* Proyek Tol Semarang-Solo
SEMARANG - Kalangan Komisi D DPRD Jateng menyatakan perlu dilakukan penelusuran sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan proyek jalan tol Semarang-Solo.
Hal itu terkait amblesnya jalan tol Semarang - Solo Seksi I (Semarang-Ungaran) ruas Gedawang-Penggaron pada stasiun 5 + 500 hingga 5 + 700. Anggota Komisi D, Alwin Basri mengatakan akan mengusulkan supaya Komisi D memanggil pihak-pihak yang terlibat pembangunan jalan tol Semarang-Ungaran sejak perencanaan. ’’Soal dugaan pelaksanaan pembangunan tol berbeda dari perencanaan awal, hal itu perlu pengecekan data-data laboratorium segala,’’ katanya, kemarin.
Ketua Komisi D Rukma Setia Budi mengemukan pendapat senada. Komisi yang membidangi masalah pembangunan itu perlu mengundang PT Transmarga Jateng, Dinas Bina Marga, konsultan perencana dan konsultan pengawas, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk menyelidiki dugaan kesalahan dalam pembangunan jalan tol tersebut.
“Tampaknya ada kesalahan sejak perencanaan, yang berakibat merugikan negara. Artinya, dalam memilih rute jalan sampai penerapan teknologinya, harus diselidiki. Bahkan, kami mendapatkan data, ada indikasi permainan dana di situ sejak pembuatan amdal,” tegasnya.
Komisaris PT Transmarga Jateng Danang Atmodjo kemarin belum dapat dimintai keterangan. Danang yang juga kepala Dinas Bina Marga Jateng ini biasanya mudah dikonfirmasi, namun semalam saat dihubungi ponselnya menunjukkan nada aktif tetapi tidak ada yang mengangkat.
Belum Memastikan Kepala Badan Pengembangan Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali mengatakan, hingga kemarin pemerintah belum memastikan penyebab keretakan dan amblesnya Jalan Tol Semarang-Ungaran.
Tim ahli dari BPJT, Bina Marga, Litbang PU dan perguruan tinggi sudah mengecek di lapangan untuk mengetahui penyebab dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. “Penyebab retak masih dalam kajian. Tim ahli sudah di lapangan untuk mengecek,” kata Ghani di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah proyek jalan tol Semarang-Ungaran yang ambles itu akan dirubah trasenya atau menggunakan teknologi lain seperti bentang panjang. Sebab, Libtang PU dan para ahli belum memberikan laporan hasil pengecekan mereka.
Sementara itu, beredar SMS yang mengatakan proyek Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I pada ruas Gedawang-Penggaron milik PT Trans Marga Jateng (TMJ) diindikasikan tidak sesuai perencanaan dan desain awal. Hal itu menyusul ambles dan retaknya jalan tol yang baru selesai dan belum diresmikan itu sepanjang 200 meter di Gedawang, tepatnya pada KM STA 5 + 500 hingga STA 5+700.
’’Ada indikasi ketidakberesan sejak awal, yakni dalam perencanaan dan studi Amdal Tol Semarang-Solo pada 2003-2004’’. Demikian bunyi sms tersebut.
Disebutkan pula, bahwa berdasarkan pembuatan studi kelayakan, studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan detail engineering desaign (DED) dibuat oleh satu perusahaan BUMN bidang kekaryaan dan konsultan. Saat itu disebutkan bahwa untuk biaya studi kelayakan ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75 km adalah Rp 20 juta per km atau mencapai Rp 1,6 miliar, sedangkan dalam laporan disampaikan Rp 3,8 miliar.
Direktur Utama PT Jasa Marga, Frans S Sunito mengatakan, baru mendapatkan kabar adanya dugaan salah desain dan perencanaan atas proyek tol Semarang-Solo. ’’Terima kasih infonya dan pihaknya menyakinkan bahwa Jasa Marga selalu bekerja dengan landasan Good Corporate Governance (GCG),’’ katanya.
Menurut dia, semua keputusan dan langkah dalam pembangunan jalan tol baru semata-mata dibuat untuk kepentingan perusahaan dan negara dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. (H30,H23,bn-35)
Rabu, 16 Maret 2011
BPJT Belum Tahu Penyebab Tol Retak
* Beredar SMS soal Indikasi Ketidakberesan Struktur Tol
Jakarta, CyberNews. Kepala Badan Pengembangan Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali mengatakan, sampai saat ini pemerintah juga belum memastikan penyebab dari retaknya Tol Semarang-Ungaran.
Namun tim ahli dari BPJT, Bina Marga, Litbang PU dan termasuk dari perguruan tinggi sudah dilapangan untuk mendeteksi dan penyebabnya dan juga solusi yang akan digunakan kedepan untuk tol ini. "Belum ada, masih dalam kajian, tim ahli sudah di lapangan untuk mengecek," kata Ghani di Jakarta, Senin (14/3).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah proyek jalan tol tol yang amblas di Semarang-Ungaran itu, akan dirubah trasenya atau menggunakan teknologi lain seperti bentang panjang. Karena hasil penelitian dari Libtang PU dan para ahli belum ada laporan.
Sementara itu, muncul SMS yang mengatakan proyek Jalan Tol Semarang-Ungaran Seksi I pada ruas Semarang-Solo milik PT Trans Marga Jateng( TMJ) ini diindikasikan tidak sesuai dengan perencanaan dan desain awal.
Hal itu menyusul ambles dan retak jalan tol yang baru selesai dan belum diresmikan itu sepanjang 200 meter di Gedowang, Semarang, tepatnya pada KM STA 5 + 500 hingga STA 5+700. “Ada indikasi ketidakberesan sejak awal, yakni dalam perencanaan dan studi Amdal Tol Semarang-Solo pada 2003-2004,” begitu bunyi sms tersebut.
Disebutkan, bahwa berdasarkan pembuatan studi kelayakan, studi amdal (analisis dan dampak lingkungan) dan detail engineering desain (DED) dibuat oleh satu perusahaan BUMN bidang kekaryaan dan konsultan. Sehingga diduga tenaga ahli studi amdalnya asli, tetapi palsu sehingga amdalnya amburadul.
Ada Keanehan
Proyek itu masih ada keanehan, karena saat itu pernah disebutkan, bahwa untuk biaya studi kelayakan ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75 km adalah Rp 20 juta per km atau mencapai Rp1,6 miliar, sedangkan dalam laporan disampaikan Rp 3,8 miliar.
Artinya, diduga ada potensi korupsi sekitar Rp 2 miliar lebih. Namun, masih kata sms tersebut, secara teknis proyek tersebut tetap dapat diselesaikan dengan pembuatan jembatan bentang panjang atau pengalihan rute. Namun harus dihitung ulang biaya yang diperlukan, apakah masih layak.
Jika tidak, harus dicari alternatif lain, seperti melebarkan jalan non tol atau dibuat sejajar dengan rel Semarang-Solo. Tapi yang terpenting adalah DPRD Jateng harus dapat meminta pertanggungjawaban perencana dan tim teknis, bukan kontraktor yang selalu disalahkan selama ini.
Sementara, Direktur Utama PT Jasa Marga, Frans S Sunito mengatakan, baru menadapatkan kabar adanya dugaan salah desain dan perencanaan atas proyek tol Semarang-Solo tersebut. “Terima kasih infonya dan pihaknya menyakinkan bahwa Jasa Marga selalu bekerja dengan landasan Good Corporate Governance (GCG),” jelasnya.
Menurut dia, semua keputusan dan langkah dalam pembangunan jalan tol baru semata-mata dibuat untuk kepentingan perusahaan dan negara dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
sumber:
suaramerdeka
Jakarta, CyberNews. Kepala Badan Pengembangan Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali mengatakan, sampai saat ini pemerintah juga belum memastikan penyebab dari retaknya Tol Semarang-Ungaran.
Namun tim ahli dari BPJT, Bina Marga, Litbang PU dan termasuk dari perguruan tinggi sudah dilapangan untuk mendeteksi dan penyebabnya dan juga solusi yang akan digunakan kedepan untuk tol ini. "Belum ada, masih dalam kajian, tim ahli sudah di lapangan untuk mengecek," kata Ghani di Jakarta, Senin (14/3).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, pihaknya belum memutuskan apakah proyek jalan tol tol yang amblas di Semarang-Ungaran itu, akan dirubah trasenya atau menggunakan teknologi lain seperti bentang panjang. Karena hasil penelitian dari Libtang PU dan para ahli belum ada laporan.
Sementara itu, muncul SMS yang mengatakan proyek Jalan Tol Semarang-Ungaran Seksi I pada ruas Semarang-Solo milik PT Trans Marga Jateng( TMJ) ini diindikasikan tidak sesuai dengan perencanaan dan desain awal.
Hal itu menyusul ambles dan retak jalan tol yang baru selesai dan belum diresmikan itu sepanjang 200 meter di Gedowang, Semarang, tepatnya pada KM STA 5 + 500 hingga STA 5+700. “Ada indikasi ketidakberesan sejak awal, yakni dalam perencanaan dan studi Amdal Tol Semarang-Solo pada 2003-2004,” begitu bunyi sms tersebut.
Disebutkan, bahwa berdasarkan pembuatan studi kelayakan, studi amdal (analisis dan dampak lingkungan) dan detail engineering desain (DED) dibuat oleh satu perusahaan BUMN bidang kekaryaan dan konsultan. Sehingga diduga tenaga ahli studi amdalnya asli, tetapi palsu sehingga amdalnya amburadul.
Ada Keanehan
Proyek itu masih ada keanehan, karena saat itu pernah disebutkan, bahwa untuk biaya studi kelayakan ruas tol Semarang-Solo sepanjang 75 km adalah Rp 20 juta per km atau mencapai Rp1,6 miliar, sedangkan dalam laporan disampaikan Rp 3,8 miliar.
Artinya, diduga ada potensi korupsi sekitar Rp 2 miliar lebih. Namun, masih kata sms tersebut, secara teknis proyek tersebut tetap dapat diselesaikan dengan pembuatan jembatan bentang panjang atau pengalihan rute. Namun harus dihitung ulang biaya yang diperlukan, apakah masih layak.
Jika tidak, harus dicari alternatif lain, seperti melebarkan jalan non tol atau dibuat sejajar dengan rel Semarang-Solo. Tapi yang terpenting adalah DPRD Jateng harus dapat meminta pertanggungjawaban perencana dan tim teknis, bukan kontraktor yang selalu disalahkan selama ini.
Sementara, Direktur Utama PT Jasa Marga, Frans S Sunito mengatakan, baru menadapatkan kabar adanya dugaan salah desain dan perencanaan atas proyek tol Semarang-Solo tersebut. “Terima kasih infonya dan pihaknya menyakinkan bahwa Jasa Marga selalu bekerja dengan landasan Good Corporate Governance (GCG),” jelasnya.
Menurut dia, semua keputusan dan langkah dalam pembangunan jalan tol baru semata-mata dibuat untuk kepentingan perusahaan dan negara dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
sumber:
suaramerdeka
Tol Semarang - Solo dan ''Mentalitas Proyek''
Ketersendatan pembangunan jalan tol Semarang - Solo terkait amblesnya ruas di seksi I (Semarang - Ungaran), yakni di arah Gedawang - Penggaron pada stasiun 5 + 500 hingga 5 + 700, menimbulkan dugaan terburuk ada permainan dana sejak dari pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setia Budi berencana mengundang semua pihak yang terkait dengan proyek jalan tol tersebut, karena menduga ada kesalahan sejak dari perencanaan.
Di balik berbagai analisis penyebab amblesnya ruas jalan tersebut, kita menangkap kesan tentang belitan persoalan yang dapat disimpulkan sebagai kultur ”mentalitas proyek”. Misalnya, bagaimana sampai muncul ”Geger Jatirunggo” karena ada patgulipat pembayaran lahan pengganti untuk warga yang tanahnya terkena proyek tol, hal itu menggambarkan kita masih terus menghadapi persoalan yang sama dari proyek ke proyek. Jika disebut ada kerugian negara, hakikatnya juga menyentuh kerugian rakyat.
Bukankah rakyat juga yang dirugikan jika pengoperasian jalan tol itu akhirnya mundur dari jadwal ke jadwal baru, sampai beberapa kali sejak tengah tahun lalu? Penjadwalan suatu proyek, yang beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaan — dengan dalih apa pun — apa pula artinya kalau bukan kegagalan manajemen proyek tersebut? Sedangkan kemelesetan dalam manajemen bisa dipicu oleh aneka masalah, yang antara lain tentu berpangkal pada kualitas sikap dan mentalitas sumberdaya manusianya.
Pengawalan terhadap mutu manajemen proyek tidak cukup hanya dengan membangun sistem yang kuat. Kita butuh ketangguhan mentalitas SDM di seputar proyek, karena ketika salah satu mata rantai manajemen melakukan bias sikap, secara struktural kinerja sistemik bisa terpengaruh. Kalau keterpengaruhan itu berupa reaksi untuk membenahi mata rantai yang bias, tentu bagus. Tetapi bagaimana jika berkembang mentalitas bias secara struktural, sehingga malah ”berjamaah memproyekkan proyek”?
Kita sudah terlampau sering mendengar tentang kultur proyek yang dinuansai oleh mata rantai patgulipat mulai dari hulu sampai hilir. Semua bisa ”diproyekkan”, karena setiap mata rantai punya kekuatan bargaining untuk memberi izin atau tidak memberi izin, merekomendasi atau menolak, dan seterusnya. Permainan inilah yang mendorong berkembangnya sikap-sikap permisif dan justifikatif ketika suatu persyaratan belum dipenuhi. Semua lolos, dan kalau ada persoalan semua menjadi urusan belakangan.
Apakah pembangunan jalan tol Semarang - Solo itu juga terimbas oleh mentalitas proyek semacam itu? Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjawabnya. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang patut ditutup-tutupi. Semua merupakan pelajaran sangat mahal. Hukum harus ditegakkan untuk menjerat siapa pun yang bersalah, dari titik start hingga selesainya seksi I. Bagaimanapun, skandal ini sangat memalukan. Ketika negara dirugikan, bukankah rakyat juga yang menjadi korban?
sumber :
Tajuk Rencana Suara Merdeka
Jumat, 11 Maret 2011
Rute Tol Tak Akan Diubah
Jembatan Layang Bukan Solusi
KERUK URUKAN : Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk urukan tanah di jalur tol Semarang - Ungaran, ruas Gedawang-Penggaron pada stasiun 5,5 yang rusak akibat pergerakan tanah. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengurangi beban tanah.(30)
SEMARANG- Meski mendapat kritikan dari berbagai pihak, PT Trans Marga Jateng (TMJ) meyakini problem pergerakan tanah di lapisan bawah jalan tol Semarang-Solo pada penggalan Gedawang-Penggaron dapat diatasi dengan pengurangan ketebalan urukan.
Komisaris PT TMJ Danang Atmodjo mengatakan, dengan cara tersebut diharapkan tidak terjadi pergeseran lagi.
"Soal tol, kami sudah membicarakan hal tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan hingga kini masih berlanjut. Intinya, langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan retak dan amblesnya jalan tol yakni dengan cara mengurangi ketinggian urukan. Nanti ketinggiannya akan dikurangi sekitar 3 meter," jelasnya di Kantor Gubernur, Kamis (10/3).
Danang menerangkan, permasalahan yang terjadi di stasiun 5+500 hingga 5+700 ruas Gedawang-Penggaron itu lantaran daerah tersebut terimbas oleh curah hujan, sehingga kandungan air di dalam tanah menjadi tinggi dan mengganggu keseimbangan tanah di bawah jalan.
Menyangkut masukan-masukan serta kritikan-kritikan dari anggota DPRD Jateng serta para pakar sipil dan pakar geologi, antara lain saran pengalihan rute jalan atau perubahan struktur konstruksi,Danang mengatakan, hal itu boleh-boleh saja. Dia mengharapkan, dengan langkah yang diambilnya, tanah di bawah tol akan secepatnya kering dari air dan kestabilannya akan kembali baik.
"Pengerjaannya sekitar tiga minggu sesuai yang kami harapkan. Semoga tidak molor. Kami juga akan hati-hati, karena setelah dikeruk akan dipadatkan kembali, sekalian nanti akan dipasang inklinometer di tiga titik untuk mengecek gerakan tanah," jelasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPRD Jateng menyarankan agar TMJ mengubah kebijakannya dengan menggunakan jembatan layang guna menghindari area tanah labil bekas lahan Perhutani yang sekarang kondisinya rusak pada stasiun 5+500 hingga 5+700 tersebut.
Namun para pakar menilai hal itu bukan solusi yang tepat. Kalaupun diterapkan, akan sia-sia selama pergerakan tanah belum teratasi.
Formasi Kerek
Pakar Teknik Geologi Undip Dwiyanto dan pakar Teknik Sipil Undip Robert Kodoatie, meski berbeda pendapat tentang teknik bore pile dan grouting, keduanya sama-sama menilai jembatan layang tidak akan berguna.
Dwiyanto menjelaskan, jika jembatan layang dibuat namun pergerakan tanah di bawah jalan tidak ditanggulangi, kondisi jalan tol itu tetap berbahaya.
"Pakai jembatan layang pun kalau fondasi jembatan masih di atas tanah yang bergerak ya bisa-bisa jalan layangnya nanti malah ‘'jalan-jalan''.
Apakah mau diuruk atau dipasang jembatan layang, prinsipnya gerakan tanah harus dihentikan dulu. Teknik bore pile sebagaimana dilakukan sekarang merupakan salah upaya menghentikan gerakan tanah secara menyeluruh," katanya.
Dwiyanto berpandangan, rekayasa teknologi masih mampu mengatasi masalah tersebut. Teknik grouting merupakan pilihan tepat. Tetapi karena teknik itu belum populer, pelaksana proyek semestinya melakukan studi banding lebih dahulu ke lokasi-lokasi longsor berat yang memiliki bangunan di atasnya.
Robert Kodoatie berpendapat, apabila jembatan layang hendak diterapkan, maka jembatan itu tidak boleh berdiri di atas formasi kerek (lapisan batu lempung). Saat ini, jalan tol ruas Gedawang-Penggaron telah melewati formasi kerek yang kondisinya miring. Lapisan batu lempung itu merupakan lapisan yang kedap air. Akibat kondisinya miring, maka situasinya ibarat permukaan meja miring yang disiram air.
"Formasi kerek tidak akan ada masalah jika kondisinya tidak miring, atau tidak retak. Kalau sampai retak, ia akan jadi serpihan kecil-kecil. Karena itu saya berpendapat, formasi kerek harus dihindari jika mau mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Satu-satunya jalan ialah pindah rute. Kalau mau dipaksakan lewat situ, bisa saja sekarang aman, tapi tidak tahu beberapa waktu mendatang," katanya.
Ia berpandangan, baik teknik bore pile maupun grouting sama-sama belum dapat mengatasi persoalan. Menurutnya, kedalaman grouting sangat terbatas, sulit untuk menjangkau kedalaman di atas 30 meter. Sementara struktur tanah di jalan tol tersebut, sampai kedalaman 200 meter di atas permukaan batu lempung merupakan longsoran, sedangkan ketebalan batu lempungnya 400 meter.
"Kalau rutenya tetap, maka untuk menghindari formasi kerek itu harus dibuat bore pile atau grouting sampai kedalaman di atas 600 meter dan hal itu jelas mustahil secara teknik sipil. Grouting dilakukan untuk memperkuat tanah lembek jadi kuat, tapi masalah ini bukan soal fondasi lagi, namun sudah menyangkut kondisi alam yang tidak mampu dilawan manusia. Teknik sipil jelas beda dari pengeboran minyak yang bisa menembus kedalaman 1.000 meter lebih," katanya.
SEMARANG- Meski mendapat kritikan dari berbagai pihak, PT Trans Marga Jateng (TMJ) meyakini problem pergerakan tanah di lapisan bawah jalan tol Semarang-Solo pada penggalan Gedawang-Penggaron dapat diatasi dengan pengurangan ketebalan urukan.
Komisaris PT TMJ Danang Atmodjo mengatakan, dengan cara tersebut diharapkan tidak terjadi pergeseran lagi.
"Soal tol, kami sudah membicarakan hal tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan hingga kini masih berlanjut. Intinya, langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan retak dan amblesnya jalan tol yakni dengan cara mengurangi ketinggian urukan. Nanti ketinggiannya akan dikurangi sekitar 3 meter," jelasnya di Kantor Gubernur, Kamis (10/3).
Danang menerangkan, permasalahan yang terjadi di stasiun 5+500 hingga 5+700 ruas Gedawang-Penggaron itu lantaran daerah tersebut terimbas oleh curah hujan, sehingga kandungan air di dalam tanah menjadi tinggi dan mengganggu keseimbangan tanah di bawah jalan.
Menyangkut masukan-masukan serta kritikan-kritikan dari anggota DPRD Jateng serta para pakar sipil dan pakar geologi, antara lain saran pengalihan rute jalan atau perubahan struktur konstruksi,Danang mengatakan, hal itu boleh-boleh saja. Dia mengharapkan, dengan langkah yang diambilnya, tanah di bawah tol akan secepatnya kering dari air dan kestabilannya akan kembali baik.
"Pengerjaannya sekitar tiga minggu sesuai yang kami harapkan. Semoga tidak molor. Kami juga akan hati-hati, karena setelah dikeruk akan dipadatkan kembali, sekalian nanti akan dipasang inklinometer di tiga titik untuk mengecek gerakan tanah," jelasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPRD Jateng menyarankan agar TMJ mengubah kebijakannya dengan menggunakan jembatan layang guna menghindari area tanah labil bekas lahan Perhutani yang sekarang kondisinya rusak pada stasiun 5+500 hingga 5+700 tersebut.
Namun para pakar menilai hal itu bukan solusi yang tepat. Kalaupun diterapkan, akan sia-sia selama pergerakan tanah belum teratasi.
Formasi Kerek
Pakar Teknik Geologi Undip Dwiyanto dan pakar Teknik Sipil Undip Robert Kodoatie, meski berbeda pendapat tentang teknik bore pile dan grouting, keduanya sama-sama menilai jembatan layang tidak akan berguna.
Dwiyanto menjelaskan, jika jembatan layang dibuat namun pergerakan tanah di bawah jalan tidak ditanggulangi, kondisi jalan tol itu tetap berbahaya.
"Pakai jembatan layang pun kalau fondasi jembatan masih di atas tanah yang bergerak ya bisa-bisa jalan layangnya nanti malah ‘'jalan-jalan''.
Apakah mau diuruk atau dipasang jembatan layang, prinsipnya gerakan tanah harus dihentikan dulu. Teknik bore pile sebagaimana dilakukan sekarang merupakan salah upaya menghentikan gerakan tanah secara menyeluruh," katanya.
Dwiyanto berpandangan, rekayasa teknologi masih mampu mengatasi masalah tersebut. Teknik grouting merupakan pilihan tepat. Tetapi karena teknik itu belum populer, pelaksana proyek semestinya melakukan studi banding lebih dahulu ke lokasi-lokasi longsor berat yang memiliki bangunan di atasnya.
Robert Kodoatie berpendapat, apabila jembatan layang hendak diterapkan, maka jembatan itu tidak boleh berdiri di atas formasi kerek (lapisan batu lempung). Saat ini, jalan tol ruas Gedawang-Penggaron telah melewati formasi kerek yang kondisinya miring. Lapisan batu lempung itu merupakan lapisan yang kedap air. Akibat kondisinya miring, maka situasinya ibarat permukaan meja miring yang disiram air.
"Formasi kerek tidak akan ada masalah jika kondisinya tidak miring, atau tidak retak. Kalau sampai retak, ia akan jadi serpihan kecil-kecil. Karena itu saya berpendapat, formasi kerek harus dihindari jika mau mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Satu-satunya jalan ialah pindah rute. Kalau mau dipaksakan lewat situ, bisa saja sekarang aman, tapi tidak tahu beberapa waktu mendatang," katanya.
Ia berpandangan, baik teknik bore pile maupun grouting sama-sama belum dapat mengatasi persoalan. Menurutnya, kedalaman grouting sangat terbatas, sulit untuk menjangkau kedalaman di atas 30 meter. Sementara struktur tanah di jalan tol tersebut, sampai kedalaman 200 meter di atas permukaan batu lempung merupakan longsoran, sedangkan ketebalan batu lempungnya 400 meter.
"Kalau rutenya tetap, maka untuk menghindari formasi kerek itu harus dibuat bore pile atau grouting sampai kedalaman di atas 600 meter dan hal itu jelas mustahil secara teknik sipil. Grouting dilakukan untuk memperkuat tanah lembek jadi kuat, tapi masalah ini bukan soal fondasi lagi, namun sudah menyangkut kondisi alam yang tidak mampu dilawan manusia. Teknik sipil jelas beda dari pengeboran minyak yang bisa menembus kedalaman 1.000 meter lebih," katanya.
Disiapkan, Rambu di Pintu Tol Ungaran
 |
| Trafic light di akses keluar tol ungaran |
Kabid Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Djoko Noerjanto ATD MT mengatakan, hal itu terkait persiapan rencana beroperasinya tol Semarang-Solo pada 28 Februari 2011 mendatang. Disebutkan, titik persimpangan yang perlu dipasang traffic light adalah pertigaan depan Gedung DPRD Kabupaten Semarang. "Di pertigaan itu paling tidak harus ada satu traffic light dan satu pengontrol serta ditambah median jalan," ungkapnya, Jumat (11/2)
Selain pertigaan itu, perempatan Sidomulyo di sisi timurnya juga akan dipasang satu traffic light. Interseksi tersebut merupakan pertemuan antara Jalan Asmara dan Jalan Letjen Soeprapto, yang baru-baru ini mulai padat kendaraan.
Satu traffic light lagi akan dipasang di tikungan Jalan Letjen Soeprapto, tepatnya dekat pintu masuk tol di Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur. Praktis, dengan pemasangan traffic light dan rambu di sepanjang jalur pintu masuk tol tersebut, kemungkinan terjadinya kesemrawutan lalu lintas dapat berkurang.
Rencana pemasangan rambu dan traffic light itu sudah dikoordinasikan dalam rapat yang melibatkan semua pihak di Sekda Kabupaten Semarang, Dinas Bina Marga, Polres Semarang dan terutama Transmarga Jateng yang saat ini sudah memroses pemasangannya.
Kamis, 10 Maret 2011
Tol Semarang-Ungaran Disarankan Pindah Rute
SEMARANG - Pakar Teknik Sipil Undip Dr Robert Kodoatie MEng mengatakan, satu-satunya cara aman yang bisa menjamin keselamatan pengguna jalan tol Semarang-Ungaran adalah memindahkan rute ruas Gedawang-Penggaron yang tadinya melewati bekas lahan Perhutani di stasiun 5,5 dari start Tembalang, Kota Semarang.
Menurut dia, geologi lokasi tersebut memang sudah tidak layak untuk dibangun jalan atau permukiman. Tahun 1974 silam seluruh penduduk Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang tinggal di lokasi tersebut melakukan bedhol desa ke lokasi di atasnya.
Dia menjelaskan, mengacu peta geologi tahun 1996, di bawah jalan tol stasiun 5,5 yang sekarang ambles dan retak akibat pergerakan tanah di bawahnya, terdapat lapisan formasi kerek atau batu lempung yang kedap air. Di atas formasi kerek, jelasnya, terdapat longsoran tebing yang kedalamannya mencapai 200 meter.
