Kementerian PU Panggil Bina Marga
SEMARANG- Akibat pergerakan tanah, lajur kanan jalan dari arah Gedawang ke Penggaron tol Semarang-Ungaran penuh retakan.
Panjang retakan sekitar 500 meter, dengan 200 meter di antaranya bahkan mengalami ambles. Akibat ambles, terdapat lubang menganga lebar. Sebuah alat berat mengeruk permukaan aspal pada lajur jalan yang rusak itu. Sebagian kerukan kemarin siang ditutup dengan terpal biru dan putih.
Rusaknya badan jalan terletak pada stasiun 5,5 dari start jalan tol di Tembalang, Kota Semarang. Tepatnya di area bekas lahan Perhutani yang ada di bawah Kampung Karangpucung, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Jika dihitung, ada belasan garis retakan panjang-panjang. Dalam rangka perbaikan, pembatas antarlajur sepanjang ratusan meter disingkirkan.
Di bawah badan jalan yang rusak sebenarnya telah dipasangi 150 bore pile sebagai antisipasi mengatasi pergerakan tanah yang labil. Seperti pernah diberitakan, pada tahun 1974 di lokasi tersebut pernah terjadi longsor besar dan sampai saat ini tiap musim hujan pergerakan tanah masih terjadi. Pergerakan tanah tersebut meliputi area yang luas.
Kurangi Beban
Komisaris PT Transmarga Jateng Danang Atmodjo mengakui amblesnya jalan itu disebabkan pergerakan tanah. Berkait itu, kata dia, secepatnya akan dirapatkan oleh pihak-pihak terkait. Sementara, dilakukan langkah antisipasi dengan mengurangi beban, berikutnya air dari hulu akan dibuatkan penampungan kemudian dialirkan lewat subdrain sehingga tidak mengganggu badan jalan.
Gubernur Bibit Waluyo menyatakan belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keretakan jalan tol tersebut. Dikatakannya, Bina Marga Jateng saat ini telah dipanggil Kementerian Pekerjaan Umum guna mencari solusi atas terjadinya keretakan itu. Gubernur menyatakan kembali terjadinya retakan di jalan tersebut karena kesalahan teknis pemilihan metode pengerjaan jalan oleh PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek.
“Dulu ada dua pilihan, dibuat jembatan layang atau diurug. Namun ternyata pelaksana lebih memilih diurug, dan ternyata metode tersebut tidak mampu mencegah terjadinya keretakan jalan,” tutur gubernur, kemarin.
Menurutnya, pertemuan Bina Marga Jateng dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna merumuskan secara teknis bagaimana menangani keretakan itu. Dikatakan, keretakan harus segera diatasi karena secara konstruksi jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran telah rampung keseluruhan.
Menyangkut biaya perbaikan, apakah menjadi tanggung jawab PT Waskita Karya atau pemerintah, Gubernur mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, persoalan biaya menjadi ranah pemerintah pusat untuk penyelesaiannya.
“Dari pembahasan itu nanti kan bisa diketahui, apakah semua bertanggung jawab atas pendanaan ataukah sepenuhnya menjadi tanggungan PT Waskita Karya,” terangnya
berita terkait :
1. obatnya belum mujarab
2. kerugian membengkak rp. 13 M
Rabu, 09 Maret 2011
Tujuh Masalah Hambat Pembebasan Tanah untuk Proyek Infrastruktur
BY ARIF DWI CAHYONO
JAKARTA (IFT) – Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi sebanyak tujuh masalah yang menghadang proses penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan waduk. Masalah tersebut membuat proyek infrastruktur diberbagai daerah terbengkalai.
Permasalahan utama adalah kesulitan mencapai kesepakatan harga ganti rugi atas tanah akibat perbedaan terhadap penilaian harga tanah yang berlaku, termasuk di dalamnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi atas bangunan asset atau properti produktif di atas tanah.
“Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembangunan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horisontal antarwarga,” kata Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, pada Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu.
Masalah kedua menyangkut mekanisme alih fungsi status kepimilikan tanah wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mensyaratkan persetujuan Menteri Agama. Kasus ini terjadi pada kasus alih fungsi tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Semarang-Ungaran. Menurut Djoko, seharusnya pelepasan kepemilikan wakaf ini didelegasikan kepada Kantor Wilayah Agama setempat untuk batasan lahan tertentu.
“Pembangunan jalan tol seringkali dipandang sebagai infrastruktur yang dibangun oleh investor dengan motif bisnis (profit oriented). Persepsi ini mendorong sekelompok orang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam proses pengadaan lahan,” tutur Djoko.
Ia menambahkan, lemahnya dukungan pemerintah daerah untuk melaksanakan komitmen dalam penyediaan atau pengadaan tanah yang dalam pelaksanaanya melampaui batas kesepakatan tenggat waktu juga mengganggu keberhasilan proyek infrastruktur.
“Masalah terakhir adalah adanya perubahan rencana lokasi atau trase pembangunan infrastruktur sebagai akibat penolakan atau keberatan masyarakat . Kasus ini terjadi pada pembangunan Tol Cikopo – Palimanan dan pembangunan Waduk Nipah,” tutur Djoko.
Regulasi Utama
Untuk mendukung proses pembebasan lahan, kata ADjoko, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang kini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat perlu diantisipasi ketersediaan anggaran yang memadai pada lembaha pertanahan yang memiliki kewenangan pertama dalam melakukan pengalihan kepemilikan tanah pada lokasi pembangunan.
“Penting juga adanya kejelasan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pengadaan tanah apabila terjadi keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan pengadaan tanah,” kata Djoko.
Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan menjadi undang-undang utama dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
Saat ini terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tanah seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan undang-undang yang mengatur tentang transmigrasi.
“Akibat banyaknya undang-undang itu, proses pembebasannya memerlukan waktu lebih lama. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah dapat menjadi pintu dan mengakomodasi semua undang-undang yang ada Sehingga pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan yang melewati status tanah berbeda-beda menjadi lebih mudah dan tidak rumit,” papar Joyo.
Daryatmo Mardiyanto, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RUU, menegaskan permasalahan tanah sangat kompleks sehingga pembahasannya memerlukan tahapan pendalaman dengan berbagai instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum yang banyak memerlukan lahan untuk membangun infrastruktur.
“Melalui masukan yang diberikan, Panitia Khusus akan terus melengkapi berbagai hal yang masih fundamental,” katanya. Pembahasan regulasi ini diharapkan selesai pertengahan 2011.
Ramdani Basri, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk, mengatakan selama ini masalah lahan menjadi masalah klasik yang menghambat proses pembebasan lahan. “Masalah ini perlu segera diperbaiki, sehingga semua investasi, khususnya jalan tol yang sudah dilakukan dapat segera berjalan,” harapnya.
sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com
Selasa, 08 Maret 2011
Inilah 24 Proyek Jalan Tol Yang Mangkrak
Selasa, 08 Maret 2011 | 14:26 WIB
| Jalan tol Semarang-Solo. ANTARA/R. Rekotomo |
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pembangunan 24 ruas jalan tol baru terbengkalai. Berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan badan usaha pembangunan jalan tol tersebut tidak ada masalah. Pemerintah menyatakan semua proyek tol itu lulus evaluasi.
Meski lulus evaluasi terdapat beberapa catatan yang diberikan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol agar 24 ruas tol tersebut dapat diteruskan. 12 diantaranya harus mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, yakni Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Serpong-Cinere, Cibitung-Cilincing, JORR Seksi W2 utara, Depok-Antasari, Bogor Ring Road, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.
RUAS JALAN TOL | PANJANG (km) | INVESTASI(Triliun) | BADAN USAHA |
TRANS JAWA | |||
Cikampek-Palimanan | 116 | 11,356 | PT Lintas Marga Sedaya |
Pejagan-Pemalang | 57,5 | 5,518 | PT Pejagan Pemalang Toll Road |
Pemalang-Batang | 39 | 3,823 | PT Pemalang Batang Toll Road |
Batang-Semarang | 75 | 7,214 | PT Marga Setia Puritama |
Semarang-Solo | 75,7 | 6,213 | PT Trans Marga Jateng |
Solo-Mantingan-Ngawi | 90,1 | 5,138 | PT Solo Ngawi Jaya |
Ngawi-Kertosono | 87,02 | 3,832 | PT Ngawi Kertosono Jaya |
Kertosono-Mojokerto | 40,5 | 3,48 | PT Marga Hanurata Intrinsic |
Surabaya-Mojokerto | 36,27 | 3,123 | PT Marga Nujyasumo Agung |
JORR II | |||
Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran | 15,22 | 3,497 | PT Marga Kunciran Cengkareng |
Kunciran-Serpong | 11,19 | 2,623 | PT Marga Trans Nusantara |
Serpong-Cinere | 10,14 | 2,219 | PT Cinere Serpong Jaya |
Cinere-Cimanggis | 14,7 | 3,178 | PT Translingkar Kita Jaya |
Cimanggis-Cibitung | 25,39 | 4,441 | PT Cimanggis Cibitung Tollways |
Cibitung-Cilincing | 34,5 | 4,22 | PT MTD CTP Expressway |
NON TRANS JAWA | |||
JORR Seksi W2 Utara | 7 | Disesuaikan | PT Marga Lingkar Jakarta |
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu | 21,04 | 7,156 | PT Kresna Kusuma Dyandra |
Depok-Antasari | 21,55 | 4,768 | PT Citra Waspphutowa |
Bogor Ring Road | 7,15 | 1,444 | PT Marga Sarana Jabar |
Ciawi-Sukabumi | 54 | 7,775 | PT Trans Jabar Tol |
Gempol-Pandaan | 13,61 | 891 | PT Margabumi Adhikarya |
Gempol-Pasuruan | 33,73 | 2,768 | PT Transmarga Jatim Pasuruan |
Waru-Wonokromo-Tj.Perak | 17,72 | 11,111 | PT Margaraya Jawa Tol |
Pasuruan-Probolinggo | 45,32 | 5,96 | PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol |
Berita terkait
- Konsesi Pemerintah untuk 24 Badan Usaha Tol Mangkrak
- April, Pemerintah Mulai Konsinyasi Lahan JORR W2
- Tol Serangan-Tanjung Benoa Dibangun pada 2012
- Asosiasi Desak Pemerintah Kaji Ulang Tol Mangkrak
- Pembebasan Lahan Tol Batang - Semarang Terkendala Harga
- Besok, Tol Mangkrak Akan Dilaporkan ke Wakil Presiden
- Pembebasan Lahan Tol Mangkrak Hingga 2012
- Ruas Cikampek-Palimanan Lolos Kualifikasi
- Pembangunan Tol Mangkrak, Pemerintah Akui Ikut Salah
- Tol Mangkrak, Inilah Salah Satu Penyebabnya
http://www.tempo.co
Minggu, 13 Februari 2011
BUMN Karya Bisa Merger atau Diversifikasi Usaha
JAKARTA (IFT) – Saham Badan Usaha Milik Negara karya belum menarik bagi investor karena kapitalisasi pasar yang kecil dan profitabilitas yang relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut, menurut Departemen Riset IFT, rencana pelepasan saham perdana (IPO) bukan satu-satunya cara. BUMN karya dapat melakukan merger, mencari partner strategis, dan atau mendiversifikasi bisnisnya.
Kapitalisasi pasar BUMN karya yang sudah masuk bursa relatif kecil dibandingkan perusahaan lainnya di Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia. Apalagi dibandingkan perusahaan sejenis di regional. Wijaya Karya yang memiliki kapitalisasi terbesar yaitu Rp 3,66 triliun masuk dalam urutan 107 di Indeks. Sedangkan PT PP (Persero) di urutan kedua hanya memiliki kapitalisasi Rp 2,86 triliun. Bila dibandingkan dengan regional, kapitalisasi pasar Wijaya Karya masih berada di bawah Gamuda Bhd yang sebesar US$ 2,54 triliun.
Perusahaan negara yang bergerak di jasa konstruksi adalah Adhi Karya, Wijaya Karya, PTPP, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya. Sedangkan di jasa konsultan konstruksi, yaitu PT Bina Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, PT Indah Karya.
Merger bisa menjadi pilihan untuk mengkonsilidasikan BUMN karya dengan kompetensi sejenis bersaing dalam pasar yang sama. Dampaknya, ukuran perusahaan akan semakin besar sehingga daya tawar perusahaan akan semakin tinggi. Kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar semakin kuat. Merger akan meningkatkan sinergi dan kinerja perusahaan baru untuk menciptakan comparative advantage dalam menghadapi persaingan global.
Departemen IFT melihat bahwa pilihan untuk merger juga merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi bisnis. Karena itu, target perusahaan yang dimerger, selain memiliki kesamaan bisnis juga harus memiliki usaha yang beragam. Semakin terdiversifikasinya suatu bisnis, maka semakin berkurangnya peluang jatuhnya perusahaan akibat satu unit usaha tertentu.
Pilihan untuk meningkatkan volume dapat pula dilakukan melalui diversifikasi bisnis seperti yang dilakukan Wijaya Karya. Perusahaan yang melakukan IPO pada Oktober 2007 tersebut memiliki inti bisnis dibidang konstruksi maupun infrastruktur dengan didukung oleh beberapa anak perusahaan yang memiliki bisnis saling terintegrasi, seperti PT Wijaya Karya Beton, PT Wijaya Karya Realty, dan PT Wijaya Karya Intrade. Kontribusi dari masing-masing anak usaha tersebut dari tahun ke tahun semakin tinggi.
Selain memiliki anak perusahaan yang memiliki bisnis yang saling terintegrasi, Wijaya Karya juga telah merambah ke sektor engineering, procurement and construction (EPC) dengan mengerjakan proyek petrokimia di Tuban pada 2003. Masuknya perseroan ke EPC menghasilkan margin yang tinggi.
Skenario Merger
Kementerian BUMN sebelumnya merencanakan Waskita Karya dan Hutama Karya melakukan IPO tahun ini. Rencana tersebut kemungkinan besar ditunda karena berbagai persoalan. Aria Bima, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, meminta pemerintah membenahi kinerja BUMN karya dengan akuisisi, merger, atau regrouping.
“Lebih baik mencari solusi bagaimana BUMN konstruksi kecil itu dapat lebih berkembang dari pada hanya memikirkan untuk mempercepat sebagian perusahaan untuk IPO,” katanya.
Seandainya pilihannya adalah menggabungkan Waskita dan Wijaya Karya, maka berdasarkan data keuangan perseroan pada 2010, aset perusahaan akan menjadi Rp 16,771 triliun. Besarnya aset ini akan meningkatkan kemampuan dan peluang perusahaan untuk mendapatkan kontrak. Di sisi lain, tingkat persaingan yang berkurang akan menekan cost sehingga laba tumbuh menguntungkan bagi pemegang saham.
Selain itu, BUMN karya pasca-merger dapat bersaing dengan kontraktor regional. Pasar yang relatif terbatas di dalam negeri dan tingginya persaingan membuat pilihan ekspansi ke luar negeri menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Fenomena ini terlihat dari ekspansi kontraktor dari negara tetangga ke negara yang mempunyai pasar konstruksi besar.
Sumaryanto Widayatin, Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, berjanji akan melakukan program restrukturisasi BUMN konstruksi melalui restrukturisasi sektoral sehingga dicapai jumlah perusahaan negara yang ideal.
Danny Koestanto, Direktur Keuangan PT Waskita Karya, mengatakan tetap mengusulkan agar IPO perusahaan tetap dilakukan tahun ini karena target laba akan melampaui proyeksi perusahaan sebesar Rp 201 miliar. Ekspansi perusahaan juga akan semakin mudah untuk masuk ke bisnis pembangunan pembangkit tenaga listrik.
“Bila rencana IPO terealisasi, akan memberikan tambahan laba bersih bagi Waskita Karya sebesar Rp 36 miliar, sehingga secara keseluruhan laba bersih 2011 bisa sekitar Rp 237 miliar,” katanya.
David Manurung, Arif Dwi Cahyono
Sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com
Kapitalisasi pasar BUMN karya yang sudah masuk bursa relatif kecil dibandingkan perusahaan lainnya di Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia. Apalagi dibandingkan perusahaan sejenis di regional. Wijaya Karya yang memiliki kapitalisasi terbesar yaitu Rp 3,66 triliun masuk dalam urutan 107 di Indeks. Sedangkan PT PP (Persero) di urutan kedua hanya memiliki kapitalisasi Rp 2,86 triliun. Bila dibandingkan dengan regional, kapitalisasi pasar Wijaya Karya masih berada di bawah Gamuda Bhd yang sebesar US$ 2,54 triliun.
Perusahaan negara yang bergerak di jasa konstruksi adalah Adhi Karya, Wijaya Karya, PTPP, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya. Sedangkan di jasa konsultan konstruksi, yaitu PT Bina Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, PT Indah Karya.
Merger bisa menjadi pilihan untuk mengkonsilidasikan BUMN karya dengan kompetensi sejenis bersaing dalam pasar yang sama. Dampaknya, ukuran perusahaan akan semakin besar sehingga daya tawar perusahaan akan semakin tinggi. Kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar semakin kuat. Merger akan meningkatkan sinergi dan kinerja perusahaan baru untuk menciptakan comparative advantage dalam menghadapi persaingan global.
Departemen IFT melihat bahwa pilihan untuk merger juga merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi bisnis. Karena itu, target perusahaan yang dimerger, selain memiliki kesamaan bisnis juga harus memiliki usaha yang beragam. Semakin terdiversifikasinya suatu bisnis, maka semakin berkurangnya peluang jatuhnya perusahaan akibat satu unit usaha tertentu.
Pilihan untuk meningkatkan volume dapat pula dilakukan melalui diversifikasi bisnis seperti yang dilakukan Wijaya Karya. Perusahaan yang melakukan IPO pada Oktober 2007 tersebut memiliki inti bisnis dibidang konstruksi maupun infrastruktur dengan didukung oleh beberapa anak perusahaan yang memiliki bisnis saling terintegrasi, seperti PT Wijaya Karya Beton, PT Wijaya Karya Realty, dan PT Wijaya Karya Intrade. Kontribusi dari masing-masing anak usaha tersebut dari tahun ke tahun semakin tinggi.
Selain memiliki anak perusahaan yang memiliki bisnis yang saling terintegrasi, Wijaya Karya juga telah merambah ke sektor engineering, procurement and construction (EPC) dengan mengerjakan proyek petrokimia di Tuban pada 2003. Masuknya perseroan ke EPC menghasilkan margin yang tinggi.
Skenario Merger
Kementerian BUMN sebelumnya merencanakan Waskita Karya dan Hutama Karya melakukan IPO tahun ini. Rencana tersebut kemungkinan besar ditunda karena berbagai persoalan. Aria Bima, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, meminta pemerintah membenahi kinerja BUMN karya dengan akuisisi, merger, atau regrouping.
“Lebih baik mencari solusi bagaimana BUMN konstruksi kecil itu dapat lebih berkembang dari pada hanya memikirkan untuk mempercepat sebagian perusahaan untuk IPO,” katanya.
Seandainya pilihannya adalah menggabungkan Waskita dan Wijaya Karya, maka berdasarkan data keuangan perseroan pada 2010, aset perusahaan akan menjadi Rp 16,771 triliun. Besarnya aset ini akan meningkatkan kemampuan dan peluang perusahaan untuk mendapatkan kontrak. Di sisi lain, tingkat persaingan yang berkurang akan menekan cost sehingga laba tumbuh menguntungkan bagi pemegang saham.
Selain itu, BUMN karya pasca-merger dapat bersaing dengan kontraktor regional. Pasar yang relatif terbatas di dalam negeri dan tingginya persaingan membuat pilihan ekspansi ke luar negeri menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Fenomena ini terlihat dari ekspansi kontraktor dari negara tetangga ke negara yang mempunyai pasar konstruksi besar.
Sumaryanto Widayatin, Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, berjanji akan melakukan program restrukturisasi BUMN konstruksi melalui restrukturisasi sektoral sehingga dicapai jumlah perusahaan negara yang ideal.
Danny Koestanto, Direktur Keuangan PT Waskita Karya, mengatakan tetap mengusulkan agar IPO perusahaan tetap dilakukan tahun ini karena target laba akan melampaui proyeksi perusahaan sebesar Rp 201 miliar. Ekspansi perusahaan juga akan semakin mudah untuk masuk ke bisnis pembangunan pembangkit tenaga listrik.
“Bila rencana IPO terealisasi, akan memberikan tambahan laba bersih bagi Waskita Karya sebesar Rp 36 miliar, sehingga secara keseluruhan laba bersih 2011 bisa sekitar Rp 237 miliar,” katanya.
David Manurung, Arif Dwi Cahyono
Sumber :
http://www.indonesiafinancetoday.com
Jumat, 11 Februari 2011
Hatta: Tak Mampu Garap Proyek Tol, Minggir!
Pemerintah berharap proyek pembangunan ke depan bisa dilakukan perusahaan nasional.
VIVAnews - Pemerintah meminta perusahaan swasta yang sudah memperoleh kontrak pembangunan jalan tol maupun rel kereta api untuk 'minggir' jika tidak kunjung melaksanakan proyek tersebut.
"Swasta yang dapat komitmen bertahun-tahun dan tidak jalan, 'minggir' (saja). (Karena) kami mau bangun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di sela Retreat Bidang Perekonomian, di Istana Bogor, Jumat, 11 Februari 2011.
Menurut Hatta, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api harus segera diselesaikan. Apalagi, jika proyek tersebut dilaksanakan di Jakarta yang selama ini telah menyebabkan 'stres' masyarakat.
Pemerintah berjanji akan segera mengurai sejumlah hambatan yang selama ini terjadi pada proyek-proyek infrastruktur berupa jalan tol dan rel kereta api. "Tidak boleh lagi, begitu masuk jalan tol ada hambatannya. Apa hambatannya kami pecahkan," kata Hatta.
Dia menambahkan, pemerintah berharap agar proyek pembangunan ke depan bisa dilakukan oleh perusahaan nasional terlebih dahulu. Pemerintah menilai perusahaan negara dan swasta nasional saat ini memiliki kemampuan jika diberikan kesempatan untuk membangun.
"Sebelum foreign direct investment masuk, kami ingin BUMN dan swasta juga masuk. Jika mampu dikerjakan nasional, kenapa diberikan kepada yang lain," kata Hatta. Meski demikian, menurut dia, keinginan tersebut bukan menunjukkan pemerintah bersikap diskriminatif. (sj)
BERITA TERKAIT
* Tol Cileunyi-Dawuan Ditender Juli Ini
* Jalan Tol Mangkrak Karena Mafia Tanah?
* 2011, Dua Tol Baru Beroperasi di Pulau Jawa
* 3 Ruas Tol Dibangun di Sekitar Bandung
* Ini Ruas Tol yang Siap Ditender di 2011 (II)
• VIVAnews
VIVAnews - Pemerintah meminta perusahaan swasta yang sudah memperoleh kontrak pembangunan jalan tol maupun rel kereta api untuk 'minggir' jika tidak kunjung melaksanakan proyek tersebut.
"Swasta yang dapat komitmen bertahun-tahun dan tidak jalan, 'minggir' (saja). (Karena) kami mau bangun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di sela Retreat Bidang Perekonomian, di Istana Bogor, Jumat, 11 Februari 2011.
Menurut Hatta, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api harus segera diselesaikan. Apalagi, jika proyek tersebut dilaksanakan di Jakarta yang selama ini telah menyebabkan 'stres' masyarakat.
Pemerintah berjanji akan segera mengurai sejumlah hambatan yang selama ini terjadi pada proyek-proyek infrastruktur berupa jalan tol dan rel kereta api. "Tidak boleh lagi, begitu masuk jalan tol ada hambatannya. Apa hambatannya kami pecahkan," kata Hatta.
Dia menambahkan, pemerintah berharap agar proyek pembangunan ke depan bisa dilakukan oleh perusahaan nasional terlebih dahulu. Pemerintah menilai perusahaan negara dan swasta nasional saat ini memiliki kemampuan jika diberikan kesempatan untuk membangun.
"Sebelum foreign direct investment masuk, kami ingin BUMN dan swasta juga masuk. Jika mampu dikerjakan nasional, kenapa diberikan kepada yang lain," kata Hatta. Meski demikian, menurut dia, keinginan tersebut bukan menunjukkan pemerintah bersikap diskriminatif. (sj)
BERITA TERKAIT
* Tol Cileunyi-Dawuan Ditender Juli Ini
* Jalan Tol Mangkrak Karena Mafia Tanah?
* 2011, Dua Tol Baru Beroperasi di Pulau Jawa
* 3 Ruas Tol Dibangun di Sekitar Bandung
* Ini Ruas Tol yang Siap Ditender di 2011 (II)
• VIVAnews
Kamis, 10 Februari 2011
24 Tol Mangkrak, Jasa Marga Investasi Tujuh Ruas
| Jalan tol Kanci-Pejagan, Brebes. TEMPO/Subekti |
TEMPO Interaktif, Jakarta -Dari 24 ruas jalan tol yang sempat mangkrak, tujuh proyek diantaranya dikerjakan oleh PT Jasa Marga (Tbk). "Total ada sekitar tujuh ruas yang kami kerjakan," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Frans Setiyaki Sunito kepada Tempo, Senin (10/1).
Diantara ke tujuh proyek ruas tol tersebut, dua ruas merupakan bagian dari ruas jalan tol Trans Jawa yang menjadi prioritas pemerintah untuk segera selesai pembangunannya. "Dua ruas tersebut yaitu Semarang-Solo dan Surabaya-Mojokerto," kata Frans.
Untuk kedua tol tersebut, bagian pertamanya akan dioperasikan pada 2011 ini. Ruas tol tersebut adalah Semarang-Ungaran dengan panjang 11 kilometer. Jalan tol tersebut merupakan bagian pertama dari ruas jalan tol Semarang-Solo yang rencana dibangun sepanjang 76 kilometer.
Ruas jalan tol kedua yakni Waru-Sepanjang yang menjadi seksi pertama dari tol Surabaya-Mojokerto, sepanjang 2,5 kilometer. Dia mengatakan, untuk kelanjutan dari dua tol tersebut dan ruas tol lainnya, akan dilakukan setelah pembebasan lahan rampung. "Saat pembebasan tanahnya sudah selesai, kami akan segera melakukan konstruksi," katanya.
Diantara ke tujuh proyek ruas tol tersebut, dua ruas merupakan bagian dari ruas jalan tol Trans Jawa yang menjadi prioritas pemerintah untuk segera selesai pembangunannya. "Dua ruas tersebut yaitu Semarang-Solo dan Surabaya-Mojokerto," kata Frans.
Untuk kedua tol tersebut, bagian pertamanya akan dioperasikan pada 2011 ini. Ruas tol tersebut adalah Semarang-Ungaran dengan panjang 11 kilometer. Jalan tol tersebut merupakan bagian pertama dari ruas jalan tol Semarang-Solo yang rencana dibangun sepanjang 76 kilometer.
Ruas jalan tol kedua yakni Waru-Sepanjang yang menjadi seksi pertama dari tol Surabaya-Mojokerto, sepanjang 2,5 kilometer. Dia mengatakan, untuk kelanjutan dari dua tol tersebut dan ruas tol lainnya, akan dilakukan setelah pembebasan lahan rampung. "Saat pembebasan tanahnya sudah selesai, kami akan segera melakukan konstruksi," katanya.
Frans mencontohkan, untuk seksi kedua dari tol Semarang-Solo, yaitu Ungaran-Bawen, pembebasan lahan sudah berlangsung sekitar 50 persen. "Kami mengikuti tanah. Mengenai dana, kami sudah siap. Tidak ada masalah. Perbankan pun sudah siap untuk mendukung," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan bahwa 24 ruas tol yang sempat mangkrak lulus evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sejak Juli 2010 dan berakhir pada 22 Desember 2010.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memutuskan bahwa 24 ruas tol yang sempat mangkrak lulus evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sejak Juli 2010 dan berakhir pada 22 Desember 2010.
Ruas jalan tol dievaluasi berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan badan usaha tersebut. Kelayakan tidak hanya dilihat berdasarkan kemampuan badan usaha, tapi ada peran perbankan untuk membiayai proyek yang dijalankan badan usaha.
SUTJI DECILYA
SUTJI DECILYA
Berita terkait :
sumber :
Rabu, 09 Februari 2011
Interchange Tol Semarang-Ungaran Harus Dilebarkan
| RATAKAN TANAH: Sejumlah pekerja menggunakan alat berat meratakan tanah pembangunan tol Semarang-Ungaran.(30) |
SEMARANG- Jalan keluar-masuk atau interchange tol Semarang-Ungaran di Jl Letjen Suprapto menuju mulut Jl Diponegoro di Kota Ungaran, tepatnya di seberang Kantor DPRD Kabupaten Semarang, masih sempit dan harus dilebarkan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmita mengatakan, jika melihat kondisi lapangan saat ini, dengan peresmian sementara tol Semarang-Ungaran tanggal 28 Februari mendatang oleh Menhub, interchange di Jl Letjen Suprapto itu memang bisa berfungsi. Tapi berpotensi melahirkan kemacetan baru di depan Kantor DPRD Kabupaten Semarang.
”Kalau interchange-nya sendiri sudah jadi, namun Jl Letjen Suprapto-nya sampai depan Kantor DPRD Kabupaten belum diapa-apakan. Ukuran lebar jalan saat ini sekitar tujuh meter, itu untuk dua arah,” jelasnya.
Tidak Mudah
Jika dilebarkan, harus ada pembebasan lahan di Jl Letjen Suprapto yang sepanjang 900 meter. Namun proses itu tidak akan mudah karena bersinggungan dengan kawasan perkantoran dan perumahan. Pembebasan tersebut, kata dia, tentunya membutuhkan dana yang tidak kecil.
”Idealnya jalan tersebut selebar 17 meter, masing-masing lajur 7 meter plus trotoar 1,5 x 2 meter.”
”Pemkab Semarang ketika kami tanya mengaku belum punya dana untuk pembebasan. Pemprov harus mem-back up ini. Pemerintah pusat bisa dimintai bantuan,” terangnya.
Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Atmodjo menjelaskan, jalur interchange tersebut masih tergolong sempit. Menurutnya, di Jl Letjen Suprapto ada badan jalan sepanjang 200 meter yang lebarnya sekitar enam meter.
”Masalah ini sudah kami konsultasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian sependapat itu nanti akan dibenahi. Rencana pelebarannya dalam tahun ini, namun waktunya belum diketahui,” katanya. (H30,H23-43)
Sumber :
suaramerdeka
Selasa, 08 Februari 2011
2012, IPO Hutama Karya dan Waskita
JAKARTA--MICOM: Kementerian BUMN memastikan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya akan dilakukan pada pada tahun 2012.
"Kami merencanakan untuk mengusulkan Waskita dan Hutama Karya IPO tahun depan (2012)," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (8/2).
Dengan demikian ia menambahkan bahwa tahun 2011 program privatisasi terhadap BUMN Jasa Konstruksi tidak ada.
Ia menjelaskan, program privatisasi BUMN Jasa Konstruksi diarahkan untuk pengembangan perusahaan dalam bentuk penambahan modal.
Sebelumnya, Hutama Karya dan Waskita diberitakan segera IPO pada 2011.
Hutama Karya menargetkan dana hasil IPO sekitar Rp1 triliun, dengan jumlah saham yang dilepas maksimal 40 persen.
Sementara Waskita, dalam kajian IPO akan melepas maksimal 35 persen dengan target dana diharapkan mencapai Rp600 miliar.
Meski menunda IPO kedua perusahaan tersebut menjadi 2011, namun Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tetap melanjutkan program restrukturisasi terhadap BUMN Jasa Konstruksi.
Sesungguhnya, program restrukturisasi dibedakan menjadi dua yaitu, program restrukturisasi sektoral dan program restrukturisasi korporasi.
Program restrukutisasi sektoral diarahkan untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal, melalui program rightsizing (penyesuaian) jumlah BUMN Jasa Konstruksi.
Saat ini terdapat 14 BUMN Jasa Konstruksi, yaitu PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya.
Selanjutnya PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Bina Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, PT Indah Karya.
Sedangkan untuk program restrukturisasi korporasi yang sudah dilakukan terhadap Waskita Karya oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dengan menginjeksi modal.
Hasilnya, kinerja keuangan Waskita pada tahun diproyeksikan meningkat, dengan mencetak laba bersih sekitar Rp120,95 miliar, meningkat 138,65 persen dibanding periode sebelumnya sebesar Rp50,68 miliar.
Menurut Sumaryanto, program restrukturisasi korporasi juga akan dilakukan terhadap PT Istaka Karya. (Ant/OL-9)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com
"Kami merencanakan untuk mengusulkan Waskita dan Hutama Karya IPO tahun depan (2012)," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (8/2).
Dengan demikian ia menambahkan bahwa tahun 2011 program privatisasi terhadap BUMN Jasa Konstruksi tidak ada.
Ia menjelaskan, program privatisasi BUMN Jasa Konstruksi diarahkan untuk pengembangan perusahaan dalam bentuk penambahan modal.
Sebelumnya, Hutama Karya dan Waskita diberitakan segera IPO pada 2011.
Hutama Karya menargetkan dana hasil IPO sekitar Rp1 triliun, dengan jumlah saham yang dilepas maksimal 40 persen.
Sementara Waskita, dalam kajian IPO akan melepas maksimal 35 persen dengan target dana diharapkan mencapai Rp600 miliar.
Meski menunda IPO kedua perusahaan tersebut menjadi 2011, namun Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tetap melanjutkan program restrukturisasi terhadap BUMN Jasa Konstruksi.
Sesungguhnya, program restrukturisasi dibedakan menjadi dua yaitu, program restrukturisasi sektoral dan program restrukturisasi korporasi.
Program restrukutisasi sektoral diarahkan untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal, melalui program rightsizing (penyesuaian) jumlah BUMN Jasa Konstruksi.
Saat ini terdapat 14 BUMN Jasa Konstruksi, yaitu PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya.
Selanjutnya PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Bina Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, PT Indah Karya.
Sedangkan untuk program restrukturisasi korporasi yang sudah dilakukan terhadap Waskita Karya oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dengan menginjeksi modal.
Hasilnya, kinerja keuangan Waskita pada tahun diproyeksikan meningkat, dengan mencetak laba bersih sekitar Rp120,95 miliar, meningkat 138,65 persen dibanding periode sebelumnya sebesar Rp50,68 miliar.
Menurut Sumaryanto, program restrukturisasi korporasi juga akan dilakukan terhadap PT Istaka Karya. (Ant/OL-9)
Sumber :
http://www.mediaindonesia.com
Minggu, 06 Februari 2011
860 Kilometer Tol Trans-Jawa Sedang Dibangun
Semarang (ANTARA News) - Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Nurdin Manurung mengungkapkan, dari 1.193 kilometer ruas jalan tol Trans-Jawa, sekitar 860 kilometer diantaranya sedang dalam proses pengerjaan.
Saat tinjauan Wakil Presiden Boediono terhadap proyek Tol Semarang-Solo, di Semarang, Sabtu, Nurdin mengakui, realisasi ruas tol Trans-Jawa yang dibangun sejak tahun 1988 ini masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.
Menurutnya, salah satu kendala utama penyelesaian pembangunan Trans-Jawa ini adalah proses pengadaan lahan dan dia meminta dukungan semua kalangan dalam pembebasan lahan, mengingat kebutuhan jalan tol sudah sangat mendesak.
Padahal, lanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sepuluh paket pekerjaan untuk menyelesaikan ruas tol Trans-Jawa ini.
