Tol Semarang-Solo
SM/Maulana M Fahmi
MENUNGGU TERSAMBUNG: Proyek tol di pintu keluar masuk Ungaran, tepatnya di Kalirejo, sudah rampung. Jalur tersebut belum tersambung dengan akses keluar masuk karena menunggu pengeprasan Bukit Ceper yang kini tersisa 0,5 meter. (46)
SEMARANG- Proses lelang proyek jalan tol Semarang-Solo Seksi II (Ungaran-Bawen) mulai berjalan. Pada Maret mendatang pemenang tender diperkirakan sudah bisa diketahui. Jika semuanya lancar, awal April proyek fisik akan mulai dikerjakan. Gubernur Bibit Waluyo meminta Bina Marga segera menyelesaikan proses lelang agar proyek tol sepanjang 9 km itu bisa segera digarap. Menurutnya, bila mulai dikerjakan April, maka masa kerja efektif hanya berkisar tujuh bulan atau sampai Oktober.
Pasalnya, setelah Oktober curah hujan diperkirakan akan mulai tinggi sehingga pengerjaan tidak akan optimal. Dikatakannya, Seksi II Ungaran-Bawen bisa segera dimulai karena proses pembebasan lahan sudah hampir rampung, mencapai 90%. Sisa lahan yang belum terbebaskan merupakan tanah milik negara, sehingga pembebasannya akan lebih mudah dilakukan.
Kualifikasi Tinggi
Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah Danang Atmodjo menerangkan, lelang Seksi II telah ditutup beberapa waktu lalu. Peserta yang mendaftar terdiri atas 15 kontraktor dan 18 konsultan. Namun setelah penutupan, satu kontraktor tidak mengembalikan kelengkapan berkas, sehingga lelang hanya diikuti 14 kontraktor. “Ke-14 kontraktor yang mendaftar masuk grade 7 atau kontraktor yang memiliki kualifikasi tinggi,” jelas Danang.
Dia mengutarakan, seperti proyek Seksi I, nantinya akan diambil tiga pemenang lelang untuk mengerjakan jalan tol Seksi II. Dengan demikian, proyek tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap. Pembagian itu diharapkan dapat mempercepat proses pengerjaan.
Terkait dengan medan yang digarap, Danang menyatakan tingkat kesulitannya tidak jauh berbeda dari Seksi I yang penuh perbukitan. Bahkan di Seksi II, tepatnya di Lemah Ireng akan dibangun jembatan darat terpanjang di Indonesia sepanjang 900 meter. (H23,H30-59)
Sabtu, 29 Januari 2011
Senin, 24 Januari 2011
2011, Dua Tol Baru Beroperasi di Pulau Jawa

Pada awal tahun depan, bakal ada dua ruas jalan tol yang akan diresmikan.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mencanangkan 2011 merupakan tahun konstruksi bagi perseroan. Sebab, berbagai proyek pembangunan jalan tol telah disiapkan perseroan yang sebagian besar merupakan proyek lanjutan jalan tol yang telah dibangun sebelumnya .
Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sumito menuturkan, pada awal 2011 akan ada dua ruas jalan tol yang bakal diresmikan di pulau Jawa. Pertama, ruas tol Semarang-Ungaran sepanjang 11 Kilometer.
"Ruas tol Semarang-Ungaran akan diujicobakan pada akhir Januari 2011 dan mulai resmi dibuka pada Februari 2011. Ruas tol ini merupakan bagian pertama kali Jalan Tol Semarang-Solo," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis 30 Desember 2010.
Ruas jalan tol kedua yang akan diresmikan, menurut Frans, adalah seksi pertama ruas tol Surabaya-Mojokerto yang baru akan beroperasi hingga Waru sepanjang 2,5 Kilometer. "Seharusnya, dua ruas ini bisa dioperasikan akhir tahun ini namun terlambat, karena masalah klasik (pembebasan lahan)," kata dia.
Frans mengakui, Jasa Marga siap melakukan lanjutan konstruksi ruas berikutnya dan beberapa ruas tol lainnya, asal seluruh tanah telah berhasil dibebaskan. Untuk ruas Ungaran-Bawean yang merupakan terusan ruas tol Semarang-Ungaran, pembebasan tanah sepanjang 12 kilometer sudah mencapai 90 persen. Sedangkan seksi lain sepanjang 36 kilometer, dalam tahap konstruksi dan akan dilaksanakan serempak hingga akhir 2011.
Sedangkan untuk ruas Jakarta Outer Ring Route (JORR) W2 Utara yaitu ruas Ulujami-Kebon Jeruk akan mulai konstruksi pada pertengahan 2011 dengan catatan tanah sudah dibebaskan.
Tentunya, perseroan menargetkan pada awal 2012 seluruh JORR telah tersambung sehingga membantu mengurangi kemacetan jalan tol dalam kota. "Ruas Ulujami-Kebon Jeruk merupakan ruas yang terputus dari JORR yang menyambung dari Rorotan hingga Jalan tol Bandara," ujar Frans.
Sedangkan untuk ruas tol Bogor Ring Route tahap 2A, kata dia, akan dimulai konstruksi tahap dua dari Kedunghalang menuju Yasmin. Rencananya, ruas tol ini akan mulai konstruksi pada triwulan III-2010 sehingga saat selesai pada 2012 dan dapat mengakomodir masyarakat di wilayah Bogor Barat yang menuju Jakarta.
Sedangkan untuk tiga ruas tol lainnya yaitu Gempol-Pasuruan, Serpong-Kunciran, dan Kunciran-Cengkareng diperkirakan belum akan mulai konstruksi pada 2011. Sebab, hingga saat ini belum ada penyelesaian pembebasan tanah.
"Jasa Marga siap kerja 24 jam, sehingga kurang dari satu tahun sudah selesai. Asal, syaratnya tanah telah dibebaskan," katanya.
24 Proyek Tol Mangkrak, Pemerintah Tak Mau Salahkan Mafia Tanah

Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyanggah adanya permainan mafia tanah terkait terlantarnya proses pembangunan 24 ruas tol. Menurutnya, pembangunan tol tersebut tetap berjalan walaupun baru diselesaikan satu per satu.
"Tidak usah omong mafia-mafia, yang penting kerjaan bisa jalan," tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (24/1/2011).
Menurut Djoko, pembiayaan proyek ini telah siap dengan penjaminan dilakukan oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). Saat ini, terdapat tim khusus yang dipimpin Wakil Presiden guna menangani penyelesaian tol tersebut.
"Kita masih jalan terus, ada tim khusus yang dipimpin Pak Wapres, mudah-mudahan bisa berjalan dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan yang mungkin kita lakukan. Pokoknya kita dorong teruslah," ujarnya.
Untuk tahap pertama yang sedang dalam proses penyelesaian, lanjut Djoko, adalah tol Cikampek-Palimanan.
"Kita mulai dulu, nanti yang Cikampek-Palimanan dulu, ini sudah hampir selesai, semoga dalam waktu singkat bisa dikerjaan dulu karena jalan tol ini kan saling berkaitan, kalau di sini dibangun yang di sana tak ada, kan tak bisa juga," jelasnya.
Djoko mengharapkan dengan selesainya pembangunan tol Cikampek-Palimanan tersebut, akan banyak pihak yang tertarik untuk pembangunan kelanjutan ruas tol lain.
"Sekarang yang paling utama kita coba Cikampek-Palimanan, nanti kalau sudah ada, Cirebon ke timur, nanti juga pasti orang terdorong untuk bangun," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah merampungkan evaluasi 24 proyek tol yang selama ini mangkrak. Hasilnya proyek 24 ruas tol tersebut masih layak untuk diteruskan.
Dari 24 proyek itu, ada 10 proyek tol yang masih dievaluasi kelayakannya karena terkendala kemampuan pendanaan dari pemegang konsesi.
Tol Semarang-Solo, misalnya, berdasarkan hasil evaluasi terakhir, tol itu dinyatakan layak. Tim evaluasi dari BPJT telah bekerja sejak Juli hingga Desember 2010. Evaluasi dilakukan terhadap kelayakan suatu proyek dan kemampuan keuangan pemegang konsesi proyek tol mangkrak.
Selama tahap evaluasi, BPJT meminta mereka memperkuat kemampuan keuangan. Caranya dengan pengalihan saham atau perubahan susunan pemegang saham. Dengan skema tersebut maka beberapa ruas tol yang semula bermasalah, menjadi layak dilanjutkan.
Untuk proyek tol Semarang-Solo ini, selain bantuan dari pemegang saham mayoritas, pemerintah juga memberikan bantuan berupa dana sebesar Rp 1,9 triliun untuk pembebasan lahan dari total kebutuhan dana Rp 6,2 triliun.
Setelah pengumuman evaluasi ini, BPJT dan para pemegang konsesi 24 tol tol itu bakal meneken amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Maret 2011.
Amandemen terdiri atas restrukturisasi pemegang saham, jadwal pengusahaan jalan tol termasuk pengadaan tanah, konstruksi dan operasi. Pemegang konsesi juga wajib memenuhi kewajiban berupa jaminan pelaksanaan dan biaya pengadaan tanah.
Setelah itu baru 24 proyek dilanjutkan kembali pelaksanaannya mulai April 2011. Total investasi untuk 24 proyek naik menjadi Rp 111,74 triliun padahal sebelumnya cuma Rp 89 triliun. Penyebabnya adalah kenaikan nilai konstruksi dan pembebasan tanah
Minggu, 05 Desember 2010
12 Bukti Tolak Pailit Istaka Karya
BUMN tidak bisa dipailitkan
Sidang permohonan pailit yang diajukan PT Japan Asia Investement Company (JAIC) yang diajukan kepada PT Istaka Karya (Persero) memasuki agenda pembuktian. Menghadapi JAIC, Istaka Karya telah menyiapkan 12 bukti untuk membantah permohonan pailit JAIC.
"Bukti yang kami ajukan sebanyak 12 bukti yang semuanya mendukung dalil-dalil penolakan pailit Istaka," kata kuasa hukum Istaka Karya Taufik Hais kepada wartawan Minggu (5/12) di Jakarta.
Menurut Taufik, bukti-bukti yang diajukan itu akan membantah bahwa JAIC berhak mengajukan kepailitan mengingat PT Istaka Karya berstatus BUMN. Jadi mestinya pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
Istaka Karya awalnya adalah perushaan milik Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1980 yang kala itu bernama PT Indonesia Consortium of Construction Industrie (ICCI). Dengan PP Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara, maka ICCI diubah menjadi BUMN dengan setoran modal Rp50 miliar yang dikonversi menjadi kepemilikan saham.
Dengan demikian, kepemilikan seluruh saham Istaka adalah Kementrian BUMN sebagaimana Akta Pernyataan keputusan pemegang saham tertanggal 4 Desember 2008.
Menurut Taufik permohonan pailit itu tidak tepat karena sesuai putusan MA yang menyatakan pihaknya harus membayarkan utang terhadap JAIC, pihaknya mengajukan peninjauan kembali (PK). Selain itu, perusahaan juga masih berjalan dengan melaksanakan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan umum.
JAIC memohonkan pailit Istaka Karya karena tak kunjung melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Istaka melunasi total utang tertunggak sebesar US$ 7,645,000.
Sumber :
skalanews.com
Kamis, 04 November 2010
Tol Semarang-Ungaran Dibuka Desember

* Komisi D DPRD Jateng Siap ”Mengawal”
SEMARANG- Setelah pengoperasian jalan tol Semarang-Ungaran terlambat dari jadwal semula Agustus lalu akibat proyek fisik yang belum selesai, jalan bebas hambatan itu direncanakan dibuka untuk umum Desember 2010.
Ketua Komisi D DPRD Jateng Rukma Setya Budi menyatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Dinas Bina Marga dan Trans Marga Jateng. Hasilnya, pelaksana menyatakan untuk Seksi I Semarang-Ungaran diperkirakan rampung akhir November ini.
”Jadi, pada Desember nanti hampir pasti bisa dibuka untuk umum. Komisi D akan memantau perkembangannya agar benar-benar terealisasi sesuai yang dijanjikan,” kata Rukma, Rabu (3/11).
Politikus PDIP itu menyatakan komitmen Komisi D untuk ”mengawal” proyek yang merupakan bagian dari proyek Trans Jawa tersebut.
Anggota Komisi D lainnya, Heri Pudyatmoko meminta pelaksana lebih all out mengerjakan proyek yang sudah telanjur molor itu. Dia mengakui, faktor cuaca memang menjadi kendala tersendiri bagi pelaksana. ”Namun perlu dicatat, faktor cuaca jangan terus-terusan dijadikan alasan,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan harapan serupa untuk operasional jalan tol Seksi I. Namun demikian, faktor cuaca diakuinya menjadi kendala. ”Harapannya sih memang begitu, Desember bisa beroperasi. Tadi pagi saya mengecek ke lapangan dan memang masih ada kendala di lokasi,” jelasnya.
Selasa, 31 Agustus 2010
Blokade Warga di Proyek Tol Dibuka
* PT Istaka Karya Bekerja Kembali
UNGARAN - Blokade yang dibuat warga pada Minggu (29/8) siang sebagai bentuk protes ganti untung yang belum selesai di area proyek tol Semarang-Solo di Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (30/8) dinihari sudah dibuka
oleh petugas kepolisian.
Dari informasi yang diperoleh, blokade tersebut dibuka oleh petugas Reskrim Polda Jateng. Dengan dibukanya palang bambu ini, PT Istaka Karya kembali bisa bekerja membuat jalan tol ruas Kalirejo-Beji. Manajer Istaka Karya Ir Herman Soeprijadi mengatakan, pihaknya tidak tahu siapa yang membuka palang tersebut.
’’Tadi pagi saya cek di lapangan sudah dibongkar, saya tidak tahu yang membongkar siapa. Pekerjaan proyek tol sudah bisa dimulai lagi,’’ kata Herman, kemarin.
Ditambahkan, meski palang bambu telah terbuka dan alat berat kembali bekerja, pihaknya terganggu dengan turunnya hujan kemarin. ’’Kalau hujan begini, alat berat berhenti total. Kami harus menunggu setelah hujan reda, karena jalan di bukit yang sedang dikepras masih licin,’’ terang Herman.
Ia mengatakan, tahun kemarin, pada bulan Agustus sudah memasuki kemarau. ’’Saya ingat Agustus tahun lalu kami dikomplain karena banyak debu,’’ jelasnya.
Dengan adanya hambatan cuaca dan masalah di lapangan, ruas Semarang-Ungaran diperkirakan bisa digunakan pada Oktober mendatang.
Belum Selesai Herman mengatakan, sembilan bulan terakhir ini pihaknya kehilangan momen bekerja karena ganti untung di Jetis, Leyangan, juga baru selesai. ’’Jetis tak bisa dilalui karena ganti untung belum selesai. Akibatnya pekerjaan mundur sembilan bulan,’’ imbuh Herman.
Dalam hal aksi demo warga, pihaknya tidak ingin mencari siapa yang salah dan yang benar. Menurutnya, warga bersedia menjual rumah dan tanahnya yang terkena proyek, namun belum ada kesesuaian harga. ’’TPT, P2T, TMJ, dan warga yang difasilitasi Pemprov diharapkan bisa duduk satu meja membahas persoalan ganti untung ini,’’ ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Sarowo, Kalirejo, pada Minggu siang lalu menutup proyek tol dengan palang bambu. Aksi ini buntut ganti untung sembilan warga terkena proyek (WTP) yang belum selesai.
Minggu, 29 Agustus 2010
Warga Blokade Proyek Tol Seksi III
gara-gara Pembayaran Ganti Untung 9 WTP Belum Selesai

Ungaran. Sedikitnya 25 warga memblokade jalan tol Semarang-Solo ruas semarang-bawen seksi III yang sedang dikerjakan PT Istaka Karya (Persero)di dsn. Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, siang ini. Mereka membuat palang dari bambu sekaligus memasang tenda di tengah proyek jalan tol ini. Aksi ini sebagai bentuk protes sembilan warga terkena proyek (WTP) yang proses ganti untungnya belum ada kesepakatan sejak akhir 2008. Dari sembilan WTP, tujuh di antaranya adalah pemilik rumah dan tanah yang sudah dibongkar paksa pada 30 Juli 2009.
Dengan ditutupnya ruas jalan di proyek tol ini,kegiatan proyek tol terganggu. sejumlah truk pengangkut tanah dari bukit cemoro sewu dan alat berat lainnya tidak bisa beroperasi. rencana pengecoran jembatan pedestrian di sta. 9+850, pemasangan concrete barrier, pemasangan saluran dll. terhenti karena seluruh armada proyek tidak dapat melewati blokade warga tersebut. Maskoni (44) salah satu WTP yang rumahnya dirobohkan oleh tim pengadaaan tanah (TPT) mengatakan, luas tanah 153 meter persegi dan sebuah rumah diganti TPT Rp 288 juta. Dana tersebut sudah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran namun Maskoni dan delapan WTP lain enggan mengambil karena merasa belum sesuai dengan harga yang dikehen daki.
Pihaknya saat ini menuntut ganti untung tanah dan bangunan Rp 1,6 juta/meter ditambah kerugian imateriil sehingga totalnya Rp 965 juta. "Aksi ini terus berjalan hingga dipenuhinya tuntutan warga. Ini seolah-olah kami menantang pemerintah, padahal tidak. Kami hanya menuntut keadilan," tegas Maskoni.
Menurut warga, tanah tersebut masih hak milik (HM) warga belum tanah negara. Selama ini, dia dan keluarga hidup menumpang di rumah adiknya karena rumahnya sudah dirobohkan. Budiono (38) WTP lainnya mengatakan, tanahnya seluas 125 meter persegi dan bangunan rumah 115 meter persegi (dua lantai). Pihaknya diberi ganti untung Rp 2,43 juta/meter. Budino menuntut Rp 3,147 juta/meter.
WTP atas nama Iranawati melalui suaminya, Beny, menjelaskan, sertifikat tanah 274 meter dan bangunan diganti Rp 760 juta. "Proposal yang kami ajukan Rp 1,4 miliar. Saya menganggap pemerintah setuju karena sudah berani merobohkan rumah kami," tegasnya.
Muhammad (57) selaku pemilik lahan 509 meter persegi menegaskan, tuntutan warga harus dipenuhi. "Untuk tanah kebun pingir jalan, saya minta Rp 750 ribu/meter. Yang dititipkan ke PN Rp 271 juta tidak saya ambil," tandas Muhammad.
Ungaran. Sedikitnya 25 warga memblokade jalan tol Semarang-Solo ruas semarang-bawen seksi III yang sedang dikerjakan PT Istaka Karya (Persero)di dsn. Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, siang ini. Mereka membuat palang dari bambu sekaligus memasang tenda di tengah proyek jalan tol ini. Aksi ini sebagai bentuk protes sembilan warga terkena proyek (WTP) yang proses ganti untungnya belum ada kesepakatan sejak akhir 2008. Dari sembilan WTP, tujuh di antaranya adalah pemilik rumah dan tanah yang sudah dibongkar paksa pada 30 Juli 2009.
Dengan ditutupnya ruas jalan di proyek tol ini,kegiatan proyek tol terganggu. sejumlah truk pengangkut tanah dari bukit cemoro sewu dan alat berat lainnya tidak bisa beroperasi. rencana pengecoran jembatan pedestrian di sta. 9+850, pemasangan concrete barrier, pemasangan saluran dll. terhenti karena seluruh armada proyek tidak dapat melewati blokade warga tersebut. Maskoni (44) salah satu WTP yang rumahnya dirobohkan oleh tim pengadaaan tanah (TPT) mengatakan, luas tanah 153 meter persegi dan sebuah rumah diganti TPT Rp 288 juta. Dana tersebut sudah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran namun Maskoni dan delapan WTP lain enggan mengambil karena merasa belum sesuai dengan harga yang dikehen daki.
Pihaknya saat ini menuntut ganti untung tanah dan bangunan Rp 1,6 juta/meter ditambah kerugian imateriil sehingga totalnya Rp 965 juta. "Aksi ini terus berjalan hingga dipenuhinya tuntutan warga. Ini seolah-olah kami menantang pemerintah, padahal tidak. Kami hanya menuntut keadilan," tegas Maskoni.
Menurut warga, tanah tersebut masih hak milik (HM) warga belum tanah negara. Selama ini, dia dan keluarga hidup menumpang di rumah adiknya karena rumahnya sudah dirobohkan. Budiono (38) WTP lainnya mengatakan, tanahnya seluas 125 meter persegi dan bangunan rumah 115 meter persegi (dua lantai). Pihaknya diberi ganti untung Rp 2,43 juta/meter. Budino menuntut Rp 3,147 juta/meter.
WTP atas nama Iranawati melalui suaminya, Beny, menjelaskan, sertifikat tanah 274 meter dan bangunan diganti Rp 760 juta. "Proposal yang kami ajukan Rp 1,4 miliar. Saya menganggap pemerintah setuju karena sudah berani merobohkan rumah kami," tegasnya.
Muhammad (57) selaku pemilik lahan 509 meter persegi menegaskan, tuntutan warga harus dipenuhi. "Untuk tanah kebun pingir jalan, saya minta Rp 750 ribu/meter. Yang dititipkan ke PN Rp 271 juta tidak saya ambil," tandas Muhammad.
Kamis, 26 Agustus 2010
Pembebasan Lahan Tol Dipercepat
SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk jalan tol seksi II Ungaran-Bawen agar segera mencapai 75%. Diharapkan proyek itu bisa segera dilelang paling lambat November mendatang.
