan lahannya sudah mencapai 85,85%.

Kemudian Seksi IV 17,95 Km dari Palaran-Samarinda pemebebasan lahannya sudah mencapai 62,72% dan terakhir Seksi V 11,09 Km saat ini pembebasan lahannya sudah mencapai 55,22%.

"Secara umu sudah oke lah. Nanti lelang selesai diharapkan bisa lanjut konstruksi segera," pungkas dia.

Para investor ini sendiri akan melakukan pembangunan untuk Seksi II, III dan IV. Sementara Seksi I dan V akan dikerjakan oleh Pemerintah.

Seksi I sepanjang 22,03 Km dibangun menggunakan dana patungan APBN dan APBD, sementara Seksi V sepanjang 11,09 Km dibangun dengan pinjaman dari China senilai Rp 848,55 miliar.

Dari total seksi pekerjaan yang menjadi dukungan Pemerintah tersebut, saat ini sudah terbangun 7,8 km.

sumber :

detik

TOL SOLO-KERTOSONO : Warga Pertanyakan Kelanjutan Pemberian Kompensasi

Overpass tol Solo-Kertosono di Ngemplak Boyolali. 

(Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos/dok)

Tol Solo-Kertosono, warga di Ngemplak mempertanyakan kelanjutan kompensasi.

Solopos.com, BOYOLALI–Warga yang terdampak pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) mempertanyakan kelanjutan pemberian kompensasi bagi warga yang tanahnya belum dibebaskan.

Salah seorang warga Desa Dibal, Ngemplak, Siti Marhamah, mengatakan pelaksana pembangunan tol Soker akhir tahun lalu datang menawarkan kompensasi tanah yang terkena dampak pembangunan tol Soker. Kompensasi yang ditawarkan pada saat itu Rp626.000/ meter persegi. Namun, ditolak karena dinilai terlalu rendah.

“Saya diminta datang ke PN [Pengadila Negeri] Boyolali untuk menyelesaikan permasalahan besaran kompensasi tetapi hasinya deadlock,” ujar Siti saat ditemui Solopos.com di sawah, Jumat (22/4/2016).

Siti mengatakan ada empat warga di Dibal yang tanahnya belum dibebaskan sampai sekarang. Dana kompensasi tanah yang bersumber dari APBN 2015 akhirnya dikembalikan ke kas negara setelah warga tidak mau menerima besaran kompensasi yang diberikan pelaksana pembangunan tol Soker.

“Kami mempertanyakan kelanjutan pemberian kompensasi tanah yang terkena dampak pembangunan tol Soker,” kata Siti.

Ia mengatakan sebagai warga sebenarnya tidak mempersulit dalam pembangunan tol Soker. Siti menyayangkan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas membebaskan tanah kurang transparan kepada warga soal besaran nilai kompensasi.

“Kami tidak ingin dijadikan tumbal pembangunan tol Soker. Kalau PPK mau terbuka soal nilai kompensasi saya pasti setuju melepaskan tanah seluas 1.109 meter persegi untuk dibangun tol Soker,” kata dia.

Menurut Siti, tanah miliknya sepanjang 40 meter yang dijadikan jalan untuk menyambungkan jalan tol Soker yang masih terputus akibat tanah miliknya belum dibebaskan, sampai sekarang masih difungsikan sebagai jalan meskipun sewanya sudah habis per Kamis (14/4/2016).

“Saya tidak menuntut pelaksanan tol Soker segera memperpanjang sewa tanah. Kalau tol dibuka untuk arus mudik lebaran sudah pasti tanah milik saya yang belum dibebaskan dijadikan jalan mobil,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Tol Soker, Aidil Fiqri, mengatakan dana kompensasi bagi warga yang tanahnya belum dibebaskan sampai triwulan pertama tahun ini belum turun. Kalau dana itu sudah turun satker akan meminta PPK kembali bernegosiasi dengan warga.

