 |
| Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan - Inilah.com |
INILAH.COM, Jakarta - Belakangan ini badan usaha milik negara (BUMN) mendapat sorotan tajam, bahkan amat miring. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyatakan 70% proyek perusahaan pelat merah itu terindikasi korupsi. Apa yang terjadi sebenarnya?
Soal korupsi di BUMN itu, Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jakarta, Minggu (15/7/2012) menegaskan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang paling "korup"dari 144 BUMN induk berdasarkan hasil pemeriksaan anggaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005-2011.
Potensi kerugian negara di BUMN itu sebesar Rp 12 miliar dan 130,2 juta dollar AS.Ada enam temuan kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan di PT Telkom.
Potensi kerugian negara dalam 144 BUMN induk mencapai Rp4,9 triliun, 305 juta dollar AS, dan 3,3 juta yen Jepang dengan total dugaan penyimpangan penggunaan keuangan sebanyak 2.757 kasus. Dari jumlah itu, 1.527 kasus masih dalam proses tindaklanjut. "Sisanya belum ditindaklanjuti," kata Uchok.
Dahlan Iskan sendiri mengungkapkan adanya indikasi bahwa 70% proyek BUMN korup melalui sebuah survei yang dilakukan Kementerian BUMN. Sebanyak 70% kontraktor BUMN mengakui untuk mendapatkan proyek membutuhkan permainan atau sogok-menyogok. Sisanya, sebanyak 30% menyatakan sebaliknya. Praktik itu melibatkan kontraktor dan subkontraktor. BUMN bidang konstruksi paling rawan melakukan korupsi karena saling rebutan proyek.
Belakangan ini, sejumlah perusahaan kontraktor BUMN tengah dibidik KPK. Sebut saja PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan yang menangani pembangunan arena PON ke-18 di Riau. PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya juga terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pusat olahraga Hambalang, Bogor.
Berpijak pada banyaknya proyek BUMN yang terindikasi korupsi, diperlukan sikap selektif dalam memilih pejabat direksi dan komisaris. Hal ini penting dengan mengutamakan figur yang menomorsatukan kejujuran dan integritas.
BUMN memang rawan korupsi. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan partai politik memberi kontribusi atas praktik korupsi di perusahaan pelat merah. Sebab, parpol masih mengandalkan keuangan pada negara. Bahkan, menteri yang berasal dari partai cenderung melakukan abuse of power. "Akibatnya terjadi kartelisasi politik partai yang mengandalkan keuangan negara," tegasnya.
Dalam hal ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu tak menepis adanya praktik korupsi pada proyek BUMN, khususnya bidang konstruksi. "Mungkin ada benarnya karena saya telah menyatakan pihak swasta 100% melakukan korupsi. BUMN ini ikut arus yang salah."
Menurut Said, ada dua sumber korupsi tersebut, yakni pemilik proyek dan asosiasi jasa konstruksi. Proses tender pun tidak menjamin steril dari korupsi. Semua seolah bisa diatur dalam tender, sudah terjadi sistem arisan oleh para anggota asosiasi jasa konstruksi, termasuk di dalamnya BUMN.
Itulah sebabnya, BUMN belum bisa memberi hasil optimal bagi negara dan bangsa sebab digerogoti korupsi dari berbagai lini. PemerintahSBY dituntut tegas dan tangkas untuk mengatasi masalah korupsi ini. Quo vadis Pak Dahlan Iskan? Ayo buktikan. [mdr]
Berita Terkait
Dahlan: Birokrasi Harus Dipangkas
Direksi PT BKI Tuntut Dahlan Iskan Rp21 Miliar
Eks Bos Perusahaan BUMN Divonis Lima Tahun Penjara
Dipecat, Pejabat BUMN Tuntut Dahlan Iskan
Dahlan Iskan Sidak Malam ke Jember
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar