Tanpa Pembenahan Bandara dan Pelabuhan Tol Semarang-Solo Hanya Untungkan Surabaya

Bisnis.com, SEMARANG--Tanpa dibarengi pembenahan infrastruktur bandara dan pelabuhan di Jawa Tengah, aktivasi jalan tol Semarang-Solo akan dinikmati oleh Surabaya, Jawa Timur.

Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Agung Wahono menuturkan pembangunan jalan tol Semarang-Solo menambah kapasitas jalan di Jateng dan berpotensi meningkatkan distribusi barang dan jasa.

"Tapi kalau bandara dan pelabuhan tidak siap, nanti tol Semarang-Solo itu yang menikmati Surabaya. Industri dari Solo bisa langsung ke Surabaya," katanya dalam Forum Ekonomi dan Bisnis yang digelar Bank Indonesia, Rabu (26/3/2014).

Saat ini, imbuhnya, kapasitas Bandara Ahmad Yani Semarang relatif kecil sehingga tidak bisa melayani angkutan kargo. Akibatnya, pengangkutan kargo melalui transportasi udara dari sentra industri Jateng harus dilakukan via Bandara Adi Soemarmo Surakarta ataupun Bandara Juanda Surabaya.

Kendati demikian, prospek membaiknya arus barang di Jateng dan sekitarnya berpotensi terjadi seiring rampungnya proyek jalur ganda kereta api Pantai Utara dan reaktivasi jalur kereta api Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

"Kalau kereta kontainer ke Tanjung Emas dihidupkan kembali bagus sekali, apalagi ada double track Pantura juga," ujarnya.

Kelancaran arus distribusi tersebut, imbuh Agung, sangat peting untuk memastikan pasokan bahan baku dan bahan penolong yang didatangkan dari luar daerah ataupun berasal dari impor.

"Industri garmen itu sebagian besar eksportir, tapi bahan baku dan penolongnnya impor. Kepastian pasokan dan distribusi produk sangat penting, buyers tidak segan-segan memberikan pinalti kalau terjadi ketidakpastian," tutur Agung.

Apabila infrastruktur penunjang transportasi berupa jalur kereta api, perluasan bandara dan pelabuhan digenjot, dia optimistis ongkos distribusi US$1.000/ton dapat ditekan.

sumber :
bisnis

Semasa SBY Berkuasa Terbangun Jalan Tol Sepanjang 972 Km

Proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi I Semarang-Ungaran 

di Gedawang, Semarang, Jateng. Pembangunan tol Semarang-Solo seksi I 

sepanjang 14,10 km ditargetkan selesai pada Juli 2010.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan pembangunan jalan bebas hambatan (tol) di Indonesia sepanjang 10 tahun terakhir telah mencapai 927,5 kilometer (Km). Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Angka capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2005-2009 sepanjang 41 kilometer dan 2010-2014 sepanjang 120,35 kilometer," katanya dalam Media Gathering Kementerian PU di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Meski mencapai target, Djoko mengakui pembangunan jalan tol sepanjang 2010-2014 belum sepenuhnya selesai. Dari 10 ruas tol Trans Jawa yang akan dibangun, terdapat empat ruas tol yang sedang dalam pembebasan tanah. Keempat ruas itu adalah Pajegan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang Semarang, dan Ngawi-Kertosono.

Sementara itu dari 32 ruas jalan tol Non Trans Jawa masih terdapat 24 ruas yang belum memulai konstruksi.

Djoko berjanji akan terus berupaya keras mengundang investor untuk menggarap proyek-proyek pembangunan jalan tol yang belum dimulai tersebut.

Selama ini, lanjutnya, penundaan pembangunan sejumlah ruas tol dikarenakan masalah pembebasan lahan. Selain ketersediaan lahan, persoalan konsensus tentang harga yang pantas juga kerap kali menemui jalan buntu.

Sementara untuk masalah pembiayaan pengadaan tanah, pemerintah mengakui masih ada perbankan yang enggan meminjamkan uang untuk pembebasan tanah. Alasannya, proyek tersebut menghadapi ketidakpastian biaya dan waktu pembebasan yang cukup besar,

"Perbankan umumnya hanya bersedia membiayai proyek infrastruktur yang jangka waktu pengembaliannya 7 sampai dengan 12 tahun, padahal investasi jalan tol pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 12 tahun," pungkasnya.

 

sumber :

liputan6 

Pembangunan Jalan Tol Terganjal Pembiayaan

Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Tinjau Jalan Tol: Presiden Susilo Bambang Yudoyono berbincang dengan 

Menteri PU, Djoko Kirmanto (dua kanan) dan Gubernur Jateng, ganjar Pranowo 

(kanan) saat meninjau jalan Tol Semarang-Solo sesi II Ungaran-Bawen 

kilometer 33-800 di Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, 

Jateng, Jumat (14/3/2014). Tinjauan Presiden tersebut untuk mengetahui 

perkembangan infrastruktur di Jawa Tengah dan dilanjutkan perjalanan ke Salatiga 

dan Solo. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

TRBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Beberapa masalah pembangunan jalan tol karena pembiayaan.

"Kesulitan dalam pembebasan tanah, kurangnya proyek yang layak finansial sehingga minat investor rendah, dan tidak tersedianya pendanaan jangka panjang," ujar Djoko di Hotel Century, Selasa (25/3/2014).

Djoko menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan investasi jangka panjang dengan karakteristik yang unik dan risiko yang spesifik. Sebagian besar biaya proyek seperti biaya tanah dan konstruksi dimulai pada awal konsesi dan arus pendapatan dimulai setelah jalan tol mulai operasi.

"Masalah inti pembebasan tanah pada dasarnya bukan terletak ketersediaan tanah, melainkan bagaimana mencapai konsensus tentang harga yang pantas," ungkap Djoko.

Djoko menambahkan dari segi pembiayaan pengadaan tanah, pihak perbankan enggan meminjamkan uang untuk pembebasan tanah karena ketidakpastian besarnya biaya. Selain itu pihak perbankan tak bisa memperkirakan sampai kapan pembebeasan tanah selesai.

"Banyak pengembang jalan tol bergantung pada penyertaan modal (ekuitas) untuk membiayai pembebasan tanah," jelas Djoko.

Baca Juga

Tol Trans Jawa Terkendala Pembebasan Lahan
Investor Jembatan Selat Sunda Tak akan Balik Modal
Djoko Kirmanto Tolak Pembangunan Jembatan Penang ke Dumai
10 Tahun Panjang Jalan Nasional Hanya Tambah 4.400 Kilometer
PU Resmikan Sistem Penyediaan Air Minum di Bali

 

sumber :

tribunnews 

Jasa Marga rogoh Rp 25 triliun garap 9 proyek jalan tol

Jalan tol JORR W2 Utara. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - PT. Jasa Marga (Tbk) menargetkan, sembilan proyek pembangunan jalan tol rampung pada 2016. "Kita harapkan 9 proyek bisa diselesaikan tahun 2016, Investasi kita Rp 25 triliun," ujar Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk, Adityawarman di Jakarta, Selasa (25/3).

Dia menyebut, tol JORR W2 utara Kebon Jeruk-Ulujami ditargetkan siap beroperasi sebelum Lebaran tahun ini. Untuk ruas tol Semarang Ungaran-Bawean diyakini bisa mulai beroperasi April 2014.

Sementara untuk ruas tol Bawean-Solo, diakuinya masih dalam tahap pembebasan lahan. Ruas tol Krian-Mojokerto disebut-sebut bisa mulai beroperasi akhir 2014 atau paling lambat awal 2015.

Tol Porong-gempol diperkirakan selesai Juni tahun ini. Untuk ruas Gempol-Pasuruan beroperasi akhir tahun. Adityawarman menuturkan, pembangunan jalan tol mutlak dikebut untuk mengurangi beban jalan akibat kemacetan.

"Kalau beroperasi kurangi beban 25 persen volume kendaraan. Jalan tol tidak bisa mengatasi kemacetan, itu salah satu fasilitas untuk pertumbuhan kendaraan. Hampir 20-30 persen cukup bagus untuk memperlancar lalu lintas Jakarta," jelasnya.

 

berita terkait :

Pemancangan tiang pertama Tol Trans Sumatera tak bisa tahun ini
Menteri PU: Di era SBY tiap tahun bangun 30 Km jalan tol
 

 sumber :

merdeka 

PU: 24 Ruas Tol Belum Mulai Konstruksi

Jumlah itu di luar ruas tol Trans Jakarta.

Salah satu kegiatan pembangunan jalan tol. (Foto ilustrasi).
(Antara/ Indrianto Eko Suwarso)

VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, hingga saat ini masih terdapat 24 ruas tol yang belum mulai konstruksi. Jumlah itu diambil dari total 32 ruas tol di luar Trans Jawa.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Selasa 25 Maret 2014, mengatakan, beberapa ruas tol yang belum mulai konstruksi itu di antaranya Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Depok-Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, dan Ciawi-Sukabumi.

Selain itu, hampir semua ruas di Trans Sumatera dan Kalimantan belum ada satu pun yang dimulai konstruksinya.

Djoko mengatakan itu dalam sambutan pada diskusi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan jalan tol dan aneka persoalan yang menghambatnya, di Jakarta. Menurut dia, untuk ruas tol Trans Jawa, dari 10 ruas, sebanyak empat di antaranya masih dalam tahap pembebasan lahan.

"Empat ruas yang masih dalam pembebasan tanah adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Ngawi-Kertosono," kata Djoko.

Djoko menjelaskan, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang belum dimulai pembangunannya. Termasuk, menarik minat investor di bidang jalan tol. Kendala utamanya, menurut Djoko, adalah kesulitan pembebasan ranah.

Selain itu, dia menambahkan, kondisi tersebut terkait kurang layaknya proyek secara finansial. Kondisi itu memicu minat investor yang lebih rendah, sehingga tidak tersedia pendanaan jangka panjang.

Terkait pembebasan tanah, menurut Djoko, hambatan utamanya bukan ketersediaan tanah. Melainkan bagaimana mencapai konsensus dengan harga yang pantas.

Dari sisi pembiayaan, Djoko mengatakan, perbankan enggan mengucurkan kredit karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu pembebasan ranah.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali, mengungkapkan, secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan jalan tol hingga 5.400 kilometer untuk kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Saat ini, secara keseluruhan, Indonesia baru mempunyai jalan tol sepanjang 927,53 kilometer.

"Pemerintah juga mendukung pembangunan di bidang jalan tol ini dengan beberapa program seperti pemberian dana land capping," katanya.

Filosofi land capping adalah pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan investor, yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi.

Menurut Gani, dana ini diberikan untuk mencegah selisih harga tanah pada saat penetapan perjanjian pengusahaan jalan tol dan eksekusi lahan. Selain itu, investor jalan tol diberikan jatah kenaikan tarif setiap dua tahun sekali.

Pemerintah, menurut Gani, juga memberikan bantuan pembebasan lahan dan sebagian konstruksi jalan tol. "Ini dilakukan di Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan," katanya. (eh)

 

sumber :

viva 

Tol Ungaran-Bawen Diuji Kelayakan Operasi

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Ganjar Pranowo optimis jalan tol Semarang- Solo seksi II Ungaran- Bawen bisa dioperasikan pada Maret 2014. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang melakukan uji kelayakan operasi sebelum tol dioperasikan.

Pengujian itu diperkirakan rampung pada Selasa (25/3) mendatang. "Tanggal 25 Maret nanti, hasil uji kelayakan sudah dilaporkan. Setelah itu, rencananya akan segera dibuka," katanya saat ditemui Suara Merdeka di kantor gubernuran, Jumat (21/3).

Menurut dia, progres pembangunan fisik tol sepanjang 11,73 kilometer kini terselesaikan, termasuk 150 meter jalan di titik pengeprasan bukit di ruas Lemah Ireng, Bawen.

Saat melintasi tol Ungaran-Bawen bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini, pembangunan jalan bebas hambatan itu juga sudah selesai dan tinggal tersisa selokan selokan.

Mantan wakil ketua komisi II DPR ini juga meminta pembangunan fasilitas umum dan sosial harus diselesaikan sebelum tol beroperasi.

"Saya beberapa kali lewat tol Ungaran-Bawen, pembangunan jalan yang sepanjang 150 meter kini sudah jadi. Jalan itu juga sudah dibersihkan dan dicuci," ungkapnya.

Ganjar juga mengaku sudah tidak nyaman karena sering diprotes masyarakat yang menanyakan pembukaan tol tersebut. Pembukaan tol itu mendesak untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di jalur utama Semarang-Bawen.

"Hambatan sudah tidak ada lagi, saya optimis akhir bulan ini sudah bisa operasional," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho menyatakan, pembukaan tol Ungaran-Bawen yang berstatus jalan nasional itu masih menunggu izin dari Kementerian PU.