“Kami belum tahu kapan dana kompensasi tol Soker tahun ini turun. Masih ada 37 bidang tanah di Kecamatan Banyudono dan Ngemplak yang belum dibebaskan,” kata dia.

sumber :

solopos

JALAN TOL SOKER Perbaikan Drainase Jadi Prioritas

ilustrasi

SOLO—Penataan Solo Utara untuk menyambut pengoperasian jalan tol Solo-Kertosono (Soker) yang melintasi Boyolali, Solo, Karanganyar, dan Sragen, akan difokuskan ke drainase.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo, Endah Sitaresmi Suryandari, mengatakan ekses kendaraan dari pembukaan jalan tol lintas Soloraya dengan interchange (akses keluar masuk) Ngesrep, Ngemplak, Boyolali; Klodran, Colomadu, Karanganyar, serta Kemiri, Gondangrejo, Karanganyar, telah dibicarakan dengan pemerintah pusat.

”Jalan yang terdampak nanti kemungkinan Jl. Adi Sumarmo, Jl. Ki Mangun Sarkoro, dan Jl. Letjen Suprapto,” jelas dia saat ditemui Koran Solo di ruang kerjanya, Senin (18/4) siang.

Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1

”Kalau dari infrastruktur saya kira tidak masalah karena statusnya sudah jalan nasional. Nanti solusinya dari pemerintah pusat.”

Sita, sapan akrabnya, menuturkan salah satu yang segera dibenahi untuk menyambut pembukaan tol Soker adalah Jl. Pakel yang masuk wilayah Solo. ”Jalan ini akses keluar-masuk warga ke Karanganyar maupun Boyolali. Perbaikan segera kami lakukan. Saat ini sudah masuk tahapan lelang. Kalau pelebaran jalan, harus koordinasi dulu dengan wilayah Karanganyar,” jelasnya.

Dia menyebutkan permasalahan yang harus segera dicarikan solusi di wilayah Solo Utara adalah genangan setiap musim penghujan. Untuk tahap awal, ia membeberkan salah satu targetnya adalah normalisasi drainase akan menyasar Jl. Adi Sumarmo hingga Jl. Letjen Suprapto.

Anggaran proyek drainase di Jl. Letjen Suprapto telah disiapkan Rp2,9 miliar. Untuk Jl. Adi Sumarmo anggarannya termasuk pembuatan patung loro blonyo senilai Rp1,3 miliar. ”Normalisasi saluran di sana merupakan bagian lanjutan setelah tahun sebelumnya proyek perbaikan jalan tahun ini make up drainasenya,” paparnya.

Selain penanganan genangan, imbuh Sita, tahun ini pemerintah juga bakal merealisasikan normalisasi Kali Pepe, restorasi bendung karet Tirtonadi, serta penataan kawasan bantaran di sepanjang bendung karet Tirtonadi.

Menurut Sita, potensi ekses kendaraan dari pembukaan jalan tol lintas Soloraya harus dihitung cermat oleh dinas terkait. ”Saya kira untuk kendaraan berat tidak terlalu banyak. Harus dihitung ulang kendaraan yang biasanya lewat Solo lebih banyak yang mengarah ke Wonogiri-Sukoharjo atau ke Sragen-Surabaya. Kalau kendaraan pribadi saya kira tidak mampir-mampir,” kata dia.

sumber :

koransolo

Pintu Tol Boyolali akan Dibuka, Dishub Antisipasi Macet di Kota Solo

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Kota Solo (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Arus kendaraan yang masuk Kota Solo dari arah Barat diprakirakan bakal membludak. Hal tersebut merupakan imbas setelah jalan tol pintu keluar dari Kabupaten Boyolali dibuka. Menghadapi hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo tengah merencanakan antisipasi.

''Meningkatnya arus kendaraan akibat jalur keluar tol di Kabupaten Boyolali, tak menutup kemungkinan kendaraan yang keluar dari pintu tol akan membanjiri arus lalu lintas ke Kota Solo,'' kata Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Solo, Ari Wibowo, Selasa (19/4).

Menghadapi hal ini, Ari mengungkapkan Dishubkominfo sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi arus kendaraan yang keluar dari tol saat telah diresmikan nanti.

