javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Sabtu, 23 Juli 2011

Tol Baru Jadi Jalur Alternatif Mudik

ilustrasi : tol semarang-ungaran (photo:soklin)
Tol Semarang Ungaran
SEMARANG– Jalan tol Semarang- Ungaran kemungkinan akan dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dalam arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya uji coba jalur tol sepanjang 14,1 km tersebut.


Kendaraan yang diperbolehkan melintas masih terbatas berupa mobil pribadi. “Bisa saja. Karenabelum beroperasipenuh, maka belum membayar,” ujar Kepala Dinas Bina Marga Jateng DanangAtmodjo kemarin. Menurut Danang,selama ini berbagai sarana pendukung di tol tersebut telah memadai. Terkait jalur keluar tol,juga bisa dilakukan rekayasa lalu lintas.

“Apakah langsung menuju jalur utama (Jalan Gatot Subroto, depan Kantor DPRD Kabupaten Semarang),atau dibelokkan dulu ke kawasan kampus Undaris, Ungaran, ”katanya. Meski demikian, Pemprov Jateng belum bisa memastikan kapan tol Semarang-Ungaran itu akan dioperasikan, seperti jalur tol yang lain. Dia mengaku saat ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jadi sekarang saya belum bisa matur lebih banyak,”katanya. Menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, berbagai perbaikan jalan dan jembatan di jalur pantai utara (pantura) ditargetkan selesai awal Agustus. “Karena itu, saat arus mudik berlangsung semuanya sudah siap,”ujarnya. Mengenai perbaikan Jembatan Pemali maupun Balekambang di Kabupaten Brebes, tinggal dilakukan pengecoran untuk betonisasi serta penguatan pemasangan mur.

“Paling tidak 7 Agustus nanti semuanya sudah selesai, dan siap,”katanya. Gubernur Jateng Bibit Waluyo juga telah meminta instansi terkait segera menyelesaikan perbaikan jalur-jalur yang akan dipakai dalam arus mudik Lebaran. “Dari daerah Brebes sampai Semarang ada berbagai perbaikan.

Namun, semuanya sudah kita minta untuk segera diselesaikan sehingga arus mudik tidak terganggu,” ungkapnya. Secara terpisah, anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng Sarei Abdul Rosyid meminta kondisi jalan untuk arus mudik benar-benar memadai. “Baik itu yang berada di jalur utara, tengah, selatan, maupun timur,” tandasnya. !muh slamet

sumber :
http://www.seputar-indonesia.com

Jumat, 22 Juli 2011

Presiden: Benahi Infrastruktur Mudik


Perbaikan Jembatan Balai Kambang, Brebs, Jawa Tengah, 
yang hingga Minggu (17/7/2011) belum rampung. 
Proyek perbaikan jembatan ini sudah berlangsung tiga bulan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kementerian dan instansi terkait untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang banyak dilalui pemudik.
Presiden mengatakan itu ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2011 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

"Jika kita tahu ada ruas-ruas jalan yang harus diperbaiki, sekarang perbaiki. Jangan menunggu satu-dua minggu sebelum Idul Fitri datang," kata Presiden.
Turut hadir di dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Presiden juga meminta kementerian dan instansi terkait untuk memastikan sarana angkutan mudik tersedia dengan baik. Presiden tak ingin masalah yang terjadi pada 2010 terulang pada tahun ini.
Kepala Negara pun meminta agar persiapan transportasi dilakukan dengan baik. Hal ini penting dilakukan, mengingat sebagian pemudik akan menggunakan kendaraan roda dua dan juga transportasi massal.
Seperti dibeitakan Kompas, satu setengah bulan menjelang Idul Fitri, jalur pantai utara Jawa dari Cirebon, Jawa Barat, ke Brebes, Jawa Tengah, minim lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan yang bisa dihitung dengan jari hanya ditemui di ruas Mundu-Kanci, Cirebon.
Selebihnya, jalur utama di Pulau Jawa itu mengandalkan penerangan dari sorot lampu kendaraan dan kerlip lampu dari rumah warga di tepi jalan.
Di pantai utara Jawa Tengah, khususnya Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sejumlah ruas jalan juga masih tampak berlubang. Jalan berlubang dan bergelombang tampak di Kota Tegal, seperti di Jalan Gajah Mada, Jalan MT Haryono, dan Martoloyo. Lubang berdiameter sekitar 10 sentimeter terlihat di ruas tersebut, termasuk di ruas jalan yang pernah ditambal.

