Retakan Baru Muncul di Jalan Tol Ruas Semarang-Ungaran

MENJALAR: Jalan tol Semarang-Solo ruas Semarang-Ungaran 

KM 21-350 kembali retak, Selasa (16/4) siang. 

(suaramerdeka.com / Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Retakan pada jalan tol Semarang-Solo ruas Semarang-Ungaran KM 21-350 tepatnya di sekitar wilayah Penggaron, Kabupaten Semarang kembali muncul.

Pantauan di lokasi, titik retakan baru terus menjalar melampaui titik yang lama. Kendati mengalami retak, PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pengelola tol Semarang-Solo hingga kini masih memperbolehkan kendaraan melewati jalan tersebut.

"Jika dirasakan, pengguna jalan pasti merasakan adanya getaran yang diduga bersumber titik retakan baru selain getaran dari sambungan jalan tol yang dicor," kata Budi, pengguna jalan warga Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang kepada wartawan, Selasa (16/4).

Menurut pengamatannya, retakan baru sudah terlihat sejak sepekan lalu. Dengan adanya dugaan titik retak baru, dirinya mengaku resah ketika melewati jalan tol yang dioperasikan secara komersial pada tanggal 17 Nopember 2011 itu.

Di ruas yang sama, tepatnya di KM 26-300 sejumlah alat berat masih melakukan pengerukan material yang longsor. Longsor tersebut terjadi diduga karena talud penahan tanah pembatas antara jalan tol dan lahan milik warga ambrol.

Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, pekerja proyek tampak membuat panahan tanah dari bronjong kawat besi yang diisi batu belah.

"Kami sekeluarga khawatir terjadi longsor susulan ketika hujan, pasalnya jarak talud dengan rumah kurang dari tiga meter. Kali pertama longsor terjadi awal Desember 2012 disusul longsor susulan pada Maret 2013 lalu," terang Suyono (43), warga Lingkungan Lemah Abang, RT 06 RW 05, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Dirinya bersama warga Lingkungan Lemah Abang sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kontraktor. Usai mendapat laporan, sejumlah pekerja sempat mendatangi rumahnya dan berjanji akan memperbaiki bagian rumah yang rusak.

"Janjinya akan diperbaiki, namun sampai sekarang belum ada penanganan yang signifikan," tandasnya.

sumber :

suaramerdeka 

Jalan Tol Ungaran-Bawen Siap Digunakan Lebaran

ilustrasi (poto: soklin)

Semarang, Antara Jateng - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan proses pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo seksi II jalur Ungaran-Bawen sepanjang 11,9 kilometer akan selesai pada bulan Agustus sehingga bisa digunakan masyarakat pada arus mudik Lebaran tahun ini.

"Saat ini pembangunan tol Ungaran-Bawen sudah selesai sekitar 80 persen dan dipastikan sudah bisa dimanfaatkan untuk mudik Lebaran oleh saudara-saudara kita," kata Gubernur usai meninjau langsung pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen di Semarang, Selasa.

Gubernur mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan fisik Jalan Tol Ungaran-Bawen yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas itu adalah hujan.

Menurut dia, pekerja di lapangan kesulitan melakukan pembangunan fisik saat turun hujan maupun setelah hujan reda karena sebagian besar karakter tanah di lokasi proyek merupakan tanah liat.

"Kendala yang paling berat adalah hujan, tapi tetap diusahakan menjelang Lebaran sudah bisa digunakan," ujarnya didampingi Komisaris Utama PT Trans Marga Jateng Danang Atmodjo.

Editor : Wisnu Adhi Nugroho 

 

sumber :

antarajateng 

JALAN TOL Ungaran-Bawen Dikebut

ilustrasi

SEMARANG – Pengerjaan fisik pembanguanan jalan tol Semarang-Solo, pada ruas Ungaran-Bawen akan dikebut penyelesaiannnya secara maraton agar dapat segera rampung dan dilewati masyarakat saat Lebaran tahun ini.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan saat ini progres pembangunan jalan tol Semarang-Solo untuk ruas Ungaran-Bawen berjalan dengan baik, meskipun masih sedikit terkendala tingginya curah hujan yang masih terjadi hingga saat ini.