’’Nah, pada lapisan longsoran di atas formasi kerek inilah yang sekarang terus bergerak. Longsoran tersebut licin seperti sabun, sehingga di atasnya pasti turun,’’ jelasnya.
Menggantung Robert mengungkapkan, rute tol Semarang-Ungaran pada penggalan kedua (ruas Gedawang-Penggaron) sampai melewati kawasan situ, menurutnya karena penggarap tidak melihat peta geologi yang ada.
’’Jadi, sejak awal sudah salah perencanaan. Saya tahun lalu sudah memperingatkan bahwa lahan tersebut tidak layak dilewati tol namun diabaikan,’’ tegasnya.
Sekarang di atas lapisan longsoran tersebut diuruk, di-bore pile dan dibangun jalan.
Menurut Kodoatie, hal itu merupakan langkah yang muspra. Apalagi kedalaman bore pile hanya sekitar 40 meter, sementara kedalaman longsoran yang bergerak adalah 200 meter di atas formasi kerek.
’’Gerak tanah itu bukan karena salah teknologi bore pile-nya. Namun lantaran bore pile itu menggantung di lapisan longsoran. Kalau mau bore pile ya harusnya sampai 200 meter namun kan tidak mungkin. Baru 30 meter saja sudah berat mengerjakannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu dibangun melewati rute itu?’’ katanya.
Sementara itu, Komisi D DPRD Jateng kemarin meninjau lokasi tol yang rusak tersebut. Alat-alat berat kemarin mengeruk lapisan aspal yang retak-retak. Jika berjalan dari Semarang ke Ungaran, keretakan terjadi pada lajur kanan saja. Namun, pada lajur kiri pun kemarin dikeruk.
Direktur Utama PT Trans Marga Jateng, Agus Suharyanto menyatakan, pihaknya masih merasa yakin perbaikan jalan yang mengalami keretakan dapat diatasi dengan segera. Ia menjelaskan, pengerukan tanah dilakukan dengan maksud agar tanah yang ada di bawah jalan tidak ambles lagi seperti sebelumnya.
Dia menjelaskan, keretakan dan amblesnya jalan disebabkan karena di sekitar lokasi yang retak tersebut diperkirakan ada beberapa sumber mata air. ’’Nantinya setelah selesai dikeruk, air tanah yang ada di bawah jalan akan disedot. Setelah itu, kembali diuruk lagi dengan tanah,’’ jelasnya.
Rabu, 09 Maret 2011
Jalan Tol Semarang-Ungaran Ambles
Kementerian PU Panggil Bina Marga
SEMARANG- Akibat pergerakan tanah, lajur kanan jalan dari arah Gedawang ke Penggaron tol Semarang-Ungaran penuh retakan.
Panjang retakan sekitar 500 meter, dengan 200 meter di antaranya bahkan mengalami ambles. Akibat ambles, terdapat lubang menganga lebar. Sebuah alat berat mengeruk permukaan aspal pada lajur jalan yang rusak itu. Sebagian kerukan kemarin siang ditutup dengan terpal biru dan putih.
Rusaknya badan jalan terletak pada stasiun 5,5 dari start jalan tol di Tembalang, Kota Semarang. Tepatnya di area bekas lahan Perhutani yang ada di bawah Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jika dihitung, ada belasan garis retakan panjang-panjang. Dalam rangka perbaikan, pembatas antarlajur sepanjang ratusan meter disingkirkan.
Di bawah badan jalan yang rusak sebenarnya telah dipasangi 150 bore pile sebagai antisipasi mengatasi pergerakan tanah yang labil. Seperti pernah diberitakan, pada tahun 1974 di lokasi tersebut pernah terjadi longsor besar dan sampai saat ini tiap musim hujan pergerakan tanah masih terjadi. Pergerakan tanah tersebut meliputi area yang luas.
Kurangi Beban
Komisaris PT Transmarga Jateng Danang Atmodjo mengakui amblesnya jalan itu disebabkan pergerakan tanah. Berkait itu, kata dia, secepatnya akan dirapatkan oleh pihak-pihak terkait. Sementara, dilakukan langkah antisipasi dengan mengurangi beban, berikutnya air dari hulu akan dibuatkan penampungan kemudian dialirkan lewat subdrain sehingga tidak mengganggu badan jalan.
Gubernur Bibit Waluyo menyatakan belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keretakan jalan tol tersebut. Dikatakannya, Bina Marga Jateng saat ini telah dipanggil Kementerian Pekerjaan Umum guna mencari solusi atas terjadinya keretakan itu. Gubernur menyatakan kembali terjadinya retakan di jalan tersebut karena kesalahan teknis pemilihan metode pengerjaan jalan oleh PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek.
“Dulu ada dua pilihan, dibuat jembatan layang atau diurug. Namun ternyata pelaksana lebih memilih diurug, dan ternyata metode tersebut tidak mampu mencegah terjadinya keretakan jalan,” tutur gubernur, kemarin.
Menurutnya, pertemuan Bina Marga Jateng dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna merumuskan secara teknis bagaimana menangani keretakan itu. Dikatakan, keretakan harus segera diatasi karena secara konstruksi jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran telah rampung keseluruhan.
Menyangkut biaya perbaikan, apakah menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya atau pemerintah, Gubernur mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, persoalan biaya menjadi ranah pemerintah pusat untuk penyelesaiannya.
“Dari pembahasan itu nanti kan bisa diketahui, apakah semua bertanggung jawab atas pendanaan ataukah sepenuhnya menjadi tanggungan PT Waskita Karya,” terangnya
berita terkait :
1. obatnya belum mujarab
2. kerugian membengkak rp. 13 M
SEMARANG- Akibat pergerakan tanah, lajur kanan jalan dari arah Gedawang ke Penggaron tol Semarang-Ungaran penuh retakan.