Di ruas Jalan Martoloyo juga tampak lipatan aspal yang mengakibatkan jalan bergelombang. Kerusakan jalan juga terlihat di Jalan Dokter Sutomo. Jalan tersebut merupakan jalur alternatif utama atau jalur pengalihan pemudik dari Jakarta menuju ke Semarang. Meskipun demikian, perbaikan sudah mulai terlihat di ruas jalan tersebut.

Di Kabupaten Tegal, jalan yang berlubang tampak di jalur pantura Dampyak, Padaharja, Larangan, Maribaya, Sidoharjo, Surodadi, dan Kedungkelor. Demikian pula di sekitar kawasan wisata Pantai Purwahamba Indah.
Sementara itu, Jalan Raya Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, masih merupakan titik pusat kemacetan arus lalu lintas di Jawa Timur. Selain kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, kemacetan paling fatal terjadi apabila korban lumpur Lapindo memblokade jalan itu saat berunjuk rasa.
Kemacetan di Jalan Raya Porong terjadi setiap hari, khususnya antara pukul 08.00 dan 20.00. Sampai saat ini, pembangunan jalan arteri yang diharapkan bisa mengalihkan arus kendaraan dari Jalan Raya Porong masih jauh dari penyelesaian. Padahal, jalan arteri tersebut semula ditargetkan sudah bisa digunakan pada saat terjadinya arus mudik dan arus balik Lebaran.
Kemacetan juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, khususnya di daerah Ngopak. Hingga saat ini, perbaikan jalan sepanjang sekitar 1 kilometer yang rusak akibat terkena luapan banjir Sungai Rejoso itu belum rampung. Jalan berlubang itu memaksa kendaraan berjalan pelan-pelan sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang.
Hal itu masih ditemui di Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Pasuruan. Selepas Kota Probolinggo, kondisi jalan negara ke Banyuwangi melalui Situbondo (pantura) ataupun melalui Jember (tengah) relatif baik.
Hanya jalan Probolinggo-Lumajang, khususnya di daerah Klakah, yang struktur jalannya sempit, tetapi mulus, sangat rawan kecelakaan karena pengemudi bisa nekat mendahului kendaraan lain. Demikian pula jalan negara jalur tengah, mulai dari Surabaya hingga perbatasan Jawa Tengah di Ngawi kondisinya relatif siap untuk mudik Lebaran. Memang masih ditemukan badan jalan yang bergelombang, seperti di ruas bekas jalan bebas hambatan di Mojokerto serta di daerah Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

TERKAIT:
 sumber :
http://nasional.kompas.com

Uji kelaikan Tol Semarang Solo ditutupi

ilustrasi : tol semarang-ungaran (photo :soklin)
SEMARANG: Uji kelaikan tol Semarang-Solo seksi I (Semarang-Ungaran) diduga ditutupi, meskipun Kementerian Pekerjaan Umum sudah menurunkan tim penguji sejak sekitar tiga pekan lalu.

Berdasarkan pantauan Komisi D DPRD Jateng (bidang infrastruktur dan pembangunan), tim penguji sudah melakukan penelitian terhadap konstruksi tol sepanjang 11,1 km itu.

“Kami sering memantau ke sana (tol seksi I). Memang, kami belum berbicara langsung dengan tim, tapi para pekerja di sana membenarkan kalau yang sedang meneliti itu tim penguji dari Kementerian PU,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmita, hari ini.

Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan Komisi D, tim penguji sudah melaporkan hasil penelitian kepada Menteri PU dan tinggal menunggu pernyataan apakah tol lolos uji kelaikan atau tidak.

Meskipun demikian, Sasmita enggan menduga latar belakang mengapa PT Trans Marga Jateng (TMJ) sebagai badan usaha pengelola tol Semarang-Solo sengaja menyembunyikan uji kelaikan.

“Sebetulnya uji kelayakan itu tahapan yang biasa sebelum mengoperasikan tol, jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau nantinya ada kekurangan, kan kita bisa memberikan masukan,” tuturnya. (Dot)
Sri Mas Sari


sumber :
http://www.bisnis-jateng.com 

Tol Semarang-Ungaran Dibuka Saat Mudik

SEMARANG, KOMPAS.com — Setelah molor hingga hampir satu tahun, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Danang Atmaja, menjanjikan bahwa ruas Tol Semarang-Ungaran sudah bisa diuji coba pada saat mudik Lebaran.

Danang mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan hal-hal kecil sebelum jalan tol tersebut layak digunakan. Ia menjanjikan jalan tol ruas Semarang-Ungaran sudah bisa dilewati pada H-7 jelang Lebaran atau paling lambat H+7 setelah Lebaran 2011.

"Sampai sejauh ini kami merasa tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, untuk menambah nilai keamanan, kami menambah beberapa material perkuatan," kata Danang, Kamis (21/7/2011), di Semarang.

Danang menyebutkan, molornya uji coba Jalan Tol Semarang-Surakarta, ruas Semarang-Ungaran, yang hampir setahun lebih disebabkan persoalan teknis. Salah satunya karena jalan tersebut mengalami ambles di Kilometer 5 Gedawang, Banyumanik, Semarang, pada Maret 2011. "Itulah yang menyebabkan molornya pekerjaan ini," kata Danang.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jateng, Sri Praptono, menanggapi janji tersebut dengan pesimistis. Menurut Praptono, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa ruas Semarang-Ungaran belum memperlihatkan perkembangan berarti.

"Hasil kunjungan kami, sampai sejauh ini terlihat kalau ruas tol itu belum bisa diuji coba. Bagaimana mungkin mau uji coba (pada) H-7?" tanya Sri Praptono.

Komisi D DPRD Jateng menyesalkan tidak adanya laporan kendala setiap kali diadakan rapat pembahasan jalan tol tersebut. Selalu saja, tambah Sri Praptono, dilaporkan baik-baik semua.

"Tetapi kita lihat, sejak sebelum puasa tahun lalu dijanjikan bisa di-launching, nyatanya ini hampir Ramadhan tahun berikutnya. Fisiknya masih belum selesai," katanya.

Untuk menjawab harapan masyarakat, Sri Praptono meminta agar pekerjaan dilakukan dengan lebih profesional.

sumber :
http://regional.kompas.com

Tol Trans Jawa, 15 Lahan Siap Dibebaskan

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto
(galeryfoto.pu.go.id)


Pemerintah menargetkan proyek jalan tol Trans Jawa selesai pada 2014.

VIVAnews - Pemerintah menargetkan proyek jalan tol Trans Jawa selesai pada 2014. Namun, pengerjaan proyek tersebut hingga saat ini masih terkendala pembebasan lahan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengenai permasalahan pengadaan lahan untuk proyek tol yang akan dibangun sepanjang 660 kilometer tersebut sudah dievaluasi.

"Masalah tanah, sudah kita evaluasi lagi," kata dia saat ditemui di acara Indonesia International Conference Focus on Indonesian Economy 2011 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.

Djoko menuturkan, dari 24 ruas tol yang berhenti untuk pengadaan lahannya, saat ini sudah ada 14-15 yang ditandatangani. "Jadi, kalau masalah pembebasan tanah selesai, kita tinggal start," tambahnya.

Apalagi, kata Djoko, untuk konstuksi jalan tol tersebut sudah ditandatangani kontrak pendanaannya dari perbankan. "Ya, tinggal tunggu pembebasan tanah. Jadi, kita harapkan segera selesai," ujar Djoko memperkirakan proyek ini baru dikerjakan akhir tahun dari sebelumnya pertengahan 2011.

Kendati demikian, Djoko mengaku dari 24 tol tersebut sudah ada yang sedang dalam tahap pengerjaan konstruksinya seperti ruas Surabaya menuju Mojokerto dan Semarang menuju Solo. "Bahkan Semarang-Ungaran sudah selesai. Kalau Ungaran-Bawean sudah ditender," tuturnya.

Menteri PU berharap, pembanguan jalan tol Trans Jawa sesuai target yakni di 2014 . "Terutama, untuk Surabaya dan beberapa dari Gempol-Pandaan. Lalu di tol Jakarta menuju Tanjung Priok," kata Djoko.
Proyek tol ambisius itu menghubungkan wilayah di ujung barat hingga wilayah timur Pulau Jawa. (ren)
Antique, Nina Rahayu 

Pembebasan Lahan Tol Macet

Tol Semarang Batang

SEMARANG - Rencana pembebasan lahan tol Semarang-Batang macet. Warga pemilik lahan yang bakal  terkena proyek jadi bingung menentukan sikap. Pemkot Semarang juga tidak bisa menjawab pertanyaan soal perkembangan proyek tersebut.

Asisten I Setdakot Semarang Nurjanah saat ditanya soal tindak lanjut dari proyek itu tidak menjawab secara pasti.
”Besok (hari ini-Red) saya mau ke Jakarta. Mau tanya tol ini (Semarang-Batang) kejelasannya bagaimana. Maaf saya tidak bisa menjawab,” kata dia setelah mengikuti rapat paripurna DPRD, Rabu (20/7).

Dia enggan menguraikan permasalahan yang ada. Sebelumnya, Februari 2011, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari Pemkot Semarang telah melakukan pengukuran lahan di tujuh kelurahan yang terkena tol.
Yakni Kelurahan Kembangarum, Bamban Kerep, Purwoyoso, Ngaliyan, Tambakaji, Beringin, Wonosari dan Gondoriyo, Podorejo.

Bahkan panitia telah menyosialisasikan hasil pengukuran kepada warga. Total lahan yang akan dilakukan pembebasan seluas 63,8 ha, dengan ruas jalan sepanjang 10,9 kilometer.
Namun sampai sekarang, tidak ada kelanjutannya.

Anggota Komisi C Wachid Nurmiyanto mendesak kepada Pemkot untuk memberikan kejelasan kepada warga masyarakat. Sebagai warga Ngaliyan, dia kerap mendapat keluhan seputar tindak lanjut pembebasan lahan tol Semarang-Batang.

”Kondisi mereka sekarang terganggu dan tersandera. Terganggu oleh informasi pemerintah karena lahan terkena tol, tersandera karena tidak bisa apa-apa. Mau mendirikan rumah, tidak bisa. Menjual rumah juga masih bimbang. Kasihan warga. Apalagi ada SMPN 16 yang masuk daerah kena tol. Kepala sekolah bingung untuk pengembangan sekolah tidak bisa,” ungkapnya.

Penting diketahui untuk Kelurahan Purwoyoso ada 768 bidang, Ngaliyan 279 bidang, Kelurahan Tambakaji 604 bidang, Kelurahan Beringin 4 bidang, Kelurahan Wonosari 224 bidang, dan Kelurahan Gondoriyo 286 bidang tanah. Ditambah Kelurahan Kembangarum ada 202 bidang dan Podorejo satu bidang.

Seharusnya Pemkot Semarang terus-menerus memberikan kejelasan kepada masyarakat, baik ada hasil maupun tidak. Sejak Februari sampai pertengahan tahun ini tidak ada perkembangan.
”Ini beda dari pembebasan tol Semarang-Solo. Semarang-Batang sepenuhnya swasta, sehingga sulit mengetahui kejelasan pembebasan lahan,” tuturnya. (H37,J9-61)

sumber :
http://suaramerdeka.com

Kamis, 21 Juli 2011

Kas Tersisa Rp 1 Miliar

Fly Over Imammundandar, Pekanbaru

flyover.jpg

 
PEKANBARU, TRIBUN - Pengerjaan proyek jalan layang (fly over) di persimpangan Jalan Sudirman-Jalan Imam Munandar, Pekanbaru, sudah terhenti lebih dari dua minggu. Sampai kemarin belum ada tanda-tanda pengerjaan proyek dilanjutkan. Kontraktor kesulitan keuangan, sedangkan permintaan pembayaran belum dipenuhi.

Berlarut-larutnya pengerjaan proyek ini merugikan masyarakat karena kemacetan dan tentunya merugikan secara ekonomi. Selain itu, bisa mengancam persiapan menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau sudah mengusulkan pembayaran termin proyek pembangunan jalan layang tersebut di APBD Perubahan tahun 2011.

"Saat ini kas dinas hanya tinggal Rp 1 miliar. PT Istaka memang berhak meminta pembayaran sampai Rp 6 miliar lagi, karena sesuai dengan progress pekerjaan mereka, tapi kas hanya segitu," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Riau Ahmad Ismail kepada Tribun di Pekanbaru, Rabu (20/7).

Meski demikian, Dinas PU Riau tetap meminta Direktur Utama PT Istaka Karya menjelaskan alasan penghentian pekerjaan. Senin (18/7) lalu, kepala proyek sudah dipanggil, tapi Dinas PU menilai keterangannya tidak memadai.

"Ada penjelasan yang tidak dapat ia berikan, makanya kami minta hadirkan Dirut (Direktur Utama) PT Istaka," kata Ahmad.

PT Istaka Karya merupakan kontraktor pemenang tender pembangunan jalan layang di persimpangan Jalan  Sudirman-Jalan Imam Munandar. Kepala proyek, Djoni Budi mengatakan pengerjaan proyek di lapangan terhenti sejak dua pekan lalu.

"Ada perubahan sistem penggunaan anggaran di kantor pusat kami. Jadi ini urusan internal saja," kata Djoni mengenai alasan pengerjaan proyek terhenti.

Dia berharap pengajuan pembayaran termin sebesar Rp 6,5 miliar segera dipenuhi Pemprov Riau. Tanpa uang itu, kontraktor sulit mendapat material pembangunan seperti semen curah. Pasalnya, pemasok meminta pembayaran tunai.

"Permintaan itu yang belum bisa kita penuhi, sehingga mereka menghentikan pasokan material," kata dia, seperti dikutip dari riauterkini.com.

Meski membenarkan tidak ada lagi aktivitas pekerja di lokasi proyek, namun Djoni mengaku  perusahaannya tetap bekerja membuat balok girder. Cuma pekerjaan itu dilakukan di Jakarta. Dia masih optimistis proyek selesai sesuai kontrak, yakni Juni 2012, mengingat waktu tersedia masih cukup panjang.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Riau Ahmad Ismail mengatakan, kontraktor menghentikan pengerjaan proyek karena kesulitan keuangan.

"Masalah internal perusahaan itu memang," kata Ahmad. Walau begitu Ahmad Ismail membantah Dinas PU Riau salah pilih kontraktor. "Tendernya kan pada  November 2010 lalu, saat itu tidak ada persoalan perusahaan itu, dokumennya oke," kata Ahmad Ismail.

Kontrak pembangunan jalan layang oleh PT Istaka ini, bernilai mencapai Rp 70 miliar. Proyek ini disepakati harus selesai pada Juni 2012. "Kami sebenarnya pernah minta selesai lebih cepat, kalau bisa Desember 2011 ini sudah selesai, tapi kalau begini, nggak mungkin kayaknya," kata Ahmad Ismail.
Untuk proyek pembangunan jalan layang di perempatan Sudirman-Imam Munandar, Dinas PU Riau sudah membayarkan 15 persen dari nilai proyek. Pembayaran itu sebagai uang muka. Pembayaran dilakukan di awal tahun anggaran.

"Karena ini perusahaan besar, kami sebenarnya berharap perusahaan itu bisa menalangi dulu biaya pembangunan," kata Ahmad Ismail.

Dinas PU Riau juga menangani pembangunan jalan layang di persimpangan Jalan Sudirman-Jalan Tuanku Tambusai. Proyek ini bernilai hampir Rp 90 miliar. Pekerjaan dilakukan PT Adhi Karya. "Memang progress yang di Harapan Raya (Jalan Imam Munandar) masih di bawah proyek yang di Sudirman. Sekarang Adhi Karya kan masih lanjut kerja," kata Ahmad Ismail.
Mengenai tudingan ada indikasi kongkalingkong kontraktor dengan Dinas PU dalam memenangkan proyek, Ahmad Ismail hanya tertawa. "Nggak lah, nggak sampai ke situlah," kata Ahmad sambil tertawa.

Daftar hitam
Manajer Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau, Mardianto Manan berpendapat kecil kemungkinan terhentinya pengerjaan proyek jalan layang di persimpangan Jalan Sudirman-Jalan Imam Munandar akibat kesalahan pengguna jasa. Pasalnya, pengguna jasa tentu telah menilai profil perusahaan layak dijadikan pemenang tender.

Dia menjelaskan, pengguna jasa atau pimpinan proyek tentunya sudah melihat kemampuan dasar perusahaan yang akan mengerjakan sebuah proyek. Termasuk juga menilai pengalaman kerjanya seperti apa. "Khususnya pengalaman membangun fly over," ujarnya.

Perusahaan yang mengikuti proses tender melampirkan data keuangan yang dipaparkan dengan neraca-neraca secara rinci. Sehingga, jika memang bagus maka layak dimenangkan.

Jika di tengah jalan muncul kasus perusahaan itu dinyatakan pailit tentu ini perkara lain. Karena bisa jadi berbagai data dan laporan yang disampaikan perusahaan di saat proses tender asal-asalan demi meyakinkan panitia.

Menurut Mardianto, solusi yang paling tepat mengatasi masalah ini adalah meminta pertanggungjawaban kontraktor. Selaku pemenang tender, kontraktor harus bertanggungjawab dengan segala risiko untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Jika tidak, maka perusahaan itu bisa dikenakan penalti. Disamping itu, pengguna jasa berhak mengambil dana jaminan yang sebelumnya telah diserahkan perusahaan untuk disimpan di bank.

Sanksi berikutnya, perusahaan tersebut akan masuk daftar hitam (blacklist) oleh LPJK nasional. Nomor registrasi dihilangkan dan nama perusahaan tidak ditayangkan secara online. "Jika sudah begini, perusahaan tersebut otomatis tidak bisa mengambil proyek manapun," kata dia. Karena, syarat perusahaan bisa mengambil pekerjaan harus terdaftar dan namanya tayang di internet.
Dana siluman

Sementara itu, banyak kontraktor mengeluhkan 'dana siluman' dalam menggarap proyek pembangunan di Riau. Setorannya macam-macam, tak hanya untuk pejabat dinas bersangkutan, selama pengerjaan proyek kontraktor juga dipusingkan pungutan oknum BPK, Kejaksaan hingga LSM.

Seorang kontraktor lokal yang minta namanya dirahasiakan, bercerita kepada Tribun perihal  prosedur pemenangan tender sampai dana-dana yang harus ditanggung kontraktor untuk sebuah proyek di Riau. Dia mengatakan, setoran-setoran itu sulit dibuktikan karena pembayarannya tunai (cash and carry).

Awal proses tender saja, kepala dinas sudah meminta uang untuk keperluan ini dan itu dengan iming-iming menang proyek. Selanjutnya, dalam proses tender, kepala dinas menginstruksikan panitia untuk memenangkan perusahaan  tertentu. "Biasanya perusahaan tersebut sudah meberikan setoran awal,"  kata dia.

Kalau sudah begitu, dia tak mau menawar rendah karena ada beban setoran untuk kepala dinas dan panitia. "Makanya, paling saya menawar 2-3 persen di bawah pagu," ujarnya

Selanjutnya tugas panitia untuk menggugurkan penawar yang berada di bawahnya. Kemudian dikondisikanlah semua penawaran dirasakan tidak sempurna, biasanya mengunci dengan segudang syarat.

Bisa juga dimainkan dengan mencari-cari kesalahan penawar di bawahnya. " Jika ada yang tak digugurkan, barulah  saya disuruh panitia menghubungi perusahaan tersebut dengan menawarkan sejumlah dana," ujar si kontraktor

Setelah semua sesuai dengan skenario, maka panitia langsung menunjuk pemenang dengan meminta sejumlah dana yang berkisar 2 hingga 4 persen dari nilai proyek. Setelah lewat masa sanggah, dilanjutkan dengan kontrak yang didahului dengan SPMK.

"Nah ini ada lagi uang kontrak dengan Pengguna Anggaran. Uang kontrak ini bisa dinegosiasikan. Tergantung besaran beban sebelumnya," ucapnya.
Setoran berlanjut pada masa pengerjaan proyek. Saat mengajukan pembayaran uang muka, disyaratkan pakai jaminan uang muka dari bank umum. Kalau kontraktor tidak mampu, maka bisa negosiasi dengan dinas, tentu dengan sejumlah uang pelicin.

Belum lagi biaya-biaya seperti honor plus uang transportasi untuk pengawas dinas dan konsultan pengawas setiap bulannya. "Kalau tak diberi bulanan, kesalahan kontraktor akan  dicari-cari  dengan sejuta alasan," kata dia.
Jika setoran lancar, kontraktor bisa leluasa. "Kan kepalanya sudah kita pegang. Nah setelah proses tersebut selesai, saya bebas deh mengurangi spek dan ngakalin sana sini," tuturnya.

"Selama pekerjaan, kami juga menyiapkan dana untuk oknum BPK, oknum Kejaksan sampai  LSM  yang suka datang seolah siap menerkam," kata dia. (hnk/hes/brt)

Editor : junaidi
 
sumber :

Rabu, 20 Juli 2011

Pembebasan Lahan Jalan Tol Buntu

Tol Semarang-Solo

Ass I Setda Boyolali, Karsino
BOYOLALI—Proyek pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Boyolali tampaknya jauh dari titik terang. Pasalnya, pembahasan besaran ganti rugi untuk pembebasan lahan hingga kini masih saja deadlock.

Musyawarah yang melibatkan warga Desa Denggungan Kecamatan Banyudono dan Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak masih belum menemui titik temu. Warga bahkan secara resmi mengirim surat keberatan atas penetapan harga ganti rugi yang dinilai terlalu rendah. Surat keberatan itu ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Karsino, anggota P2T Boyolali membenarkan pihaknya sudah menerima surat resmi keberatan warga tersebut. Dia menjelaskan, keberatan warga terutama saat digelar musyawarah tahap II, harga yang diminta oleh pemilik tanah sangat tinggi, yakni mencapai 10 kali lipat harga nilai jual objek pajak.

