javascript:void(0)

your direction from here


View tol semarang ungaran in a larger map
happy chinese New Year 2021

cari di blog ini

Sabtu, 29 Desember 2012

Kemelut Lalu-lintas Ungaran, Siapa Salah?

KEMACETAN: Pemandangan setiap hari, kemacetan di jalur 
Ungaran - Karangjati, Kebupaten Semarang.
(suaramerdeka/com)
PERCUMA saja dibangun jalan tol, katanya tujuannya untuk mengurangi kemacetan di Kabupaten Semarang persisnya mulai Banyumanik, Ungaran, Karangjati dan Bergas, kalau kenyataannya sampai sekarang masih saja macet?

Itu pertanyaan jamak yang sering muncul di kalangan warga pengguna jalan setiap melalui jalur padat dari Semarang ke Salatiga.

Masyarakat sering bertanya mengapa jalan tol Semarang - Ungaran hanya untuk kendaraan kecil golongan I? Dan tidak merekomendasi kendaraan berat seperti truk trailer memasuki jalan sepanjang 16,3 km itu?

Penumpukan kendaraan di eksit tol Ungaran di jalan Letjen Suprapto Desa Kalirejo, itulah salah satu persoalannya. Hal ini mengimbas sampai memacetkan lalu-lintas di sepanjang Ungaran sampai Karangjati yang seolah tak akan berkesudahan.

Pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pengelola jalan tol Banyumanik - Ungaran tentu tak mau disebut sebagai biang keladi.

Menurut Ari Nugroho, Direktur Teknis dan Operasional TMJ, idealnya eksit tol Kalirejo itu dilebarkan sampai 12 meter dari 8 meter yang selama ini ada. Pihaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya melebarkan jalan itu karena itu memang bukan milik TMJ.

"Yang berkewajiban membangun adalah pihak Pemkab Semarang, meski pun kami jugalah yang telah membangun rambu dan traffic light karena masih terkait dengan jalan tol," kata Ari Nugroho.

Maka pihak TMJ pun mengutip ucapan Bupati Semarang Munjurin, atas belum sanggupnya pemkab melakukan pelebaran jalan di eksit tol, karena ketiadaan biaya. "Ya, kata pak bupati, pihknya belum memiliki dana cukup untuk melebarkan jalan di Desa Kalirejo," kata Ari.

Tapi rupanya TMJ sangat memahami jika pemkab Semarang kesulitan dana untuk membuat proyek pelebaran jalan sepanjang 900 meter dengan lebar 8 meter itu, seperti yang pernah dikatakan Bupati Semarang Munjirin.

Fokus pengerjaan

Pengertian pihak TMJ pun tak kurang-kurang. Terbukti Ari Nugroho pun berujar, "Sebetulnya dengan kondisi yang sekarang itu, eksit Kalirejo sudah bisa dilintasi truk besar. Yang membuat sempit itu adalah parkir di tempat-tempat usaha kuliner yang ada di jalan Suprapto itu..," lanjut Ari Nugroho.

Lalu apa sebenarnya yang bisa menyudahi "kemelut" lalu-lintas di kawasan
Ungaran ini?

Ruas tol penggalan dua Semarang - Solo yakni antara Ungaran - Bawen yang kini masih menjadi fokus pengerjaan oleh TMJ, disebut-sebut bisa menjadi solusi atas kemacetan klasik di Kabupaten Semarang itu.

Pengejaan yang sekarang tinggal 40 persen penyelesaian itu, ditargetkan oleh TMJ selesai pada pertengahan tahun 2013.

"Kalau lancar semuanya, insyaallah bisa rampung sekitar bulan Juli, sehingga bisa digunakan untuk arus mudik dan balik lebaran 2013. Tapi meski bisa digunakan, tentu kondisinya memang belum sempurna sepenuhnya," kata Ari Nugroho, Direktur Teknis dan Operasional TMJ, Kamis (27/12).

Jika ruas penggalan ke dua dari keseluruhan Semarang - Solo ini jadi dan berfungsi, dipastikan akan mengakhiri kepadatan dan kemacetan di jalan konvensional antara Semarang - Bawen yang selam ini meresahkan masyarakat pengguna jalan.

Itu sebabnya pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ) selama jalan tol dibuka pengoperasiannya sejak setahun lalu belum memfungsikan tol Semarang - Ungaran untuk kendaran lebih dari Golongan I, karena terkendala kondisi jalan Letjen Suprapto yang sempit sambil menunggu penyelesaian tol tahap kedua.
 
Ya, masyarakat, mohon kesabarannya saja.
 
sumber :

Pengguna Jalan Tol Naik 17%

ilustrasi
SEMARANG – Arus kendaraan yang melintasi ruas tol Kota Semarang meningkat signifikan di masa libur akhir tahun ini.Pada momen Natal kendaraan yang keluar masuk Tol Banyumanik– Krapyak–Gayamsa ri–Kaligawe mencapai 140.000 unit/hari.

Artinya dibandingkan hari biasa naik sekitar 17%. Pada hari normal jumlah kendaraan yang melintas 122.000–125.000 unit.“Kenaikan volume kendaraan tidak terlalu signifikan jumlahnya karena keramaian cenderung tersebar di seluruh pintu tol Semarang. Puncak kepadatan kendaraan kami perkirakan saat malam pergantian tahun nanti,”sebut Kepala Cabang PT Jasa Marga Semarang Sari Mulawarman di sela acara “Temu Pelanggan Jalan Tol 2012”kemarin.

Mulawarman menginformasikan lonjakan volume kendaraan di momentum akhir tahun ini tidak setinggi saat masa angkutan Lebaran. Saat arus mudik, trafik tol Semarang bisa meningkat hingga 20% lebih dari kondisi normal. Meski begitu, Jasa Marga tetap mengantisipasi kenaikan trafik di masa pergantian tahun. “Terutama terkait optimalisasi operasional gardu tol yang dibuka secara penuh, serta layanan petugas keamanan tol yang selalu siaga.Termasuk kesiapan mobil derek,” tandasnya.

Optimalisasi pelayanan juga sudah dilakukan dengan menambah penerangan jalan umum di 100 titik di seluruh ruas tol Semarang. Ada juga upaya penghijauan dan pekerjaan lingkungan di sepanjang jalur tol, sehingga diharapkan pemakai jalan semakin nyaman. Sementara lonjakan trafik tol selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2013 juga terjadi sepanjang ruas Tol Semarang –Ungaran yang dikelola PT Trans Marga Jateng (TMJ).

Direktur Teknik dan Operasi PT TMJ Ari Nugroho mengungkapkan di masa libur akhir tahun ada 16.000 kendaraan/ hari yang melintas. ”Saat normal, volume kendaraan yang melintas di jalur tol Semarang-Ungaran hanya 12.000 kendaraan per hari,” ucapnya. agus joko 
sumber :

JALAN TOL: Intensitas Kendaraan di Kota Semarang naik 17%

ilustrasi
SEMARANG – Intensitas kendaraan yang melintas di sejumlah ruas jalan tol di Kota Semarang meningkat hingga 17% sejak dua minggu terakhir dari kondisi normal yang mencapai 122.000-125.000 unit kendaraan per hari.

Kepala PT Jasa Marga Cabang Semarang Sari Mulawarman mengatakan dari sebanyak tiga ruas jalan tol di Kota Semarang yang dikelola Jasa Marga yakni tol Krapyak-Jatingaleh, tol Srondol-Jatingaleh, dan tol Tanjung Emas-Srondol terjadi peningkatan arus kendaraan yang melintas hingga total sekitar 140.000 kendaraan per hari dibandingkan kondisi normal hanya sekitar 122.000-125.000.

“Terjadi lonjakan 17% pda saat libur Natal tahun ini, yang sudah terasa sejak dua minggu terakhir. Diprediksi akan terus berlangsung hingga awal Januari 2013 mendatang, dan puncaknya pada malam peryaan Tahun baru 2013,” tuturnya, Jumat (18/12/2012).

Namun, lanjutnya peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan arus kendaraan pada saat masa Lebaran, yang bisa naik mencapai 20% lebih.

Menurutnya, meskipun tidak naik signifikan Jasa Marga tetap melakukan antisipasi sejak dini, seperti optimalisasi operasional gardu tol yang dibuka secara penuh, dan layanan petugas keamanan tol yang selalu siaga di tempat-tempat tertentu, termasuk kesiapan mobil derek apabila ada kendaraan yang bermasalah saat di jalan tol.

“Selain itu kami juga telah melakukan penambahan penerangan jalan umum (PJU) di 100 titik yang tersebar di seluruh ruas tol Semarang itu dan penghijauan sepanjang jalur tol demi peningkatan kenyamanan pemakai jalan tol,’ ujarnya.

Peningkatan atau lonjakan trafik tol saat libur Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 tersebut juga terjadi di ruas tol Semarang-Ungaran yang dikelola oleh PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan Jasa Marga.

Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng, Ari Nugroho mengatakan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Semarang-Ungaran saat Libur Natal tahun ini mengalami peningkatan dari rata-rata 12.000 kendaraan menjadi 16.000 kendaraan per hari.