“Agar masyarakat Jateng dan sekitarnya dapat segera menikmati fasilitas publik berupa jalan tol ini, maka pengerjannya harus dikebut sehingga bisa selesai sebelum Lebaran tahun ini,” tuturnya, usai meninjau lokasi jalan tol Ungaran-Bawen, Selasa (16/4/2013).

Pihaknya optimistis pengerjaan fisik pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen sudah dapat selesai sebelum Lebaran tiba, mengingat progresnya selama ini menunjukkan peningkatan dan sesuai jadwal.

“Saat ini progresnya sudah diatas 80%, dan tersisa tiga bulan lagi untuk dikebut penyelesaiannya, sehingga saat lebaran sudah dapat dilalui untuk mudik maupun arus balik,” ujarnya.

Bibit Waluyo mengakui saat ini yang masih menjadi kendala sehingga sedikit menghambat dalam penyelesaian proyek tersebut adalah tinggi curah hujan yang masih terjadi hingga saat ini.

Tingginya curah hujan, lanjutnya, baik saat siang maupun malam hari menjadi kendala utama penyelesaian proyek ini, karena kondisi tanah yang digunakan untuk proyek merupakan tanah jenis lempung yang cukup susah apabila terlalu banyak curah hujan.

“Kalau hujannnya malam, maka pagi susah dikerjakan, begitu juga kalau hujannya siang, maka malam hari susah dikerjakan, meskipun selama ini sudah dikerjakan secara simultan hampir 24 jam non stop,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya menjanjikan dalam sisa waktu tiga bulan mendatang, yakni dengan datangnya Lebaran tahun ini, jalan tol Ungaran-Bawen sudah bisa digunakan untuk mobilitas warga.

“Kami sangat berharap dalam tiga bulan ke depan, jalan tol yang memiliki panjang sekitar 11 km ini dapat benar-benar dioperasionalkan,” ujarnya.

Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng Ari Nugroho menyatakan pelaksanaan pembangunann proyek jalan tol Ungaran-Bawen bakal selesai sesuai target waktu yang ditentukan, yakni sekitar Agustus 2013.

Pihaknya memang mengakui bahwa kondisi cuaca yang kerap turun hujan ini, membuat pekerja kesulitan menuntaskan pekerjaannya, karena struktur tanah yang becek dan tergenang air, mengingat struktur tanah di wilayah itu merupakan tanah lempung.

“Meskipun begitu, kami yakin sebelum Hari Raya Idul Fitri 2013, jalan tol ini sudah selesai dan dapat dilewati msyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan sambil membangun jalan tol Ungaran-Bawen, tim juga terus bergerak untuk mengerjakan ruas selanjutnya dari Bawen ke Solo sepanjang 50 kilometer, sehingga pada 2014, jalan tol Semarang-Solo sudh benar-benar siap dioperasikan.

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo tahap II ruas Bawen-Solo itu akan dibagi dalam sembilan proyek kontruksi terpisah demi mengejar target penyelesaian 2014.

Jalan tol Bawen-Solo merupakan proyek tahap II dari tol Semarang-Solo. Adapun tahap I adalah Semarang-Bawen yang sudah hampir selesai. Proyek tahap I tinggal menyelesaikan seksi II yakni Ungaran-Bawen dan diharapkan mulai operasi Lebaran mendatang.

Adapun untuk tahap II terbagi atas tiga seksi, yakni Bawen-Salatiga sepanjang 17,57 km, Salatiga-Boyolali 24,5km dan Boyolali-Kartasura 7,74km. Saat ini proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. (k39/dba) 

 

sumber :

bisnis-jateng 

Jalan Tol Ruas Ungaran-Bawen Rampung 80%

Gubernur Jateng

Pembangunan jalan tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen, terus diupayakan rampung sebelum Lebaran. Sehingga, dapat dioptimalkan untuk mengatasi penumpukan arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri 2013.