Jika sudah dinyatakan layak operasi, maka Kementerian PU akan menerbitkan sertifikat layak operasi. Selanjutnya, tol itu akan dibuka untuk mobil pribadi dan kendaraan berat seperti jenis tronton dari Semarang hingga Bawen. 

 

sumber :

suaramerdeka 

SBY Mau Resmikan Pipa Gas dan Jalan Tol, Bendera Demokrat Bertebaran

KOMPAS.com/Nazar Nurdin
Bendera Partai Demokrat Kota Semarang berkibar di depan 

PT Indonesia Power, Kamis (13/3/2014), sehari sebelum kedatangan 

SBY ke Semarang. SBY dijadwalkan akan meresmikan Ground Breaking 

Pipa Gas Bumi di PT Indonesian Power dan jalan tol Ungaran-Bawen.

SEMARANG, KOMPAS.com — Jelang kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Semarang, Jawa Tengah, bendera Partai Demokrat terlihat berjejeran di sejumlah ruas jalan arteri di Semarang, Kamis (13/3/2014) siang. Menurut pantauan Kompas.com, puluhan bendera Partai Demokrat terpasang di sepanjang pintu masuk arah pelabuhan dari Jalan Arteri Yos Sudarso.

Bendera besar warna biru terlihat berkibar tepat di depan Gedung Indonesia Power. Tiang bendera tersebut terletak sejajar dengan bendera kebangsaan Merah Putih.

Rencananya, SBY datang ke Semarang untuk agenda menghadiri dan meresmikan Ground Breaking Pipa Gas Bumi di PT Indonesian Power, Jumat (14/3/2014). Selanjutnya, pada hari yang sama, SBY akan meresmikan Jalan Tol Semarang-Bawen.

Salah seorang warga di sekitar kompleks Tambak Lorok, Budi Gondrong (45), mengaku sudah tahu mengenai kedatangan SBY besok. Menurut Budi, berbagai persiapan sudah dilakukan warga, termasuk membersihkan jalan arteri. Namun, Budi menyayangkan adanya bendera Partai Demokrat yang sengaja dipasang.

“Saya biasa saja, yang penting tempatnya jadi bersih dan lancar segalanya. Soal bendera, saya kurang tahu. Tadi malam belum ada, sekarang sudah banyak begitu,” kata Budi, warga Kelurahan Rejomulyo RT 01/RW 03, saat ditemui di bengkel dinamo miliknya.

Hal yang sama disampaikan Tutik, ibu paruh baya yang berjualan di Jalan Arteri Yos Sudarso. Menurut Mak Tik, panggilan akrabnya, pihaknya telah diimbau oleh kelurahan setempat untuk bersih-bersih.

“Kemarin Pak Lurah datang ke sini memberi arahan supaya sepanjang jalan ini dibersihkan. Kan malu kalau kotor pas ada Pak Presiden,” ungkap Mak Tik.

Ia sendiri berharap agar kedatangan SBY ke Semarang memberi dampak positif bagi warga sekitar, terutama yang berkaitan dengan tingkat perekonomian kaum miskin. 

 

sumber  :

kompas

Bakal Dilintasi SBY, Pengamanan Tol Ungaran-Bawen Ketat

kompas.com/ syahrul munir Gambar terbaru Tol Semarang-Solo Seksi II 

(Ungaran-Bawen) terlihat dari STA 19-250 atau KM 32 800 desa 

Lemah Ireng, Bawen, Kabupaten Semarang. Jumat (15/3/2014) direncanakan

Presiden SBY akan melintas di jalan tol ini

UNGARAN, KOMPAS.com - Menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Semarang, ruas jalan tol Ungaran–Bawen disterilkan oleh aparat keamanan.

Berdasarkan pantauan dari atas perlintasan Desa Lemah Ireng, Bawen, Kabupaten Semarang tepatnya di STA 19-250 atau KM 32 800, Rabu (12/3/2014), terlihat lalu lalang aparat TNI dan Polri, baik menggunakan roda dua maupun roda empat tengah menyisir jalan tol sepanjang 11,9 kilometer itu. Penyisiran dilakukan dalam interval waktu 5 hingga 10 menit.

Di lokasi tersebut yang sebelumnya longsor karena pengaruh tanah lempung, juga terlihat sejumlah pekerja tegah melakukan penyelesaian pembangunan tahap akhir.