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Jalan Tol Semarang-Solo Suyoto menyatakan, pihaknya mengupayakan pendekatan intensif terhadap pemilik tanah. Menurutnya, Ungaran-Bawen membutuhkan lahan seluas 133,5 hektare yang terdapat di sepuluh desa/kelurahan.
Hingga saat ini, 60% lahan di tujuh desa yang kesemuanya berada di Kabupaten Semarang berhasil dibebaskan. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kelurahan Beji, Karangjati, Ngempon, Desa Gedanganak, Wringin Putih, Klepu, dan Derekan. Sedangkan pemilik lahan di tiga desa yang masih belum mau menerima ganti untung adalah Desa Lemahireng, Kandangan, dan Kelurahan Bawen.
“Kami masih terus mengupayakan pendekatan dan musyawarah dengan pemilik lahan di tiga desa itu. Upaya pembebasan terus dilakukan agar bisa segera rampung sehingga proyek fisik bisa segera dimulai,” katanya.
Untuk sisa lahan tersebut, masih dibutuhkan dana sedikitnya Rp 145 miliar. Pihaknya optimistis dana pembebasan lahan dari APBN akan segera cair agar bisa secepatnya digunakan membayar tanah kepada pemilik.
Minimal 75 Persen
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, setelah lahan terbebaskan minimal 75%, maka proyek pembangunan fisik baru bisa dimulai.
Melihat progres pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60%, Danang juga optimistis target tercapai 75% bisa segera terealisasi. “Semoga saja jalan tol seksi II bisa dilelang paling lambat November mendatang. Harapannya akhir tahun pengerjaan konstruksi bisa segera dimulai,” tuturnya.
Meski belum bisa melakukan lelang, namun hingga kini Danang mengakui sudah mulai menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lelang, termasuk persiapan tim lelang. Persiapan dilakukan sejak dini, apabila pembebasan sudah 75%, proses lelang bisa segera dilakukan.
“Pokoknya semakin cepat lelang akan semakin baik. Mohon doa restunya,” harapnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng Sri Rahayu Amin Soedibyo mengharapkan, pemilik lahan yang tanahnya terkena proyek jalan tol bisa memahami kepentingan yang lebih besar. Dia berharap proses negosiasi penggantian tanah bisa berlangsung transparan agar tak merugikan masyarakat. Menurutnya, proyek jalan tol ditujukan bagi percepatan kemajuan perekonomian Jateng secara umum, selain sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. “Mohon masyarakat bisa memahami arti penting proyek jalan tol, karena untuk kepentingan bersama yang lebih besar,” terangnya
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Jalan Tol Semarang-Solo Suyoto menyatakan, pihaknya mengupayakan pendekatan intensif terhadap pemilik tanah. Menurutnya, Ungaran-Bawen membutuhkan lahan seluas 133,5 hektare yang terdapat di sepuluh desa/kelurahan.
Hingga saat ini, 60% lahan di tujuh desa yang kesemuanya berada di Kabupaten Semarang berhasil dibebaskan. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kelurahan Beji, Karangjati, Ngempon, Desa Gedanganak, Wringin Putih, Klepu, dan Derekan. Sedangkan pemilik lahan di tiga desa yang masih belum mau menerima ganti untung adalah Desa Lemahireng, Kandangan, dan Kelurahan Bawen.
“Kami masih terus mengupayakan pendekatan dan musyawarah dengan pemilik lahan di tiga desa itu. Upaya pembebasan terus dilakukan agar bisa segera rampung sehingga proyek fisik bisa segera dimulai,” katanya.
Untuk sisa lahan tersebut, masih dibutuhkan dana sedikitnya Rp 145 miliar. Pihaknya optimistis dana pembebasan lahan dari APBN akan segera cair agar bisa secepatnya digunakan membayar tanah kepada pemilik.
Minimal 75 Persen
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, setelah lahan terbebaskan minimal 75%, maka proyek pembangunan fisik baru bisa dimulai.
Melihat progres pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60%, Danang juga optimistis target tercapai 75% bisa segera terealisasi. “Semoga saja jalan tol seksi II bisa dilelang paling lambat November mendatang. Harapannya akhir tahun pengerjaan konstruksi bisa segera dimulai,” tuturnya.
Meski belum bisa melakukan lelang, namun hingga kini Danang mengakui sudah mulai menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lelang, termasuk persiapan tim lelang. Persiapan dilakukan sejak dini, apabila pembebasan sudah 75%, proses lelang bisa segera dilakukan.