“Masih lebih redah dari pada momentum libur Lebaran yang bisa mencapai 18.000-20.000 kendaraan per hari. Namun demikian lonjakan trafic itu sudah cukup bagus, mengingat saat ini baru hanya kendaraan golongan 1 saja yang diperbolehkan melintas di jalan tol Semarang-Ungaran sejak dioperasikan November 2011 lalu,” tuturnya.

Menurutnya apabila ruas tol Semarang-Ungaran bisa optimal dilalui oleh kendaraan golongan 1 hingga golongan 5, maka prediksi volume kendaraan yang melintas bisa mencapai 23.000 unit per hari.

“Dengan 12.000 kendaraan per hari ini saja sudah melebihi dari estimasi awal kami yang hanya mencapai sekitar 9.150 unit saja per hari,” ujarnya. (k39/dot) 
 
sumber :

Jumat, 28 Desember 2012

Enam Jalan Tol Ditargetkan Siap Pakai 2013

Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek ,Purbaleunyi, Jawa Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya lima proyek jalan tol ditargetkan bisa diresmikan tahun 2013. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan pembangunan tol Nusa Dua-Ngurah Rai akan selesai bulan April.

Pada bulan Mei akan dilakukan uji kelayakan dan bulan Juni mulai bisa dioperasikan. Selain itu, tol Ulujami-Kebon Jeruk, tol Surabaya-Mojokerto, tol Bawen-Ungaran, tol Gempol-Pandaan juga ditargetkan rampung 2013.

Pembangunan sesi kedua ring road Bogor diharapkan bisa rampung tahun depan kelar. Proses pembebasn tol Gempol-Pandaan sudah selesai tinggal menunggu pembangunan.

“Ditargetkan akhir 2013 sudah selesai dibangun,” ujar Djoko, Jumat (28/12) saat jumpa pers akhir tahun.

Pada 2013, PU memiliki pagu anggaran senilai Rp 77,97 Triliun. Ia mengatakan anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk pemeliharaan jalan nasional sepanjang 35.071 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 247.692 km, peningkatan dan pelebaran jalan nasional 4.277 meter, pembangunan jalan baru 218,4 km.

Selain itu, akan ada pembangunan jembatan baru sepanjang 7.164 km, pembangunan jembatan layang sepanjang 3510 serta pembangunan jalan tol 28 km.Pada tahun ini, anggaran PU diperkirakan hanya diserap 92 persen. 
 
sumber :

Soal Pintu Tol Ungaran, TMJ Tak Bisa Memaksa Pemerintah

exit tol ungaran
SEMARANG,suaramerdeka.com - Riwayat kemacetan di pintu tol Ungaran, yang berimbas sampai memacetkan lalu-lintas di sepanjang Ungaran sampai Karangjati itu akan berakhir, jika akses dari tol di Desa Kalirejo dilebarkan.

Itu sebabnya pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ) belum memfungsikan tol Semarang - Ungaran untuk kendaraan lebih dari Golongan I, karena terkendala kondisi jalan Letjen Suprapto yang sempit.

Menurut Ari Nugroho, Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng, "Memang urusan pelebaran itu bukan wewenang kami, karena itu wilayahnya Pemkab Semarang, jadi kami tidak bisa memaksa pihak pemkab untuk segera melebarkan jalannya," kata Ari Nugroho, Kamis (27/12), di sela-sela acara diskusi Temu Pelanggan jalan Tol 2012.

Pihak PT TMJ sangat memahami jika Pemkab Semarang kesulitan dana untuk membuat proyek pelebaran jalan sepanjang 900 meter dengan lebar 8 meter itu, seperti yang pernah dikatakan Bupati Semarang, Munjirin.

Menurut Ari Nugroho, idealnya jalan Letjen Suprapto ini dilebarkan sampai 12 meter. "Sebetulnya dengan kondisi yang sekarang itu sudah bisa dilintasi truk besar. Yang membuat sempit itu adalah parkir di tempat-tempat usaha yang ada di jalan Suprapto," lanjut Ari Nugroho.
 
sumber :

Juli, Tol Ungaran-Bawen Rampung

SEMARANG, suaramerdeka.com - Ruas tol penggalan dua Semarang-Solo yakni antara Ungaran-Bawen yang sekarang tinggal 40 persen penyelesaian, ditargetkan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ) selesai pada pertengahan tahun 2013.

"Kalau lancar semuanya, insyaallah bisa rampung sekitar bulan Juli, sehingga bisa digunakan untuk arus mudik dan balik Lebaran 2013. Tapi meski bisa digunakan, tentu kondisinya memang belum sempurna sepenuhnya," kata Ari Nugroho, Direktur Teknis dan Operasional TMJ, Kamis (27/12).

Jika ruas penggalan ke dua dari keseluruhan Semarang-Solo ini jadi dan berfungsi, dipastikan akan mengakhiri kepadatan dan kemacetan di jalan konvensional antara Semarang-Bawen yang selama ini meresahkan masyarakat pengguna jalan.

Menurut Ari Nugroho, kondisi kemacetan itu akan betul-betul berakhir jika akses jalan di exit tol Kalirejo Ungaran Timur sudah dilebarkan oleh Pemkab Semarang. "Sampai kini kami masih menunggu realisasi pelebaran jalan yang hanya berjarak 900 meter itu," katanya.
 
sumber :

Tol Semarang-Bawen Molor Delapan Bulan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Akibat penyelesaian pembebasan lahan yang tidak sesuai batas waktu ditentukan, pembangunan ruas tol Ungaran-Bawen molor hingga delapan bulan. Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ) Ari Nugroho mengungkapkan, pembebasan lahan di Lemah Ireng, Ambarawa mengalami keterlambatan 7-8 bulan.

"Pembebasan tanah untuk tol ini terlambat sampai delapan bulan. Sebab asumsinya tanah sudah harus diterimakan sejak Maret 2012," ujar Ari saat acara Temu Pelanggan Jalan Tol 2012, Kamis (27/12), di Sate House Sriwijaya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, hingga kini masih ada dua hektar atau lahan sepanjang 200 meter di Karangjati, Ungaran yang belum tergarap. Sebab di lahan tersebut berdiri pabrik beton.

Dijelaskan, TMJ melakukan lelang konstruksi atau pengawas apabila pembebasan tanah sudah mencapai 70 persen. Dengan pertimbangan, lanjutnya, sisa lahan yang belum terbebaskan itu bisa dilakukan secara konsinyasi.
 
sumber :

PROYEK TOL SOKER: Pemdes Denggungan Kesulitan Cari Pengganti Tanah Kas

BOYOLALI – Pemerintah Desa (Pemdes) Denggungan, Kecamatan Banyudono, merasa kesulitan mencari ganti tanah kas desa yang terkena proyek tol Solo-Kertosono. Sementara ini, pemdes ngotot mencari ganti di dalam wilayah Denggungan.

Sebab, ganti tanah kas di luar wilayah merepotkan pengawasan. Hal itu disampaikan Kades Denggungan, Junaidi, Rabu (26/12/2012), di kantornya. “Jika di luar lebih sulit. Prioritas di daerah sendiri, kami masih upayakan. Ini juga terjadi bagi pemilik lahan sawah lainnya yang terkena pembebasan lahan untuk tol,” jelasnya.
Meskipun demikian, dia mengaku pencairan ganti rugi itu belum terjadi. Pihaknya baru mengajukan permohonan kepada gubernur mengenai pembebasan itu.

Dia memberi sinyal pembayaran ganti rugi lahan sawah tertunda akibat kendala tersebut. “Selain kas desa, lahan milik warga yang sawah juga belum dicairkan. Kas kami yang dibebaskan sekitar 2 ha,” imbuhnya.

Pekan lalu, lanjut dia, pencairan dilakukan untuk ganti rugi empat bidang pekarangan rumah. Hal itu sekaligus menyelesaikan ganti rugi jenis lahan pekarangan rumah di Denggungan. “Tak banyak kok yang pekarangan, hanya belasan bidang,” tandasnya.

Mengenai pembebasan lahan fasilitas sosial, dalam hal ini masjid, Junaidi menjelaskan sudah berjalan prosesnya. Pengurus masjid telah berkumpul membahas hal tersebut.

Disinggung soal permakaman di Denggungan yang juga terkena jalur tol, dia menerangkan telah dipikirkan ganti rugi lahan serta pembiayaan pemindahan jenazah di dalamnya. “Alas hak kepemilikan tetap mengacu pada keputusan terakhir yang berada di peta desa, yakni peruntukan lahan itu,” ujarnya.

Mengenai nilai ganti lahan makam, Junaidi menyebut mengacu rekomendasi appraisal. Namun, dia menegaskan biaya pemindahan jenazah belum ditentukan.
 
sumber :

Jumat, 21 Desember 2012

Pemetaan Tol Semarang-Solo Sesi III Dimulai

KEPRAS BUKIT: Sejumlah pekerja PT Adhi Karya tengah melakukan 
pengeprasan bukit PTPN IX untuk menggarap proyek tol Semarang Solo 
STA 18+400, Kamis (20/12). (suaramerdeka.com / Ranin Agung)
UNGARAN, suaramerdeka.com - Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang mulai memetakan lahan untuk pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo, Sesi III Bawen-Kaliwungu. Wakil Ketua P2T Kabupaten Semarang, Bahrudin menyebutkan, dalam enam bulan ke depan diharapkan proses pembebasan lahan sudah selesai.

"Sosialisasi pembebasan lahan mulai dilakukan di 15 desa/kelurahan di enam kecamatan di Kabupaten Semarang. Meliputi Kecamatan Tuntang, Pabelan, Tengaran, Suruh, Susukan, dan Kecamatan Kaliwungu," katanya, Kamis (20/12).

Dijelaskan, pembangunan jalan tol sesi III Bawen-Kaliwungu sepanjang lebih kurang 30 kilometer tersebut juga akan menggunakan sejumlah lahan tanah bengkok milik Pemkab Semarang. Sesuai ketentuan yang ada, pembebasan tanah bengkok harus dilakukan dengan mekanisme tukar guling.

"Harapan kami, Maret 2013 tim appraisal sudah menentukan nilai ganti rugi lahan. Terkait penggunaan lahan tanah bengkok, sesuai ketentuan tetap akan mengacu pada ketentuan appraisal," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Teknik dan Operasi, PT Trans Marga Jateng (TMJ), Ari Nugroho menerangkan, ke depan nantinya ada tiga penggalan untuk ruas tol Bawen-Solo. Yakni penggalan Bawen-Salatiga, Salatiga-Boyolali, dan Boyolali-Kartasura. "Saat ini ada tiga Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan P2T di masing-masing kabupaten/kota yang serentak memproses pembebasan lahan," katanya.

Sementara untuk pengerjaan sesi II Ungaran-Bawen terus dilakukan. Dalam hal ini menurut Ari Nugroho pembangunan fisik lebih diprioritaskan, menyusul ditargetkan bisa selesai pada pertengahan 2013 nanti.

"Setidaknya pembangunan di wilayah Lemah Ireng, Bawen mundur tujuh bulan karena terkendala pembebasan lahan. Terlepas dari itu, kami akan berusaha mengejar proses pembangunan dengan meningkatkan jumlah produksi agar selesai sesuai target," ungkapnya. (Ranin Agung / CN26 / JBSM)

Baca Juga
sumber :
suaramerdeka 

Tol Bawen Hingga Solo Direncanakan Mulai 2013

Jalan tol (Foto:vimq21.com)
"Ruas Bawen hingga Solo sepanjang 50 kilometer, lanjut dia, akan dibagi dalam sembilan paket pekerjaan."

Jakarta, Aktual.co — Pembangunan lanjutan Jalan Tol Semarang-Solo, seksi Bawen, Kabupaten Semarang, hingga Kota Solo direncanakan dapat dimulai pada 2013.

"Kalau pembebasan bisa cepat selesai, proses pengerjaan bisa dimulai pada Maret 2013," kat Direktur Utama PT Trans Marga Jawa Tengah Djajat Sudrajat di Semarang, Kamis (20/12).

Ruas Bawen hingga Solo sepanjang 50 kilometer, lanjut dia, akan dibagi dalam sembilan paket pekerjaan.

Kesembilan paket pekerjaan tersebut, kata dia, akan dikerjakan oleh sembilan kontraktor dalam waktu yang bersamaan.

Ia menuturkan dengan pengerjaan oleh sembilan kontraktor tersebut, diharapkan ruas tol tersebut dapat terselesaikan dalam 1,5 tahun.

Ia mengungkapkan lahan seksi Bawen hingga Solo tersebut akan melalui 47 desa di 14 kecamatan, dengan total kebutuhan lahan sekitar 440 Hektare.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyatakan siap mempercepat proses pembebasan lahan proyek tol ini, mengingat pemerintah pusat telah menjanjikan dana untuk pembangunannya.

Ia meminta Badan Pertanahan nasional menyiapkan sumber daya manusia untuk proses pengukuran lahan.

"Juru ukur akan diterjukan secara serentak, sehingga proses pembebasan lahan bisa lebih cepat," katanya.
 
sumber :
aktual 

Ganti Rugi Proyek Tol Belum Jelas, Warga Datangi DPRD

Warga Ngesrep, Ngemplak beraudiensi dengan DPRD terkait belum 
terbayarnya ganti rugi tol Solo-Kertosono, Kamis (20/12/2012). 
(Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS)
BOYOLALI – Sekitar 20 warga Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, mendatangi DPRD setempat, Kamis (20/12/2012). Melalui audiensi dengan jajaran Pimpinan DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, warga tersebut mengadukan proses ganti rugi proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) yang mengenai lahan mereka. Para warga tersebut didampingi LSM Omah Rakyat Boyolali (ORB).

Sebagaimana diketahui, hingga kini belum ada titik temu antara warga dengan pemerintah terkait nilai ganti rugi dalam proyek itu.

Salah seorang warga pemilik lahan yang akan terkena proyek jalan tol, Supardi, 77, menuturkan nilai ganti rugi lahan yang ditawarkan pemerintah terlalu rendah dan masih jauh dari permintaan mereka.

“Tanah saya tepat di pinggir jalan raya Waduk Cengklik. Nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah hanya Rp325.000, sementara saya mintanya per meter dihargai Rp1,5 juta. Tentu saja saya tidak mau,” ungkap Supardi ketika ditemui wartawan di Gedung Dewan Boyolali, Kamis.

Supardi menambahkan nilai ganti rugi untuk warga yang lahannya terkena proyek jalan tol itu sangat rendah. Untuk lahan yang masuk kelas satu yaitu yang berada di pinggir jalan, penawaran pertama hanya senilai Rp125.000/m2. Kemudian penawaran kedua senilai Rp325.000/m2.

Warga lainnya, Alif Fahmi, mengaku dirinya masih belum mengetahui pasti lokasi mana saja yang bakal terkena proyek jalan tol tersebut.

“Terus terang warga juga masih bingung mana saja lahan yang akan terkena proyek jalan tol itu,” kata Alif.

Koordinator ORB, Marini, mengungkapkan terkait pelaksanaan proyek jalan tol itu, baru digelar dua kali pertemuan dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

“Pertemuan sempat gagal karena warga walk out, warga beralasan P2T tidak memahami lokasi dan harga tanah di sana. Dalam hal ini, kami minta supaya ada transparansi,” kata Marini.

Terkait kedatangan warga tersebut, Paryanto menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan itu dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Boyolali.

“Dalam hal ini, kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri namun akan secepatnya kami koordinasikan dengan Pemkab dan instansi terkait,” kata Paryanto yang siang itu didampingi Wakil Ketua DPRD Boyolali, Sujadi dan Ketua Komisi I DPRD, Eka Wardaya.
 
sumber :

Warga Boyolali Keluhkan Ganti Rugi Jalan Tol

Jalan tol (Foto:wakoranews.blogspot.com)
"Menurut dia, harga ganti rugi dinilai sangat minim, karena penawaran pertama hanya sebesar Rp125 ribu per meter persegi, dan kedua sebesar Rp325 ribu per meter persegi untuk lahan kelas I terletak di pinggir jalan."

Jakarta, Aktual.co — Puluhan warga Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, mendatangi DPRD setempat, Kamis, mengadukan proses ganti rugi proyek tol Solo-Kertosono (Soker) yang belum beres.

Puluhan warga yang tergabung dalam Omah Rakyat Boyolali (ORB) yang dikoordinir oleh Marini diterima oleh Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto, Wakil Ketua Sujadi, Ketua Komisi I, Eka Wardaya bersama sejumlah anggotanya tersebut mengadukan belum beresnya proses ganti rugi tanah.

Menurut Supardi (77) salah satu warga Ngesrep, proses musyawarah ganti rugi tanah yang terkena proyek tol belum beres. Berdasarkan informasi yang diterima, tanah miliknya seluas 135 meter persegi bakal terkena proyek tol, yakni untuk pembuatan jalan layang.

Dirinya meminta harga Rp1,5 juta per meter persegi, tetapi lahannya itu hanya ditawar oleh tim sebesar Rp325 ribu per meter persegi. Padahal, tanah itu terletak di pinggir jalan raya ke Waduk Cengklik.

Hal serupa dialami warga lainnya, Alif Fahmi mengaku ikut datang audensi dengan DPRD, karena orang tuanya menjadi salah satu pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk proyek tol.

Namun, kata dia hingga kini keluarganya maupun warga lain belum paham lokasi tanah yang terkena proyek tol. Warga banyak yang bingung karena belum ada informasi atau sosialisasi.

Menurut dia, harga ganti rugi dinilai sangat minim, karena penawaran pertama hanya sebesar Rp125 ribu per meter persegi, dan kedua sebesar Rp325 ribu per meter persegi untuk lahan kelas I terletak di pinggir jalan.

Koordinator ORB, Marini, menjelaskan warga yang terkena proyek tol hingga kini baru diadakan pertemuan dua kali dengan panitia pengadaan tanah (P2T). Pertemuan pertama tanggal 3 Mei 2011 tidak terjadi perundingan karena warga memilih "walk out".

"Warga memilih 'walk out', karena menilai tim P2T tak memahami lokasi dan harga tanah di sana," katanya.

Menurut dia, pertemuan kedua warga diberitahukan bahwa jika penggantian atas tanah yang terkena proyek tol berupa uang, pada tanggal 7 Juli 2011. Penjelasan dinilai minim karena warga didesak agar segera menyerahkan tanah untuk proyek tol itu.

Warga berharap adanya transparansi agar pemilik tanah tidak dirugikan terkait pembangunan proyek tol di Boyolali.

Ketua DPRD Boyolali S. Paryanto menyambut positif kedatangan perwakilan warga Desa Ngesrep di kantor DPRD setempat.

Namun, pihaknya tidak dapat mengambil kebijakan soal proses ganti rugi lahan warga yang terkena proyek tol. Keluhan warga ini segera dikoordinasikan dengan pihak terkait dari Pemkab Boyolali.

"Kami secepatnya akan melakukan pertemuan dengan jajaran terkait membahas keluhan warga ini," katanya.
 
sumber :
aktual 

2013, Tol Ungaran-Bawen Rampung

Gerbang tol ungaran (Insetyonoto/JIBI/SOLOPOS)
SEMARANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, mentargetkan pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen bisa rampung pertengahan 2013.

”Pembangunan jalan tol Ungaran-Bawen ditargekan bisa rampung pada Maret 2013,” kata Asisten II Bidang Ekonomo dan Pembangunan Pemprov Jateng, Sri Puryono, di Semarang, Rabu (19/12/2012).

Penyelesaian pembangunan proyek jalan tol Ungaran-Bawen, lanjut dia, menjadi salah satu prioritas pengembangan infrastruktur di Jateng.

Di samping, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan rel ganda Jakarta-Semarang-Surabaya.

”Pengembangan infrastruktur ini ditarget pada 2013 sudah bisa rampung semua,” tandasnya.

Terpisah, Komisaris Trans Marga Jateng (TMJ) Danang Atmodjo, menyatakan jalan tol Ungaran-Bawen nantinya bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur utama Semarang-Solo sampai 75 persen.

Sebab, ujar dia bila tol Ungaran-Bawen sepanjang 11,9 kilometer ini nantinya sudah beroperasi maka kendaran berat, semisal truk, trailer dan bus harus lewat jalan tol.

”Selama ini penyebab kemacetan arus lalu lintas di jalur utama Semarang-Solo karena truk, trailer, dan bus, kalau nantinya lewat jalan tol bisa mengurangi sampai 75 persen,” ungkap dia.

Saat ini kendaraan berat, belum boleh melalui jalan tol Semarang-Ungaran, karena interchange atau jalur keluar masuk di Ungaran masih sempit.

Namun, lanjut Danang yang juga Kepala Dinas Bina Marga Jateng ini, kalau jalan tol Ungaran-Bawen rampung, nantinya interchange di Bawen sudah lebar sehingga bisa dilalui kendaraan berat.

”Jalan tol Semarang sampai Bawen sudah bisa dilalui kendaraan berat, sehingga bisa mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2013 di jalur utama Semarang-Solo,” papar dia.

Sementara, pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, mengusulkan untuk mengantisipasi timbulnya kemacetan lalu lintas di interchange tol di daerah Bawen dibuatkan jalan layang.

”Jangan sampai terulang kasus Semarang-Ungaran yang menyebabkan kemacatan, sebaiknya diantisipasi dengan dibuatkan jalan layang di pintu ke luar tol Bawen,” kata dia. 
sumber :

Rabu, 19 Desember 2012

WTP Kalirejo Minta Penghitungan Harga Tanah Diulang

ilustrasi : Pemblokiran jalan tol semarang-ungaran oleh wtp kalirejo 
beberapa waktu yang lalu
UNGARAN, suaramerdeka.com - Warga Terkena Proyek (WTP) Jalan tol Semarang-Solo dari Desa Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang menyatakan akan tetap berjuang untuk mendapatkan uang ganti rugi yang diminta.

Tiga WTP Kalirejo masing-masing Budiono (40), Sunari (55), dan menantu Suminto bernama Beni (37) saat ditemui wartawan, Selasa (18/12) menyebutkan, pihaknya bersama Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Pengawal Amanat Reformasi (Gempar), berusaha menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang.

"Upaya menembus langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk merubah harga sesuai yang diharapkan tidak berhasil ditempuh, untuk itu kami mendesak Pemkab Semarang membantu menyelesaikan permasalahan ini," kata Beni.

Adapun nilai ganti rugi berdasarkan data dari Pengadilan Negeri (PN) Ungaran untuk tiga WTP yang belum mengambil uang konsinyasi mencapai Rp 1.480.020.743. Uang tersebut sudah dititipkan di PN Ungaran sejak 2010 lalu.

Sementara berdasarkan rincian Tim Pengadaan Tanah (TPT) Kabupaten Semarang, Sunari mendapatkan ganti rugi konsinyasi sebesar Rp 285.478.775, Budiono sebesar Rp 252.042.890, dan Suminto (Beni) sebesar Rp 828.218.975.

Koordinator LSM Gempar, Widjayanto menjelaskan, dirinya bersama ketiga WTP telah menemui mantan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Warnadi dan Sekda Kabupaten Semarang, Anwar Hudaya. Dalam pertemuan itu, mereka menunjukan bukti-bukti bahwa perhitungan harga kurang tepat.

"Kami membawa bukti data dan foto. Yang jelas, ketiga WTP Kalirejo sampai saat ini belum bersedia mengambil uang konsinyasi. Saat bersamaan kami juga meminta Pemkab Semarang membantu mencarikan jalan keluar bagi WTP Kalirejo," kata Widjayanto.

Ditemui terpisah, Sekda Kabupaten Semarang, Anwar Hudaya membenarkan adanya pertemuan membahas WTP Kalirejo. Menurut dia, Pemkab Semarang telah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI. Hanya saja, surat yang dimaksud bukan surat appraisal melainkan permohonan bantuan penyelesaian konsinyasi WTP Kalirejo yang sampai sekarang belum tuntas.

"Beberapa waktu lalu, tepatnya awal November 2012 kami sudah mengirim surat ke Kementerian Pekerjaan Umum RI. Surat tersebut intinya berisi permohonan bantuan penyelesaian konsinyasi WTP Kalirejo yang belum selesai," ungkapnya. ( Ranin Agung / CN34 / JBSM )

Baca Juga
Gubernur Peringatkan Kontraktor Tol Ungaran-Bawen
Tol Ungaran-Bawen Mendesak Diselesaikan
Waskita: Retakan Lama KM 19+600 Aman Dilalui
TMJ Bayar Keterlambatan Upah Pekerja
Tol Semarang-Ungaran Dilintasi 16 Ribu Kendaraan
Hakim Pemeriksa Agus Sukma Dilaporkan
Sejumlah Rambu Tol Semarang - Ungaran Raib
Tagih Janji, Warga Jetis Protes
Sehari Dilewati 10.571 Mobil
Menteri PU Minta Maaf, Truk dan Bus Belum Boleh Masuk Tol
sumber :

Setahun, Hanya 3,7 Km Tol

ilustrasi
EKONOMI - INVESTASI

JAKARTA - Lemahnya infrastruktur seolah menjadi awan tebal yang terus memburamkan iklim investasi Indonesia. Bagaimana tidak, selain infrastruktur yang sangat kurang, upaya penambahan pun bagai jalan di tempat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengakui, sepanjang 2012, jalur tol yang bisa dibangun dan dioperasikan hanya seksi I dari ruas tol Cinere - Jagorawi (Cijago). "Itu panjangnya 3,7 kilometer (km)," ujarnya di acara Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Jakarta, Selasa (18/12).

Bagaimana jalur tol yang lain? Menurut Hermanto, beberapa ruas tol masih dalam proses pengerjaan. Dia mengakui, pengerjaan banyak terhambat terutama karena masalah pembebasan lahan. "Tapi, terus diupayakan jalan (dikerjakan, Red)," katanya.

Hermanto mengatakan, rendahnya realisasi operasional tol baru pada 2012 mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, tahun depan pemerintah akan lebih giat mendorong kontraktor pemenang tender konsesi pembangunan tol untuk mengerjakan tepat waktu. "Intinya, kita ingin cepat," ucapnya.

Salah satu strategi yang akan dijalankan pemerintah dalam mempercepat pembangunan tol adalah memperluas kerjasama pembangunan tol antara swasta dengan pemerintah. Dengan begitu, proses perijinan maupun pembebasan lahan bisa dipercepat. "Karena itu, tahun depan kami optimistis bisa lima tol (baru yang beroperasi)," ujarnya.

Mana saja itu? Hermanto menyebut, lima ruas tol itu adalah tol Medan - Kuala Namu (17,8 km), tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (tahap I sepanjang 6,3 Km), tol Cikampek - Palimanan (Tahap I dari total 116 Km), tol Bandara Ngurah Rai - Benoa - Nusa Dua Bali (11,4 Km), dan tol Ungaran - Bawen (11,9 Km).

Hermanto mengatakan, berbagai skema kerjasama juga coba dijalankan. Misalnya, dalam pembangunan ruas tol Medan - Bandara Kuala Namu, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Sumatera Utara. "Selain itu, ada juga penugasan (kepada BUMN)," katanya.

Sebagaimana diketahui, lambannya pembangunan jalan tol membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengambil langkah strategis, yakni dengan menjadikan BUMN konstruksi PT Hutama Karya, sebagai BUMN yang akan fokus membangun jalan tol. Sehingga, kalau ada proyek jalan tol yang menurut hitungan perusahaan lain kurang ekonomis, maka Hutama Karya akan masuk karena 100 persen sahamnya.

Hermanto menambahkan, mulai tahun depan pemerintah juga akan lebih tegas pada perusahaan kontraktor pemenang konsesi pembangunan jalan tol. Ini dikarenakan tidak sedikit perusahaan pemenang konsesi yang tidak segera mengerjakan proyeknya dengan berbagai alasan, mulai dari kesulitan pembebasan lahan maupun kesulitan pendanaan. Akibatnya, proyek tol mangkrak.

"Jadi kalau tidak sesuai PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol), kita lakukan penegakan (sanksi, Red)," tegasnya. (owi)

sumber :
jpnn 

Selasa, 18 Desember 2012

5 Ruas tol baru dijanjikan beroperasi tahun depan


ilustrasi
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum berjanji akan menyelesaikan setidaknya 5 ruas tol baru yang siap beroperasi tahun depan.

Lima ruas tol baru yang dijanjikan pemerintah siap beroperasi tahun depan adalah ruas tol Medan-Kuala Namu, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu), tol Cikampek-Palimanan, tol Bandara Ngurah Rai-Benoa-Nusa Dua, dan tol Ungaran-Bawen.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak optimis, proyek jalan tol tersebut bisa dikebut dan diresmikan pada 2013. Tahun ini, hanya 1 ruas tol yang diresmikan yakni ruas tol Cijago.

"Kalau, 2012 memang tol yang diresmikan yang sekarang sudah selesain tol Cijago. Tapi proses terus berjalan (tol yang lain)," ungkap Hermanto di acara Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12).

Untuk mendorong dan mempercepat pembangunan jalan tol, lanjut Hermanto, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan jalan tol yang didanai dengan skema kerjasama antara swasta dan pemerintah.

"Misal Medan-Kuala Namu. Untuk bagian pemerintah dibangun oleh pemerintah, nanti keseluruhan untuk tebing tinggi dilakukan oleh kita (Kemen PU). Nanti kita padukan dengan Sumatera ada penugasan (BUMN dengan Hutama Karya). Cileunyi-Sumedang-Dawuan bisa 100 persen dibangun oleh swasta," tambahnya.

Pihaknya mengaku masih memiliki strategi lain untuk mempercepat pembangunan jalan bebas macet ini. Yakni memberikan sanksi kepada pengusaha penerima izin yang tidak mengerjakan proyek padahal izin lahan sudah dikantongi.

"Intinya ada perjanjian PPJT, kalau memang tidak sesuai dengan PPJT, kita melakukan penegakan yang tidak sesuai dengan PPJT," tegasnya.
 
sumber :

PROYEK TOL SOKER: Warga Donohudan Ajukan Underpass

BOYOLALI – Warga Donohudan, Kecamatan Ngemplak, meminta dibangunkan underpass untuk memperlancar mobilitas mereka di jalan yang bakal menjadi jalur Tolo Solo-Kertosono (Soker). Kades Donohudan, Sutrapsilo Wibowo mengklaim usulan itu telah disetujui oleh satuan kerja (Satker) Tol Soker.

Sutrapsilo menjelaskan usulan tersebut didasari prediksi atas kesulitan warga mengakses prasarana jalan. Seperti yang terlihat di sejumlah jalan desa di Donohudan dan Desa Pandeyan saat ini, pelaksana proyek tol Soker mambangun overpass sebagai pengganti akses jalan warga itu.

“Pertimbangannnya banyak warga yang masih menggunakan sepeda, bronjong, ada juga pelajar, di antaranya beraktifitas dengan jalan kaki,” jelas dia kepada Solopos.com, Senin (17/12/2012).

Pertimbangan lainnya, lanjut Sutrapsilo, jalur tol tersebut membelah bagian Desa Donohudan menjadi dua. Jalur yang melintang dari barat ke arah timur itu dinilai bakal membatasi akses warga ke berbagai pusat kegiatan.
“Instansi seperti ke Kantor Desa, sekolahan, pasar, pusat kegiatan warga ada di sebelah selatan jadi akses itu penting,” imbuhnya.

Mengenai hal itu, dia menyebut telah menyampaikan permasalahan kepada pejabat Satker Tol Soker. Hal itu terjadi dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu.

Menurut Sutrapsilo, pembahasan itu memicu kesediaan Satker Tol membangun underpass. “Pengajuan berjalan dan April nanti pelaksanaannya,” tambahnya.

Keluhan pengganti jalan desa berupa overpass itu juga disampaikan sejumlah warga Desa Pandeyan. Baru-baru ini, Kades Pandeyan, Sukasno mengonfirmasi warganya mengeluhkan prasarana tersebut.
 
 sumber :
 
 prasarana tersebut. 

Minggu, 16 Desember 2012

Ruas Tol Ungaran-Bawen Diharapkan Selesai Pertengahan 2013

ilustrasi
KABARSEMARANG - Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengungkapkan, proyek tol Semarang- Solo ruas Ungaran- Bawen, diharapkan pada pertengahan 2013 jalan tol tersebut bisa dioperasikan.

“Tahap pertama dianggap selesai. Kini Kini memikirkan tahap II, yakni Tol Bawen-Solo sepanjang 49,8 kilometer”, tegas Gubernur Jawa Tengah Bibi Waluyo sambil menambahkan dana segar Rp 1,93 triliun untuk pembebasan lahan dan pembangunan proyek sudah siap.

Dia katakan, pembebasan lahan tahap kedua seluas 450,56 hektare. Melibatkan tiga daerah, yakni Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali.

Di Kabupaten Semarang yang terkena pembebasan lahan di Desa Kandangan, Pulosiri (Kecamatan Bawen), Desa Tuntang, Delik, Karang Tengah (Tuntang), Desa Pabelan, Sukoharjo (Pabelan), Desa Nyamat, Tegalwaton (Tengaran).

Sedang di Salatiga meliputi kelurahan Bugel, Kauman Kidul (Kecamatan Sidorejo), Kutowinangun (Tingkir). Selanjutnya, pembebasan tanah di Boyolali di antaranya terjadi di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras. (*)
 
sumber :

Sabtu, 15 Desember 2012

TOL SEMARANG - SOLO: Pembebasan lahan tahap dua Maret 2013 Selesai

SEMARANG – Proses pembebasan lahan jalan tol Semarang-Solo tahap dua, Bawen-Solo sepanjang 49,8 kilometer siap dimulai dan ditargetkan selesai  Maret 2013 guna  mengejar target penyelesaian pada 2014.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan proses pembebasan lahan untuk pembangunan  jalan tol Semarang-Solo tahap dua ruas Bawen-Solo sudah siap dilakukan karena pada tahap pertama Semarang–Ungaran-Bawen sudah bisa diselesaikan dengan baik.

“Proses pembebasan lahan Bawen-Solo ditargetkan selesai Maret 2013, sehingga bisa segera disusul proses pembangunan fisiknya yang diharapkan rampung sesuai target keseluruhan pada 2014,” tuturnya, usai Rakor Percepatan Penyelesain Pembanguan Jalan Tol Semarang-Solo, Kamis (13/12/12).

Menurutnya seluruh stakeholder yang terkait dengan proyek ini hingga tingkat desa telah berkoordinasi dan berkomitmen siap bekerja keras menyelesaikan pembebasan lahan dalam waktu tiga bulan ke depan, sehingga dapat mengejar target penyelesaian proyek keseluruhan pada 2014 mendatang.

Pihaknya berharap dalam proses pembebasan lahan, Tim Pembebasan Tanah melakukan sosialisasi  yang tepat pada masyarakat, dan setiap kendala yang dihadapi langsung dilaporkan untuk segera dicarikan solusi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus Desa Lemah Ireng yang harus diselesaiakan dengan konsinyasi.

“Mengingat terget selesai pembebasan hanya tiga bulan ke depan, maka langkah untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel tenaga pengukur akan diambilkan atau diperbantukan dari kabupaten/kota lain yang tidak sedang dalam pekerjaan padat, guna mempercepat progres pengukuran,” ujarnya.

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng (TMJ) Jajat Sudrajat mengatakan pengerjaan pembangunan jalan tol tahap II ruas Bawen-Solo sepanjang 49,8 kilometer tersebut terbagi dalam tiga seksi, yakni Seksi III Bawen-Salatiga 17,57 km, Seksi IV Salatiga-Boyolali 24,5 km, dan Seksi V Boyolali-Kartasura sepanjang 7,74 km.

“Total kebutuhan lahan yang harus dibebaskan untuk ketiga seksi ini mencapai seluas 450,56 hektare, yang melewati 47 desa, dan 34 kecamatan,” ujarnya.
                                                                      
Dia mengatakan setelah proses pembebasan lahan selesai, akan disusul pengerjaan konstruksi fisik pembangunan jalan tol yang akan dikerjakan dalam sembilan paket, dengan sembilan kontraktor, untuk mengejar target penyelesian pekerjaan yang hanya memiliki waktu sekitar 1,5 tahun ke depan.