Panjang retakan sekitar 500 meter, dengan 200 meter di antaranya bahkan mengalami ambles. Akibat ambles, terdapat lubang menganga lebar. Sebuah alat berat mengeruk permukaan aspal pada lajur jalan yang rusak itu. Sebagian kerukan kemarin siang ditutup dengan terpal biru dan putih.
Rusaknya badan jalan terletak pada stasiun 5,5 dari start jalan tol di Tembalang, Kota Semarang. Tepatnya di area bekas lahan Perhutani yang ada di bawah Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jika dihitung, ada belasan garis retakan panjang-panjang. Dalam rangka perbaikan, pembatas antarlajur sepanjang ratusan meter disingkirkan.
Di bawah badan jalan yang rusak sebenarnya telah dipasangi 150 bore pile sebagai antisipasi mengatasi pergerakan tanah yang labil. Seperti pernah diberitakan, pada tahun 1974 di lokasi tersebut pernah terjadi longsor besar dan sampai saat ini tiap musim hujan pergerakan tanah masih terjadi. Pergerakan tanah tersebut meliputi area yang luas.
Kurangi Beban
Komisaris PT Transmarga Jateng Danang Atmodjo mengakui amblesnya jalan itu disebabkan pergerakan tanah. Berkait itu, kata dia, secepatnya akan dirapatkan oleh pihak-pihak terkait. Sementara, dilakukan langkah antisipasi dengan mengurangi beban, berikutnya air dari hulu akan dibuatkan penampungan kemudian dialirkan lewat subdrain sehingga tidak mengganggu badan jalan.
Gubernur Bibit Waluyo menyatakan belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keretakan jalan tol tersebut. Dikatakannya, Bina Marga Jateng saat ini telah dipanggil Kementerian Pekerjaan Umum guna mencari solusi atas terjadinya keretakan itu. Gubernur menyatakan kembali terjadinya retakan di jalan tersebut karena kesalahan teknis pemilihan metode pengerjaan jalan oleh PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek.
“Dulu ada dua pilihan, dibuat jembatan layang atau diurug. Namun ternyata pelaksana lebih memilih diurug, dan ternyata metode tersebut tidak mampu mencegah terjadinya keretakan jalan,” tutur gubernur, kemarin.
Menurutnya, pertemuan Bina Marga Jateng dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna merumuskan secara teknis bagaimana menangani keretakan itu. Dikatakan, keretakan harus segera diatasi karena secara konstruksi jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran telah rampung keseluruhan.
Menyangkut biaya perbaikan, apakah menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya atau pemerintah, Gubernur mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, persoalan biaya menjadi ranah pemerintah pusat untuk penyelesaiannya.
“Dari pembahasan itu nanti kan bisa diketahui, apakah semua bertanggung jawab atas pendanaan ataukah sepenuhnya menjadi tanggungan PT Waskita Karya,” terangnya
berita terkait :
1. obatnya belum mujarab
2. kerugian membengkak rp. 13 M
Tujuh Masalah Hambat Pembebasan Tanah untuk Proyek Infrastruktur
BY ARIF DWI CAHYONO
JAKARTA (IFT) – Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi sebanyak tujuh masalah yang menghadang proses penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan waduk. Masalah tersebut membuat proyek infrastruktur diberbagai daerah terbengkalai.
Permasalahan utama adalah kesulitan mencapai kesepakatan harga ganti rugi atas tanah akibat perbedaan terhadap penilaian harga tanah yang berlaku, termasuk di dalamnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi atas bangunan asset atau properti produktif di atas tanah.
“Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembangunan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horisontal antarwarga,” kata Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, pada Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu.
Masalah kedua menyangkut mekanisme alih fungsi status kepimilikan tanah wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mensyaratkan persetujuan Menteri Agama. Kasus ini terjadi pada kasus alih fungsi tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Semarang-Ungaran. Menurut Djoko, seharusnya pelepasan kepemilikan wakaf ini didelegasikan kepada Kantor Wilayah Agama setempat untuk batasan lahan tertentu.
Mekanisme alih fungsi status tanah hutan lindung dan proses pembayaran kewajiban dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan menjadi masalah ketiga dalam pembebasan lahan. Permasalahan lainnya adalah kejelasan mekanisme pascapenetapan keputusan pengadilan terkait konsinyasi, terutama dalam hal pelaksanaan penguasaan lokasi di lapangan dan munculnya persepsi umum nilai ganti rugi tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol lebih tinggi dibandingkan nilai ganti rugi tanah untuk pembangunan infrastruktur.“Pembangunan jalan tol seringkali dipandang sebagai infrastruktur yang dibangun oleh investor dengan motif bisnis (profit oriented). Persepsi ini mendorong sekelompok orang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam proses pengadaan lahan,” tutur Djoko.
Ia menambahkan, lemahnya dukungan pemerintah daerah untuk melaksanakan komitmen dalam penyediaan atau pengadaan tanah yang dalam pelaksanaanya melampaui batas kesepakatan tenggat waktu juga mengganggu keberhasilan proyek infrastruktur.
“Masalah terakhir adalah adanya perubahan rencana lokasi atau trase pembangunan infrastruktur sebagai akibat penolakan atau keberatan masyarakat . Kasus ini terjadi pada pembangunan Tol Cikopo – Palimanan dan pembangunan Waduk Nipah,” tutur Djoko.