“Hingga kini, kemajuannya (pembangunan jalan tol ruas Ungaran-Bawen) luar biasa. Sudah sampai 80 persen,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo, saat meninjau progress pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen, Selasa (16/4).

Ditambahkan, cuaca masih menjadi kendala paling berat pada pembangunan jalan tol. Curah hujan yang masih cukup tinggi, ditambah dengan tekstur tanah lempung, membuat pekerjaan terganggu. Namun, dia berharap, tiga bulan mendatang sudah musim kemarau. Sehingga, pembangunan jalan tol dapat dikebut, baik siang maupun malam.

“Sehingga, sebelum Lebaran nanti, bisa dimanfaatkan saudara kita yang mudik. Baik pulang ke Jawa Tengah, atau kembali lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan ini dapat dikendalikan dengan baik,” kata Bibit.

Kendati diupayakan penggunaan jalan tol pada Lebaran mendatang, namun setelah itu masih akan dilakukan pekerjaan finishing. Yang penting, sekarang ini intensitas pekerjaan jalan tol ruas Ungaran-Bawen, terus ditingkatkan, demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Gubernur juga terus meminta dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Bawen-Solo, yang sekarang ini masih dalam proses pembebasan lahan. Sehingga, proses ganti untuk dapat segera selesai, dan dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi jalan tol. Apalagi, anggaran untuk pembangunan jalan tol sudah tersedia.

Bagaimana pun, keradaan jalan tol Semarang-Solo, menjadi pondasi pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Dia juga menyampaikan terima kasih, atas partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol. Sebab, mereka memiliki andil besar untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

“Ayo kita bareng-bareng mikir ini ben selak dadi. Kalau ini jadi, pertumbuhan ekonomi kita ini cepatnya bukan main. Arus barang, orang, cepat, hemat waktu, hemat biaya. Sehingga, pertumbuhan terdukung dengan baik. Percaya. Saya mohon doa restunya njenengan semua. Dan bagi saudaraku yang terkena penggunaan fasilitas publik jalan tol ini, saya matur nuwun. Monggo sareng-sareng kita kerjakan bersama-sama,” tutur Bibit.

Untuk pembangunan jalan tol ruas Bawen-Solo sepanjang 49,8 kilometer, akan dilakukan percepatan dari semua sisi. Mulai barat, timur, maupun tengah. Pekerjaannya diserahkan kepada sembilan kontraktor, masing-masing kontraktor mengerjakan sekitar lima kilometer jalan secara simultan.

“Kuncinya ada pada ganti untung. Nah, kalau ganti untung oke, mudah-mudahan sampai April ini selesai semua, insyaAllah 2014 jadi. Tapi kalau ini mundur lagi, ya ada pemunduran. Variabelnya di sana. Sekali lagi, ayo kita bareng-bareng kerjakan, karena ini tugas dari kita untuk kita, masyarakat Jawa Tengah,” tegas dia.

Komisaris Trans Marga Jateng, Danang Atmodjo, menambahkan, sekarang ini proses pengukuran lahan untuk jalan tol ruas Bawen-Solo sudah selesai dikerjakan. Bahkan, minggu ini akan dimulai pembayaran sembilan bidang lahan di Kabupaten Boyolali. Pembayaran tersebut diharapkan menjadi rintisan untuk mempercepat selesainya proses ganti untung.

sumber :

jatengprov

Tol Trans Jawa : Tahun ini dana pembebasan lahan dialokasikan Rp1 T

Ilustrasi/Ist

Sindonews.com - Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga, Ahmad Herry Marzuki mengatakan, tahun ini Pemerintah mengalokasikan dana pembebasan tanah sebesar Rp1 triliun. Namun, jumlah tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pengadaan tanah tol Trans Jawa.