Dandim 0714/Salatiga Letkol Arh Tjahjono Prasetyanto mengaku bersama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) serta instansi terkait mempersiapkan pengamanan VVIP menjelang kedatangan Presiden.

Sesuai rencana, pada 15 Maret 2014 mendatang, Presiden dijadwalkan akan melintasi tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen itu. "Di tengah-tengah tol, beliau akan disambut dan mendapat penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Sesuai standar operasional prosedur, kami akan melakukan pengamanan VVIP," kata dia.

Presiden yang akan melintasi jalur darat di Jawa Tengah juga direncanakan mengikuti ibadah Shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Kawasan Simpang Lima Semarang.

“Sebelumnya memang dijadwalkan di Masjid Agung Ungaran, tetapi update terakhir, Pak Presiden akan sholat jumat di Masjid Baiturrahman Kota Semarang,” Kata Kabag Humas Setda Kabupaten Semarang, Heru Sujatmiko.

 

sumber :

kompas 

Ganjar minta kasus modal macet di BSDA Rp 50 M dituntaskan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ©2013 Merdeka.com/parwito

Merdeka.com - Jajaran direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) 2014-2018 telah terpilih. Direktur Utama dijabat oleh Krisdiani Syamsi yang sebelumnya merupakan pejabat Direktur Dana Pensiun PT Merpati Nusantara Airlines. Sedangkan kursi direktur dijabat J Dwi Kuncoro yang sebelumnya Direktur Human Resource Departemen (HRD) RS Telogorejo Semarang.

Penetapan dan pelantikan kedua pejabat itu dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor PT SPJT Jalan Pamularsih Semarang, Senin (10/3). RUPS juga memberhentikan Hardiwan dari jabatan komisaris dan empat orang di jajaran direksi sebelumnya.

Dalam amanatnya, Ganjar mengatakan saat ini format SPJT hanya ada dua direktur dan satu komisaris utama. Krisdiani Syamsi dan J Dwi Kuncoro dipilih setelah melalui rangkaian seleksi yang diikuti 68 pelamar.

Mulai administrasi, uji pemaparan rencana strategis bisnis, tes kesehatan, uji kelayakan dan kepatutan, serta leader group discussion. "Terakhir ada empat nama terbaik yang saya interview. Dari situ saya pilih dua nama ini," tegas Ganjar.

Ganjar langung memberi pekerjaan rumah (PR) kepada dua direksi baru ini. Yaitu mengkaji kelanjutan investasi di Jalan Tol Semarang Solo dan macetnya pengembalian modal Rp 50 miliar dari PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA). "Mereka langsung saya kasih PR, investasi jalan tol dan BSDA," paparnya.

PT SPJT berkongsi dengan PT Jasa Marga (persero) dengan mendirikan perusahaan PT Trans Marga Jateng. Perusahaan ini membangun dan mengelola jalan tol Semarang-Solo.

Selain dibiayai oleh dua perusahaan pelat merah tersebut, dana tol juga ditalangi pinjaman dari bank pemerintah.

PT SPJT direncanakan memiliki saham di Jalan Tol Semarang Solo hingga 40 persen senilai Rp 1,9 triliun. Namun Pemprov hingga kini baru menyetor sekitar Rp 444 miliar.

Menurut Ganjar, harus dikaji apakah sebaiknya Pemprov terus mengucurkan modal dari APBD ataukah dihentikan. Sebab selain keuangan Jateng terbatas, investasi itu baru bisa memberikan keuntungan dalam waktu 20-30 tahun lagi.

"Menurut saya lebih baik APBD untuk yang lain saja. Kita masih butuh dana banyak untuk infrastruktur. Untuk pemeliharaan jalan saja butuh Rp 2 triliun, kalau plus perbaikan butuh Rp 3 triliun," ungkap Ganjar.

Sedangkan persoalan BSDA berawal dari bisnis SPJT dan perusahaan konstruksi tersebut dalam proyek jalan tol Semarang-Solo tahun 2009.

SPJT menyetorkan modal Rp 50 miliar kepada BSDA yang akan dikembalikan setahun kemudian plus dana bagi hasil Rp 5,3 miliar.

Namun, hingga masa kontrak berakhir dan diperpanjang pada akhir 2013, BSDA hanya bisa mengembalikan Rp 5 miliar. Tanggungan BSDA, selain sisa modal Rp 45 miliar, juga dana bagi hasil plus denda keterlambatan Rp 9,6 miliar.