Sejumlah langkah yang akan diterapkan, diantaranya, dengan pemasangan Alat Pengatur Lalu Lintas (APIL) di perempatan batas kota. Tepatnya, pertemuan antara Jalan Pakel dan Jalan Adi Soemarmo Solo. 

Tak hanya itu, APIL yang dipasang juga dilengkapi dengan pengontrol CCTV, sekaligus alat pengatur rambu lalu lintas. Sehingga ketika arus lalu lintas di Kota Solo padat, maka dapat dilakukan manipulasi dari CC Room Dishubkominfo Kota Solo.

''Manipulasi lalu lintas akan diterapkan. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi penumpukan arus dari arah Timur Jalan Adi Soemarmo yang masuk ke Kota Solo," ujarnya.

Tak hanya itu, antisipasi lapis kedua, juga dilakukan dengan pemasangan APIL di pertigaan Masjid Mujahidin Banyuanyar. Seperti di perempatan batas kota, pemasangan APIL juga dilengkapi dengan CCTV dan dapat dikontrol melalui ruang CC Room Dishubkominfo.

Kalau untuk pemasangan APIL dikawasan pertigaan Masjid Mujahidin Banyuanyar sebagai antisipasi kedua. Namun, itu juga memiliki fungsi vital untuk mencegah kemacetan ketika arus kendaraan di Jalan Ki Mangun Sarkoro sangat padat.

Dishubkominfo berharap, dengan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut masyarakat taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga hal yang terjadi akibat kepadatan lalu lintas, seperti kecelakaan dapat dihindari.

sumber :

republika

TOL SOLO-KERTOSONO DPU: Penanganan Jalur Interchange Tol Soker Kewenangan Pemerintah Pusat

Sejumlah warga melintas menggunakan sepeda motor di jalan tol Soker 

di Desa Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Jalur tol 

di titik ini belum menyatu lantaran terdapat lahan pemakaman umum 

milik warga yang sedang proses pemindahan. Foto diambil awal pekan ini. 

(Kurniawan/JIBI/Solopos)

"Tol Solo-Kertosono, penanganan jalur interchange atau akses keluar masuk tol menjadi kewenangan pemerintah pusat."

Solopos.com, SOLO–Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo Endah Sitaresmi Suryandari mengatakan ekses kendaraan dari pembukaan jalan tol lintas Soloraya dengan interchange (akses keluar masuk) Ngesrep, Ngemplak, Boyolali; Klodran, Colomadu, Karanganyar; serta Kemiri, Gondangrejo, Karanganyar telah dibicarakan dengan pemerintah pusat.

“Kami sudah sampaikan sebelum pengoperasian. Jalan yang terdampak nanti kemungkinan Jl. Adi Sumarmo, Jl. Ki Mangun Sarkoro, dan Jl. Letjen Suprapto. Kalau dari infrastruktur saya kira tidak masalah karena statusnya sudah jalan nasional. Nanti solusinya dari pemerintah pusat,” terangnya saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Senin (18/4/2016).

Sita, sapan akrabnya, menuturkan salah satu yang segera dibenahi untuk menyambut pembukaan tol Soker adalah Jl. Pakel yang masuk wilayah Solo. “Jalan ini akses keluar masuk warga ke Karanganyar maupun Boyolali. Perbaikan segera kami lakukan. Saat ini sudah masuk tahapan lelang. Kalau pelebaran jalan, harus koordinasi dulu dengan wilayah Karanganyar,” jelasnya.

sumber :

solopos

Pintu Tol dari Boyolali Dibuka, Ini Langkah Dishubkominfo Solo

Tol Solo-Kertosono (Soker) (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Solo – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo tengah merencanakan antisipasi dengan meningkatnya arus kendaraan akibat jalur keluar tol di kawasan Boyolali. Tak menutup kemungkinan, kendaraan yang keluar dari pintu tol tersebut akan membanjiri arus lalu lintas di Kota Solo.

“Kami sudah menyiapkan langkah, untuk mengantisipasi arus kendaraan yang keluar dari tol saat telah diresmikan nanti,” kata Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Solo, Ari Wibowo, Minggu (17/4).