“Bahkan ada yang meminta dihargai Rp 2 juta per meter persegi, sementara kewenangan penentu harga bukan pada kami. Tetapi pada pejabat pembuat komitmen (PPK),” ujarnya, Selasa (19/7).

Proaktif

Meski hingga kini musyawarah masih deadlock, Karsino menjelaskan pihaknya masih optimis persoalan pembebasan tanah akan menemui titik temu. Pihaknya terus proaktif melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan pada masyarakat.

Selain itu, sosialisasi menurut dia juga melibatkan tokoh masyarakat. Hingga saat ini sudah sekitar 50 persen lahan peruntukan untuk proyek jalan tol sudah berhasil dibebaskan. Lahan yang sudah dibebaskan itu di antaranya berada di wilayah Kecamatan Ngemplak, seperti Donohudan, Dibal, Pandean, Gagaksipat maupun Kismoyoso.
“Beberapa daerah sudah ada kesepakatan harga dan tinggal realisasi pencairan dana ganti rugi,” terang dia.

Pencairan ganti rugi bagi lahan yang harganya sudah disepakati, menurut dia akan dilakukan melalui rekening bank langsung. Langkah itu dilakukan demi keamanan realisasi ganti rugi.

Sementara itu khusus untuk wilayah Denggungan, lebar jalan tol akan mencapai 70 meter. Pasalnya, di wilayah Denggungan akan dibangun titik pertemuan tol Semarang-Solo dengan tol Solo-Ngawi. Pertemuan titik tol itu tepat berada di tengah areal persawahan yang saat ini sudah ditandai dengan patok permanen.Ario Bhawono


sumber :
http://www.harianjoglosemar.com 

H-7 Jalan Tol Beroperasi

SPK Tol Seksi II Turun Pekan Ini

Semarang, CyberNews. PT Trans Marga Jateng (TMJ) akan segera mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk dimulainya proyek fisik jalan tol Seksi II Ungaran-Bawen. Dengan terbitnya surat itu, maka tiga kontraktor yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang segera bisa menyiapkan peralatan berat maupun material untuk memulai proses pembangunan.

Komisaris PT TMJ Danang Atmodjo menyatakan, SPK diharapkan sudah bisa diterbitkan pada pekan ini. Dengan demikian, secepatnya pula pemenang lelang akan menindaklanjuti dengan proses persiapan.

"Semoga saja SPK sudah bisa keluar pada pekan ini. Mohon doa restunya agar semua berjalan lancar," terang Danang.

Pihaknya berharap, turunnya SPK tersebut segera ditindaklanjuti pemenang lelang dengan melakukan proses persiapan pembangunan fisik.

Disinggung mengenai lahan tol, Danang menuturkan lebih dari 80% lahan telah dibebaskan sehingga sesuai aturan sudah bisa dimulai proyek fisik. Diakui masih ada beberapa lahan yang belum terbebaskan namun kepemilikannya adalah milik PTPN dan Pemprov Jateng sehingga akan lebih mudah prosesnya. Proyek fisik jalan tol Seksi II sepanjang sekitar 9 km itu akan dikerjakan pemenang lelang yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.

Sementara terkait proses uji kelayakan jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran, Danang mengaku belum dilakukan. Pihaknya saat ini masih melakukan pengawasan dan pengamatan intensif di semua ruas jalan tol yang telah rampung itu. Khusus untuk jalan tol di STA 5.5, pihaknya terus melakukan pengawasan intensif setelah proyek perbaikan jalan yang sebelumnya longsor itu rampung dilakukan.

Mengenai kapan jalan tol akan dilakukan uji kelayakan, Danang yang juga Kepala Dinas Bina Marga Jateng itu hanya menyatakan secepatnya. "Masih dilakukan pengawasan, semoga bisa secepatnya di uji," katanya.

Meski demikian, Danang menargetkan pada H-7 lebaran nanti jalan tol tersebut sudah beroperasi untuk umum guna mengurangi kepadatan jalan saat arus mudik. "Semoga saja bisa segera terealisasi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mendesak PT TMJ segera mengeluarkan SPK agar proyek fisik bisa segera dimulai. Menurutnya, mumpung saat ini masih musim panas, gubernur berharap proyek fisik bisa segera dimulai agar kendala di lapangan lebih minim.

"Kalau nanti dimulai pas musim hujan, pasti akan lebih sulit karena banyak tantangan dan hambatannya," jelasnya.