“Dana untuk pembebasan lahan, sudah disediakan dari pemerintah melalui BLU mencapai sekitar Rp550 milliar, dan untuk konstruksi fisik jalan tol mencapai sebesar Rp1,93 trilliun,” tuturnya.

Direktur Teknik dan Operasional PT Trans Marga Jateng Ari Nugraha mengatakan apabila proses pembebasan lahan telah terealisasi mencapai 75%, pihaknya segera membuka lelang untuk pengerjaan fisiknya.

“Mudah-mudahan semua bisa selesai sesuai jadwal, syukur-syukur lebih cepat dari Maret. Kalau pembebasan telah mencapai 75%, kami akan langsung lelang, agar semkain cepat pengerjaannnya,” ujarnya. (k39/dot)

sumber :
bisnis 

Selasa, 11 Desember 2012

Konversi Utang, Waskita Akuisisi Saham Istaka


PT Waskita Karya Tbk - ist
INILAH.COM, Jakarta - Pada akhir tahun ini, PT Waskita Karya Tbk akan mengakuisisi PT Istaka Karya. Sebab, Istaka memiliki utang cukup besar ke calon pendatang baru di bursa tersebut.

"Nantinya, Waskita akan menjadi pemegang saham mayoritas, yakni 51 persen, kreditur lain Istaka, serta negara hanya 1 persen," jelas Kabiro Perencanaan dan SDM BUMN, Imam Apriyanto mengutip imq21.com di Jakarta, Senin (10/12/2012).

Untuk para kreditur Istaka, akan memiliki saham lebih besar dibandingkan dengan pemerintah, namun tidak mempunyai hak suara dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya mengatakan, saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan para kreditur. Beberapa kesepakatan telah ditandatangani, salah satunya utang-piutang Istaka Karya akan dijadwalkan ulang pembayarannya dan akan dikonversi menjadi saham "non voting".

Waskita Karya akan mengambilalih utang 117 kreditur Istaka dengan nilai Rp866,01 miliar. Dengan demikian, saham Waskita di Istaka yang sebelumnya sekitar 51 persen, dan sebelum pailit Istaka ada modal baru yang diberikan Waskita sebesar Rp70 miliar, maka berpotensi mencapai 66 persen.

Istaka memiliki tiga kreditur, antara lain kreditur separatis yang terdiri atas perbankan mulai dari Bank Permata, Bukopin, Bank Jabar dan BDS, dengan total Rp301,72 miliar. Kedua adalah kreditur "preference", yakni pajak negara dan sebagainya dengan total Rp85,51 miliar.

Ketiga, kreditur konkuren yang terdiri atas para pekerja, mandor dan pemegang saham lainnya dengan total mencapai Rp478,78 miliar. 

sumber :

Senin, 10 Desember 2012

Dahlan : Jasa Marga Tak Bisa, Hutama Karya Silakan Ambil Alih

Pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol
Tanjung Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua di Benoa, 
Denpasar, Bali, Kamis (1/11). 
(Aditya Pradana Putra/Republika)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan semua proyek BUMN harus dijalankan mulai 2013, termasuk proyek jalan tol. Dia mengancam jika Jasa Marga tidak mau mengerjakan, proyek jalan tol tersebut akan diserahkan pada Hutama Karya.

Hutama Karya, menurut Dahlan, akan menjadi masuk ke bisnis jalan tol. Sehingga nantinya, Jasa Marga bukan lagi satu-satunya BUMN yang mengurusi jalan tol. "Bumn akan miliki satu perusahaan jalan tol lagi, Hutama Karya. Kalau Jasa Marga tidak mau kerjakan jalan tol maka akan dikerjakan Hutama Karya," ungkapnya di Seminar Komite Ekonomi Nasional, Prospek Ekonomi Indonesia 2013, Senin (10/12).

Menurut Dahlan, pembangunan infrastruktur memiliki banyak hambatan sehingga perusahaan yang sudah memiliki izin pun tidak lekas mengerjakan. Padahal, izin itu sudah dimiliki 9-10 tahun. "Saya minta Jasa Marga dekati pemilik izin ini, supaya izin dibeli. Harga mahal sedikit tidak apa-apa asal jalan bisa dibangun," ujarnya.

Sejumlah proyek jalan tol, lanjut Dahlan, akan selesai atau dimulai pembangunannya pada 2013. Jalan Tol Ungaran-Bawen diprediksi selesai pada Maret 2013. Adapun, jalan tol Palembang-Indralaya dan Bakaheuni-Lampung akan mulai dibangun Januari 2013. "Tapi, proyek jalan tol ini tidak bisa langsung dinikmati pada 2013," ujarnya. 

sumber :

Menneg BUMN Ancam Alihkan Proyek Jalan Tol Jasa Marga ke HK

Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan DPR 
dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Selasa (13/11). (Antara/Rosa Panggabean)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan semua proyek BUMN harus dijalankan mulai 2013 mendatang, termasuk proyek jalan tol. Dia mengancam jika Jasa Marga tidak mau mengerjakan, proyek jalan tol tersebut akan diserahkan pada Hutama Karya.

"BUMN akan miliki satu perusahaan jalan tol lagi, Hutama Karya. Kalau Jasa Marga tidak mau kerjakan akan dikerjakan Hutama Karya," ungkapnya di Seminar Komite Ekonomi Nasional (KEN), 'Prospek Ekonomi Indonesia 2013,' di Jakarta, Senin (10/12).

Menurut Dahlan, pembangunan infrastruktur memiliki banyak hambatan sehingga perusahaan yang sudah memiliki izin pun tidak lekas

mengerjakan. Padahal, izin itu sudah dimiliki 9-10 tahun. "Saya minta Jasa Marga dekati pemilik izin ini, supaya izin dibeli. Harga mahal

dikit tidak apa-apa asal jalan bisa dibangun," ujarnya.

Sejumlah proyek jalan tol, lanjut Dahlan, akan selesai atau dimulai pembangunannya pada 2013. Jalan Tol Ungaran-Bawen diprediksi selesai pada Maret 2013. Adapun, jalan tol Palembang-Indralaya dan Bakaheuni-Lampung akan mulai dibangun Januari 2013. "Tapi, proyek jalan tol ini tidak bisa langsung dinikmati pada 2013," ujarnya.

sumber :

2013, Dahlan Bakal "Bersih-bersih" BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan.
BOGOR, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menata perusahaan BUMN di tahun depan. Salah satu yang dicanangkan adalah program "Bersih-bersih" BUMN.

Akhir tahun ini, Dahlan memang sedang ramai dibicarakan, khususnya soal isu pemerasan dari oknum anggota DPR kepada perusahaan BUMN. Lantas, Dahlan juga harus mengurusi 141 perusahaan BUMN yang notabene masih ada 16 perusahaan BUMN yang merugi.

Dahlan pun lebih mementingkan mengunjungi perusahaan BUMN, khususnya yang masih merugi, dibanding harus meladeni rapat anggota DPR. Terhitung Dahlan empat kali absen soal rapat inefisiensi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Komisi VII DPR.

"Kalau bisa, yang belum sehat dan masih merugi itu menurun. Ini menjadi bagian bersih-bersih BUMN di tahun depan," kata Dahlan saat acara BUMN Bersama Media di Bogor, Minggu (9/12/2012).

Menurut Dahlan, salah satu hal yang akan dilakukan di tahun depan adalah melakukan evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui tender di Kementerian BUMN. Evaluasi tersebut ditujukan kepada perusahaan BUMN yang memiliki tender proyek. "Ke depan, saya tidak mau tender ini menjadi obyek penyelewengan atau bisa berpotensi kongkalikong antarperusahaan," katanya.

Untuk bisa melakukan itu, Dahlan akan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keinginannya untuk mengevaluasi seluruh proyek pengadaan di BUMN ini bukan mengubah sistemnya, melainkan akan membuat sistem tender akan lebih baik.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan karena semakin banyaknya keluhan dari masyarakat maupun perusahaan BUMN sendiri terhadap praktik tender di Kementerian BUMN. Selama ini, ada kecenderungan pelaksanaan tender dimanipulasi untuk kemenangan salah satu pihak.

"Bisa saja dokumen tender dibuat sedemikian mengarah pada kemenangan satu pihak. Memang tidak hanya di BUMN, tetapi juga di pemerintah. Ini bentuk bersih-bersih," katanya.

Solusinya, dengan menggandeng LKPP tadi, Kementerian BUMN ingin melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Dengan sistem ini, pelaksanaan tender tidak perlu bertatap muka.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu menargetkan hasil evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa BUMN pada Februari 2013. "Dalam bulan Januari di-review oleh LKPP. Jadi, pada Februari sudah ada hasil. Namun, proses tender biasa baru dilaksanakan pada bulan Mei," tambahnya.

Pada tahun 2013, Dahlan juga akan tetap melanjutkan keinginannya untuk membawa perusahaan BUMN bisa go public (IPO). Salah satu yag diusulkan kembali ke DPR adalah PT Pegadaian dan PLN Batam.