Dikatakan, sejumlah langkah yang akan diterapkan yakni dengan pemasangan alat pengatur lalu lintas (apil) di perempatan batas kota. Tepatnya pertemuan antara Jalan Pakel dan Jalan Adi Soemarmo Solo. Tak hanya itu, apil yang dipasang juga dilengkapi dengan pengontrol CCTV sekaligus alat pengatur rambu lalu lintas. Sehingga, ketika arus lalu lintas di Kota Solo padat maka dapat dilakukan manipulasi dari CC Room Dishubkominfo Kota Solo.

“Manipulasi lalu lintas akan diterapkan. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi penumpukan arus dari arah timur Jalan Adi Soemarmo yang masuk ke Kota Solo,” terang Ari.

Tak hanya itu, antisipasi lapis kedua juga dilakukan dengan pemasangan apil di pertigaan Masjid Mujahidin Banyuanyar. Seperti di perempatan batas kota, pemasangan apil juga dilengkapi dengan CCTV dan dapat dikontrol melalui ruang CC Room Dishubkominfo.

“Kalau untuk pemasangan apil dikawasan pertigaan Masjid Mujahidin Banyuanyar sebagai antisipasi kedua. Namun, itu juga memiliki fungsi vital untuk mencegah kemacetan, ketika arus kendaraan di Jalan Ki Mangun Sarkoro sangat padat,” jelas Ari.

Pihaknya berharap, dengan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut masyarakat taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga, hal yang terjadi akibat kepadatan lalu lintas seperti kecelakaan dapat dihindari.

sumber :

timlo.net

Inflasi 10 Persen, TMJ Menaikkan Tarif Tol Semarang-Bawen

Inflasi 10 Persen, TMJ Menaikkan Tarif Tol Semarang-Bawen, 

mulai 16 April 2016. tribunjateng/dok 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Mulai Sabtu (16/4/2016) pukul 00.00 kemarin, PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku operator Ruas Tol Semarang-Ungaran-Bawen telah melakukan penyesuaian tarif. Adapun dasar pemberlakuan tarif tersebut yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 191/Kpts/MPUPR.2016 per tanggal 8 April 2016.

“Dalam keputusan tersebut disebutkan jika yang mengalami penyesuaian tarif adalah Ruas Tol Semarang-Solo Seksi I Semarang-Ungaran dan Seksi II Ungaran-Bawen. Dan telah disesuaikan dengan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol Jo Nomor 43 Tahun 2013,” kata Manager Operasi PT TMJ Sabilillah kepada Tribun Jateng, Minggu (17/4/2016).

Menurutnya, sejak diberlakukannya penyesuaian tarif tersebut, sejauh ini tidak ada protes atau kendala. Hal itu diklaim karena tiga pekan sebelumnya, pihaknya telah menggelar berbagai sosialisasi kepada seluruh pengendara yang memanfaatkan ruas tol tersebut. Di antaranya melalui pemasangan spanduk di beberapa titik strategis, pembagian leaflet di tiap gerbang tol, hingga talkshow di beberapa radio.

“Kami rasa seluruh pengendara sudah dapat memahaminya. Terlebih ada dasar hukum yang jelas dan pasti dalam kami bertindak. Dasar utama kami menyesuaikan tarif yakni inflasi yang berjalan di dua tahun terakhir. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasinya yakni 10,14 persen. Rumusnya adalah tarif baru sama dengan tarif lama dikali satu ditambah angka inflasi,” ucapnya.

Sebelumnya Direktur Operasi dan Teknik PT TMJ Arie Irianto mengutarakan, meskipun angka inflasi tersebut, ada beberapa pertimbangan dalam penerapannya yakni pembulatan tarif di setiap golongannya. Misal tarif baru yang semestinya Rp 7.700 menjadi Rp 7.500 bukan Rp 8.000 per kendaraan di Golongan I.

“Secara umum, dari acuan tersebut dan hasil evaluasi per semester oleh Badan Pemeriksa Jalan Tol (BPJT) kami lols dan sejauh ini di kedua seksi tersebut, telah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), sehingga dinyatakan layak untuk menyesuaikan tarif yang juga akan diikuti peningkatan layanannya,” jelasnya. (*)

sumber :

tribunnews

INFRASTRUKTUR BOYOLALI : Ini Lima Ruas Jalan Yang Diperbaiki di Kawasan Tol Soker

Infrastruktur Boyolali, Pemkab memperbaiki sejumlah 

jalan di sekitar pintu tol Solo-Kertosono (Soker).

Ilustrasi (JIBI/Antara/Fikri Yusuf)

Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tahun ini akan memperbaiki lima ruas jalan di sekitar pintu masuk tol Solo-Kertosono (Soker). Perbaikan lima ruas jalan itu untuk mendukung dibukanya tol soker pada lebaran tahun ini dan sekaligus sebagai akses menuju ke Bandara Adi Soemarmo Solo.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU ESDM Boyolali, Nyoto Widodo, mengatakan pemkab baru mengetahui jalan tol Soker akan difungsikan sebagai jalan alternatif lebaran tahun ini pada Selasa (12/4/2016) saat diundang rapat koordinasi oleh pelaksana pembangunan tol Soker. Dalam koordinasi tersebut wilayah Boyolali yang dijadikan sebagai akses masuk tol adalah di Desa Ngesrep, Ngemplak tepatnya di jalan raya Mangu-Sambi.

“Pintu masuk jalan tol nanti berada di sisi kiri underpass tol Soker yang ada di jalan raya Mangu-Ngemplak,” ujar Nyoto saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (16/4/2016).

Nyoto mengatakan untuk mendukung kelancaran arus mudik di jalan tol Soker, pemkab tahun ini akan memperbaiki lima ruas jalan yang berada di sekitar pintu masuk jalan tol. Kelima ruas jalan itu yakni jalan Mangu-Ngemplak dengan dana senilai Rp5,6 miliar, Mangu-Tanjungsari senilai Rp2,3 miliar, Tanjungsari-Sawahan senilai Rp3,4 miliar, Donohudan-Gagaksipat senilai Rp2,3 miliar, dan Asrama Haji Donohudan-Gorongan senilai Rp1,17 miliar.

“Total dana untuk memperbaiki lima ruas jalan untuk mendukung pengoperasian tol Soker dan bandara tahun ini senilai Rp15 miliar dari APBD Provinsi Jateng 2016,” kata dia.

Ia mengakui jalan di wilayah tersebut kondisinya banyak yang rusak parah akibat pembangunan jalan tol. Truk bermuatan berat membawa tanah urug keluar masuk setiap hari di lima ruas jalan tersebut mengakibatkan jalan menjadi rusak.

“Perbaikan jalan tersebut nantinya ada yang dibeton agar kondisi jalan tahan lama,” kata dia.

Selain memperbaiki jalan rusak, kata dia, pemkab tahun ini juga memperbaiki saluran air yang rusak akibat proyek tol di lima ruas jalan di dekat pintu masuk tol Soker. Perbaikan saluran air dilakukan agar ketika hujan jalan tidak tergenang.Untuk memperbaiki saluran air yang rusak pemkab akan koordinasi dengan pelaksana tol Soker.

“Pelaksanaan perbaikan lima ruas jalan itu saat ini baru masuk tahap lelang. Rencananya perbaikan mulai dikerjakan awal Mei,” kata dia.

Ia menargetkan perbaikan jalan rusak di lima lokasi itu selesai sebelum arus mudik. Perbaikan akan dilakukan secara bersamaan.

Sementara itu, Kepala DPU ESDM, M. Qodri, mengatakan pemkab hanya sebatas memiliki kewenangan memberbaiki jalan rusak yang ada disekitar bandara dan tol Soker untuk kelancaran mudik tahun ini. Soal masih adanya warga yang belum setuju besaran ganti rugi sudah ditangani tim khusus dari pusat.

sumber :

solopos