Dia mengatakan, untuk ruas tol Semarang-Solo yang adalah bagian dari Trans-Jawa, Badan menargetkan seksi I yang menghubungkan Kota Semarang ke Ungaran, Kabupaten Semarang, mulai beroperasi pada Agustus 2010.
Keseluruhan proyek ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menjabarkan, pengerjaan seksi I dibagi dalam tiga bidang.
Bidang pertama sudah mencapai 47 persen, bidang duaI 53 persen dan bidang tiga baru 15 persen.
Bibit mengakui kendala pengadaan lahan pada pengerjaan bidang tiga, namun dia menjamin masalah tersebut dapat diselesaikan.
Untuk proses pengerjaan seksi II rute Ungaran - Bawen, 57 persen lahan telah dibebaskan.
Bibit yakin, kemajuan-kemajuan tersebut akan mempercepat proses pembangunan konstruksi. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
sumber :
http://www.antaranews.com
Saat tinjauan Wakil Presiden Boediono terhadap proyek Tol Semarang-Solo, di Semarang, Sabtu, Nurdin mengakui, realisasi ruas tol Trans-Jawa yang dibangun sejak tahun 1988 ini masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.
Menurutnya, salah satu kendala utama penyelesaian pembangunan Trans-Jawa ini adalah proses pengadaan lahan dan dia meminta dukungan semua kalangan dalam pembebasan lahan, mengingat kebutuhan jalan tol sudah sangat mendesak.
Padahal, lanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sepuluh paket pekerjaan untuk menyelesaikan ruas tol Trans-Jawa ini.
Dia mengatakan, untuk ruas tol Semarang-Solo yang adalah bagian dari Trans-Jawa, Badan menargetkan seksi I yang menghubungkan Kota Semarang ke Ungaran, Kabupaten Semarang, mulai beroperasi pada Agustus 2010.
Keseluruhan proyek ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun ke depan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menjabarkan, pengerjaan seksi I dibagi dalam tiga bidang.
Bidang pertama sudah mencapai 47 persen, bidang duaI 53 persen dan bidang tiga baru 15 persen.
Bibit mengakui kendala pengadaan lahan pada pengerjaan bidang tiga, namun dia menjamin masalah tersebut dapat diselesaikan.
Untuk proses pengerjaan seksi II rute Ungaran - Bawen, 57 persen lahan telah dibebaskan.
Bibit yakin, kemajuan-kemajuan tersebut akan mempercepat proses pembangunan konstruksi. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
sumber :
http://www.antaranews.com
Sabtu, 05 Februari 2011
Para Penguasa Jalan Tol Trans Jawa
Pemandangan udara tol Kanci-Pejagan (Antara/ Kokok)
Proyek jalan tol terpanjang di Indonesia itu akan menelan biaya sebesar Rp49,7 triliun.
VIVAnews - Pemerintah bertekad mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar pada tahun ini guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Bahkan, untuk mewujudkannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar hingga Rp126 triliun untuk membangun proyek-proyek infrastruktur tersebut.Di antara proyek-proyek infrastruktur tersebut, terdapat Jalan Tol Trans Jawa. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali, proyek Trans Jawa akan menelan biaya sebesar Rp49,7 triliun.
"Dananya sekitar segitu, untuk mengembangkan jalan tol terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Cikopo-Palimanan hingga Probolinggo-Banyuwangi," ujarnya kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu 5 Januari 2011.
Tentunya, kata dia, untuk mengembangkan proyek jalan tol terpanjang dan menelan biaya besar tersebut, pemerintah memerlukan mitra bisnis asing maupun lokal.
Nah, siapa saja penguasa jalan tol yang berkecimpung dalam proyek-proyek Jalan Tol Trans Jawa, berikut paparan Ahmad Gani Gazali:
PT Jasa Marga Tbk, BUMN
- Ruas Semarang-Solo (75,7 km), bersama pemerintah Jateng
- Ruas Surabaya-Mojokerto (37 km), menggandeng PT Wijaya Karya Tbk
- Ruas Gempol-Pasuruan (32 km)
- Ruas Tangerang-Jakarta (26,8 km)
- Ruas Jakarta-Cikampek (72,5 km)
- Ruas Palimanan-Kanci (28,8 km)
- Ruas Semarang seksi A (7,5 km)
- Ruas Surabaya-Gempol (43 km)
PT Bakrie Toll Road, anak usaha PT Bakrieland Development Tbk
- Ruas Kanci-Pejagan (35 km)
- Ruas Pejagan-Pemalang (57,5 km)
- Ruas Batang-Semarang (75 km)
- Ruas Pasuruan-Probolinggo (45 km)
PT Thies Contractors Indonesia, dari Australia
- Ruas Solo-Mantingan-Ngawi (90,1 km)
- Ruas Ngawi-Kertosono (87,02 km)
PT Lintas Marga Sedaya, Malaysia
- Ruas Cikopo-Palimanan (116 km)
PT Sumber Mitra Jaya- Ruas Pemalang-Batang (39 km)
PT Marga Hanurata Instrinsic
- Ruas Kertosono-Mojokerto (41 km)
PT Marga Mandala Sakti
- Ruas Merak-Tangerang (73 km)
sumber :
http://bisnis.vivanews.com
Langganan:
Postingan (Atom)