Di sisi lain, ada perusahaan BUMN yang dikonsolidasikan, misalnya Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) menjadi anak usaha Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Damri) yang pada akhir tahun ini diharapkan selesai.

Setelah itu, ada PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang diminta mengakuisisi PT Djakarta Lloyd. "PT PIHC membutuhkan angkutan pupuk sehingga fungsi PT Djakarta Lloyd mendistribusikannya," ujarnya.

Sementara itu, PT Rekayasa Industri (Rekin) akan diakuisisi oleh PT Pertamina. Saat ini, Rekin menguasai bisnis Engineering, Procurement, and Contraction (EPC). Dengan diakuisisi Pertamina, bisnis Rekin akan semakin besar karena bisnis Pertamina dan Rekin akan bisa sinergi. "Kita ingin Rekin menjadi andalan Indonesia di bidang EPC, khususnya di bidang oil and gas, karena Indonesia belum punya perusahaan EPC yang diandalkan di bidang oil and gas," ujarnya.Selain itu, Dahlan juga akan terus menata direksi perusahaan BUMN, khususnya harus memiliki syarat integritas dan antusias. Dahlan pun tidak akan segan memecat direksi secara langsung bila kondisi perusahaan yang dipimpinnya menurun, bahkan merugi, apalagi bila ada kongkalikong dengan DPR atau terlibat kasus seperti kasus Hambalang. 

sumber :

Dahlan persilakan Dirut BUMN singkirkan karyawan "nakal"

Meneg BUMN, Dahlan Iskan. (FOTO ANTARA/Ismar Patrizki)
"Sebenarnya tidak perlu arahan dari saya, karena sudah ada mekanisme di perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi, kalau sudah tersangka, ya silahkan singkirkan,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan persetujuan kepada direktur utama BUMN untuk menyingkirkan karyawannya apabila terbukti melakukan praktik kongkalikong untuk meloloskan suatu proyek.

"Sebenarnya tidak perlu arahan dari saya, karena sudah ada mekanisme di perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi, kalau sudah tersangka, ya silahkan singkirkan," tutur Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan seputar pegawai PT Adhi Karya Tbk yang dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dahlan menceritakan, berdasarkan struktur organisasi, karyawan Adhi tersebut memiliki jabatan langsung di bawah pimpinan proyek dalam pembangunan proyek pusat pendidikan olahraga Hambalang. Ketika itu, karyawan tersebut masih berada di perusahaan induk.

"Setelah adanya kasus Hambalang ini, seketika itu Dirut Adhi langsung menyingkirkan karyawannya ke anak perusahaan yang bergerak di bidang properti," tuturnya.

Dahlan menyarankan BUMN mengurangi keterlibatan dalam proyek pemerintah dan memperbanyak proyek sinergi dengan BUMN, sebab BUMN bisa menggunakan dananya sendiri untuk menyelesaikan proyeknya.

"Kalau proyek pemerintah dikurangi, maka perbanyak proyek inisiasi sinergi setiap BUMN. Pasti tidak akan ada nyogok karena pakai duit sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan pencekalan terhadap MAT (karyawan Adhi Karya), serta AZM (pihak swasta). KPK juga menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12).

Untuk diketahui, proyek Hambalang dimulai sejak 2003 dan saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan.

Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010.
(KR-SSB/R010) 
 
sumber :

Minggu, 09 Desember 2012

PROYEK TOL SOKER: Warga Solo Pertanyakan Kelanjutan Pembebasan Lahan

SOLO – Warga Kota Solo yang tanahnya bakal tergusur proyek jalan tol mempertanyakan kelanjutan kelanjutan proyek pembebasan lahan. Pasalnya, hingga kin baru terjadi satu kali pertemuan membahas hal itu.

Salah satu warga, Hadi Wijoyo, menyampaikan hingga kini pihaknya belum mendengar kabar adanya pertemuan terkait pembahasan nilai ganti-rugi atas tanah yang dibebaskan. “Belum ada selebaran apa-apa itu. Mungkin saja bisa pekan depan kalau ada pertemuan. Di sini justru kami mempertanyakan sebenarnya jadi atau tidak pembebasan itu,” katanya saat dijumpai Solopos.com di rumahnya, Sabtu (8/12/2012).

Dijelaskannya, selama ini warga mempertanyakan patok penanda tanah yang akan dibebaskan. Pasalnya, meski pengukuran sudah dilakukan namun hingga kini belum ada kejelasan terkait batas tanah yang bakal tergusur.

Hal itu membuat warga ragu-ragu untuk melakukan perbaikan rumahnya. “Contoh saja seperti saya. Niatan saya mau memperbaiki bagian talang di belakang rumah yang bocor. Ya terpaksa tidak kami benahi. Karena belum jelas patoknya dimana. Nanti setelah kami perbaiki tiba-tiba ada info terkait batas yang akan tergusur. Daripada muspro saya memperbaiki ya dibiarkan saja,” paparnya.

Lantaran hal itu warga mempertanyakan batas rumah yang akan dibebaskan. “Dipastikan saja seperti apa keputusan batasnya itu. Urusan uang itu belakangan,” ungkapnya.

Terkait selebaran kepada warga tentang besaran tanah yang dibebaskan, Hadi mengakui pihaknya pernah mendapati selebaran tersebut. Namun, lantaran tidak ada penanggung jawab serta instansi yang mengeluarkan surat itu, Hadi meragukannya.

Terpisah, Lurah Kadipiro, Sugeng Budi Prasetyo, menyampaikan pihaknya sudah memasang pengumuman terkait warga yang tergusur megaproyek itu. Selain menempel pengumuman di kantor kelurahan, Sugeng mengatakan melalui masing-masing ketua RT pihaknya sudah membagikan pengumuman tanah yang tergusur proyek jalan tol. 
 
sumber :

Sabtu, 08 Desember 2012

Ganti Rugi Tol Solo – Kertosono Cair Awal Tahun 2013

Solo – Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proye tol Solo – Kertosono di kelurahan Kadipiro, Banjarsari direalisasi tahun 2013. Di bulan Desember ini, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sedang menyelesaikan proses kelengkapan administratif 67 pemilik lahan tersebut.

Koordinator Sekretaris Pembantu P2T Pemkot Solo, Nunuk Marihastuti menjelaskan, dalam memproses kelengkapan syarat administratif calon penerima kompensasi masih mengalami kendala. “Ada beberapa pemilik sertifikat lahan yang masih sulit dihubungi,” katanya kepada wartawan, Sabtu (8/12).

Dirinya mengakui, lahan seluas 2,3 hektar yang terkena proyek jalan tol tersebut rata-rata merupakan lahan kosong tak berpenghuni. Sementara, pemilik sertifikat lahan banyak yang berada di luar kota Solo.

Kendala lain, ada sejumlah lahan yang telah diperjual belikan secara bawah tangan. Sedangkan nama penerima ganti rugi nantinya harus sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat. “Kalau yang jual beli bawah tangan, biar mereka sendiri yang merundingkannya,” ungkapnya.

Pengumuman dari tim appraisal untuk nilai ganti rugi lahan akan disampaikan kepada warga pekan depan. Berapa nilainya sendiri saat ini dirinya belum mengetahui. Targetnya, Desember ini kesepakatan warga sudah selesai, sehingga pada awal tahun 2013 dana ganti rugi bisa dicairkan.
 
sumber :

WTP Bisa Diberdayakan di Rest Area

Ilustrasi
Tol Semarang-Solo : Pembebasan Lahan Lemah Ireng

PERMASALAHAN pembebasan lahan dalam pengerjaan proyek jalan tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen, tepatnya di Lemah Ireng, Kecamatan Bawen tidak akan berkepanjangan apabila upaya persuasif dikedepankan.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan, warga terkena proyek (WTP) Lemah Ireng sebenarnya bisa diberdayakan atau dilibatkan dalam rencana pembangunan rest area atau tempat peristirahatan di interchange atau pintu keluar jalan tol Bawen.

Hal ini bisa ditempuh menyusul alotnya proses pembebasan yang kini telah menyelesaikan eksekusi lahan. Dalam perkembangan persoalan tersebut, WTP tidak menghendaki angka pembebasan lahan yang telah ditentukan tim appraisal. Padahal, pelaksana proyek menyebutkan angka penetapan tim appraisal sudah termasuk tinggi. Hingga akhirnya, WTP berencana mengajukan gugatan pidana dan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Semarang.

Ganti Untung

Gugatan diajukan kepada TPT yang melakukan eksekusi lahan, sedangkan PT Adhi Karya digugat karena melakukan eksekusi lahan. Politikus PDIP ini menilai warga tidak seharusnya minta harga pembebasan lahan sak pol-pole, sehingga menyulitkan TPT untuk memenuhinya. Sebaliknya, TPT juga harus memberi ganti untung kepada warga.