"Proses pembebasan lahan yang diharapkan selesai pada tahun ini di antaranya ialah ruas Solo-Mantingan dan Mantingan-Kertosono. Hingga saat ini progress lahan kedua ruas tersebut masing-masing sudah 81,34 persen dan 50,13 persen," ujar Herry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/4/2013).

Dana yang sudah dipergunakan untuk membebaskan tanah Solo-Mantingan sebesar Rp929,5 miliar dan Mantingan-Kertosono senilai Rp445,48 miliar.

Sementara untuk ruas Semarang-Solo, khususnya untuk ketiga seksi tersisa yaitu Bawen-Karanganyar, Herry mengatakan, direncanakan selesai pembebasan tanahnya pada akhir 2014.

Sedangkan untuk tahun ini Ditjen Bina Marga mengharapkan dapat menyelesaikan 30 persen. Seksi I ruas Semarang-Solo yaitu Semarang—Ungaran sudah beroperasi, sedangkan seksi II Ungaran-Bawen ditargetkan dapat beroperasi pada Juni jelang Lebaran.

 

sumber :

sindonews 

Wacana Jembatan Selat Sunda Sudah Setengah Abad, Sejak Zaman Soekarno

 

ilustrasi

Jakarta - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menyambungkan pulau Jawa dan Sumatera sudah ada sejak tahun 1960-an saat Indonesia dipimpin Presien Soekarno, meskipun saat itu idenya berbentuk terowongan. Namun sampai saat ini infrastruktur itu tak kunjung dibangun.

Sudah lima presiden dilalui sejak ide jembatan ini muncul. Jika 2014 tak kunjung dibangun lagi, maka enam presiden Indonesia belum mampu merealisasikan jembatan ini.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pernah mengatakan, ide penyatuan Jawa dan Sumatera lewat jembatan atau terowongan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

"Saya sampaikan supaya pemrakrasa untuk segera melaksanakan tahapan-tahapan sehingga tidak terjadi seperti kasus pelabuhan Bojonegara. Ini melewati 5 presiden sampai sekarang belum terjadi. Saya khawatir," kata Atut tahun lalu.

Seperti diketahui, Pemprov Banten dan Lampung bersama dengan Artha Graha merupakan pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang tujuannya memperlancar pergerakan barang dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Namun sampai saat ini, proyek tersebut mandek karena pemerintah belum kompak soal pembiayaan kajian kelayakan (feasibility study/FS) jembatan ini.

Atut menyatakan, pihak pemrakarsa sudah menjalankan proyek sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres). Presiden SBY juga menjanjikan groundbreaking jembatan ini dilakukan 2014. Namun ternyata mandek di tengah jalan.

"Intinya, daerah ingin pembangunan JSS tidak ada kendala karena 2014 presiden sudah menjanjikan groundbreaking seperti itu. Sekali lagi kami ingin ada kepastian Perpres itu sudah diterbitkan. Kalau pun direvisi tidak menjadi kendala terhadap perencana percepatan proyek," tegas Atut.

Presiden SBY baru-baru ini mengatakan, dirinya ingin groundbreaking atau pemancangan tiang pertama Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Jawa dan Sumatera dilakukan pada 2014. Namun menurut Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Perekonomian Lucky Eko Wurianto, hal itu sulit dilakukan.

Dikatakan Lucky, groundbreaking sulit dilakukan 2014 karena sampai saat ini studi kelayakan (feasibility study) belum dibuat. Menurutnya, pembuatan studi kelayakan JSS ini bakal memakan waktu 2 tahun. Sehingga, jika dilakukan studi kelayakan dibuat mulai tahun ini, proses groundbreaking baru bisa dilaksanakan di 2015.

"Ya butuh waktunya kan lama, FS kan lama, persisnya saya nggak tau, waktu itu diminta 2 tahun, baru 2015 itu paling cepet," jelas Lucky.