Mantan Pangkostrad tersebut memang beberapa kali nggrundel dengan proses lelang jalan tol yang dinilainya lambat dan memakan waktu lama. "Karena sekarang proses lelang sudah rampung, ya segera dimulai lah proyek itu agar nanti jalan tol bisa rampung sesuai target," tandasnya.

( Saptono Joko Sulistyo / CN34 / JBSM )

sumber :
http://suaramerdeka.com

Selasa, 19 Juli 2011

Tiga BUMN Karya Kerjakan Pengembangan Bandara Sepinggan

PT ANgkasa Pura I berencana menambah kapasitas Bandara Sepinggan menjadi 10 juta penumpang per tahun
dengan anggaran Rp 1,57 triliun. (IST)
BY GENTUR PUTRO JATI & FAJAR SUDRAJATJAKARTA (IFT) – PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan tiga badan usaha milik negara karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sebagai pemenang tender paket pekerjaan II pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan. Tiga badan usaha milik negara tersebut mengerjakan pengembangan gedung terminal dan fasilitas penunjang Sepinggan senilai Rp 1,13 triliun dengan skema kerja sama operasi.



I Gusti Ngurah Ardita, Kepala Biro Pengadaan Angkasa Pura I, menjelaskan pihaknya juga telah menetapkan badan usaha milik negara lainnya, yaitu PT Istaka Karya (Persero), sebagai pemenang tender paket pekerjaan III bekerja sama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON). Pagu anggaran untuk pekerjaan paket III adalah Rp 261,5 miliar.

"Sementara untuk paket pekerjaan I berupa desain dan konstruksi gedung penunjang serta fasilitas lain senilai Rp 109 miliar belum ditetapkan pemenangnya karena masih dalam proses evaluasi kewajaran harga," kata Ardita kepada IFT, Senin.
Natal Argawan Pardede, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, mengaku perusahaan sudah sepakat dengan dua kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan senilai Rp 335 miliar atau 29,64% dari total nilai paket pekerjaan III.

"Kontrak dari Angkasa Pura I untuk Sepinggan ikut memberikan kontribusi bagi seluruh kontrak baru yang kami peroleh sepanjang semester I 2011 sebesar Rp 5,8 triliun dari target kontrak baru tahun ini sebesar Rp 12,3 triliun," ungkap Natal.

Sebagaimana rencana pengembangan bandara lain yang dikelolanya, alasan Angkasa Pura I mengembangkan Sepinggan adalah untuk menambah kapasitas sehingga bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penumpang pesawat setiap tahun. Saat ini kapasitas Sepinggan hanya 1,05 juta penumpang per tahun, sementara pada 2010 jumlah penumpangnya mencapai 5,10 juta.

Dengan total anggaran Rp 1,57 triliun sampai 2013, perseroan berencana menambah kapasitas Sepinggan menjadi 10 juta penumpang per tahun, terdiri dari 1 juta penumpang kapasitas terminal internasional dan 9 juta penumpang kapasitas terminal domestik. Pada tahun ini, alokasi untuk Sepinggan sebesar Rp 250 miliar dari total belanja modal perseroan yang disiapkan Rp 2,6 triliun.

Sepinggan juga merupakan salah satu dari enam bandara yang selalu memperoleh laba sepanjang lima tahun terakhir dari total 13 bandara yang dikelola Angkasa Pura I. Laba bersih Sepinggan pada 2010 sebesar Rp 49,14 miliar, naik 75,5% dibandingkan realisasi laba 2009 sebesar Rp 28 miliar. Sampai kuartal I 2011, laba bersih Sepinggan sebesar Rp 19,86 miliar.

Manfaatkan Pinjaman

Selain menggunakan kas internal, Tommy Soetomo, Direktur Utama Angkasa Pura I, mengatakan perseroan juga akan memanfaatkan komitmen pinjaman sebesar Rp 5 triliun yang akan diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk mendanai Sepinggan. Selain Sepinggan, tahun ini Angkasa Pura I juga mulai mengembangkan dua bandara lainnya, yaitu Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan nilai total Rp 1,94 triliun dan Bandara Juanda Surabaya Rp 408 miliar.

"Untuk Sepinggan konstruksinya kami targetkan selesai bersamaan dengan pengembangan Ngurah Rai, yaitu 2013. Dengan adanya komitmen pinjaman dari Bank Mandiri maka opsi penerbitan obligasi kami batalkan," kata Tommy. (*)


sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com