“Pokoknya semakin cepat lelang akan semakin baik. Mohon doa restunya,” harapnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng Sri Rahayu Amin Soedibyo mengharapkan, pemilik lahan yang tanahnya terkena proyek jalan tol bisa memahami kepentingan yang lebih besar. Dia berharap proses negosiasi penggantian tanah bisa berlangsung transparan agar tak merugikan masyarakat. Menurutnya, proyek jalan tol ditujukan bagi percepatan kemajuan perekonomian Jateng secara umum, selain sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan. “Mohon masyarakat bisa memahami arti penting proyek jalan tol, karena untuk kepentingan bersama yang lebih besar,” terangnya
Selasa, 24 Agustus 2010
Tol Ungaran-Bawen, Tiga Desa Belum Terbebaskan
Pemprov Upayakan Percepatan Pembebasan Lahan
Semarang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen agar segera mencapai 75% dengan harapan proyek bisa segera di lelang paling lambat November mendatang. Proyek jalan tol itu membutuhkan lahan seluas 133,5 hektare yang terdapat di sepuluh desa/kelurahan.
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) jalan tol Semarang-Solo, Suyoto menyatakan pihaknya tengah mengupayakan pendekatan intensif terhadap pemilik tanah. Hingga saat ini, 60% lahan di tujuh desa yang kesemuanya berada di Kabupaten Semarang telah berhasil dibebaskan. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kelurahan Beji, Karangjati, Ngempon, Desa Gedanganak, Wringin Putih, Klepu, dan Derekan.
Sedangkan pemilik lahan di tiga desa yang masih belum mau menerima ganti untung adalah Desa Lemahireng, Kandangan, dan Kelurahan Bawen. "Kami masih terus mengupayakan pendekatan dan musyawarah dengan pemilik lahan di tiga desa itu. Upaya pembebasan terus dilakukan agar bisa segera rampung dan proyek fisik bisa segera dimulai," katanya.
Diakuinya hingga saat ini baru 60% dari total lahan yang dibutuhkan yang telah terbebaskan. Untuk sisa lahan tersebut, masih dibutuhkan dana sedikitnya Rp 145 miliar. Pihaknya optimistis dana pembebasan lahan dari APBN Pusat akan segera cair agar bisa secepatnya digunakan untuk pembayaran tanah kepada pemilik.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, setelah lahan terbebaskan minimal 75% maka proyek pembangunan fisik baru bisa dimulai. Menilik progress pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60%, Danang optimistis target tercapai 75% bisa segera terealisasi. "Semoga saja jalan tol Seksi II bisa dilelang paling lambat November mendatang. Harapannya akhir tahun pengerjaan konstruksi bisa segera dimulai," katanya.
Meski belum bisa melakukan lelang, namun hingga kini Danang mengakui sudah mulai menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lelang, termasuk persiapan tim lelang. Dikatakan, persiapan sejak dini dilakukan agar apabila pembebasan lahan sudah mencapai 75%, proses lelang bisa segera dilakukan. "Pokoknya semakin cepat lelang diadakan akan semakin baik. Mohon doa restunya," harapnya.
Semarang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tengah mengupayakan percepatan pembebasan lahan untuk jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen agar segera mencapai 75% dengan harapan proyek bisa segera di lelang paling lambat November mendatang. Proyek jalan tol itu membutuhkan lahan seluas 133,5 hektare yang terdapat di sepuluh desa/kelurahan.
Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) jalan tol Semarang-Solo, Suyoto menyatakan pihaknya tengah mengupayakan pendekatan intensif terhadap pemilik tanah. Hingga saat ini, 60% lahan di tujuh desa yang kesemuanya berada di Kabupaten Semarang telah berhasil dibebaskan. Ketujuh wilayah tersebut meliputi Kelurahan Beji, Karangjati, Ngempon, Desa Gedanganak, Wringin Putih, Klepu, dan Derekan.
Sedangkan pemilik lahan di tiga desa yang masih belum mau menerima ganti untung adalah Desa Lemahireng, Kandangan, dan Kelurahan Bawen. "Kami masih terus mengupayakan pendekatan dan musyawarah dengan pemilik lahan di tiga desa itu. Upaya pembebasan terus dilakukan agar bisa segera rampung dan proyek fisik bisa segera dimulai," katanya.