Selain itu, Lucky menambahkan, pembiayaan studi kelayakan untuk jembatan tersebut juga belum diketahui asalnya.

"Belum tahu, Pak Hatta mungkin baru mendengar dari menteri-menteri tim 7 itu. Nah persisnya yang akan membiayai belum tahu kita, kalau menurut beliau kan arahnya nggak pakai APBN," pungkasnya.

Seperti diketahui pembahasan persiapan proyek ini dilakukan oleh Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY pertengahan tahun lalu.

Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. 

sumber:
detik

Kelanjutan Proyek Jembatan Selat Sunda Tak Jelas

Jembatan Selat Sunda akan menjadi jembatan terpanjang
dunia dengan panjang mencapai 29 kilometer.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak masuk ke dalam salah satu aspek penguatan infrastruktur konektivitas yang didorong untuk ground breaking pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Itu artinya proyek JSS tidak akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun demikian, Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut terkait proyek tersebut. "Tapi kalau tidak menggunakan APBN, tentu tidak akan masuk ke dalam RKP," tutur Luky di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/4).

Mengapa tidak menggunakan APBN? Luky menyebut penggunaan APBN pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, keterlibatan swasta dalam skema public private partnership (PPP) lebih baik untuk didorong. Tapi yang paling penting sekarang, kata dia, kepentingan Kementerian Keuangan juga bisa diperhatikan terus bahwa semua resikonya terukur. "Maunya begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Luky pun mengaku belum mengetahui apakah ground breaking proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra itu dapat dilakukan 2014. Begitu pun dengan penggunaan APBN dalam studi kelayakan (Feasibility Study/FS). "Saya kurang tahu. Kita lihat saja nanti," kata Luky.

Dalam rancangan awal RKP 2014, proyek-proyek infrastruktur untuk penguatan konektivitas antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Bandara Kertajati di Jawa Barat, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Maloy di Kalimantan Timur dan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan proyek JSS tidak menggunakan APBN karena telah termaktub ke dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Lebih lanjut, Hatta mengaku tidak menyetujui proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu dibiayai oleh APBN. Hal tersebut disebabkan biaya yang digunakan terlampau besar.

Di samping masih banyaknya infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi dan lain-lain yang harus dibiayai. Selain itu, jika menggunakan APBN perlu pembicaraan lebih lanjut dengan DPR. Oleh karena itu, Hatta mendorong agar pembangunan JSS dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP). Ini senada dengan rekomendasi tim tujuh yang dipimpin olehnya. "Paling-paling BUMN dan swasta yang kita ajak. Itu yang terbaik," ujar Hatta.

Sebagai gambaran, proyek JSS direncanakan akan ground breaking 2014. Proyek yang akan menghubungkan Lampung dan Banten itu diperkirakan menelan biaya Rp 100 triliun.

Reporter : Muhammad Iqbal
Redaktur : Nidia Zuraya

sumber :

republika

Proyek Tol Soker, Pembebasan Masjid At Taqwa Dipercepat

Pemkab Karanganyar Lobi Kemenag

dok.timlo.net/nanang rahadian

Masjid At Taqwa di Dusun Jetak, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo yang bakal terkena proyek Tol Soker


Karanganyar – Untuk mempercepat proses pembebasan Masjid At Taqwa di Dusun Jetak, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, yang dilewati proyek pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono (Soker). Pemkab Karanganyar akan melakukan lobi kepada Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Bangunan Masjid At Taqwa belum bisa dibebaskan, karena masih menunggu surat rekomendasi dari Kanmenag RI, karena bangunan itu memang berdiri di atas tanah wakaf,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar Drs Samsi MSi, saat ditemui, belum lama ini.

Samsi menjelaskan, karena belum mendapat rekomendasi dari Kemenag RI, maka bangunan Masjid At Taqwa belum bisa dirobohkan.