"Saya meminta direksi serius bikin terobosan bisnis, tidak cukup hanya begini saja. Tanpa terobosan, ya akan tertinggal," tegasnya.

Komisaris Utama SPJT Siswo Laksono mengatakan, pihaknya sudah meminta bantuan Kejati Jateng sebagai jaksa pengacara negara untuk menagih ke BSDA.

"Ada kemacetan pembayaran karena duit BSDA masuk ke PT Istaka yang pailit itu. Tapi kan sudah diambil alih PT Waskita Karya, jadi nagihnya ke Waskita itu," pungkasnya

 

sumber:

merdeka 

BPK Pertanyakan Modal Rp 50 M SPJT ke BSDA

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bisnis antara PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) dipersoalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng. BPK mempertanyakan perihal dana penyertaan modal Rp 50 miliar yang tak kunjung dikembalikan BSDA.

Hal itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas operasional SPJT tahun 2011-2012. LHP yang keluar akhir 2012 itu menyoroti bisnis SPJT dan BSDA dalam proyek infrastruktur jalan tol Semarang-Solo. 

Kepala Sub Auditorat BPK Jateng Hadiyati Munawwaroh mengatakan, pada Juni 2009 SPJT dan BSDA membentuk konsorsium, dimana SPJT menyetorkan modal sebesar Rp 50 miliar kepada BSDA. Dalam perjanjian tersebut, SPJT berhak mendapat pengembalian modal kerja, memperoleh bagi hasil usaha Rp 5,3 miliar, menerima jaminan alat berat dan kendaraan dari BSDA, dan menerima laporan usaha setiap tiga bulan.

Ketika masa kontrak berakhir 2010 dan SPJT tidak menerima haknya, perjanjian diubah beberapa kali. BSDA pun diwajibkan mengembalikan seluruh modal pada akhir 2013 plus dana bagi hasil usaha, dan denda keterlambatan. Apabila sampai batas akhir tidak dijalankan, SPJT berhak mengeksekusi objek jaminan.

Menurut Hadiyati, pihaknya hanya mengaudit hingga 2012. Temuan BPK antara lain; pihak BSDA tidak punya kemampuan menjalankan kewajiban, tapi di sisi lain pimpinan SPJT tidak tegas menyikapi. "Kami meminta SPJT menagih modal tersebut dan kalau tidak bisa ya harus mengamankan aset-aset jaminan," katanya.

Penelusuran suaramerdeka.com, dalam perjalanan selanjutnya PT BSDA mengembalikan modal kerja Rp 5 miliar. Sisa Rp 45 miliar dijanjikan dikembalikan bertahap antara bulan Maret, Juni, dan September 2013. Namun janji itu tidak pernah ditepati. Padahal selain modal, BSDA juga belum membayarkan dana bagi hasil sebesar Rp 9,6 miliar.

Di sisi lain, aset jaminan dari BSDA hanya senilai Rp 13,1 miliar. Rinciannya, empat bidang tanah Rp 7,1 miliar, serta jaminan fidusia berupa truk tronton dan alat berat Rp 6 miliar.

Menurut Hadiyati, jika memang modal kerja dan bagi hasil belum juga dibayarkan oleh BSDA, maka SPJT wajib menagih. "Saya tidak tahu apakah kejaksaan sudah masuk ke kasus ini karena setelah 2012 kami belum mengikutinya lagi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, masalah modal Rp 50 miliar ini menjadi bumbu tidak sedap di sela-sela seleksi direksi baru SPJT, pekan lalu. Kabar yang beredar, untuk menjaga kasus ini tidak terkuak, direksi PT SPJT harus diisi orang orang yang sudah dikondisikan oleh pihak tertentu.

Terkait hal ini Komisaris Utama PT SPJT yang juga Ketua Tim Seleksi Direksi Siswo Laksono mengakui, bahwa memang pernah ada hubungan bisnis antara PT BSDA dan PT Trans Marga Jateng (TMJ) yang merupakan anak perusahaan PT SPJT. Perusahaan yang berbasis di Tangerang itu menanamkan modal Rp 50 miliar pada pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. "Itu bisnis biasa dan sudah clear semua. Soal kejaksaan saya tidak tahu, setahu saya tidak ada pemeriksaan kejaksaan," tegasnya.

sumber :

suaramerdeka