Diakuinya hingga saat ini baru 60% dari total lahan yang dibutuhkan yang telah terbebaskan. Untuk sisa lahan tersebut, masih dibutuhkan dana sedikitnya Rp 145 miliar. Pihaknya optimistis dana pembebasan lahan dari APBN Pusat akan segera cair agar bisa secepatnya digunakan untuk pembayaran tanah kepada pemilik.
Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menyatakan, setelah lahan terbebaskan minimal 75% maka proyek pembangunan fisik baru bisa dimulai. Menilik progress pembebasan lahan yang kini telah mencapai 60%, Danang optimistis target tercapai 75% bisa segera terealisasi. "Semoga saja jalan tol Seksi II bisa dilelang paling lambat November mendatang. Harapannya akhir tahun pengerjaan konstruksi bisa segera dimulai," katanya.
Meski belum bisa melakukan lelang, namun hingga kini Danang mengakui sudah mulai menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan lelang, termasuk persiapan tim lelang. Dikatakan, persiapan sejak dini dilakukan agar apabila pembebasan lahan sudah mencapai 75%, proses lelang bisa segera dilakukan. "Pokoknya semakin cepat lelang diadakan akan semakin baik. Mohon doa restunya," harapnya.
Minggu, 22 Agustus 2010
Waspadai, Banyak Penyakit di Balik Mode Busana Bekas

MEMILAH BAJU BEKAS: Seorang pembeli sedang memilah baju impor bekas di awul-awul Jalan Setyabudi Banyumanik, Semarang Selatan. (SM CyberNews/ Diantika PW)
SECARA tidak langsung, baju impor bekas ternyata turut serta membentuk subkultural gaya anak muda saat ini yang hendak tampil unik dan nyentrik. Selain karena baju-baju tersebut banyak yang bermerek ternama, model pakainan-pakaian itu pun bisa dipastikan tak banyak yang serupa. Terang saja, sebab keberadaannya tidak seperti baju baru yang diproduksi secara massal.
Kendati Menteri Perindustrian dan Perdagangan sudah melarang impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya, saat ini pasaran pakaian bekas impor tetap marak bahkan makin laris manis, terlebih di kota-kota besar. Sebut saja di Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta dan Batam. Di Semarang, toko maupun lapak baju import bekas ini biasanya di sebut awul-awul. Dinamakan demikian, konon karena baju-baju itu ditumpuk begitu saja sehingga jadi awul-awulan (berantakan).
Jika jeli memilih, konsumen awul-awul akan mendapatkan busana trendi bermerek dengan harga yang sangat murah. Tetapi, pernahkan para konsumen baju bekas yang didominasi mahasiswa ini menyimak bahaya penyakit yang dibawa baju-baju bekas tersebut? Sebab, ada anggapan bahwa baju-baju bekas itu sebenarnya sampah buangan dari negara-negara yg lebih sejahtera seperti Korea, Jepang, Cina, Singapore, dan Amerika. Maka, secara medis barang-barang itu dapat menjadi biang perantara penyakit menular.
Jangankan baju bekas, baju baru saja juga banyak terdapat bakterinya. Peneliti Departemen Microbiology and Immunology Universitas New York menemukan jejak partikel ragi, feses, bekas ludah, bakteri kulit, dan bakteri vagina melekat pada baju-baju baru. "Paling banyak ditemukan di daerah ketiak dan pangkal paha," kata Dr Phillip Tierno, yang memimpin penelitian itu.
Kuman Tumbuh Subur
Sudah barang tentu, baju-baju awul-awul menjadi sarang kuman yang jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak dibanding baju baru. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr Retno Indrastiti Sp KK mengatakan, kemungkinan besar jamur-jamur itu tumbuh subur di pakaian bekas ini, apalagi jika pemiliknya terdahulu memiliki penyakit kulit.
"Orang-orang di luar negeri aja nggak mau barang itu, lha kok kita malah nerima, kasian benar bangsaku. Padahal pakaian lokal yang masih gres (baru-red) dengan kualitasnya bagus dan harganya terjangkau saja juga masih banyak," tuturnya.
Memang konsumen bisa mencuci dan mensetrika baju-baju itu terlebih dahulu. Namun sayangnya, tidak semua orang mau mencuci dan menyetrika secara benar. Jika di baju bekas itu terdapat kutu atau serangga, maka dapat menyebabkan Si pemakainya terinfeksi aneka penyakit kulit, hingga sistem pernafasannya pun bisa terganggu.(sumber : SM 21 Agt 2010)
Langganan:
Postingan (Atom)