Padahal kondisi saat ini, bangunan masjid yang tanahnya wakaf dari H Muhammad Syahid itu sudah terjepit jembatan layang Tol Soker yang membentang mulai dari wilayah Kabupaten Boyolali. Jembatan layang itu sendiri dibangun untuk menghindari rel kereta api dan ruas jalan raya Solo-Purwodadi.

“Kami akan melobi Kemenag melalui Kanmenag Karanganyar, agar surat rekomendasi bisa segera turun dan masjid bisa segera dibebaskan,” tegas Sekda.

Berdasarkan data dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I Abdul Qodir ST, disebutkan bila di Kabupaten Karanganyar ada tiga bangunan masjid atau sekolahan yang berdiri di atas tanah wakaf.

Yakni, Masjid At Taqwa dan Sekolah Luar Biasa (SLB) BC Yayasan Pendidikan Anak Saestu Putro (YPASP), keduanya berada di Jetak, Wonorejo, Gondangrejo. Juga bangunan mushala yang ada di Kecamatan Kebakkramat, yang terpaksa dirobohkan, karena pertimbangan bangunan yang sudah kosong itu berdasar laporan masyarakat, sering digunakan untuk hal-hal yang mesum dan meresahkan masyarakat.

Akhir November 2012 lalu, SLB BC YPASP dan Masjid At Taqwa juga telah ditinjau KH Drs KH A Hafidz Utsman wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yusid Toyib selaku sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

 

sumber :

timlo 

Lahan Tol Trans Jawa Baru Beres Separo

Tahun 2015 Mulai Pakai UU Pengadaan Tanah

ilustrasi (photo: Pojok Soklin)

JAKARTA - Masyarakat tampaknya harus menunggu lebih lama untuk meluncur di jalan tol Trans Jawa. Sebab, hingga saat ini, progress pembangunan jalan tol tersebut masih lambat.


Kementerian Pekerjaan Umum baru berhasil membebaskan sekitar separo dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan tol.

Dalam paparan yang disampaikan Direktorat Jenderal Bina Marga kemarin, progres pengadaan lahan untuk tol Trans Jawa baru mencapai angka 51,4 persen. Dari total kebutuhan lahan seluas 5.150 hektar, pihaknya hanya mampu membebaskan 2.647 hektar.

Kebutuhan lahan tersebut untuk membangun jalan tol sepanjang 619,33 kilometer. Padahal, pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa sudah berlangsung sejak 2007. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana Rp 4,04 triliun dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp 7,24 triliun.

Dari sembilan ruas tol yang direncanakan, baru satu ruas yang pembebasan lahannya beres 100 persen. Yakni, ruas tol Cikopo-Palimanan. Kebutuhan lahan seluas 1.080,69 hektar untuk tol sepanjang 116,7 kilometer sudah terpenuhi, dan pembangunannya akan segera dimulai.

Sedangkan, untuk ruas tol lainnya masih bolong-bolong. Sebagai contoh adalah ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75,88 kilometer. tol yang pembangunannya terbagi dalam lima seksi itu pengadaan lahanya baru 242,74 hektar dari kebutuhan 666,4 hektar. Itu pun baru dua seksi yang berhasil dibebaskan. tiga seksi lainnya belum ada progres sama sekali.

Yang paling parah tentu saja ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Pembebasan lahan di kedua ruas tol itu baru mencapai angka 1,82 persen dan 3,34 persen. Padahal, total kebutuhan lahan untuk kedua ruas tol itu mencapai 951,36 hektar.

Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU Suharyadi mengatakan, masyarakat kurang kooperatif dalam hal pembebasan tanah. Terutama, terkait persoalan harga tanah yang akan dibebaskan. "Tim appraisal menilai harga tanah sudah layak, namun masyarakat masih belum mau melepas," ujarnya kemarin.

Dia berharap, masyarakat mendukung pembangunan tol dengan merelakan tanahnya untuk dibebaskan. "Istilahnya bukan ganti rugi, karena menurut kami itu ganti wajar," lanjutnya.