Regulasi Utama
Untuk mendukung proses pembebasan lahan, kata ADjoko, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang kini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat perlu diantisipasi ketersediaan anggaran yang memadai pada lembaha pertanahan yang memiliki kewenangan pertama dalam melakukan pengalihan kepemilikan tanah pada lokasi pembangunan.
“Penting juga adanya kejelasan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pengadaan tanah apabila terjadi keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah,” kata Djoko.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan menjadi undang-undang utama dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
Saat ini terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tanah seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan undang-undang yang mengatur tentang transmigrasi.
“Akibat banyaknya undang-undang itu, proses pembebasannya memerlukan waktu lebih lama. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah dapat menjadi pintu dan mengakomodasi semua undang-undang yang ada Sehingga pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan yang melewati status tanah berbeda-beda menjadi lebih mudah dan tidak rumit,” papar Joyo.
Daryatmo Mardiyanto, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RUU, menegaskan permasalahan tanah sangat kompleks sehingga pembahasannya memerlukan tahapan pendalaman dengan berbagai instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum yang banyak memerlukan lahan untuk membangun infrastruktur.
“Melalui masukan yang diberikan, Panitia Khusus akan terus melengkapi berbagai hal yang masih fundamental,” katanya. Pembahasan regulasi ini diharapkan selesai pertengahan 2011.
Ramdani Basri, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk, mengatakan selama ini masalah lahan menjadi masalah klasik yang menghambat proses pembebasan lahan. “Masalah ini perlu segera diperbaiki, sehingga semua investasi, khususnya jalan tol yang sudah dilakukan dapat segera berjalan,” harapnya.
sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com
Selasa, 08 Maret 2011
Inilah 24 Proyek Jalan Tol Yang Mangkrak
Selasa, 08 Maret 2011 | 14:26 WIB
 |
| Jalan tol Semarang-Solo. ANTARA/R. Rekotomo |
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pembangunan 24 ruas jalan tol baru terbengkalai. Berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan badan usaha pembangunan jalan tol tersebut tidak ada masalah. Pemerintah menyatakan semua proyek tol itu lulus evaluasi.
Meski lulus evaluasi terdapat beberapa catatan yang diberikan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol agar 24 ruas tol tersebut dapat diteruskan. 12 diantaranya harus mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, yakni Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Serpong-Cinere, Cibitung-Cilincing, JORR Seksi W2 utara, Depok-Antasari, Bogor Ring Road, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.
RUAS JALAN TOL | PANJANG (km) | INVESTASI(Triliun) | BADAN USAHA |
TRANS JAWA | |||
Cikampek-Palimanan | 116 | 11,356 | PT Lintas Marga Sedaya |
Pejagan-Pemalang | 57,5 | 5,518 | PT Pejagan Pemalang Toll Road |
Pemalang-Batang | 39 | 3,823 | PT Pemalang Batang Toll Road |
Batang-Semarang | 75 | 7,214 | PT Marga Setia Puritama |
Semarang-Solo | 75,7 | 6,213 | PT Trans Marga Jateng |
Solo-Mantingan-Ngawi | 90,1 | 5,138 | PT Solo Ngawi Jaya |
Ngawi-Kertosono | 87,02 | 3,832 | PT Ngawi Kertosono Jaya |
Kertosono-Mojokerto | 40,5 | 3,48 | PT Marga Hanurata Intrinsic |
Surabaya-Mojokerto | 36,27 | 3,123 | PT Marga Nujyasumo Agung |
JORR II | |||
Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran | 15,22 | 3,497 | PT Marga Kunciran Cengkareng |
Kunciran-Serpong | 11,19 | 2,623 | PT Marga Trans Nusantara |
Serpong-Cinere | 10,14 | 2,219 | PT Cinere Serpong Jaya |
Cinere-Cimanggis | 14,7 | 3,178 | PT Translingkar Kita Jaya |
Cimanggis-Cibitung | 25,39 | 4,441 | PT Cimanggis Cibitung Tollways |
Cibitung-Cilincing | 34,5 | 4,22 | PT MTD CTP Expressway |
NON TRANS JAWA | |||
JORR Seksi W2 Utara | 7 | Disesuaikan | PT Marga Lingkar Jakarta |
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu | 21,04 | 7,156 | PT Kresna Kusuma Dyandra |
Depok-Antasari | 21,55 | 4,768 | PT Citra Waspphutowa |
Bogor Ring Road | 7,15 | 1,444 | PT Marga Sarana Jabar |
Ciawi-Sukabumi | 54 | 7,775 | PT Trans Jabar Tol |
Gempol-Pandaan | 13,61 | 891 | PT Margabumi Adhikarya |
Gempol-Pasuruan | 33,73 | 2,768 | PT Transmarga Jatim Pasuruan |
Waru-Wonokromo-Tj.Perak | 17,72 | 11,111 | PT Margaraya Jawa Tol |
Pasuruan-Probolinggo | 45,32 | 5,96 | PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol |
Berita terkait
- Konsesi Pemerintah untuk 24 Badan Usaha Tol Mangkrak
- April, Pemerintah Mulai Konsinyasi Lahan JORR W2
- Tol Serangan-Tanjung Benoa Dibangun pada 2012
- Asosiasi Desak Pemerintah Kaji Ulang Tol Mangkrak
- Pembebasan Lahan Tol Batang - Semarang Terkendala Harga
- Besok, Tol Mangkrak Akan Dilaporkan ke Wakil Presiden
- Pembebasan Lahan Tol Mangkrak Hingga 2012
- Ruas Cikampek-Palimanan Lolos Kualifikasi
- Pembangunan Tol Mangkrak, Pemerintah Akui Ikut Salah
- Tol Mangkrak, Inilah Salah Satu Penyebabnya
http://www.tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)