”Uang yang diterima setidaknya bisa digunakan untuk membeli tanah yang lebih luas di lokasi yang hampir serupa dengan kondisi Lemah Ireng. Alternatif lain, WTP juga bisa dilibatkan dan diberdayakan di lokasi rest area, mungkin mereka bisa diberikan ruang untuk berjualan,” tandas Rukma yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng itu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Sasmito menyatakan, gugatan yang hendak diajukan merupakan hak WTP Lemah Ireng. Meski demikian, politikus Partai Golkar itu menilai, proses hukum maupun pembangunan fisik dalam pengerjaan proyek tol harus tetap berjalan.

Sebab, jalan tol ini merupakan kepentingan umum. Diharapkan, jalan tol Ungaran-Bawen ini bisa diselesaikan pertengahan tahun 2013, sehingga nantinya bisa difungsikan untuk arus mudik dan balik Lebaran. (Royce Wijaya SP, Anton Sudibyo-71)
 
sumber :

Tiga Proyek Pencakar Langit RI

Tiga menara baru ini akan menjadi kebanggaan Indonesia.

Maket The Signature Tower Complex-SCBD (Dok: PT Danayasa Arthatama )

VIVAnews - Berbagai perusahaan Indonesia, baik BUMN maupun swasta, berlomba-lomba membangun menara pencakar langit dan akan menjadi ciri khas. Tercatat, ada tiga menara baru yang bakal menjadi kebanggaan Indonesia.

Satu dari tiga gedung tersebut, bahkan digadang-gadang menjadi gedung tertinggi kelima di dunia, mengalahkan Petronas Tower, gedung kebanggaan masyarakat Malaysia. Berikut rincian tiga gedung calon pencakar langit Indonesia:

1. Signature Tower
ilustrasi
Pengusaha nasional, Tomy Winata pertengahan 2012 lalu membuat gebrakan baru dengan membangun Signature Tower, gedung setinggi 638 meter dengan 111 lantai. Pencakar langit ini bakal menjadi gedung perkantoran dan hotel mewah. Lokasinya tepat di tengah Sudirman Central Business District (SCBD) atau kawasan bisnis terpadu seluas lebih kurang 45 hektare yang terletak di jantung kota Jakarta.

Bos Artha Graha ini menginginkan Signature Tower mulai dibangun pada 2012 dan selesai dalam lima tahun. Pembangunan ini diperkirakan menelan biaya US$2 miliar atau sekitar Rp18,5 triliun. Dalam membangun proyek prestisius ini, Artha Graha Network melalui anak usahanya, PT Danayasa Arthatama Tbk, menggandeng MGM Hospitality di Las Vegas, Amerika Serikat.

Menara ini dirancang konsultan-konsultan dalam dan luar negeri berkelas dunia dan berpengalaman dalam pembangunan gedung-gedung mega-tinggi. Artha Graha menggandeng Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates, sebuah firma arsitektur ternama dari Atlanta, AS.

Rancangan bangunan Signature Tower terinspirasi dari keindahan alam, kekayaan dan keragaman budaya Indonesia, serta perkasanya kepak sayap burung Garuda sebagai simbol negara Indonesia.

Jika merujuk daftar 100 gedung tertinggi di dunia yang dikeluarkan Council of Tall Buildings and Urban Habitat, Illinois Institute of Technology, Chicago, AS, Signature Tower akan menjadi gedung tertinggi kelima dunia. Tentu saja akan mengalahkan Petronas Tower di Kuala Lumpur, Malaysia, yang hanya memiliki ketinggian 452 meter dengan jumlah lantai 88.

2. Telkom Tower
ilustrasi
Selain itu, ada juga PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang akan membangun gedung baru yang menelan biaya sekitar Rp1 triliun. Gedung itu dibangun oleh anak usaha Telkom, PT Graha Sarana Duta.

Gedung tertinggi Telkom itu rencananya terbagi atas tiga bangunan, dengan salah satunya memiliki 50 lantai. Dua bangunan lain adalah gedung lama Telkom yang akan direnovasi dan satu gedung baru dengan tinggi di bawah 50 lantai.

Telkom beralasan pembangunan gedung baru tersebut akan lebih efisien. Selama ini, masih banyak anak perusahaan Telkom yang masih menempati gedung milik perusahaan lain dengan sistem sewa. Telkom mentargetkan pembangunan salah satu tower selesai pada 2013 dan sisanya 2014.

3. Pertamina Tower

ilustrasi
Yang terbaru adalah pembangunan Pertamina Tower setinggi 400 meter dan 80 lantai. Pembangunan Pertamina Tower akan menelan biaya US$850 juta. Presiden telah menginstruksikan kepada direksi Pertamina untuk segera membangun dan merampungkan Pertamina Tower dalam 18 bulan.

Pertamina Tower terletak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pertamina Tower dibangun, karena kantor pusat Pertamina saat ini dalam kawasan ring satu Istana Negara, sehingga mau tidak mau perseroan harus pindah ke lokasi lain. Ring satu hanya diperkenankan untuk kantor pemerintah atau lembaga negara, tidak diperkenankan untuk bisnis.

Pertamina juga telah mengeluarkan gedung kantor Pertamina pusat yang terletak di dekat stasiun Gambir dan masjid Istiqlal ini dalam aset Pertamina dan diserahkan kepada aset negara.

Sama seperti Telkom, Pertamina Tower akan menyatukan seluruh anak perusahaan Pertamina. Hal ini akan menjadi kerja Pertamina lebih efisien dan anak perusahaan Pertamina tidak perlu lagi menyewa kantor. (asp)
sumber :
viva 

Dahlan: Istaka Karya Akan Bangkit Kembali

Jakarta (Kabarbumn.com) - PT Istaka Karya adalah salah satu BUMN yang tadinya sudah mau ditutup. Bahkan para krediturnya sudah memailitkannya. Namun setelah mengajukan PK pada akhir 2011, Mahkamah Agung (MA) mengabulkannya, maka Istaka tidak jadi bangkrut atau tak pailit. Istaka telah lolos dari pailit setelah 80,6 persen kreditur menyetujui proposal .

“Hutangnya itu Rp 600 miliar dan udah spakat lunas dalam waktu 5 tahun. Itu bisa karena dalam beberapa proyek di PON, Istaka merupakan salah satu kontraktor yang menghasilkan bangunan paling baik,” ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan usai Rakor BUMN di Kantor Pusat PT Waskita Karya, Selasa (4/12/2012).

ilustrasi

Kin upaya negosiasi dengan para kreditur terus dilakukan. Beberapa kesepakatan pun akhirnya di teken. “Di antaranya untuk sementara utang-piutang Istaka Karya dijadwalkan ulang pembayarannya dan akan dikonversi menjadi saham nonvoting,” tambah Dahlan .

Jadi, tambah Dahlan, para kreditor akan mempunyai saham namun tidak mempunyai hak voting. Manajemen juga akan melakukan pembelian saham kembali secara perlahan.

“Istaka Karya akan mendapatkan injeksi dana dari PT Waskita Karya senilai Rp 60 miliar,” pungkas Dahlan.(Firman/mon) 
 
sumber :

PROYEK TOL SOKER: GP3A Ancam Pembongkaran Irigasi

BOYOLALI – Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Waduk Cengklik, masih menunggu keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengkaji desain irigasi tol Solo-Kertosono (Soker) yang mereka nilai tak sesuai. Meskipun demikian, GP3A Waduk Cengklik menyiapkan ancaman bilamana masalah irigasi mereka tak diperhatikan.

“Kami inginnya sama-sama jalan. Jika nanti selesai proyek, saluran tak dijalankan sesuai ketentuan ya kami minta tol juga tak dioperasikan,” tegas Ketua GP3A Waduk Cengklik, Samidi saat ditemui Solopos.com, Jumat (7/12/2012).

Dia mengatakan mestinya dalam proses perencanaan saluran air tol itu terdapat kesepatakan lebih dulu antara Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Satuan Kerja (Satker) Tol Soker. Samidi mengaku telah menyampaikan hal itu dalam rapat bersama pihak terkait di Semarang, dua pekan lalu. Dalam hal itu, dibahas soal kesesuaian desain irigasi tol dengan desain irigasi sebelumnya, salah satunya di Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Ancaman itu, lanjut dia, bukan tak berdasar. Selain berbekal ketentuan, dia menganggap kepentingan petani dan proyek tol itu sama berbobotnya.

Menurutnya, sawah irigasi teknis di sekitar tol, Kecamatan Ngemplak, merupakan bagian penyangga pangan. Dia mengungkapkan beban petani di wilayah itu bukan semata-mata menjadi dasar tunggal.

“Beban petani di sawah irigasi teknis sudah berbeda, pajak bumi dan bangunan pun beda nilainya. Itu juga perlu dicatat,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Samidi menganggap Satker Tol Kertosono menjadi pihak yang kena getah. Dia berharap petugas perencanaan proyek itu mau bertanggung jawab.

Sementara, Satker Tol Soker belum memberikan tanggapan mengenai hal itu. Belum jelas pula perkembangan kabar mengenai nasib keluhan petani itu pasca paparan peninjauan kesesuaian desain irigasi sebelum dan setelah proyek tol berlangsung.

Kepala Satker Tol Soker, Brawijaya pun belum bisa ditemui saat Solopos.com mencoba berkunjung di kantornya di wilayah Manahan, Solo, Jumat. 
 
sumber :