Keberadaan ruas tol itu akan memperlancar arus barang dan jasa yang secara perlahan juga akan meningkatkan perekonomian di Jawa.

Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki mengatakan, selain keengganan warga untuk segera melepas tanahnya, hambatan juga datang dari internal Kementerian PU. Ada perubahan dalam hal investasi tanah untuk pengadaan lahan tol tersebut.

Karenanya, dia mengamini pernyataan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu yang menyatakan jika tol Trans Jawa mustahil selesai 2014. "Akhir 2014 kami baru menargetkan pembebasan lahan bisa rampung seluruhnya," lanjutnya. Sedangkan, untuk pembangunan jalan tol, pihaknya belum bisa meprediksi.

Tahun ini, ada dua ruas tol yang pengadaan lahannya ditargetkan bisa rampung 100 persen. Yakni, ruas Solo-Mantingan dan Mantingan-Kertosono. Dari kebutuhan lahan seluas 1.366 hektar, masih ada 641 hektar yang belum bebas. Kebutuhan dananya mencapai Rp 656,48 miliar.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah ruas tol. Namun, dana tersebut bukan hanya untuk tol trans Jawa. Masih ada sejumlah ruas tol lain yang masih bolong.

Hingga saat ini, masih ada 24 ruas tol non Trans Jawa yang pengadaan tanahnya belum rampung. Termasuk ruas tol Aloha-Tanjung Perak yang pembangunannya ditolak secara tegas oleh Pemkot Surabaya.

Meski ditargetkan rampung keseluruhan akhir 2014, Achmad mengatakan tidak menutup kemungkinan jika pembebasan lahan bakal tersendat sehingga meleset dari target. "Kalau akhir 2014 masih ada yang belum dibebaskan, sisa lahan itu akan menggunakan UU pengadaan Tanah terbaru," jelasnya.

Persoalan tanah memang menjadi kendala utanma pembangunan tol di Indonesia. Tidak heran, hingga saat ini panjang ruas tol yang beroperasi baru mencapai 774 kilometer. Padahal, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 5.045 kilometer. Artinya, ruas tol yang beroperasi baru mencapai 15 persen. (byu)

 

sumber :

jpnn 

Garap Tol Soker, Thiess Tunggu Pembebasan Lahan

dok.timlo.net/nanang rahadian

Jalan tol Soker yang melintas di atas Jl Solo - Purwodadi, di wilayah Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar



Solo – PT Thiess Contractors Indonesia hingga kini masih menunggu pembebasan lahan di sejumlah daerah, sehingga belum bisa memulai pengerjaan proyek tol Solo-Kertosono (Soker).

Padahal, kontraktor tambang dan sipil berskala internasional ini, menurut executive director perseroan setempat, Samel Rumende, harus mengerjakan 120 kilometer dari total 190 kilometer panjang tol yang akan digarap.

“Bilamana pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah selesai, otomatis kami akan jalankan. Memang kami maunya sih segera, tinggal bagaimana pemerintah menyelesaikannya,” kata Samel Rumende kepada wartawan, seusai acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Thiess, Balai Besar Latihan Kerja Industri Solo dan SMKN 2 Solo, di BBLKI setempat, Kamis (11/4).

Sejauh ini, pembebasan tanah di sepanjang perlintasan tol Solo-Ngawi telah mencapai 77 persen selesai. Sementara untuk perlintasan Ngawi-Kertosono, pemerintah baru membebaskan 35 persen dari keseluruhan tanah yang terkena proyek.

Dengan tak kunjung rampungnya pembebasan tanah ini, praktis PT Thiess belum bisa menentukan nilai kontrak pengerjaan proyek. “Nilai kontrak belum bisa dijelaskan karena dalam hitungan kan belum diputuskan. Kalau misalnya sudah mau mulai otomatis sudah ada nilai kontrak,” tandas Samel Rumende.

 

sumber :

timlo